KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tersangka Korupsi Pimpin Demo

KORAN TEMPO – Rabu, 09 Februari 2011
Pelayanan publik di kantor Pemerintah Kabupaten Subang lumpuh.

BANDUNG — Bupati Subang Eep Hidayat, tersangka kasus korupsi dana upah pungut Rp 3,2 miliar, memimpin unjuk rasa yang diikuti ribuan pegawai negeri Pemerintah Kabupaten Subang di depan gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bandung. Eep memprotes penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi.

Sebelumnya, Eep dan rombongan berangkat dari kantor Pemerintah Kabupaten Subang pada pukul 8 pagi. Turut dalam rombongan di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Atin Supriatin, Wakil Bupati Subang Ojang Sohandil, serta para pejabat eselon II dan III. Mereka menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, dan kendaraan berpelat merah. Keberangkatan mereka dikawal oleh petugas Kepolisian Resor Subang. “Kami juga akan tunjukkan bahwa aksi demo PNS itu beretika,” kata Ojang.

Rombongan itu tiba di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pukul 10.30. Eep berorasi di atas kap truk. Dia menari dan menyanyi lagu “hibrida” pencak silat dan heavy metal berjudul Sisingaan (Singa Bohongan). Sebagian anak buahnya tampak berjoget.

Dalam orasinya, Eep menyebut surat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan yang menetapkan dirinya tersangka sebagai “surat panggilan ngaco”. Karena itu, Eep meminta Kejaksaan memenuhi permintaannya untuk berdialog atas kasus yang menjerat dirinya. “Kalau enggak mau dialog, ganti saja kejaksaan ini namanya jadi kejaksaan lieur (bingung) Jawa Barat,” ujar Eep.

Akibat aksi tersebut, pelayanan publik di sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin lumpuh. Loket pelayanan kantor badan penanaman modal dan perizinan sekitar pukul 10 pagi kosong. Kantor dinas pertambangan dan energi pintu gerbangnya tertutup rapat. Begitu juga kantor dinas pendidikan sepi.

“Kami pulang karena di loket pelayanan tak ada staf seorang pun,” kata Endang, warga yang hendak mengurus perizinan tanda daftar perusahaan. Puluhan murid sekolah dasar di Kecamatan Cipeundeuy juga pulang lebih awal. “Pak Guru sama Bu Guru tidak ada, katanya demo ke Bandung. Kami disuruh belajar di rumah,” ujar seorang murid kelas V.

Handra, ketua lembaga swadaya masyarakat Forum Muda Kota, mengecam aksi mangkirnya ribuan pegawai negeri yang memberikan dukungan kepada Bupati Eep Hidayat yang korup. “Kalau pimpinan korup mestinya dibiarkan saja,” kata Handra.

Handra meminta gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara memberi teguran keras kepada pejabat maupun pegawai negeri tersebut. “Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi citra PNS,” katanya.

DPRD Kabupaten Subang kemarin melakukan operasi mendadak ke semua satuan organisasi perangkat daerah. “Dewan akan mengeluarkan rekomendasi apabila akibat aksi tersebut pelayanan publik Subang terganggu, apalagi lumpuh total,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang Agus Maskur.

Saat ditanya soal keikutsertaan Atin Supriyatin, Ketua DPRD Subang, dalam demo tersebut, Agus mengaku tidak tahu. “Tak ada permintaan izin kepada para pimpinan Dewan lainnya,” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Subang Bambang Ermayana menambahkan, sesuai dengan hasil inspeksi mendadak ke dinas perhubungan, bina marga dan pengairan, pertambangan dan energi, serta dinas pendidikan, diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan publik berjalan tidak maksimal.”Apalagi di dinas pertambangan dan energi, pintu gerbang kantornya digembok,” ujarnya. “Yang lebih parah, proses belajar-mengajar terganggu karena para guru ikut demo mendukung Bupati Eep.” ERICK PH | NANANG SUTISNA | ENI S

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi GLA: Tony Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 09 Februari 2011

image

Karanganyar, CyberNews. Terdakwa dugaan korupsi Griya Lawu asri (GLA) Tony Iwan Haryono bin Haryono (55) dituntut hukuman penjara 8 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di PN Karanganyar, Rabu (9/2).

Jaksa menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 7 bulan penjara. Selain itu, membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 5,975 miliar dan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya dilelang. Kalau harta bendanya tak mencukupi maka diganti dengan penjara selama satu tahun.

Jaksa Faisal Banu menyatakan, hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak merasa bersalah, tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perbuatan terdakwa tidak  mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi

”Sementara, hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan isteri dan anak,” kata Faisal Banu, yang sendirian membacakan dakwaan setebal 209 halaman.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Joko Indiarto dengan anggota Syahru Rizal dan Dony Dortmund tersebut, jaksa mendakwa Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera itu telah memperkaya diri sendiri Rp 3,041 miliar. Disamping itu, juga memperkaya orang lain yakni Rina Iriani Sri Ratnaningsih (Rp 11,130 miliar), Handoko Mulyono dan Fransiska Rianasari.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 20 miliar. Jaksa menyampaikan bantuan subsidi dari Kemenpera telah dipergunakan  terdakwa bersama-sama dengan Handoko Mulyono, dan Rina Iriani untuk kepentingan di luar ketentuan program bantuan subsidi perumahan yang ditetapkan Kemenpera yakni untuk kepentingan terdakwa pribadi (Tony) Rp 3,041 miliar.

Tak hanya itu, dana juga mengalir ke sejumlah partai politik untuk kepentingan pilkada pada 2008. Yakni mengalir ke PDI Perjuangan (Rp 434 juta), PKS (Rp 1 miliar), Partai Demokrat (Rp 210 juta), PPP (Rp 138 juta), PKB (Rp 62,5 juta) dan PAN (Rp 50 juta).

( Widodo Prasetyo / CN16 / JBSM )

9 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bupati Tegal Diperiksa Sebagai Tersangka Jalingkos

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 09 Februari 2011

Semarang, CyberNews. Tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos), Bupati Tegal, Agus Riyanto, diperiksa  penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (9/2).

Agus Riyanto datang sekitar pukul 10.30 WIB didampingi pengacaranya. Mengenakan kemeja motif kotak biru putih, Agus turun dari mobil mewah Toyota Prado hitam G 7275 ZA dan langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 4. Tidak tampak sedikitpun raut ketegangan di wajah orang nomor satu di Slawi itu. Agus justru terlihat santai dan tersenyum menyapa wartawan.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Setia Untung Arimuladi, yang ditemui belum bersedia memberikan komentar terkait pemeriksaan tersebut. Untung juga belum dapat memastikan apakah tersangka akan ditahan usai pemeriksaan. “Tunggu saja hasil pemeriksaan, kita belum bisa memastikan,” katanya singkat.

Bupati Tegal Agus Riyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jateng pada 20 September 2010 berdasarkan hasil penyidikan intensif selama beberapa bulan dan alat bukti yang ditemukan tim jaksa penyidik.  Terkait penetapan tersebut, Kejati Jateng telah mengajukan surat izin pemeriksaan sejak tiga minggu sebelumnya ke Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Presiden.

Tersangka dianggap bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana APBD Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp 1,73 miliar dan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng sebesar Rp 2,22 miliar.

Dua tersangka lain dalam kasus Jalingkos yakni mantan Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal periode 2006-2007 Edy Prayitno dan stafnya Budi Haryono, telah dijatuhi vonis masing-masing empat dan lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi.

Kedua terpidana tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kejati Jateng juga telah menyita dua aset milik Bupati Tegal senilai Rp 1,8 miliar yang terdiri atas rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dan alat-alat produksi PT Kolaka yang bergerak di bidang pengaspalan jalan.

( Anton Sudibyo / CN16 / JBSM )

9 Februari 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Harga Paspor Guyana Gayus Rp 2,7 Miliar

Mafia Hukum

KOMPAS.com – Rabu, 9 Februari 2011

ICHA RASTIKA Paspor Republik Guyana dengan foto mirip wajah terpidana korupsi pajak Gayus Tambunan dan istrinya Milana Anggraeni.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian menemukan gambar lima paspor Republik Guyana dengan foto Gayus Halomoan Tambunan berserta istrinya, Milana Anggraeni, dan tiga anaknya. Dalam paspor itu, mereka menggunakan identitas palsu. Gayus menggunakan nama Yosep Morris dan istrinya Ann Morris.

Gambar paspor itu ditemukan dalam konten surat elektronik milik tersangka A yang dikirimkan Jhon Jerome Grice. Untuk menyelidiki temuan itu, Polri lalu mengirim tim penyidik dari Bareskrim Polri ke Guyana. Lalu, bagaimana hasil kerja tim?

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan, lima paspor itu telah jadi dan tercatat resmi di Guyana. “Paspor itu ada,” kata Ito di Mabes Polri, Selasa (8/2/2011) malam.

Dikatakan Ito, berdasarkan pengakuan Gayus, paspor itu belum diserahkan Jhon lantaran Gayus belum melunasi biaya pembuatan paspor seharga 300.000 dollar AS atau sekitar 2,7 miliar untuk lima paspor. “Jadi belum digunakan,” ucapnya.

Seperti diberitakan, selain paspor Guyana, Gayus juga memiliki paspor palsu Indonesia atas nama Sony Laksono. Paspor itu dibuat dengan bantuan Jhon dengan imbalan sebesar 100.000 dollar AS. Gayus sempat pelesiran ke Malaysia, Singapura, dan Makau dengan paspor itu.

Saat ini, Polri dibantu interpol masih memburu Jhon yang diperkirakan masih berada di salah satu negara di Asia. Kasus ini kini dalam penyidikan tahap akhir.

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pejabat Bantul Dituduh Memeras Operator Menara

KORAN TEMPO – Rabu, 09 Februari 2010
Arifin menyertakan bukti pembayaran yang dilakukan PT Telkom kepada Persyarikatan Sepak Bola Indonesia Bantul sebesar Rp 10 juta.

YOGYAKARTA — Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerasan dilakukan terhadap pengelola base transceiver station (BTS) di wilayah tersebut.

“Kami menerima laporan dugaan pemerasan. Sudah ditangani Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Pramono Mulyo kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, pejabat di Bantul selalu memaksa pengusaha yang hendak membangun tower atau menara telepon seluler untuk berhubungan dengan Persiba dan membayar Rp 10 juta per tower. Kalau tidak, proses perizinan tak akan selesai.

Tapi Pramono tak menjelaskan sejauh mana kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi ini dan siapa saja yang telah diperiksa.

Kasus ini dilaporkan oleh seorang warga Bantul, Arifin Wardiyanto, yang juga aktivis antikorupsi di DIY, pada pertengahan Januari lalu. Selain ke Kejaksaan Tinggi, Arifin melaporkan kasus ini ke Kepolisian Daerah DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Dia juga mengirim tembusan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Koordinator Indonesia Corruption Watch, serta Pukat-UGM.

Dalam laporan itu, Arifin menyertakan bukti pembayaran yang dilakukan PT Telkom kepada Persyarikatan Sepak Bola Indonesia Bantul alias Persiba senilai Rp 10 juta pada 6 Oktober 2009. Menurut dia, itu merupakan “duit sogok” atas izin pendirian stasiun otomat di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Bantul. Tanda bukti pembayaran itu dibuat di kertas berkop surat Persiba, dilengkapi meterai Rp 6.000. Penyetornya adalah Achmad Budiantoro dari PT Telkom dan diterima oleh Yulianto, seorang pengurus Persiba.

Kepada Tempo, Arifin mengatakan modus pemerasan dihubungkan dengan kelengkapan pendirian tower BTS seperti izin IMB. Jika sudah membayar Rp 10 juta per menara, izinnya akan dipermudah. Ia menambahkan, sejumlah pejabat Bantul dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja juga terlibat dalam tindak pemerasan tersebut. “Kalau belum bayar, aliran listrik di BTS-BTS dimatikan,” kata dia.

Di Bantul, saat ini setidaknya terdapat 165 BTS. Jika dikalikan Rp 10 juta, pemerasan itu mencapai Rp 1,6 miliar.

Arifin berkisah, ia pernah dimintai uang serupa saat mengurus BTS untuk PT Global Indonesia Komunikatama. Namun ia menolak memberikan uang karena tahu praktek-praktek semacam ini melanggar hukum. “Pemerintah Bantul ingin menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, namun ujungnya memeras, meminta uang,” ujarnya.

Bagus Nur Edy, Asisten Manajer Bidang Operasional Persiba, kepada Tempo membenarkan ada pengurus yang bernama Yulianto. Dia saat ini menjabat Bendahara Persiba. Namun soal dana Rp 10 juta dari PT Telkom seperti yang dituduhkan Arifin, Bagus mengatakan tidak tahu-menahu. MUH SYAIFULLAH

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Ikut Periksa Penyidik Pajak

KORAN TEMPO – Rabu, 09 Februari 2011
Penyidik utama Gayus dijatuhi sanksi disiplin.

JAKARTA — Kementerian Keuangan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa para penyidik 151 wajib pajak perusahaan yang terkait dengan terpidana Gayus Tambunan.

“Supaya pemeriksaannya independen sekaligus memperluas cakupan pemeriksaan,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Dalam proses pemeriksaan, KPK bisa mewawancarai para penyidik pajak tersebut. “Mungkin bukan diperiksa, ya, tapi KPK bisa mewawancarai. Kami kan belum tahu siapa yang salah siapa yang benar,” katanya.

Kementerian menegaskan tidak mempermasalahkan keterlibatan KPK. Sebaliknya, masuknya KPK menguntungkan karena jika menggantungkan pada pemeriksaan internal bisa dianggap tidak obyektif.

Sejauh ini proses pemeriksaan terhadap para penyidik pajak masih berjalan dan sedang dalam tahap pemeriksaan kembali. Sonny mengatakan banyak yang akan dipanggil, tapi ia menolak menyebutkan namanya.

“Ini menyangkut nasib karier seseorang, tapi nanti kalau salah ya harus ditindak,” katanya. Sonny berucap KPK sudah meminta data-data 151 wajib pajak tersebut.

Gayus Tambunan adalah bekas pegawai Pajak golongan III-A yang memiliki harta senilai Rp 109 miliar. Ia divonis 7 tahun penjara karena menyalahgunakan wewenang saat menangani pajak PT Surya Alam Tunggal dan menyuap penegak hukum.

Di lingkungan Pajak, kasus Gayus sudah menyeret rekan kerjanya, Maruli Pandopatan Manurung dan Humala Setia Leonardo Napitupulu, serta Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Ketiganya kini menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang.

Dalam konferensi pers di kantornya kemarin, bekas pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, mengatakan mundur sebagai kuasa hukum Gayus karena kliennya itu mengubah pengakuannya.

Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, 2 Februari lalu, kuasa hukum Gayus yang baru, Hotma Sitompoel, menyatakan pengakuan Gayus di pengadilan muncul karena tekanan dari Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana.

“Pengakuan yang benar adalah yang di KPK ini. Dan tidak ada nama perusahaan Bakrie terkait dengan kasus Gayus,” ujar Hotma.

Padahal sebelumnya Gayus mengaku telah menangani upaya banding 44 wajib pajak perusahaan dari 148 wajib pajak yang mencantumkan namanya. Gayus juga mengaku menerima suap dari perusahaan kelompok Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk senilai US$ 500 ribu, PT Kaltim Prima Coal US$ 1 juta, dan PT Arutmin US$ 2 juta. IQBAL MUHTAROM | DIANING SARI | EFRI RITONGA

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polisi Pertahankan Data Rekening Gendut

KORAN TEMPO – Rabu, 09 Februari 2011
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.”

JAKARTA — Kepolisian RI akan mengajukan banding berkaitan dengan putusan Komisi Informasi Publik yang memerintahkan agar data 17 pemilik rekening perwira diserahkan kepada Indonesia Corruption Watch. “Ini belum final, Tim polri memilih banding,” kata juru bicara Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, dalam keterangan pers di kantornya kemarin.

Menurut dia, informasi mengenai 17 rekening tak bisa dibuka kepada publik karena kasus dugaan pemilikan dana ilegal masih disidik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa jenis informasi yang boleh dirahasiakan. Kepolisian menilai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 17 rekening tersebut adalah bagian dari dokumen penyelidikan.

Kemarin, sidang Komisi Informasi mengabulkan permohonan ICW untuk mendapatkan data 17 pemilik rekening anggota polisi yang diduga memiliki uang secara ilegal. Polri diberi waktu paling lambat 17 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. “Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta nilainya yang telah dikategorikan wajar,” kata Ketua Majelis Komisioner Ahmad Alamsyah Saragih membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi.

Menurut Majelis Komisioner, Polri sudah mengumumkan data itu pada 23 Juli 2010 sehingga dianggap sebagai informasi terbuka. Majelis juga membatalkan keputusan termohon (Polri) yang menolak memberi informasi tentang 17 nama pemilik rekening itu. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.”

Anggota Majelis, Henny S. Widyaningsih, berpendapat, dalil Polri bahwa membuka nama dan jumlah dana akan mengungkap rahasia pribadi dan menghambat penyidikan tak terbukti. Pendapat ini didukung oleh penjelasan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ikut menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Andreas Hugo Pareira dan Didi Jamaludin Malik. Mereka menyatakan ada pasal pengecualian bagi pejabat publik.

Menurut Henny, Polri adalah badan publik yang terkait dengan daerah. Pembukaan informasi meningkatkan proses transparansi, efektivitas kinerja, dan akuntabilitas. Selama ini, pejabat kepolisian mendapat perlakuan yang lebih sehingga memunculkan konflik kepentingan bagi penyidik. Hakim juga menolak dalil termohon yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri Brigadir jenderal Iza Fadri menyatakan menolak putusan Komisi Informasi. “Kami tak sependapat. Kami akan ajukan kasus ini ke PTUN,” katanya seusai sidang. Mabes Polri akan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara maksimal 14 hari sejak putusan Komisi Informasi. Menurut dia, putusan Komisi Informasi bukan putusan final. Penafsiran terhadap undang-undang memang bisa berbeda. “Kami akan uji.”

Anggota ICW, Tama S. Langkun, mengatakan permohonan kepada Komisi Informasi adalah upaya membuka ketertutupan kepolisian dalam pengusutan kasus dugaan pemilikan dana ilegal sejumlah perwira. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa memberikan hasil. “Kami akan terus mengupayakan proses hukum selanjutnya,” ujarnya. DIANING SARI | EKO ARI WIBOWO | ISMA SAVITRI | JOBPIE S.

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Langkah Hakim Ad Hoc Kecewakan Masyarakat

KORUPTOR INDONESIA.COM – Selasa, 8 Februari 2011

Langkah yang diambil hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang dengan meningggalkan tugas persidangan dan memilih pergi ke Jakarta disesalkan banyak pihak dan membuat kecewa masyarakat.Tidak hanya itu, persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang senin (7/2) kemarin sempat kacau.

Agenda yang seharusnya menyidangkan lima kasus korupsi sempat terbengkalai, bahkan satu agenda sidang lanjutan kasus penggelapan mobil dinas BPPT Semarang ditunda pelaksanaannya. Sedang empat agenda lainnya masing masing korupsi alat peraga pendidikan Kota Salatiga, korupsi Desa Klodran, Kabupaten Karanganyar, dan dua perkara korupsi Dana Desa di Kabupaten Cilacap, tetap dilaksanakan dengan hakim pengganti yang dilaksanakan selepas makan siang.

Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto menyayangkan langkah yang diambil kelima hakim Ad Hoc tersebut.

”Itu menandakan tidak adanya tanggung jawab dan pengabdian terhadap negara. Tindakan mereka menghambat pemberantasan kasus korupsi,” ungkap Eko.

Disamping itu, lanjut Eko, belum jelasnya mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan lainnya bisa memunculkan mafia hukum baru yang akan memperkeruh dan menghambat pemberantasan korupsi.

Bagaimanapun langkah kelima hakim Ad Hoc meninggalkan sidang dinilai salah. KP2KKN berharap, Mahkamah Agung selaku atasan langsung diharapkan bersikap tegas dan kalau perlu memberhentikan kelima hakim Ad Hoc tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Rabu (2/2) pekan lalu, lima hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pergi ke MA di Jakarta tanpa izin Ketua Pengadilan Tipikor, Agus Subroto. Kelimanya adalah Kartini Juliana Mandalena Marpaung, Marsidin Nawawi, Lazuardi Lumban Tobing, Sininta Yuliansih Sibarani dan Asmadinata.

Mereka meminta tunjangannya yang belum dibayar sejak mereka dilantik 17 Desember 2010. Yakni, tunjangan kehormatan dan fasilitas perumahan, transportasi, serta pengamanan. (nur)

9 Februari 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Tifatul Minta Pers Perjuangkan Gerakan Anti Korupsi

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 09 Februari 2011

Tifatul Sembiring. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Kupang – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meminta pers lebih memperjuangkan gerakan anti korupsi seraya pada saat yang sama juga pers juga diharapkan peduli pada wong cilik.

Pernyataan itu dikemukakan saat memberi sambutan dalam Hari Pers Nasional 2011 yang tahun ini digelar di Kupang, NTT.
Dalam sambutannya, Tifatul mengusulkan kepada segenap media agar wartawan Indonesia menjadi “wartawan yang berkarakter”. Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan media yang berkarakter tersebut adalah media harus mampu memenuhi enam unsur, yaitu: Bermoral, Jujur, Bertanggungjawab, antikorupsi, Peduli Wong Cilik, dan Profesional.
“Itu usulan saya, Pak Margiono, namanya usulan, boleh diterima, boleh ditolak,” kata Tifatul sambil tersenyum kepada Ketua PWI Margiono yang duduk di antara hadirin satu deretan kursi bersama Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.
Puncak acara HPN ini dibuka oleh Presiden Yudhoyono yang sudah tiba di Kupang sejak Selasa kemarin.  Tadi malam. Presiden bersama Ibu Ani menginap di kediaman resmi Gubernur NTT.
Di antara undangan dalam acara yang berlangsung di Gedung El Tari ini, tampak hadir sejumlah menteri, antara lain M Nuh (Mendiknas), Sudi Silalahi, Patrialis Akbar. Tampak juga ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.
DP (Kupang)

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kisah Alanda dan Century yang Jadi Trending Topic

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 09 Februari 2011

Alanda Kariza.

TEMPO Interaktif, Jakarta – Alanda Kariza, nama itu mendadak jadi perbincangan di Twitter pagi ini, Rabu (9/2). Mahasiswi sebuah perguruan tinggi di bilangan Senayan tersebut menuturkan curahan hatinya soal tuntutan hukum bagi ibunya lewat blog-nya yang beralamat di alandakariza.com.

Alanda menceritakan ibunya yang terjerat kasus Century. Ibunya, Kepala Divisi di Bank Century dituntut penjaran 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Padahal ibunya, hanya kepada divisi di bank itu, hidupnya pun tak mewah.
Alanda kemudian membandingkan dengan Gayus yang divonis 7 tahun dan denda Rp 300 juta. Robert Tantular hanya dituntut hukuman penjara 8 tahun.
Cerita yang mengharukan ini mendapat banyak respon di Twitter. Akun twitter @arimargiono menulis “Rasanya kesal kalau lihat orang baik2 jadi korban politik, sementara aktor intelektualnya bebas .. Keluarga @AlandaKariza adalah korban.”
Berikut isi curahan hati Alanda
Ibu, 10 Tahun Penjara, 10 Milyar Rupiah
Oleh Alanda Kariza
Jika ditanya apa cita-cita saya, saya hampir selalu menjawab bahwa saya ingin membuat Ibu saya bangga. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibanding mendengar Ibu menceritakan aktivitas saya kepada orang lain dengan wajah berbinar-binar. Semua mimpi yang saya bangun satu persatu, dan semoga semua bisa saya raih, saya persembahkan untuk beliau. Belakangan ini, kita dibombardir berita buruk yang tidak habis-habisnya, dan hampir semuanya merupakan isu hukum. Saya… tidak henti-hentinya memikirkan Ibu. Terbangun di tengah malam dan menangis, kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan rutin (termasuk, surprisingly, makan), ketidakinginan untuk menyimak berita… Entah apa lagi.
Selasa, 25 Januari 2011, periode ujian akhir semester dimulai. Hari itu juga, Ibu harus menghadiri sidang pembacaan tuntutan. Hampir tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Ibu saya, yang sejak bulan September 2005 bekerja di Bank Century. Hanya keluarga dan kerabat dekat kami yang mengetahui bahwa Ibu menjadi tersangka di beberapa kasus yang berhubungan dengan pencairan kredit di Bank Century. Sidang pembacaan tuntutan kemarin merupakan salah satu dari beberapa sidang terakhir di kasus pertamanya.
Sejak Bank Century di-bailout dan diambil alih oleh LPS, kira-kira bulan November 2008 (saya ingat karena baru mendapat pengumuman bahwa terpilih sebagai Global Changemaker dari Indonesia), Ibu sering sekali pulang malam, karena ada terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya jarang bertemu beliau. Bahkan ketika saya berulangtahun ke 18, saya tidak bertemu dengan Ibu sama sekali, karena beliau masih harus mengurus pekerjaan di kantor. Itu pertama kalinya saya berulangtahun tanpa Ibu.  Seiring dengan diusutnya kasus Century, Ibu harus bolak-balik ke Bareskrim untuk diinterogasi oleh penyidik sebagai saksi untuk kasus-kasus yang melibatkan atasan-atasannya.
Sejak saya kecil, Ibu saya harus bekerja membanting tulang agar kami bisa mendapat hidup yang layak – agar saya mendapat pendidikan yang layak. Ketika saya duduk di SMP, beliau sempat di-PHK karena kantornya ditutup. Kami mengalami kesulitan keuangan pada saat itu, sampai akhirnya saya menerbitkan buku saya agar saya punya “uang saku” sendiri dan tidak merepotkan beliau, maupun Papa. Ibu sempat menjadi broker property, berjualan air mineral galonan, sampai berjualan mukena. Adik pertama saya, Aisya, ketika itu masih kecil. Ibupun mengandung dan melahirkan adik kedua saya, Fara. Akhirnya, ketika buku saya terbit, beliau mendapat pekerjaan di Bank Century. Papa sudah duluan bekerja di sana, tetapi hanya sebagai staf operasional.
Saya lupa kapan… tapi pada suatu hari, saya mendengar status Ibu di Bareskrim berubah menjadi TSK. Tersangka.
Itu merupakan hal yang tidak pernah terlintas di pikiran saya sebelumnya. Tersangka? Dalam kasus apa? Dituduh menyelewengkan uang?
Sejak Ibu bekerja di Century, hidup kami tetap biasa-biasa saja. Jabatan Ibu sebagai Kepala Divisi boleh dibilang tinggi, tapi tidak membuat kami bisa hidup dengan berfoya-foya. Orang-orang di kantor Ibu bisa punya mobil mahal, belanja tas bagus, make up mahal… Tidak dengan Ibu. Mobil keluarga kami hanya satu, itupun tidak mewah. Saya sekolah di SMA negeri dan tidak bisa memilih perguruan tinggi swasta untuk meneruskan pendidikan karena biayanya bergantung pada asuransi pendidikan. Ibu tidak membiarkan saya mendaftarkan diri untuk program beasiswa di luar negeri – beliau khawatir tidak bisa menanggung biaya hidup saya di sana. Papa di-PHK segera setelah kasus Century mencuat ke permukaan. Papa tidak bekerja, hanya Ibu yang menjadi “tulang punggung” di keluarga saya. Papa dan saya sifatnya hanya “membantu”.
Saat itu, berat sekali rasanya, Ibu memiliki titel “tersangka” di suatu kasus. Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya ketika itu. Saya duduk di Kelas 3 SMA tatkala status Ibu berubah. Ibu jatuh sakit karena tertekan. Tepat satu hari sebelum Ujian Akhir Nasional, Ibu harus diopname, dan saya baru tahu pukul 10 malam karena keluarga saya khawatir hal ini akan mengganggu konsentrasi saya dalam menjalani ujian. Saya tidak lagi bisa memfokuskan pikiran saya terhadap UAN SMA. Pikiran saya hanya Ibu, Ibu, dan Ibu.
Sejak itu, hidup kami benar-benar berubah… walau dari luar, Ibu dan Papa berusaha terlihat biasa-biasa saja. Mereka tidak cerita banyak kepada saya. Mobil dijual dan mereka membeli yang jauh lebih murah. Kami jarang pergi jalan-jalan dan saya jarang mendapat uang jajan. Kami lebih jarang menyantap pizza hasil delivery order. Supir diberhentikan, dan hanya punya satu pembantu di rumah. Ibu dipindahkan ke kantor cabang, sementara Papa mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Saya beruntung, mereka berdua tidak pernah menahan saya dari melakukan hal-hal yang saya mau lakukan, terutama aktivitas Global Changemakers dan IYC. Tapi, saya sadar, bahwa hidup kami benar-benar berubah.
I can live with that. I’m willing to work part time, do internships, and work my ass off to publish more and more books if it would help my parents, especially my mother. Although I don’t have my own car and I can’t shop luxurious stuff just like my friends do, I’m happy, and I’m willing to live like that. Saya mau, meski hal tersebut pasti melelahkan. Saya memilih beasiswa dari BINUS International dibanding Universitas Indonesia, salah satunya juga supaya orangtua saya tidak perlu lagi membiayai pendidikan saya. Supaya uang untuk saya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan adik-adik saya. Saya ingin mereka bisa les Bahasa Inggris bertahun-tahun seperti saya dulu… siapa tahu mereka bisa memenangkan kompetisi-kompetisi internasional yang bergengsi.
Awalnya pun berat bagi Ibu, tapi lambat laun, Ibu sangat ikhlas. Ibu jarang membagi kesulitannya kepada saya – selalu disimpan sendiri atau dibagi ke Papa. Beliau hanya mengingatkan saya untuk tidak lupa shalat dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik agar beasiswa tidak dicabut. Dari apa yang dialami Ibu, saya belajar untuk tidak dengan mudah mempercayai orang lain. Ibu orang baik dan hampir tidak pernah berprasangka buruk. Tapi sepertinya kebaikannya justru dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain.
Ibu dituduh terlibat dalam pencairan beberapa kredit bermasalah, yang disebut sebagai “kredit komando” karena bisa cair tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Beberapa kredit cair tanpa ditandatangani oleh Ibu sebelumnya. Padahal, seharusnya semua kredit baru bisa cair setelah ditandatangani oleh beliau yang menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Legal. Ya, tidak masuk akal.
“Kredit komando” ini terjadi atas perintah dua orang yang mungkin sudah familiar bagi orang-orang yang mengikuti kasus Century melalui berita, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim. Dua orang ini sudah ditahan dan seharusnya, menurut saya, kasusnya sudah selesai. Ibu dulu hanya menjadi saksi dalam kasus mereka berdua, karena kredit-kredit tersebut cair karena perintah mereka, bukan Ibu. Bahkan tandatangan Ibu pun “dilangkahi”. Pertanyaan saya, mengapa Ibu dijadikan tersangka? Nonsens.
Oleh karena itulah, saya optimis. Saya tahu bahwa Ibu tidak bersalah, walaupun saya ‘awam’ dalam dunia hukum perbankan. Saya selalu berkata kepada Ibu bahwa semua akan baik-baik saja, karena itulah yang saya percayai, bahwa negara ini (seharusnya) melindungi mereka yang tidak bersalah, bahwa negara ini adalah negara hukum.
Sampai akhirnya, pada tanggal 25 Januari 2011, sehari sebelum saya ujian Introduction to Financial Accounting, saya harus menerima sesuatu yang, sedikit-banyak, menghancurkan mimpi yang telah saya bangun bertahun-tahun, dalam sekejap.
Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa-biasa saja. Ujian hari itu bisa saya kerjakan dengan baik. Saya pulang cepat dari kampus, tidur siang, bangun dan menonton televisi. Ibu pulang malam. Status BBM salah seorang tante berisi: “Deep sorrow, Arga”. (Nama Ibu adalah Arga Tirta Kirana). Saat itu, untuk sejenak, saya tidak mau tahu apa yang terjadi. Hari itu, Ibu dan Papa pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendengar pembacaan tuntutan.
Ibu dituntut kurungan 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 milyar Rupiah.
Sesak nafas. Yang terasa cuma airmata yang tidak berhenti.
Mungkin, ini cuma mimpi buruk… Mungkin, ketika terbangun, ternyata kasus ini sudah berakhir, dan saya bisa menjalani hidup yang “biasa” lagi dengan Ibu, Papa, dan dua adik-adik yang masih kecil. Walau hidup kami tidak mewah, tapi bahagia. Tidak harus ada sidang, tidak harus ada penyidikan di Bareskrim, tidak harus ada pulang larut karena harus ke kantor pengacara, tidak harus melewatkan makan malam yang biasanya dinikmati bersama-sama. Saya kangen Ibu masak di rumah: pudding roti, spaghetti, roast chicken, sop buntut, apapun. Saya kangen pergi ke luar kota, walau cuma ke Bogor, bersama keluarga. Hal-hal kecil yang sudah tidak bisa kami nikmati lagi. Kalau ini hanya mimpi buruk, saya mau cepat-cepat bangun.
Mungkin saya tidak sepintar banyak orang di luar sana, terutama para ahli hukum: mulai dari hakim, jaksa, sampai pengacara maupun notaris. Saya tiga kali mencoba untuk diterima di FHUI, dan tiga kali gagal. Tapi, saya bisa menilai bahwa tuntutan yang diajukan itu tidak masuk di akal.
Gayus – kita semua tahu kasusnya, kekayaannya, kontroversinya – divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta. Robert Tantular dituntut hukuman penjara selama 8 tahun dan Hermanus Hasan Muslim dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dari PN Jakarta Pusat. Lalu, mengapa Ibu 10 tahun? Setolol dan seaneh apapun saya, saya cukup waras untuk tidak sanggup mengerti konsep tersebut menggunakan nalar dan logika saya. Apakah karena keluarga kami tidak memiliki uang? Ataukah karena Ibu justru terlalu baik?
Ini negara yang saya dulu percayai, negara yang katanya berlandaskan hukum. Atas nama Indonesia, saya dulu pergi ke forum internasional Global Changemakers. Atas nama Indonesia, saya mengikuti summer course di Montana. Untuk Indonesia, saya memiliki ide dan mengajak teman-teman menyelenggarakan Indonesian Youth Conference 2010. Indonesia yang sama yang membiarkan ketidakadilan menggerogoti penduduknya. Indonesia yang sama yang membiarkan siapapun mengkambinghitamkan orang lain ketika berbuat kesalahan, selama ada uang. Indonesia yang sama yang menghancurkan mimpi-mimpi saya.
“Apa yang Alanda ingin lakukan sepuluh tahun lagi?”
Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan – mungkin – untuk Indonesia. Ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC terus menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta. Sekarang hanya ingin Ibu bebas dari seluruh kasus tersebut. Sekarang hanya ingin hidup bahagia bersama Ibu, Papa, dan adik-adik – di rumah kami yang tidak besar tapi cukup nyaman; jalan-jalan dengan mobil yang tidak mahal tapi bisa membawa kami pergi ke tempat-tempat menyenangkan.
Saya mau ada Ibu di ulangtahun saya yang keduapuluh, dua minggu lagi. Saya mau ada Ibu di peluncuran buku saya – seperti biasanya. Saya mau ada Ibu waktu nanti saya lulus dan diwisuda. Saya mau ada Ibu ketika saya suatu hari nanti menikah. Saya mau ada Ibu ketika saya hamil dan melahirkan anak-anak saya.
Uang, politik, hukum yang ada di negara ini menghancurkan bayangan saya tentang hal itu. Mungkin selamanya pilar-pilar hukum hanya akan mempermasalahkan kredit-kredit macet, menjebloskan orang-orang ‘kecil’ ke penjara tanpa bukti dan analisa yang komprehensif (maupun putusan yang masuk di akal), bukan 6,7T yang entah ada di mana saat ini. Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat pemuda-pemuda optimis berhenti berkarya untuk Indonesia. Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat individu-individu brilian memilih untuk tinggal dan berkarya bagi negara lain… agar keluarga mereka tetap utuh. Supaya mereka tidak harus menghadapi ketidakadilan yang menjijikan seperti ini.
Saya mau Ibu ada di rumah, Indonesia. Tidak di penjara, tidak di tempat lain, tapi di rumah, bersama saya, Papa, Aisya, dan Fara.
Hari Kamis, Ibu akan membacakan pledooi (pembelaan) di PN Jakarta Pusat. Ibu akan menceritakan seluruh kejadian yang beliau alami dan mengapa seharusnya beliau tidak mengalami tuduhan apalagi tuntutan ini.
Saya mohon doanya buat Ibu, walau mungkin Anda tidak pernah mengenalnya. Ia berjasa besar bagi saya, dan saya yakin, bagi banyak orang di luar sana. Beliau membutuhkan doa, dukungan, dan bantuan dari banyak orang.
Even if I have to let Indonesian Youth Conference go, even if I have to work hard 24/7 to live without having to ask for allowances from my mother… I’m willing to do so.
I just want her to stay with me… instead of behind those scary bars. I just want her to witness everything that I will achieve in the future. I just want her to see my little sisters grow up, beautifully. I just want her to always be there around the dining table, and we’ll have dinner together. I just want her to cook again for the whole family on Sunday mornings. I just want her to let me drive for her when she has to go somewhere. I just want her to listen to my stories about my boyfriend, my friend, campus life, or silly little things. I just want her here… Here.
I love you, Mum. I do… 😥
PGR

9 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: