KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KIP Kabulkan Permohonan ICW: Polri Harus Buka Data Rekening Gendut

KOMPAS.com – Selasa, 8 Februari 2011
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Informasi Publik (KIP) mengabulkan permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuka data 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besarannya yang dikategorikan wajar sesuai pengumuman 23 Juli 2010. Putusan KIP ini dibacakan dalam sidang KIP yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Peneliti ICW, Tama Satria Langkung mengatakan, ada empat poin putusan KIP.

“Intinya, mengabulkan seluruh permohonan ICW,” kata Tama saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/2/2011).

Putusan tersebut, pertama, mengabulkan permohonan pemohon, dalam hal ini ICW, untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang dikategorikan wajar sesuai pengumuman 23 Juli 2010 adalah informasi yang terbuka. Ketiga, membatalkan keputusan pemohon tentang penolakan untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang dikategorikan wajar. Dan keempat, memerintahkan termohon untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang dikategorikan wajar kepada pemohon dalam jangka waktu selambatnya 17 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KORUPSI: Suami Nunun Pasrah

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 08 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Adang Daradjatun, suami Nunun Nurbaeti mengaku pasrah jika istrinya ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap seseorang adalah hak KPK. “Itu hak KPK,” kata politisi PKS ini dalam jumpa pers di Lounge, Selasa (8/2).

Namun Adang menegaskan, segala tuduhan yang selama ini seolah dituduhkan kepada istrinya harus dibuktikan. Sebab, dia mengaku pernah menanyakan hal ini sebelum istrinya menderuta sakit, Nunun menyatakan tidak tahu menahu soal suap cek perjalanan terkait pemilihan Miranda S Goeltom.

“Saya pernah nanya (kepada istri), Nun yang terjadi sebenarnya apa sih..dia (Nunun) menjawab saya tidak tahu sama sekali, dia tidak tahu soal travel cek DPR,” ujar Adang.

Mantan Wakapolri ini juga mengatakan, dalam kasus ini sebenarnya telah terungkap siapa yang memberikan cek tersebut. Menurut Adang, yang memberi cek ke sejumlah politisi DPR adalah Arrie Malangjudo, Direktur Wahana Esa Sejati. “Pemberinya sudah jelas dipersidangan, jadi apa hubungannya dengan istri saya, kok jadi bulan-bulanan,” katanya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan empat orang terdakwa yang merupakan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, Dudhie Makmun Murod, Udju Djuhaeri, Endin Soefihara, dan Hamka Yandhu disebutkan peran Nunun dalam kasus ini.

Nunun yang juga pemilik PT PT Wahana Esa Sembada (PT Sembada) dan Pemilik PT Wahana Esa Sejati (PT Sejati) menerima 480 lembar Travelers Cheque dengan nominal @ Rp 50 juta atau dengan keseluruhan sebesar Rp 24 miliar yang dibeli dari PT Bank Internasional Indonesia (BII) sekitar tanggal 8 Juni 2004, sekitar pukul 08.00 sampai dengan 09.00.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Segera Proses Pemberi Cek Pelawat

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 08 Februari 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyeret pemberi suap cek pelawat ke sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999 – 2004. Sebanyak 24 anggota Komisi Keuangan dan Perbankan periode saat itu telah dijebloskan ke dalam penjara.

Namun hingga kini, penyuap dan penyampai suap belum ditahan. ”Kami sudah desak berkali kali agar pihak yang diduga menyuap juga diproses, termasuk Nunun yang disebut beberapa kali juga harus diproses,” kata Febri seusai sidang ajudikasi kasus rekening milik kepolisian di Mahkamah Konstitusi, Selasa (8/2).

Pemberian cek pelawat ke sejumlah anggota dewan saat itu diduga terkait proses terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai dewan gubernur senior Bank Indonesia. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terungkap, cek diberikan atas perantara Nunun Nurbaetie, istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Adang Daradjatun.

Hingga kini Miranda, masih berstatus saksi. Sosialita yang dikenal akrab dengan Nunun ini enggan berkomentar soal kasus cek pelawat yang menjerat dirinya. “Kalau soal itu saya no comment lah,” kata Miranda di selah-selah diskusi membangun ekonomi berbasis kelautan di hotel The Dharmawangsa.

Kasus ini pertama kali diungkap oleh Agus Condro, mantan politikus PDI Perjuangan yang mengaku menerima cek pelawat senilai Rp 500 juta dalam pemilihan itu.

Sedangkan, Nunun Nurbaeti juga belum ditahan. Nunun dikabarkan menderita kelupaan yang akut dan saat ini menjalani terapi di Singapura. Namun beberapa pihak menyatakan pernah melihat keberadaan Nunun di Thailand.

Menurut Febri, KPK harus tegas dalam melakukan tugasnya. Dia beralasan KPK tidak punya pilihan dalam kasus tersebut. Jika KPK tidak memproses dengan serius pihak yang diduga menyuap, maka kepercayaan publik pada KPK akan melemah. ”Nanti malah ada delegitimasi pada KPK,” katanya.

Berkaitan dengan Nunun, kata Febri, maka KPK harus terus mengusahakan untuk mendatangkan Nunun ke Indonesia. Selanjutnya, Nunun harus diperiksa secara intensif. Dia juga meminta agar KPK mengoreksi diri dalam kasus tersebut sehingga bisa lebih tuntas dalam memproses kasus yang menyeret mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom.

Eko Ari wibowo

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sulawesi Selatan Usut Pengadaan Laptop Dewan

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 08 Februari 2011

TEMPO Interaktif , Makassar –  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengusut pengadaan laptop bagi para anggota legislatif kota Makassar. Penyidik telah melayangkan surat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan komputer jinjing itu. “Dua orang akan kami panggil untuk dimintai keterangan. Pengadaan laptop itu diduga tidak sesuai dengan harga sebenarnya,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat Dedy Iswadi di kantornya, Selasa (8/2).

Dedy mengatakan, penyidik mengirim surat ke Sekretaris Dewan Makassar, Nuraini Makmur, dan rekanan proyek pengadaan laptop. Pemeriksaan keduanya rencananya digelar pada Kamis (10/2) lusa.

Dalam pengadaan laptop 2010 dianggarkan senilai Rp 500 juta untuk membeli 50 unit laptop yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan. Namun, informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan, harga satu unit laptop tersebut diduga jauh lebih murah dari ketimbang taksiran harga di dewan.

Laptop merek HP Probook 14325s, misalnya, dijual di pasaran seharga Rp 6 juta. Sementara anggaran pengandaan laptop dewan senilai Rp 11 juta setiap unitnya. ”Kami masih menelusuri kebenaran harga laptop itu dengan memanggil sekwan dan rekanannya. Suratnya sudah kami kirim Selasa ini,” kata Ketua Tim Penyidik Efendy.

Hingga berita ini ditulis, Nuraini belum bisa dimintai konfirmasi. Tempo berupaya menghubungi melalui telepon selulernya. Namun tidak aktif.

ABDUL RAHMAN

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bachtiar Chamsyah: Saya Salah, Terlalu Percaya Bawahan

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 08 Februari 2011

Bachtiar Chamsyah. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta “(Selama) enam bulan ditahan, saya merenung, mungkin salah satu kelemahan saya, kurang hati-hati,” ucapnya lirih saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (8/2).

Pria berusia 65 tahun itu mengatakan, saat menjadi menteri, ia sangat sibuk. Kesibukan luar biasa itu membuatnya percaya begitu saja pada staf dan Direktur Jenderal bawahannya. Ia pun tidak membaca betul nota kesepahaman yang ditekennya.

Mengenakan peci hitam serta kemeja batik lengan panjang berwarna kuning dan hijau, punggung Bachtiar tampak bungkuk saat duduk di kursi terdakwa. Di akhir kesaksiannya, suara pria asal Sigli, Aceh, itu terdengar tercekat di tenggorokan.

“Ini pelajaran (yang) membuat saya duduk di depan Yang Mulia (Majelis Hakim), sesuatu yang tidak terpikir dalam kehidupan saya,” tuturnya. “Saya mohon maaf hari ini kadang sedikit emosional, saya larut dalam peristiwa masa lalu.”

Bachtiar adalah terdakwa perkara penunjukan langsung proyek mesin jahit, sapi potong dan sarung di Departemen Sosial pada 2006 hingga 2008. Akibat kebijakan tersebut, negara diduga dirugikan senilai Rp 36,7 miliar.

Ia dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pasal berlapis tentang memperkaya diri dengan merugikan negara, serta penyalahgunaan wewenang. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba memutuskan sidang bakal dilanjutkan dua pekan lagi, pada Selasa (22/2), dengan agenda pembacaan tuntutan.

Bunga Manggiasih

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anthony Zeidra Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 08 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Politisi Golkar Anthony Zeidra Abidin diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap cek perjalanan pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) tahun 2004.

“Anthony Zeidra diperiksa sebagai tersangka untuk kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,” kata staf Humas KPK Priharsa Nugraha kepada pers di kantornya, Selasa (8/2).

Anthony tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Antony yang juga terpidana kasus suap aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia milik BI datang diantar mobil tahanan yang menjemputnya dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Dalam kasus itu, dia terbukti menerima suap terkait pembahasan revisi UU BI.

Setelah Anthony datang, empat tersangka lain dalam kasus suap cek perjalanan juga diperiksa KPK. Mereka yakni Poltak Sitorus, Marthin Brian Seran, Willem Tutuarima dan Ahmad Zamawi. Keempatnya datang bersamaan menggunakan mobil tahanan dari rumah tahanan (rutan) Cipinang, Jakarta Timur.  “Semuanya diperiksa sebagai tersangka,” ujar Priharsa.

KPK telah menetapkan 26 tersangka penerima suap dalam kasus ini. Namun satu tersangka yakni Jeffrey Tongas Lumbanbatu meninggal dunia akibat serangan jantung. Sementara pihak pemberi suap dalam kasus ini belum juga diungkap KPK

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lagi, KPK Diharapkan Tak Tebang Pilih

Kasus Cek Perjalanan
KOMPAS.com – Selasa, 8 Februari 2011

Reuters Kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, kembali disuarakan. Kali ini diungkapkan salah satu tersangka, Ahmad Hafiz Zawawi, yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa (8/2/2011), setelah ditahan pada 28 Januari lalu.

Hafiz mengatakan, KPK diharapkan tak tebang pilih dalam memproses kasus tersebut.

“Saya mendukung supaya seluruh kasus itu, jangan sampai dipilih untuk ditebang,” ujarnya sebelum memasuki mobil tahan KPK.

Menurutnya, semua pihak juga harus mendukung agar diadakannya pemeriksaan audit forensik sampai ke lapisan empat dari kasus itu, terutama pemeriksaan oleh BPK.

“Saya berharap kasus ini diselesaikan dan semua pihak dukung audit forensik sampai lapisan empat, kami minta DPR agar ajukan ke BPK atau badan lain untuk melakukan itu, supaya tidak ada lagi tebang pilih dan pilih tebang, ” kata politisi Partai Golkar ini.

Hafiz merupakan mantan anggota DPR 1999-2004 yang turut diduga menerima cek pelawat sebesar Rp600 juta untuk pemenangan Miranda. Selain Hafiz, KPK sudah menjerat 24 politisi lainnya dalam kasus yang sama. Namun, hingga saat ini KPK belum menetapkan siapa tersangka penyuap para mantan wakil rakyat itu. Nunun Nurbaeti, yang dianggap sebagai saksi kunci yang bisa mengungkap jati diri penyuap, belum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sejak tahun lalu karena alasan sakit lupa berat. Keberadaan Nunun pun hingga saat ini dirahasiakan pihak keluarga.

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KORUPSI: Adang Keberatan Rekaman Keluarga Muncul di Televisi

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 08 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Suami Nunun Nurbaeti Daradjatun, Adang Daradjatun, keberatan rekaman aktivitas keluarganya muncul di televisi. Menurut politisi PKS ini, hal tersebut telah melanggar hak asasi keluarganya. “Jangan ada rekaman tentang keluarga saya muncul di tv,” kata Adang kepada wartawan, Selasa (8/2).

Dia meminta sopan santun dijunjung tinggi. Menurut Mantan Wakapolri ini, pihaknya merasa banyak pihak yang sengaja melakukan pembunuhan karakter terhadap istrinya. “Ini bicara soal moral dan karakter Jadi tolong hargai sopan santun,” tegasnya.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Fahmi Idris mengaku memiliki bukti keberadaan Nunun Nurbaeti di luar negeri selama Februari hingga Juni 2010. Fahmi khawatir Nunun sengaja menghindar dari kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Fahmi memperlihatkan foto bukti paspor Nunun. Foto paspor tersebut disimpan oleh Fahmi dalam ponsel.

Dalam foto yang diterima Fahmi dari seorang teman, jelas tertera nama Nunun Nurbaeti. Foto pertama berupa halaman pertama paspor yang menunjukkan data pemilik paspor, Nunun Nurbaeti, lengkap dengan foto diri di sebelah kiri atas. Paspor tersebut memiliki masa kadaluwarsa 11 November 2014.

Foto keduanya terlihat cap kedatangan dan keberangkatan dari Imigrasi. Dalam foto itu, tertera cap kedatangan di Bangkok 16 Mei 2010 serta 14 Juni 2010. Selain itu, pada 23 Februari 2010 dan 6 Mei 2010 tertera pula cap kedatangan di Singapura.

Fahmi juga mengatakan, informasi yang menguatkan keberadaan Nunun di Bangkok dia dapatkan dari seorang rekannya yang tengah berada di negara tersebut. Kondisi Nunun yang dikatakannya sehat wal afiat. ”Teman saya sempat bertemu Nunun di ruang publik di Bangkok,” kata Fahmi.

Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Darajatun, adalah orang yang diduga sebagai pembagi cek perjalanan terhadap sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Seluruh penerima cek perjalanan —25 orang— sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan suap pemilihan DGS BI, Miranda S Goeltom. Namun pembagi cek dan penyuap belum ditangkap.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kapan Indonesia Moratorium Hutan?

KOMPAS.com – Selasa, 8 Februari 2011

SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Filipina Benigno Aquino III telah menandatangani moratorium penebangan kayu pada 3 Febuari 2011, untuk jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Sebaliknya, rencana moratorium hutan di Indonesia yang sedianya akan dilakukan sejak 1 Januari 2011 ini masih belum jelas kabarnya.

Direktur Kampanye Wahana Lingkungan HiduPresiden Filipina Benigno Aquino III telah menandatangani moratorium penebangan kayu pada 3 Febuari 2011 Indonesia (Walhi) Teguh Surya di Jakarta, Selasa (8/2/2011), mengatakan, penandatangan moratorium penebangan hutan di Filipina harusnya menyadarkan Pemerintah Indonesia.

“Filipina menandatangani moratorium itu walaupun mereka belum mendapatkan janji imbalan dana dari mekanisme REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation),” kata dia.

Moratorium di Filipina dilakukan setelah terjadinya banjir besar yang menewaskan lebih dari 70 orang pada bulan sebelumnya. Menurut Presiden Aquino, sebagaimana disebutkan kantor berita AP, banjir bandang itu akibat kesalahan dalam pengelolaan hutan. Dan moratorium diperlukan untuk memperbaiki tata kelola hutan, selain untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

Sebaliknya, Indonesia, menurut Teguh, telah dijanjikan dana 1 miliar dollar dari Norwegia, jika mau melakukan moratorium hutan alam, sebagai bagian dari perdagangan karbon. Namun, rencana pemberlakukan moratorium hutan di Indonesia pada Januari 2011 ini, masih belum jelas realisasinya hingga kini. Presiden Susilo Bambang udhoyono belum juga menandatangani Inpres soal moratorium hutan.

8 Februari 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Ada Dugaan, 149 Perusahaan Wajib Pajak Diperas

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 08 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Sebanyak 149 perusahaan wajib pajak yang keberatan dan banding pajaknya ditangani Gayus Halomoan P Tambunan diduga selama ini diperas oleh oknum polisi. Sebab selama ini wajib pajak tersebut sudah diseldiki oleh penyidik Bareskrim Polri namun tidak ada tindak lanjutnya.

Mantan pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution menyatakan dugaan tersebut karena polisi selama ini menyatakan tidak pernah memproses. “Tiba-tiba ketika perkara itu akan ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), polisi menyatakan sedang memproses,” ujar Buyung saat jumpa pers di kantornya Menara Global Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (8/2).

Dia menduga perusahaan itu telah diperas. Buyung menjelaskan Gayus mendapatkan tugas dari Direktur Pajak Kementrian Keuangan untuk menangani 149 perusahaan yang mengajukan keberatan dan banding pajaknya. Kemudian Gayus hanya menangani secara langsung 44 perusahaan dari 149 perusahaan itu. “Bisa saja mereka diperas atau dikompas,” tandasnya.

( Nurokhman / CN26 / JBSM )

8 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: