KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Tiga anggota DPR Dilaporkan ke Badan Kehormatan

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 07 Februari 2011

Wakil Ketua KPK Bibit Samas Rijanto, Chandra M. Hamzah dan Muhammad Yasin saat rapat dengar pendapat dengan komisi hukum DPR-RI di Jakarta, Kamis (7/5). TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantun Hukum Indonesia melaporkan tiga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ke Badan Kehormatan (BK). Ketiga anggota tersebut; Nasir Djamil, Gayus Lumbuun, dan Nudirman Munir di tuduh berada dibalik pengusiran Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah dari ruang rapat Komisi Hukum pekan lalu.

“Mereka patut diduga melanggar kode etik anggota dewan,” kata kata Ketua Harian YLBHI Erna Ratnaningsih pada Senin (7/2), di depan ruang BK DPR, Senayan, Jakarta.

Pengusiran terhadap Bibit-Chandra, lanjut Erna, tidak bisa diterima. Mereka seharusnya bisa menjaga norma dan etika pada lembaga KPK. Jika permasalahan deponering yang dipermasalahkan, kata dia, hal itu juga tidak bisa diterima. Sebab, keputusan deponering dilakukan oleh Kejaksaan Agung. “Seharusnya kalau mau, yang dipersoalkan Kejaksaan, sebab keputusan deponering Kejaksaan yang buat,” kata Erna.

Meski ditujukan hanya pada tiga anggota Komisi Hukum, tidak tertutup kemungkinan YLBHI akan melaporkan anggota Komisi lainnya. Laporan pada Nasir, Gayus, dan Nudirman disebabkan mereka dianggap sebagai pihak yang memulai pengusiran. “Nanti kami lihat notulensi. Kalau ada bukti, yang lain kami minta juga diperiksa sebagai pihak yang terkait,” ujar Erna.

Anggota BK Ali Maschan Musa mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat atas laporan YLBHI ini. “Besok kamu kebetulan ada rapat BK menerima aduan juga, kalau kuorum sekalian dibahas,” kata politisi PKB ini usai menerima YLBHI.

Secara administrasi, kata Ali, laporan YLBHI ini sudah memenuhi syarat, karena itu bisa ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan fair dalam memproses laporan, apalagi Nudirman tercatat sebagai Wakil Ketua BK. “Jangankan Wakil Ketua BK, Ketua DPR saja pernah kami panggil,” kata dia. Ali merujuk pada pemanggilan BK atas Agus Laksono pada periode lalu.

Amirullah

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cegah Korupsi, BPK Bangun Pusat Audit Elektronik

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 07 Februari 2011

Ketua BPK Hadi Purnomo, saat rapat konsultasi dengan tim angket century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jum’at (29/1). Rapat tersebut untuk meminta data rahasia dari BPK, BI dan PPATK untuk melengkapi penyelidikan Bank Century. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan berencana  meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara di seluruh instansi pemerintahan maupun lembaga negara, dengan lebih terintegrasi.

“Salah satu terobosannya adalah dengan pembangunan pusat data BPK untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau disebut dengan e-audit,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo usai rapat dengan pimpinan lembaga-lembaga negara, di kantor BPK, Jakarta, Senin 7 Februari 2011.

Hadi mengatakan para pimpinan lembaga negara sepakat, pusat data elektronik ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pemberantasan korupsi. Terutama untuk tindakan pencegahan. Dengan e-audit ini, data keuangan lembaga-lembaga negara akan terhubung dengan Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Dengan demikian sejak dini sudah bisa dicek dan ditelusuri apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu,” ujar Hadi.

Melalui sistem e-audit ini, kata Hadi, diharapkan mampu mendorong pencapaian strategi pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Selain itu dalam pertemuan juga disepakati bahwa semua pihak terus menjaga momentum yang baik di bidang pembangunan ekonomi untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kehidupan demokrasi, disertai kepatuhan pada hukum.

Pertemuan para pimpinan lembaga negara di Gedung BPK itu berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Acara antara lain dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, dan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman juga tampak hadir.

MUNAWWAROH | BUNGA MANGGIASIH

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Ketua KPU Jawa Timur Dibawa ke Penjara Medaeng

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 07 Februari 2011

Wahyudi Purnomo. TEMPO/ Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, SIDOARJO – Bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Wahyudi Purnomo, Senin (7/2), dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Penjeblosan Wahyudi ke dalam bui merupakan pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Wahyudi dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 7,1 miliar. Korupsi itu berupa penjualan sisa kertas surat suara Pemilu 2004 lalu. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya Danang Suryo Wibowo mengatakan, Wahyudi memenuhi panggilan jaksa yang telah dikirim pekan lalu. Setelah mengecek data-data di kantor Kejaksaan Negeri, pukul 10.30 WIB, Wahyudi kemudian dibawa ke Medaeng dengan mobil tahanan. “Wahyudi cukup kooperatif, dia menyerahkan diri,” kata Danang.

Penasehat hukum Wahyudi, Fahmi H Bachmid, mengatakan akan segera mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Fahmi, upaya PK ditempuh karena Wahyudi telah menemukan bukti baru atau novum. Namun Fahmi tidak bersedia menjelaskan novum tersebut. “Belum bisa saya katakan sekarang, yang jelas novum itu ada dalam materi Peninjauan Kembali,” ujar Fahmi.

Pada 6 Agustus 2007 Wahyudi yang juga dosen di Universitas Airlangga Surabaya divonis dua tahun penjara dalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya. Atas vonis tersebut Wahyudi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Putusan Pengadilan Tinggi membebaskan Wahyudi.

Tapi jaksa mengajukan kasasi. Kasasi jaksa diterima oleh Mahkamah Agung sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Surabaya yaitu menghukum Wahyudi dengan penjara selama dua tahun.

KUKUH S WIBOWO.

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Parepare Usut Pengadaan Pemancar Radio

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 07 Februari 2011

TEMPO Interaktif , Parepare –  Kejaksaan Negeri Parepare mulai mengusut dugaan penyimpangan pengadaan alat pemancar radio Bandar Madani. Pengusutan terhadap radio milik pemerintah kota tersebut dilakukan dengan memeriksa tiga orang dalam kasus tersebut, Senin (7/2). Mereka adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang Muhammad Nadjib, Sekretaris panitia Atrianis, dan bendahara Muharrama.

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Ali Mukti Harahap mengatakan, pemeriksaan tersebut baru bersifat pendalaman. “Kami masih mendalami kasus ini. Mereka yang diperiksa untuk melengkapi pengumpulan data,” ujar Ali di kantornya.

Pantauan Tempo, ketiganya diperiksa secara terpisah. Najib bersama Atrianis diperiksa staf intelijen Kejaksaan Parepare, Damarwulan. Sementara Muharrama diperiksa Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Parepare, Musafir Menca.

Menurut Ali, kasus ini menjadi prioritas kejaksaan karena banyaknya laporan adanya indikasi penyimpangan. Apalagi, kasus ini menjadi perhatian warga. ”Radio merupakan salah satu sarana informasi masyarakat kecil yang belum bisa menikmati siaran televisi,” ujar Harahap.

Penyelidikan sementara oleh kejaksaan, Ali mengungkapkan, alat pemancar yang digunakan radio tersebut terindikasi bukan alat baru melainkan alat bekas. ”Indikasi penyimpangan ada, termasuk adanya indikasi alat itu barang bekas,” ujarnya.

Namun, Kepala Seksi Intelijen Musafir Menca mengatakan belum dapat menyimpulkan adanya penyimpangan dalam kasus tersebut. Alasannya, kata dia, ”Kami masih terus mengumpulkan data.”

Adapun Nadjib seusai diperiksa mengatakan, pengadaan alat pada radio tersebut direncanakan sejak tahun anggaran 2004. Namun baru terelalisasi pada 2005. Dia menjelaskan, pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 200 juta. “Tapi berdasarkan penawaran pihak ketiga yakni, CV Limas Karya, anggaran yang dicairkan sebesar RP 194 juta,” kata Nadjib.

Dia mengungkapkan, proyek pengadaan dilakukan oleh Kantor Informasi dan Komunikasi Parepare. Saat itu Kepala Kantor Informasi dijabat Amran Ambar. Saat ini Amran menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Parepare. “Saat itu memang Pak Amran yang menjabat,” kata Nadjib. Dia menegaskan, pelaksanaan proyek itu sesuai prosedur. Saat diperiksa, Nadjib mengaku dicecar dengan 20 pertanyaan dari jaksa.

Sedangkan Muharrama mengatakan dicecar dengan 12 pertanyaan. Saat diperiksa, dia ditanyai perihal alur pencairan anggaran dalam pengadaan tersebut. ”Anggaran tersebut langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga,” ujar Muharrama menjelaskan.

Suherman Madani

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Perang Melawan Korupsi

SEPUTAR INDONESIA – Senin, 07 February 2011

Oleh : Prof Dr Sudjito SH Msi

Saat yang ditunggu-tunggu masyarakat antikorupsi kini telah tiba. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/01) menahan 19 politisi dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 yang dijadikan tersangka dugaan menerima suap cek perjalanan terkait terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2003.

Hingga kemarin KPK terus menangkap beberapa orang lainnya. Sudah bisa diduga bahwa hal itu akan memunculkan protes keberatan, pembelaan,dan perlawanan para politisi lain dari partai yang sama.Advokasi seperti itu justru menunjukkan kebenaran bahwa korupsi diduga dilakukan secara berjamaah (kolektif), bukan per individu. Indikator seperti itu sudah tampak bahkan kasatmata ketika para tersangka dan politisi senantiasa berdalih bahwa apa yang dilakukan merupakan pelaksanaan garis kebijakan partai. Permasalahannya, seberapa jauh aparat penegak hukum dapat menjerat korupsi kolektif, sementara hukum pidana kita sampai saat ini berkarakter individual-liberal? Masihkah kita bertahan dengan penegakan hukum konvensional ataukah perlu dicari metode penegakan hukum lain yang mujarab?

Extraordinary

Dilihat dari awal mula kejadiannya, semua jenis kejahatan (termasuk korupsi) selalu dimulai dari pelanggaran hukum di bidang keuangan yang kuantitasnya kecil dan kualitasnya rendah. Virus-virus kejahatan demikian itu akan segera menjadi besar dan mewabah apabila didukung oleh situasi lingkungan yang serbamiskin (terutama miskin iman), permisif, dan kontrol hukum yang lemah.Kultur hukum kita akhir-akhir ini cenderung kuat menunjukkan ada situasi yang serba negatif itu. Berlakulah pepatah Jawa ”kriwikan dadi grojogan”,artinya dari kejahatan kecil per individu dengan cepat menjadi kejahatan besar (kolektif).

Kini,korupsi itu sudah merupakan kejahatan kolektif. Bahasa hukum menyebutnya sebagai extraordinary crime.Korupsi bukan lagi merupakan kejahatan biasa dan bersifat per individu, melainkan telah menjelma sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat kolektif. Syed Hussein Naser (1968) menyebut perkembangan korupsi yang sedemikianmeluasitusebagai widespread, deeply rooted. Apabila perkembangan itu tidak bisa dihentikan dengan pemberantasan secara tuntas, dipastikan tinggal selangkah lagi sampai pada kehancuran masyarakat,bangsa,dan negara.

Kita sudah tentu sangat khawatir dan risau dengan kegagalan pemberantasan korupsi selama ini. Dari aspek hukum terlihat sekali bahwa metode konvensional pemberantasan korupsi dengan bertumpu kepada teks-teks dan prosedur yang tertulis dalam perundang- undangan (hukum positif) ternyata sangat mudah dipatahkan oleh mafioso untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Pengalaman pedih seperti itu mestinya cukup memberikan pelajaran bagi kita, khususnya para aparat penegak hukum untuk segera menemukan metode lain yang juga tergolong extraordinary.

Rasanya, perlu diingatkan bahwa penggunaan extraordinary method (di luar penegakan hukum konvensional) bukanlah berarti pelanggaran ataupun penolakan hukum.Sama sekali bukan dan sangat gegabah serta keliru pendapat yang secara kaku berkiblat kepada penegakan hukum konvensional itu. Betapa masih banyak di antara para aparat penegak hukum seperti advokat,polisi,jaksa,hakim bahkan para politisi yang masih terkerangkeng dalam sangkar ”hukum normatif” sehingga dengan lantang menuduh penggunaan cara/metode di luar hukum positif sebagai pelanggaran hukum dan anarki. Sekali lagi,ingin diingatkan cara pandang demikian sudah saatnya dikoreksi. Langkah KPK sudah benar, patut didukung,bukan untuk direcoki. Apa yang sedang kita hadapi adalah extraordinary crime.

Sudah tentu, metodenya pun harus tergolong luar biasa. Ini baru ada korespondensi dan benar menurut logika hukum. Metode penegakan hukum yang kita pilih harus lebih unggul dan bisa mengatasi perkembangan korupsi itu sendiri.Jangan sampai aparat penegak hukum terbirit-birit jauh tertinggal dari gesit dan lincahnya lari para koruptor. Kita wajib menemukan metode baru yang antisipatif sekaligus represif terhadap perkembangan korupsi.Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan sikap kritis,kreatif,dan inovatif. Sikap kritis diperlukan tertuju kepada doktrin-doktrin hukum individual-liberal yang masih kuat mengakar pada hukum pidana. Dari sikap kritis itu diharapkan muncul keberanian untuk melakukan dekonstruksi ke arah doktrin baru yang berkarakter kolektivitas- sosial-religius.

Artinya, pemberantasan korupsi hendaknya didasarkan kepada ajaran yang memersepsikan korupsi itu sebagai kejahatan kolektif yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama. Doktrin baru demikian diharapkan mendorong terwujudnya pemberantasan korupsi sebagai gerakan nasional yang mendapatkan dukungan aktif dari segenap lapisan masyarakat,didasarkan atas keyakinan agama dan kecintaan kepada negeri tercinta, Indonesia.Bukankah cinta kepada negeri (Tanah Air) merupakan ciri orang yang beriman? Sikap kreatif merupakan ciri dari keunggulan intelektual.Kreativitas ini menjadi dasar kuat dan ilmiah untuk dipergunakannya cara yang berbeda dari metode konvensional.

Sejalan dengan pepatah, ”ada seribu jalan menuju Roma”, dalam pemberantasan korupsi pun ada seribu metode yang bisa digunakan. Kreativitas diperlukan agar kita bisa menjebak para koruptor dan bukan terjebak kepada kelicikan mafioso. Inovasi hukum dan penegakan hukum diperlukan sejalan dengan sunatullah bahwa hidup dan kehidupan terus berubah dan berkembang. Perkembangan masyarakat itu senantiasa mensyaratkan perubahan hukum sehingga di antara hukum dan masyarakat berkelindan perubahan yang susul-menyusul, silih berganti agar bisa saling mengimbangi.Seperti di atas telah dikemukakan,masyarakat,bangsa, dan negara kita bisa hancur apabila korupsi mewabah, menggurita, menggerogoti semua sendi kehidupan.

Kita wajib mencegahnya. Inovasi hukum dan penegakan hukum menjadi penting dilakukan. Secara ringkas dan padat, Satjipto Rahardjo (alm) merangkum sikap kritis,kreatif,dan inovatif dalam penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) dengan satu kata yaitu ”progresif”.Dalam alur pikir dan semangat yang ”progresif” itulah, kita perlu memberikan dukungan penuh kepada KPK yang telah melangkah dengan penahanan terhadap 19 dari 26 tersangka korupsi kolektif (para anggota DPR periode 1999-2004).

Kultur Hukum

Mengubah kultur hukum yang berkarakter individual-liberal menjadi kolektivtas-sosial-religius disadari bukan pekerjaan mudah dan ringan untuk bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mengubah kultur hukum senantiasa harus paham tentang nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, dan segala sikap dominan yang umumnya berlaku dalam segala aspek kehidupan.Kompleksitas kehidupan dan derasnya nilai-nilai Barat yang merasuk lewat arus globalisasi menjadikan nilai-nilai domestik tergerus dan termarginalkan, bahkan hilang dari sanubari terdalam warga negara dan bangsa.

Tiada cara yang lebih efektif untuk penyadaran masalah penanaman nilai-nilai kolektivitas- sosial-religius itu kecuali dengan pendidikan budi pekerti, karakter,agama,dan nasionalisme. Agenda akademik dan pedagogik sudah tentu amat penting untuk masa depan dalam rangka pencegahan terhadap meluasnya wabah korupsi pada generasi penerus. Tetapi, untuk situasi yang telah telanjur berantakan saat ini, tentu dibutuhkan agenda aksi yang tegas dan nyata (affirmative action). KPK telah mengawali, memberi contoh sekaligus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi secara tegas dan nyata. Belum lama ini, para tokoh lintas agama,para tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), forum rektor,dan berbagai elemen masyarakat telah bergeliat memberikan dukungan dan merapatkan barisan untuk bersama-sama memerangi korupsi kolektif.

Presiden diminta menjadi jenderal besar yang berdiri di barisan terdepan dan KPK beserta seluruh komponen antikorupsi di negeri ini siap menjadi serdadu berani mati demi sucinya negeri dari korupsi. Dukungan moral dari berbagai pihak itu mesti disikapi dengan progresif oleh semua pihak,khususnya Presiden dan KPK. Jangan lagi ada kesan Presiden dan KPK justru tiarap karena tak bernyali. Bukan saatnya lagi para politisi egois dan sibuk dengan kepentingan partainya serta-merta membela para tersangka dengan sikap kasar, nada tinggi,ke luar dari etika dan moral. Tuntutan rakyat perlu dijawab dengan sikap kritis, kreatif, dan inovatif yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada partai.

Retorika politik di berbagai media dengan berkilah dan pernyataan berputarputar, selain terkesan defensif,juga tidak menyelesaikan masalah, justru semakin memicu kemarahan massa.Kalau memang,para politisi, advokat, jajaran kepolisian, dan kejaksaan tidak sanggup ikut serta dalam barisan perang antikorupsi, lebih baik minggir atau mundur untuk memberi jalan lapang bagi kelancaran dan kesuksesan pemberantasan korupsi.

Jangan menghalang- halangi dan jangan menjadi duri dalam daging bangsa sendiri. Awas, menghalang-halangi bisa dipersepsikan sebagai bagian dari mafioso dan akan digilas pula oleh tank-tank antikorupsi.(*)

Prof Dr Sudjito SH Msi, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM

7 Februari 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Takalar Sita Bukti Transfer Pembelian Alat Kesehatan

TEMPOinteraktrif.Com – Senin, 07 Februari 2011

TEMPO Interaktif , Takalar – Kejaksaan Negeri Takalar menyita bukti transfer pembelian alat kesehatan pengadaan alat kesehatan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN). Penyitaan dilakukan saat pemeriksaan Lukfan, tersangka kasus tersebut.

Kepala Pidana Khusus Kejaksaan Takalar Tuwo mengatakan, penyitaan ini untuk melengkapi bukti tambahan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada 2010 itu. “Kami sudah tetapkan tersangkanya, kini tinggal berkasnya dilimpahkan ke pengadilan,” kata Tuwo di kantornya, Senin (7/2).

Kasus ini bermula dari pengadaan alat kesehatan di BKKBN yang membeli obgyn bed. Total harga dalam kontrak sebesar Rp 189 juta untuk membeli 13 unit obgyn bed. Harga per unitnya Rp 20 juta. Namun, obgyn bed yang diadakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak berkualitas. Kejaksaan menyerahkan kasus ini ke Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian negara.

Tuwo mengatakan, jumlah uang yang ditransfer tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang disediakan. Tersangka, menurut Tuwo, hanya mentransfer Rp 13 juta untuk tahap pertama dan Rp 30,7 juta untuk tahap kedua. Sedangkan ongkos pengirimannya tidak disertai dengan bukti kuitansi. “Kami sudah temukan dugaan korupsinya, yakni ketidaksesuain nilai transfer dan total harga alat dalam kontrak,” katanya.

Adapun Lukfan seusai diperiksa enggan berkomentar. Dia bergegas meninggalkan gedung kejaksaan. Namun, Muhammad Yusuf, jaksa yang memeriksa, mengatakan bahwa saat diperiksa Lukfan mengakui bahwa pengadaan alat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Dia berdalih, alat itu tidak diperiksa secara cermat. Sebab, dia sudah memeriksanya di perusahaan yang menjual alat itu sebelum dikirim ke Takalar. “Saya tidak tahu kalau spesifikasinya berubah,” kata Yusuf menirukan Lukfan.

Meski Lukfan berstatus tersangka, kejaksaan belum menahannya. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Hermanto, tersangka masih kooperatif. Misalnya, selalu memenuhi panggilan dan mau menyerahkan dokumen. Jadi, kata Hermanto, ”Urgensinya untuk penahanan belum ada.”

Hermanto memastikan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Namun, menurut dia, penetapan itu setelah adanya hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.

SAHRUL

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KIP Bacakan Putusan Kasus Rekening Polri

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 07 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)  akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan sengketa informasi data 17 nama pemilik dan besaran rekening perwira Polri yang diminta oleh Indonesia Curruption Watch (ICW), di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/02).

Putusan rencananya dibacakan oleh Majelis Komisioner yang dipimpin Ketua KI Pusat Ahmad Alamsyah Saragih, didampingi 2 anggota majelis  Henny S Widyaningsih (Wakil Ketua KI Pusat)  dan Ramly Amin Simbolon (Komisioner KI Pusat).

Menurut Komisioner KI Pusat Abdul Rahman Ma’mun, sidang  hanya menjadwalkan satu agenda yakni pembacaan putusan. “Pada tiga persidangan sebelumnya, Majelis omisioner sudah mendengar semua keterangan para pihak, baik pemohon, termohon, maupun para ahli yang dihadirkan para pihak dan Majelis,” kata Abdul Rahman Ma’mun.

Pada sidang sebelumnya (18/01) yang juga berlangsung di gedung MK,  para ahli  seperti Prof. Dr. Adrianus Meliala, (Guru Besar Kriminologi UI) dan dua mantan Anggota Komisi I DPR RI Dr. Andreas Parera dan Dedi Jamaludin Malik menyatakan bahwa bila kepentingan publik lebih besar informasi pemilik dan besaran rekening pejabat publik bisa dibuka.

Sementara pihak Polri menyatakan bahwa proses penyelidikan internal terhadap 17 rekening perwira Polri tersebut belum selesai. Sehingga masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP) yang tidak bisa diumumkan atau diberikan kepada pihak lain.

Meskipun sebelumnya pada 22 Juni 2010 Mabes Polri, baik melalui Kadiv Humas maupun Kapolri mengungkapkan hasil klarifikasi internal tentang rekening mencurigakan milik para perwira Polri tersebut. Hasilnya, Mabes Polri menyatakan 17 rekening tersebut dinilai  wajar.

Terkait hal itu ICW kemudian meminta Mabes Polri untuk membuka hasil pemeriksaan serta nama dan jumlah besaran rekening 17 perwira yang dinyatakan wajar. Namun, Mabes Polri melalui surat tertanggal 4 Agustus 2010 menolak permohonan ICW.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

JPU Diperintahkan Periksa Susno

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 07 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Terdakwa kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) Pekan Baru, Riau dan kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008, Komjen Susno Duadji untuk kali kedua berturut-turut tidak hadir dalam sidang dengan alasan sakit.

Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memeriksa kesehatan Susno bersama tim dokter dari luar tim dokter Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

“Demi objektifitas kami emerintahkan penuntut umum untuk memeriksa dengan tim dokter dari luar, apakah betul terdakwa sakit sehingga tidak bisa hadir,” ujar Ketua Majelis Hakim, Charis Mardianto dalam sidang, Senin (7/2).

Cahris mengungkapkan, berdasarkan surat keterangan dokter Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat Suno membutuhkan waktu istirahat lagi selama tiga hari, Senin sampai Rabu (7-9/2). Sidang sebelumnya Susno juga dinyatakan sakit atas keterangan dokter yang sama, Jumat (4/2).

Koordinator JPU, Erbagtyo menyatakan, pihaknya tidak bisa menghadirkan terdakwa dalam persidangan itu karena sakit. “Kami serahkan ke majelis hakim,” ujarnya.

Kuasa hukum Susno, Maqdir Ismail menegaskan, kliennya tidak bermaksud untuk menunda persidangan. Kliennya semula sudah akan memaksakan diri untuk tetap mengikuti persidangan namun  kondisi kesehatannya tidak memungkinkan.

“Sebelumnya susno juga memaksakan hadir untuk sidang, walaupun diminta untuk istirahat oleh tim dokter,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, majelis hakim menyatakan, pemeriksaan dari luar tim dokter Rutan Mako Brimob supaya lebih objektif. “Seperti kami bilang tadi, agar ada tim dokter dari luar biar objektif sehingga ada second opinion,” ujar Charis.

Anggota JPU Narendra R Jatna menyatakan, pihaknya akan menyiapkan tim dokter dari luar tim medis Rutan Mako Brimob. “Mungkin terdakwa butuh perawatan insentif,” katanya.

Seusai sidang, kuasa hukum Susno yang lainnya, M Asegaf menyatakan Susno sebenarnya sudah bersikeras untuk melanjutkan sidang agar cepat selesai tetapi dokter yang meminta istirahat.

Menurutnya perintah majelis hakim cukup simpatik. Perintah itu untuk mengantisipasi kecurigaan bahwa Susno berpura-pura sakit.

Dikatakan, nantinya jika Susno perlu perawatan insentif maka harus di rawat di rumah sakit dan statusnya dibantarkan. “Dibantarkan itu tidak dihitung sebagai masa penahanan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Susno didakwa telah menerima suap dari pengacara investor PT SAL, Haposan Hutagalung Rp 500 juta melalui Sjahril Djohan. Uang itu diberikan supaya penanganan perkara PT SAL dipercepat.

Susno juga didakwa memerintahkan mantan Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar Kombes (purn) Maman Abdurahman Pasya untuk melakukan pemotongan dana pengamanan Pilgub Jabar 2008 yang akan di bagikan ke satuan kerja di wilayah Polda Jabar. Dari hasil pemotongan Rp 8 miliar, terdakwa didakwa menikmati hasil pemotongan itu Rp 4 miliar.

( Nurokhman / CN27 / JBSM )

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Dalami Informasi Keberadaan Nunun

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 07 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendalami semua informasi terkait keberadaan Nunun Nurbaeti Daradjatun. Termasuk informasi yang disampaikan politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris. “Akan kita dalami dan tentunya akan jadi perhatian,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada wartawan usai mendampingi CEO Swedish Trade Council Ulf Berg di kantor KPK, Senin (7/2).

Menurutnya, informasi keberadaan Nunun sangat dibutuhkan KPK. Sebab selama ini, KPK belum mengetahui persis keberadaan Nunun, yang menjadi saksi penting kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). “Itu informasi yang penting,” ujarnya.

Sebelumnya, Fahmi Idris mengaku memiliki bukti keberadaan Nunun Nurbaeti di luar negeri selama Februari hingga Juni 2010. Fahmi khawatir Nunun sengaja menghindar dari kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI).

Fahmi memperlihatkan foto bukti paspor Nunun. Foto paspor tersebut disimpan oleh Fahmi dalam ponsel. Dalam foto yang diterima Fahmi dari seorang teman, jelas tertera nama Nunun Nurbaeti.

Nunun Nurbaeti adalah istri mantan Wakapolri Adang Darajatun, yang diduga sebagai pembagi cek perjalanan terhadap sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Seluruh penerima cek perjalanan sebanyak 25 orang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan suap pemilihan DGS BI, Miranda S Goeltom. Namun pembagi cek dan penyuap belum ditangkap.

( Mahendra Bungalan / CN14 / JBSM )

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kadin Swedia Temui Pimpinan KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 07 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Ketua Kadin Swedia menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Mereka berkonsultasi soal investasi yang aman dan tidak korup. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Haryono Umar saat mendampingi CEO Swedish Trade Council, Ulf Berg, di kantor KPK, Senin (7/2).

Menurut Haryono, ada 35 perusahaan yang berminat berinvestasi di Indonesia, namun belum mengetahui pasti total nilai investasi. “Mereka ingin melakukan investasi yang benar, aman, tidak korup, tapi juga ingin Indonesia tidak lakukan itu,” kata Haryono.

Dia mengatakan, pihak Swedia ingin bisnis dengan cara sehat. Sebab, saat ini masih banyak perusahaan dan BUMN yang diindikasikan melakukan praktik korupsi. “Nah mereka ingin tahu cara KPK menangani itu dan apakah KPK peduli membangun good bussines traffic di Indonesia,” ujarnya.

( Mahendra Bungalan / CN14 / JBSM )

7 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: