KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Agar Tak Menimbulkan Tanya, Buku SBY Lebih Baik Ditarik

SUARA MERDEKA CyberNews – Sabtu, 05 Februari 2011

image

Jakarta, CyberNews. Beredarnya buku serial profil SBY di sejumlah sekolah di Jawa Tengah terus dikritik. Sebab, apabila penerbitan buku SBY menggunakan dana APBN maka bisa dipertanyakan nantinya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Dia berpendapat, buku tersebut sebaiknya ditarik agar tidak menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. “Biar komisi IX yang menanggapi. Tetapi, memang seyogyanya lebih baik ditarik supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu,” kata Priyo usai menghadiri prosesi pemakaman mendiang anggota DPR Adjie Massaid di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Sabtu (5/2).

Sepuluh seri buku tentang sosok, kiprah dan pemikiran SBY ditemukan beredar di sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jateng. Buku-buku tersebut adalah “Jendela Hati”, “Jalan Panjang Menuju Istana”, “Adil Tanpa Pandang Bulu”, “Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan”, “Menata Kembali Kehidupan Bangsa”, dan “Peduli Kemiskinan”. Selain itu, “Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil”, “Diplomasi Damai”, “Berbakti untuk Bumi”, dan “Merangkai Kata Menguntai Nada”.

Buku-buku itu diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Jawa Barat. “Menimbulkan pertanyaan yang mungkin tidak perlu. Ini kan malah akan merepotkan pemerintahan SBY sendiri,” sambung politisi Partai Golkar ini.

( dtc / CN27 )

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Survei terhadap Pelayanan Kesehatan Tak Representatif

KORAN TEMPO – Sabtu, 05 Februari 2011

MAKASSAR – Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Makassar, Professor Amir Imbaruddin, menilai survei terhadap layanan kesehatan gratis oleh Ombudsman Kota Makassar tidak representatif. “Metodologi yang diterapkan perlu dicurigai,” kata Amir kemarin.

Hasil survei Ombudsman terhadap pelayanan kesehatan gratis menyebutkan, 97 persen responden mengetahui program Pemerintah Kota Makassar ini, sekitar 91 persen responden mengaku selalu diperiksa oleh dokter puskesmas, sekitar 98 persen responden mendapat pelayanan dengan ramah, dan hanya 54 persen responden yang mengeluhkan pelayanan harus antre. Ombudsman mengambil sampel 278 pasien pada 37 puskesmas di 14 kecamatan di Kota Makassar.

Menurut Amir, jumlah sampel yang disurvei terlalu sedikit dan tidak mewakili pasien secara keseluruhan. “Sehingga tidak representatif,” ujar dia. Amir mengatakan, hasil survei juga mengejutkan. Keadaan yang digambarkan berbeda jauh dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International Indonesia, dan Lembaga Survey Indonesia. Tiga lembaga ini menempatkan Makassar sebagai kota terkorup.

Amir menambahkan, survei Ombudsman disusun dengan model tabulasi sederhana. Model ini, kata dia, tidak efektif dalam memberikan pengertian terhadap publik. Misalnya, survei terhadap sarana pengaduan, hasilnya 1 persen responden pernah mengadu. Padahal hasil survei juga menyebutkan bahwa 53 persen responden tidak menemukan sarana pengaduan di Puskesmas. “Perlu diketahui siapa dan dari golongan mana mereka yang pernah mengadu,” kata Amir.

Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Professor Mulyadi Hamid, mengatakan telah menerapkan tahapan survei sesuai dengan metodologi penelitian. Dia mengakui jumlah responden tersebut memang sangat sedikit. Namun itu sudah cukup menggambarkan pelayanan kesehatan di Makassar. “Untuk sampel lebih besar, Ombudsman tidak memiliki dana cukup,” ujar dia, berkilah.

Menurut Mulyadi, dana Ombudsman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar sebesar Rp 1,5 miliar untuk 2010. Tahun ini yang diajukan masih sama dengan tahun lalu. “Silakan menerka apakah dana tersebut cukup untuk merealisasi agenda tiap tahun?”

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan sampel yang diambil memang terlalu sedikit. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kunjungan pasien ke puskesmas selama setahun mencapai 1 juta orang. “Dalam sehari, rata-rata 150 orang,” kata Naisyah. Dia berharap survei berikutnya dapat mengambil sampel yang lebih besar. ARISTOFANI FAHMI

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

YLBHI Adukan Pengusir Bibit-Chandra ke BK DPR Senin

detikNews – Sabtu, 05/02/2011

Chandra dan Bibit.

Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tidak main gertak atas rencananya mengadukan para politisi yang mengusir kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat antara Komisi III DPR bersama Pimpinan KPK. Pengaduan resmi akan diajukan ke Badan Kehormatan (BK) DPR pada Senin lusa.

“Pengaduan akan kami sampaikan kepada BK DPR hari Senin jam 14.00 WIB,” ujar Ketua Badan Pengurus YLBHI, Erna Ratnaningsih dalam surat elektronik yang detikcom terima pada Sabtu (5/2/2011) siang.

Ditambahkan oleh Syamsul Munir, Kabid Advokasi dan Kampanye Publik YLBHI, pengaduan ditujukan ke BK DPR atas penilaian bahwa tindakan sebagian polisi anggota Komisi III DPR itu merupakan pelanggaran kode etik DPR. Yaitu UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta SK Ketua DPR RI tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Tindakan pengusiran itu melanggar etika DPR dalam bekerja dengan lembaga lain,” jelas Syamsul melalui telepon.

Alasan bahwa deponeering tidak menghapus stasus tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam kasus suap terhadap pimpinan KPK, menurutnya juga terlalu mengada-ada. Sebab di samping DPR tidak berhak melakukan intervensi terhadap wewenang Kejaksaan Agung tersebut, juga dari MA sudah ada putusan yang menyatakan deponeering merupakan langkah hukum final.

“Kita minta agar pihak-pihak yang mengusir Pak Bibit dan Pak Chandra diperiksa sesuai aturan main BK DPR,” tegasnya.

(lh/ndr)

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejanggalan Rekening Bendahara Wajo Ditemukan

KORAN TEMPO – Sabtu, 05 Februari 2011

MAKASSAR — Kejanggalan transaksi pada rekening milik Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Ernawati Aras terus diselidiki Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat. Bahkan kecurigaan tersebut dikuatkan oleh temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami tindak lanjuti terus karena kasus itu merupakan temuan PPATK yang menyatakan ketidakwajaran pengelolaan keuangan di daerah itu,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Amirullah di Makassar kemarin.

Amirullah tidak membeberkan lebih jauh temuan PPATK tersebut. Namun, menurut dia, adanya rekening pribadi yang dimiliki bendahara untuk mengelola keuangan daerah itu sudah dinilai sebagai bentuk kesalahan.

Menurut Amirullah, pengalihan anggaran dari rekening kas daerah ke rekening pribadi tidak memiliki aturan. Itu sebabnya, penyidik juga menelusuri ada kemungkinan pencairan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Saya tidak bisa sampaikan terlalu detail menyangkut materi penyelidikan awal,” ujar Amirullah.

Ia mengaku telah dua kali memeriksa Ernawati. Selain itu, penyidik memeriksa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Andi Witman Hamzah; anggota staf Bendahara Pengeluaran Daerah, Syamsuddin dan Suhartono; serta Andi Darlina selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulsel cabang Sengkang.

Sumber di Kejaksaan menyebutkan, jumlah transaksi yang menjadi fokus penyelidikan berkisar Rp 5 miliar. Nilai itu terhitung dari Januari 2008 hingga Maret 2010.

Dalam transaksinya, bendahara diduga mengalihkan anggaran dari rekening atas nama bendahara pengeluaran ke rekening atas nama pribadi. Praktek itu dilakukan untuk memperlancar pembayaran kegiatan sekretariat daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Burhanuddin mengatakan kasus tersebut menjadi perhatian setelah PPATK menyodorkan berbagai data terkait dengan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Wajo. Menurut dia, penyidik masih mendalami berbagai dokumen dan bukti transaksi yang telah dilakukan selama tiga tahun.

Ernawati beberapa waktu lalu mengatakan rekening itu dibuat oleh Bank Sulsel. Tapi Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulsel Cabang Wajo Andi Darlina membantah tuduhan bahwa pembuatan rekening itu atas prakarsa bank. ABDUL RAHMAN

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

40 Legislator Tana Toraja Jadi Tersangka Korupsi

KORAN TEMPO – Sabtu, 05 Februari 2011
Kejaksaan Tinggi meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri.

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan 40 anggota Dewan Tana Toraja periode 1999-2004 sebagai tersangka. Mereka terlibat korupsi, yang juga menjerat mantan Bupati Tana Toraja Johanis Amping Situru, yang dihukum satu tahun penjara. “Surat permohonan izin pemeriksaan telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Burhanuddin kemarin.

Menurut Burhanuddin, jaksa menemukan indikasi keterlibatan anggota Dewan. Berdasarkan putusan pengadilan, Amping tidak diwajibkan membayar kerugian negara lantaran tidak ikut menikmati uang yang dikorupsi. Sedangkan penerima dana itu adalah para anggota Dewan. “Mereka harus bertanggung jawab karena menikmati dana,” ujar dia.

Amping terbukti menyetujui pencairan dana untuk kegiatan kemasyarakatan dan dana tak terduga, masing-masing senilai Rp 385 juta dan Rp 510 juta. Total anggaran Rp 895 tersebut mengucur dalam kurun 2003-2004, yang diduga menjadi bancakan 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Toraja.

Setelah izin dari Kementerian Dalam Negeri keluar, Burhanuddin menambahkan, proses penyidikan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Makale. Kejaksaan negeri ini sekaligus memproses kasus korupsi lainnya yang melibatkan sejumlah tersangka.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Makale menetapkan 37 legislator Tana Toraja periode 1999-2004 sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan dana transportasi dan anggaran pemberdayaan perempuan. Untuk kasus ini, Kejaksaan menengarai negara dirugikan Rp 2,57 miliar.

Salah seorang tersangka, M.R. Patila, mengatakan pasrah. “Yang jelas, saya tidak merasa melakukan korupsi,” ujar Sekretaris Partai Golkar Tana Toraja itu. Sebelumnya, dia mengatakan siap mengembalikan dana yang dianggap merugikan negara itu.

Patila, yang kini masih aktif sebagai anggota Dewan Tana Toraja periode 2009-2014, mengatakan duit yang diterimanya sebesar Rp 40 juta. “Kalau memang hukum menetapkan saya bersalah, saya siap mengembalikannya. Uang itu saya belikan mobil tua,” katanya pada Januari lalu.

Kejaksaan Negeri Makale mengungkapkan, anggaran pemberdayaan perempuan senilai Rp 360 juta. Dana tersebut seharusnya untuk biaya pelatihan keterampilan istri anggota Dewan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 2003. Namun acara itu dibatalkan. Kendati demikian, anggarannya tetap dipakai untuk bepergian ke luar daerah, dan tiap istri Dewan mendapat bagian Rp 9 juta. ABDUL RAHMAN

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggota Dewan Pemakai Sabu Terancam Diberhentikan

KORAN TEMPO – Sabtu, 05 Februari 2011
Anggota DPRD Jawa Tengah yang sudah divonis penjara karena mengkonsumsi sabu malah masih menjabat Wakil Ketua Dewan.

SEMARANG — Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang ditangkap Kepolisian Daerah Bali karena mengkonsumsi sabu-sabu terancam diberhentikan dari anggota Dewan oleh fraksi masing-masing. Kedua anggota Dewan itu adalah Bambang Sutrisno (dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Edy Purwanto (Partai Demokrat). Sekretaris PDIP Kota Semarang Supriyadi mengatakan sanksi dari partainya jelas, korupsi, judi, dan narkoba merupakan pelanggaran berat. “Ancamannya diberhentikan dari anggota Dewan,” ujar Supriyadi kemarin.

Tapi, katanya, hukuman itu bisa dijatuhkan setelah ada kepastian yang bersangkutan dengan sengaja mengkonsumsi sabu-sabu. Bambang Sutrisno dan Edy Purwanto ditangkap polisi Selasa malam lalu di satu hotel di kawasan Kuta, Bali. Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang pada Senin lalu melakukan studi banding ke DPRD Surabaya, lalu dilanjutkan ke DPRD Denpasar hari berikutnya. Setelah acara kunjungan selesai, kedua anggota Dewan itu memisahkan diri.

Hal senada disampaikan Sekretaris Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto. “Sebagaimana kasus di daerah lain, anggota Dewan yang memakai narkoba akan diberhentikan,” ujarnya. Sanksi dari Demokrat juga akan dijatuhkan setelah ada kepastian hukum.

Hingga saat ini Tempo belum berhasil menghubungi Bambang Sutrisno dan Edy Purwanto. Tapi Badan Kehormatan DPRD Kota Semarang telah menerima konfirmasi dari Polda Bali perihal penahanan kedua orang itu. Badan Kehormatan telah menunjuk dua anggotanya, Gunadi Susetyo dan Wiwin Subiyanto, untuk mengecek langsung ke Bali. “Sanksi akan diberikan kepada keduanya setelah ada kepastian hukum terhadap pelanggaran,” kata Gunadi.

Kasus anggota DPRD digerebek karena sabu-sabu pernah terjadi pada Riza Kurniawan. Anggota DPRD Jawa Tengah asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu digerebek polisi karena mengkonsumsi narkoba di Hotel Permata Hijau, Jalan Dr Wahidin, Semarang, pada 18 Juni 2009. Di tempat itu, Riza bersama salah satu anggota Dokter dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, Brigadir Yudhik. Pada saat itu polisi menemukan sabu-sabu seberat 0,346 gram dalam saku celana Yudhik. Riza dan Yudhik ditahan di Kepolisian Resor Kota Semarang.

Pada 10 Agustus 2010, Riza mengajukan tahanan kota ke pengadilan dan dikabulkan. Pengadilan Negeri Semarang memvonis hukuman empat bulan penjara terhadap Riza Kurniawan. Meski sudah divonis pengadilan dengan hukuman, pada Oktober 2009 Riza tetap melenggang menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Saat itu, alasannya perkara Riza belum berkekuatan hukum tetap karena mengajukan banding.

Juru bicara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Soedarmadji, menyatakan pengadilan tinggi menguatkan putusan di tingkat pertama. Namun hingga kini Riza belum juga dieksekusi. Bahkan, pada 14 Januari lalu, Riza ikut dilantik menjadi Wakil Ketua PAN Jawa Tengah. Tempo belum bisa meminta konfirmasi kepada Riza mengenai keberlanjutan kasus itu. Riza tidak mengangkat telepon selulernya saat dihubungi. Pesan pendek yang dikirim pun belum dibalas.

Sementara itu, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional Hendrik Rosdinar mendesak partai politik dan DPRD agar memberi sanksi tegas berupa pemberhentian kepada Bambang Sutrisno dan Edy Purwanto. “Mestinya keduanya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, tapi, kok, malah memberi contoh buruk,” ujarnya. Dia juga menyarankan agar, terhadap seluruh anggota Dewan, secara berkala dilakukan tes urine, sehingga kasus serupa tak terulang. SOHIRIN | ROFIUDDIN

5 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kata Gayus, Sebelum 2007 Kantor Pajak Mirip Zaman Jahiliyah

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 04 Februari 2011

Gayus H. Tambunan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta – Gayus Tambunan akhirnya membuka bagaimana modus para mafia bermain di Kantor Direktorat Pajak. Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Gayus menyebut bekas kantornya tak ubahnya seperti Zaman Jahiliyah. Bekas pegawai Direktorat Pajak ini pun mengaku membeberkan  siapa saja pejabat di direktorat itu yang terlibat dan apa peranan mereka dalam mafia perpajakan.

“Dari kelas teri, kakap sampai hiu dan paus saya ceritakan. Tinggal KPK mau mengusut atau menyelesaikan ini tidak,” kata Gayus, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di KPK, hari ini, Jumat 4 Februari 2010.

Gayus diperiksa sejak pagi hari tadi pukul 10.00 WIB, dan sekitar pukul 16.00 WIB, terpidana kasus mafia pajak ini  keluar dari Gedung KPK. Dalam pemeriksaan itu, Gayus, yang juga telah dipidana 7 tahun dalam perkara mafia pajak ini masih ditanyai seputar pekerjaannya di Direktorat Jenderal Pajak.

Ketika ditanya, pada zaman kepemimpinan siapa dia melakukan modus-modus perpajakan itu, dia tidak mau menyebutkan secara spesifik. Namun ia berujar, “Pajak ini setahu saya dan teman-teman, pada 2007 ke bawah semuanya zaman jahiliyah,” kata Gayus sambil berjalan menuju mobil tahanan.

Ketika wartawan bertanya kepada kuasa hukumnya, Hotma Sitompul apakah dalam pemeriksaan kliennya itu menyebut nama Tjiptardjo, mantan Direktur Jenderal Pajak periode 2009-2011, dia menjawab, “Iya”.

Namun Hotma membantah jika penyebutan nama Tjiptardjo itu berarti dia juga bersalah. “Semua atasannya sudah disebut. Tapi apakah terlibat dan menjadi punya salah, itu saya tidak tahu,” kata dia.

Sejak 2001 hingga 2011, Direktorat Jenderal Pajak mengalami empat kali pergantian pimpinan. Pada 2001-2006, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin Hadi Purnomo, tahun 2006-2009 dipimpin Darmin Nasution, 2009-2011 dipimpin Muhammad Tjiptardjo, dan 2011 dipimpin Fuad Rahmany.

CORNILA DESYANA

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bau Bacin Perkara Bahasyim

TEMPO interaktif.Com – Senin, 31 Januari 2011

Perlahan-lahan dua mobil itu menyusuri pinggir Jalan Kampung Melayu Besar di kawasan dekat Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hari masih pagi, jam belum menunjuk pukul tujuh. Satu mobil berhenti di pinggir jalan. Mobil yang satu lagi berhenti di sebuah rumah makan. Dari dalamnya keluar dua orang yang langsung masuk ke rumah makan yang menyediakan menu masakan Jawa itu.

Merekalah tamu pertama pada pagi Kamis, 6 Januari lalu, itu. Keduanya segera memesan makanan dan menyeruput teh manis. Sesekali, dengan cepat, mata mereka “menyapu” setiap tamu yang mulai berdatangan.

Mereka duduk hampir tiga jam, tapi tamu yang ditunggu tak muncul-muncul. Akhirnya keputusan diambil. Salah seorang menuju kasir, membayar makanan, kemudian keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Hanya mereka, karena satu mobil yang lain, yang berisi enam orang, tetap bertahan hingga sekitar pukul 12 sebelum akhirnya juga cabut.

Rombongan itu memang tidak sekadar mencari tempat sarapan. Mereka adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari itu hendak menyergap seorang jaksa yang diduga bakal menerima duit berkaitan dengan kasus Bahasyim Assifie, bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang jadi tersangka kasus korupsi. Sepekan sebelumnya, Komisi telah menyadap pembicaraan perihal akan adanya transaksi itu.

Menurut sumber Tempo, seseorang yang diduga perantara keluarga Bahasyim beberapa pekan sebelumnya menghubungi jaksa untuk membicarakan peringanan tuntutan hukuman atas Bahasyim dengan imbalan uang. “Seorang jaksa terekam aktif merespons tawaran itu,” ujar sumber Tempo yang tahu benar perihal rencana penggerebekan itu. Sejak saat itulah, kata sumber ini, Komisi mengawasi jaksa yang melakukan hubungan dengan pihak Bahasyim.

Menurut sumber ini, dari pembicaraan terekam tawar-menawar itu. Mulanya kedua belah pihak menggunakan sandi “kardus” untuk menyebut nilai satuan uang. Satu kardus berarti Rp 1 miliar. Belakangan sandi “kardus” diganti kata “bola”. Awalnya, ujar sumber itu, sang jaksa minta lima bola. “Namun pihak lawan menawar satu bola.”

Dalam pembicaraan yang tersadap, sang makelar meminta tuntutan terhadap Bahasyim dibuat di bawah lima tahun agar vonisnya rendah. Caranya, pasal gratifikasi menjadi tuntutan utama dan pasal korupsi serta pencucian uang dihilangkan atau dinyatakan tak terbukti. Sang makelar meminta tuntutan dibuat alternatif, bukan kumulatif. Dengan cara demikian, jika pasal gratifikasi terbukti, pasal lain gugur.

Meski deal belum terjadi, kedua belah pihak setuju bertemu. Uang muka disepakati Rp 1 miliar dan pertemuan ditentukan pada Kamis, 6 Januari, itu. Lokasi dipilih di sekitar Stasiun Tebet, di sebuah restoran yang pada pagi pun sudah buka. Ke sanalah aparat Komisi Pemberantasan Korupsi datang hendak menyergap pertemuan itu.

Sumber Tempo lainnya di kejaksaan bercerita, gagalnya penggerebekan tak lain karena campur tangan seorang petinggi kejaksaan. “Informasi itu dari jaringan intelijen kejaksaan sendiri.” Mendapat informasi itu, sang petinggi mengontak atasan jaksa bersangkutan untuk segera menarik anak buahnya ke kantor. “Jika saja itu tak cepat dilakukan, kasus Urip bakal terulang,” ujarnya. Urip yang dimaksud adalah jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang digerebek Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008, beberapa saat setelah menerima uang sekitar Rp 6,6 miliar dari Artalyta Suryani. Tapi sumber Tempo yang lain ragu transaksi itu batal karena peran intelijen kejaksaan. “Saya lebih percaya ada orang dalam KPK sendiri yang membocorkan,” ujarnya.

Komisi tampaknya menutup rapat-rapat penggerebekan yang gagal itu. Sejumlah pejabat lembaga antikorupsi ini hanya tutup mulut saat ditanyai. “Saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, tanya kepada juru bicara KPK,” ujar Wakil Ketua Komisi, Haryono Umar. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, hanya menggelengkan kepala. “Saya tidak memiliki informasi itu,” katanya.

Jaksa Agung Basrief Arief pun menggeleng keras saat ditanyai perihal adanya jaksa yang akan ditangkap Komisi. Basrief juga menolak disebut memerintahkan penarikan itu. “Enggak ada. Siapa yang memerintahkan itu?” katanya saat ditemui seusai salat Jumat pekan lalu.

Tapi adanya rencana “pertemuan Tebet” itu dibenarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy. Marwan mengaku mendapat informasi ada satu jaksa kasus Bahasyim yang akan bertemu dengan keluarga Bahasyim. “Ada pesan singkat masuk yang mengatakan ada rencana pertemuan di daerah Tebet. Tapi gagal,” ujar Marwan.

Lebih dari itu, Marwan mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa salah seorang jaksa telah menerima uang muka dari keluarga Bahasyim. “Ini yang tengah kami selidiki,” katanya. Dari penelusuran Tempo, jaksa yang disebut-sebut menerima pemberian uang itu adalah Hidayatullah. Sempat menjadi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sejak beberapa bulan lalu Hidayatullah ditunjuk menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sumber Tempo menyebutkan Hidayatullah diduga menerima US$ 50 ribu untuk perannya mengatur dakwaan Bahasyim dan penentuan jaksa penuntut dan peneliti. Sumber Tempo di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berkisah perihal penggerebekan yang gagal itu, menunjuk Hidayatullah sebagai salah satu jaksa yang dikuntit para penyelidik Komisi.

Dihubungi Tempo pada Jumat pekan lalu di Lampung, Hidayatullah dengan keras membantah menerima duit untuk urusan perkara Bahasyim. Dia mengaku menangani perkara Bahasyim saat menjabat Asisten Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun, ujarnya, saat berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, ia dipindahkan ke Lampung. “Tudingan itu fitnah dan ngawur, tidak ada uang itu,” katanya.

Sejumlah sumber Tempo menyebutkan perihal duit itulah yang membuat pembacaan tuntutan Bahasyim tertunda hingga tiga kali. “Karena negosiasinya belum tercapai juga.” Tuntutan yang mestinya dibacakan pada 3 Januari molor terus dan baru dibacakan setelah ketua majelis hakim kasus Bahasyim, Didik Setyo Handono, meradang dan mengultimatum jaksa.

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aparat Gandeng FBI Telusuri Dana Gayus

KORAN TEMPO – Sabtu, 05 Februari 2011

JAKARTA — Kejaksaan Agung serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meminta bantuan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menelusuri keberadaan duit Gayus Halomoan Tambunan di luar negeri.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari mengatakan keputusan ini diambil oleh kedua lembaga karena mereka kesulitan mengendus keberadaan duit dan aset terpidana kasus mafia hukum itu di luar negeri.

“Ternyata memang mencari aliran dana itu susah, tapi kemudian mau diminta bantuan FBI untuk bisa mendeteksi uang itu dari mana,” kata Amari di Kejaksaan Agung kemarin.

Menurut Amari, kesulitan itu terletak pada uang tunai milik Gayus yang masih ada bundelnya dari salah satu bank di Amerika Serikat. “Mudah-mudahan bisa dideteksi,” ujarnya.

Amari menambahkan, Kejaksaan juga sedang menyelidiki asal-muasal emas milik Gayus yang disimpan di safe deposit box di rumahnya.

Gayus diduga menyelamatkan asetnya yang bernilai miliaran rupiah di sejumlah bank di luar negeri, seperti di Makau, Singapura, dan Malaysia. Aksi itu dilakukan Gayus di tengah masa penahanannya di rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Oktober tahun lalu.

Kemarin Gayus menjalani pemeriksaan kedua di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah diperiksa selama 6 jam, Gayus mengatakan kepada penyidik soal modus yang kerap terjadi di Direktorat Jenderal Pajak.

Dia menjelaskan siapa saja petugas dan pejabat Ditjen Pajak yang terlibat dan apa peranan mereka dalam modus perpajakan. “Dari kelas teri, kakap, sampai hiu dan paus saya ceritakan. Tinggal KPK mau mengusut atau menyelesaikan ini tidak,” kata Gayus.

Gayus pun enggan mengungkapkan pada era kepemimpinan siapa ia melakukan modus perpajakan itu. “Pajak ini setahu saya dan teman-teman pada 2007 ke bawah semuanya zaman jahiliah,” tuturnya sambil berjalan menuju mobil tahanan. ISMA SAVITRI | CORNILA DESYANA

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DPR Memang Bisa Awasi KPK, Tapi Caranya Disesalkan

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 05 Februari 2011

Sebastian Salang. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta –  Penolakan Komisi Hukum DPR atas kehadiran dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dalam rapat kerja Senin (31/1) lalu, dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR.

 

Penilaian tersebut dilontarkan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. Dia mengakui KPK, yang memiliki kewenangan besar, memiliki tendensi untuk melakukan penyimpangan. Karena itu DPR bisa melakukan pengawasan terhadap KPK.

 

“DPR bisa mengawasi, tapi caranya yang kemudian disesalkan,” kata Sebastian, dalam diskusi bertajuk ‘DPR, kok Dilawan!’ yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 5 Februari 2011. “Padahal, fungsi pengawasan bisa efektif dan produktif daripada hanya menghujat begitu.”

Di acara yang sama, anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil menolak dikatakan bahwa anggota dewan telah mengusir dua pimpinan KPK itu. “Dalam rangka perbaiki kelembagaan sehingga tidak menjadi tebang pilih,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR ini.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja antara komisi Hukum dengan KPK, Senin (31/1) lalu, sejumlah anggota Komisi Hukum dari berbagai fraksi, termasuk Golkar, mempermasalahkan kehadiran Bibit dan Chandra. Mereka beralasan, deponering atau pengesampingan perkara oleh Kejaksaan Agung, tidak menghilangkan status tersangka keduanya.

RIRIN AGUSTIA

5 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: