KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Akhirnya, Hengky Baramuli Ditahan KPK

CEK PERJALANAN
KOMPAS.com – Jumat, 4 Februari 2011

 

PERSDA NETWORK/BIAN HANANSA
Hengky Baramuli, politisi dari Partai Golkar, itu keluar pemeriksaan KPK pukul 15.00 WIB tadi dan langsung ditahan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, Hengky Baramuli, hari ini, Jumat (4/2/2011), ikut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 23 tersangka lainnya. Politisi dari Partai Golkar itu keluar pemeriksaan KPK pukul 15.00 WIB tadi.

Hengky ditahan di rumah tahanan Salemba. Ia dibawa dengan mobil kijang silver bernomor polisi B 2040 BQ. Hengky, mengatakan materi pemeriksaanya hari ini seputar uang yang diduga dari Miranda Goeltom.

“Materi pemeriksaan mengenai uang yang diduga dari Miranda Goeltom,” kata Hengky, saat memasuki mobil tahanan KPK.

Hengky tersenyum ketika ditanya mengenai penahanannya hari ini.

“Ya, saya siap ditahan hari ini,” ujarnya.

Hengky Baramuli merupakan mantan Anggota DPRI periode 1999-2004 yang terakhir ditahan KPK. Ia disinyalir mendapat uang senilai Rp 250 juta dari kasus cek pelawat Miranda S Goeltom.

Hengky menyusul ditahan KPK bersama Reza Kamarullah, TM Nurlif, Baharuddin Aritonang, Soewarno, dan Asep Ruchimat Sudjana, serta Panda Nababan. Saat ini KPK sudah menggenapi penahanan atas 24 tersangka kasus traveller cheque yang menyeret para mantan anggota DPR RI tersebut.

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kompolnas akan Diberi Kewenangan Periksa Polisi

detikNews – Jumat, 04/02/2011

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas membahas Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Presiden berharap, dua lembaga ini memiliki kiprah yang betul-betul efektif, tidak hanya sekadar ada.

Bahkan, kedua lembaga ini akan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap polisi atau pun jaksa yang melanggar kode etik.

“Kompolnas ini diberikan kewenangan bersama-sama dengan tim pengawas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepolisian tapi bukan sendiri kalau sendiri nanti bisa kacau,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/1/2011).

Selain itu, Presiden meminta  beberapa hal untuk dimantapkan lagi. Antara lain persoalan yang berkenaan dengan Kompolnas apakah bekerjanya paruh waktu atau dimungkinkan pimpinannya tidak paruh waktu.

“Yang paling penting orang yang betul-betul punya waktu yang sangat banyak, betul-betul mampu mengkoordinaiskan pekerjaan Kompolnas yang barangkali belum begitu nampak di masyarakat sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan, terutama persoalan-persoalan pengawasan. Satu minggu lagi diminta untuk penyempurnaan,” papar Patrialis.

Kalau di Komisi Kejaksaan bagaimana? “Komisi Kejaksaan juga begitu, semula ada rumusan harus  bisa memeriksa bersama –sama, tapi oleh Jaksa Agung jangan harus (bisa memeriksa jaksa) tapi dapat. Kalau dapat itu berarti di manapun pemeriksaan, dia boleh ikut bersama sama dengan internal,” jawab Patrialis.

Patrialis mengatakan, harus ada sinergitas antara Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari.

“Jadi sinergitas sangat dibutuhkan, jangan kacau di dalam. Nah inilah kita mmebutuhkan pimpinan yang terbaik, orang-orang yang ahli,” ujarnya.

Adapun Perpres yang yang mengatur masalah ini seminggu lagi akan dikeluarkan oleh Presiden.

(anw/ndr)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hari Sabarno Akui Radiogram tak Sesuai Prosedur

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 04 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno mengatakan kalau surat pengadaan pemadam kebakaran yang diedarkan melalui radiogram oleh Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) tahun 2002 tidak sesuai dengan prosedur. Hal itu diungkapkannya seusai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/1).

“Surat itu dikeluarkan dengan tidak sesuai prosedur baku,” kata Hari Sabarno kepada wartawan seusai diperiksa di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (4/2).

Hari yang diperiksa selama kurang lebih tiga setengah jam itu mengatakan kalau surat edaran berbentuk radiogram bernomor 027/1496/otda tgl 13 des 02 tidak seharusnya disebarkan oleh Dirjen Otomoni Daerah, Oentarto Sindung Mawardi, tetapi sehusnya itu menjadi tugas tugas pokok dan fungsi dari Dirjen Pemerintah Umum.

“Jadi sudah bukan fungsi Dirjen Otonomi Daerah,” tegasnya.

Isi surat tersebut memerintahkan setiap kepala daerah melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran Tohatsu tipe V80 ASM  dan Morita tipe ME.

Dalam pemeriksaan hari ini, Hari mengaku ia dimintai keterangan terkait urusan kementerian baik di pusat maupun daerah.

Nama Hari Sabarno sendiri muncul ketika terungkap dalam pertimbangan putusan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Oentarto Sindung Mawardi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 4 Januari 2010 lalu. Ia disebut-sebut turut bertanggung jawab dalam menerbitkan radiogram bersama Oentarto.

Saat ini Oentarto Sindung Mawardi sudah divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak 4 Januari 2010 dan Alm Hengky Samuel Daud divonis 18 tahun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 14 April 2010. ()

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Akhirnya Tahan Hengky Baramuli

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 04 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap Hengky Baramuli. Hengky merupakan tersangka terakhir yang ditahan KPK atas dugaan menerima cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangi Miranda S. Goeltom.

Hengky dibawa ke Rumah Tahanan Salemba setelah mengalami pemeriksaan kurang lebih lima jam oleh penyidik. Penahanan KPK terhadap Hengky menggenapkan jumlah tersangka pada kasus cek perjalanan ini.

Namun sejauh ini KPK baru menahan pihak yang diduga menerima suap tersebut, yakni mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dan seorang anggota DPR RI peride 2009-2014.

Para politisi ini pun disangkakan telah melakukan pelanggaran Pasal 5 (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK telah melakukan penahanan terhadap 19 mantan anggota dan anggota DPR RI yang menjadi tersangka dalam kasus cek perjalanan. Mereka ditahan setelah diperiksa oleh penyidik KPK. (OL-5)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Mark Up CCTV Provinsi Bali Diduga Mengalir ke Petinggi

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 04 Februari 2011

DENPASAR–MICOM: Dana mark up pengadaan closed circuit system (CCTV) dan auto vehicle locating global positioning (AVL GPS) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmaspol) Bali senilai Rp4,60 miliar dikabarkan mengalir liar ke para petinggi Bali.

“Dari informasi yang saya dapat, dana mark up itu mengalir ke ke beberapa pejabat di tinggi di Bali,” ujar sumber di DPRD Bali yang tidak mau disebutkan namanya.

Ketua Komisi I dan II DPRD Bali, Made Arjaya dan Tutik Kusuma Wardani, langsung menyatakan keseriusannya untuk membongkar skandal mark up tersebut. Arjaya yang ditemui usai rapat dengar pendapat terkait persiapan Nyepi mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kesbanglinmaspol untuk mengetahui secara detail data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I September 2010 itu.

“Kami akan segera memanggil segera untuk mengetahui secara detail persoalan itu,” ujarnya. Jika Arjaya berencana memanggil untuk mendengarkan langsung dari pihak terkait, Tutik Kusuma Wardani langsung bergerak menelusuri data pengadaan alat-alat yang diperuntukkan menyokong program keamanan berstandar internasional besutan Gubernur Made Mangku Pastika.

“Kami akan menelusuri bagaimana proses pengadaan barang tersebut, sehingga BPK bisa menghasilkan opini telah terjadinya kerugian keuangan daerah karena terjadi pemahalan
harga,” ungkapnya. (OL-5)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kompolnas dan Komisi Jaksa Bisa Ikut Memeriksa

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 04 Februari 2011

 

Patrialis Akbar. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pemerintah bakal memperluas kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisi ini nantinya bisa ikut memeriksa institusi Kepolisian RI. Demikian dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar usai mengikuti rapat finalisasi draf revisi Peraturan Presiden tentang Kompolnas dan Komisi Kejaksaan di Kantor Presiden, Jumat 4 Februari 2011

 

“Di dalam melakukan kinerjanya, Kompolnas diberikan kewenangan bersama-sama dengan tim pengawas kepolisian dalam suatu pemeriksaan terhadap Kepolisian,” ujar Patrialis. “Tapi bukan sendiri, kalau sendiri nanti bisa kacau.”

Menurut Patrialis, Kompolnas adalah perpanjangan tangan Presiden. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan institusi Kepolisian, Kompolnas bisa saja dilibatkan memeriksa jika memang diperlukan. Namun, Kompolnas dilarang untuk melakukan pemeriksaan sendiri karena akan melanggar undang-undang. Dalam satu minggu ke depan, Peraturan Presiden tentang Kompolnas itu akan disempurnakan.

Selain Kompolnas, Pemerintah juga akan memperluas kewenangan Komisi Kejaksaan. Menurut Patrialis, semula ada rumusan dalam Perpres Komisi Kejaksaan bahwa komisi ini harus bisa memeriksa institusi Kejaksaan bersama-sama tim pemeriksa internal. Namun Jaksa Agung Basrief Arief kemudian mengusulkan agar kata ‘harus’ itu diganti dengan kata ‘dapat’ memeriksa.

 

“Kalau ‘dapat’ itu berarti dimanapun pemeriksaan, dia (komisi) boleh ikut bersama-sama dengan (pemeriksa) internal. Kalau ‘harus’ nanti malah terhalang, kasusnya tidak boleh dibeda-bedakan,” kata dia.

 

MUNAWWAROH

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Meski Diancam, LBH Padang Tetap Kritis

MEDIA INDONESIA.COM  – Jumat, 04 Februari 2011

PADANG–MICOM: Pelaku kasus korupsi semakin gamang dengan nada kritis yang sering dilontarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Puncaknya, ketika mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama PDAM Kota Padang, Azhar Latif, LBH Padang mendapat ancaman via Short Message Service (SMS) dari seseorang yang tidak kenal.

“Pengirim sms tersebut meminta LBH Padang berhenti berkomentar di media massa. Saya bicara, agar kejaksaan segera menahan pelaku dugaan korupsi Azhar Latif,” kata Roni Saputra, Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Jumat (4/2).

Dia menambahkan, ancama via sms tersebut diterima oleh seorang alumni LBH Padang, lalu disampaikan kepada Direktur LBH Padang, Vino Oktavia Mancun.

“Pengirim sms tersebut, mengancam kami akan menanggung resiko kalau terus mendorong kejaksaan untuk melakukan penahanan,” lanjutnya.

Meski demikian, LBH Padang bertekad akan selalu kritis dalam upaya penegakan hukum yang adil. “Ancaman itu akan dijadikan vitamin untuk

penambah semangat kita dalam mengawal kasus hukum terutama korupsi,” ujar Roni.

“Kita melihat ada tindakan diskriminatif yang dilakukan kejaksaan ketika menangani kasus korupsi yang menjerat pejabat dengan kasus pidana yang menjerat masyarakat sipil. Kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi, bahkan kasusnya lama diproses,” ungkapnya.

Hendaknya kejaksaan, tambah Roni, melimpahkan kasus Azhar Latif ke pengadilan agar kejaksaan terlepas dari beban penetapan penahanan seseorang. (OL-12)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Belum Tahan Hari Sabarno

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 04 Februari 2011

Hari Sabarno. ANTARA/Nino Halen

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penahanan terhadap Hari Sabarno, meski ia sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran sejak September 2010 lalu. Hari ini, Jumat 4 Februari 2011, mentan Menteri Dalam negeri itu menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam, pada pukul 12.00 WIB, ia keluar dari Gedung KPK didampingi seorang lelaki berpakaian militer biru muda bertuliskan Babinkum (Badan Pembinaan Hukum TNI). Mobil yang ditumpangi Hari ke Gedung KPK juga dikawal oleh mobil dengan plat dinas TNI.

Hari mengatakan pemeriksaan terbagi menjadi dua masalah, yakni masalah kementerian atau pusat dan masalah daerah. “Urusan kementerian dan departemen, masalah terbitnya surat edaran berbentuk radiogram nomer 027/1496/otda tanggal 13 Desember 2002,” kata Hari.

Menurut dia, surat edaran itu bukanlah tugas pokok dan fungsi otonomi daerah, melainkan tugas pemerintah pusat. “Jadi sudah itu bukan fungsi otda, surat itu dikeluarkan dengan tidak (menggunakan) prosedur baku,” kata dia.

Ketika wartawan bertanya soal KPK yang belum menahannya, Hari mengatakan, “Tanya saja ke penyidik.”

Wakil Pimpinan KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah juga menolak menanggapi pertanyaan mengapa penyidik belum menahan Hari. Bahkan dia meminta agar wartawan jangan menanyakan hal itu dulu.

“Kok tanyanya begitu sih, tanya yang lain saja,” kata Chandra.

CORNILA DESYANA

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejari Depok Didesak Tangkap Buronan Kasus UPS

MEDIA INDONESIA.COM –  Minggu, 30 Januari 2011

DEPOK–MICOM: Aktivis antikorupsi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok segera menuntaskan manipulasi dana operasional karyawan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Kota Depok senilai Rp1,26 miliar.

Sampai saat ini, pihak kejasaan negeri belum juga menepati janjinya untuk segera menangkap tersangka korupsi dana operasional karyawan UPS. “Kejaksaan Negeri selaku lembaga super penegakan hukum harus menangkap kembali tersangka dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum,” papar Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika Kota Depok Murthada Sinuraya, Minggu (30/1).

Dana operasional UPS berasal dari APBD Kota Depok 2009. Penyaluran dilakukan bendahara Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Suhendra dan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jayadi.

Kejaksaan Negeri membidik manipulasi dana operasional karywan UPS Agustus 2010, dan menjadikan Suhendra dan Jayadi sebagai tersangka utama. Saat akan dilakukan penahanan pada Oktober 2010, Suhendra melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap.

Kejaksaan Negeri menemukan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut dan memeriksa kurang lebih 40 pejabat Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok dan karyawan UPS pada Pasar Cisalak dan Pasar Kemiri Muka, yang diketuai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri lama, Sofyan Selle.

Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika Kota Depok dan mantan anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya meminta kejari setempat terbuka soal kaburnya Suhendra.

“Kami minta kejaksaan negeri transparan. Kalau kejaksaan negeri kesulitan menangkap Suhendra, kejari bisa meminta bantuan ke aparat kepolisian. Saya rasa pihak kepolisian bersedia membantu kalau ada permintaan kejaksaan,” ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Zulkifli Siregar mengakui Suhendra orangnya licin.

“Berkali-kali penyidik ke rumahnya di Kelurahan Jati Jajar, Tapos, tak pernah ada. Selain itu, pihak keluarga yang ditanya penyidik sekaitan dengan keberadaan Suhendra juga tidak mau memberitahu,” ucapnya. (*/OL-11)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Penghambatan Informasi Publik: Polisi Mulai Usut Kadisdik Jakarta

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 04 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Polisi mulai melakukan pengusutan dugaan penghambatan informasi publik yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudhi Mulyanto. Taufik dinilai Indonesia Corruptipn Watch (ICW) tidak terbuka soal SPJ (surat pertanggung jawaban) dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan BOP (bantuan operasional pendidikan).

Jumat (4/2) pagi tadi, aparat Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus memeriksa peneliti Indonesia Corruptipn Watch (ICW) Febri Hendri yang melaporkan Kadisik DKI Jakarta, Taufik Yudhi Mulyanto karena diduga melakukan penghambatan informasi publik. Febri juga menyerahkan bukti baru terkait laporannya.

“Ya, tadi saya diperiksa, ada sekitar lima pertanyaan terkait laporan saya,” kata Febri ketika ditemui Media Indonesia di Mapolda, Jumat (4/2).

Febri diperiksa sejak pukul 09.30 hingga 11.30, dirinya merupakan pelapor atau saksi pertama yang diperiksa polisi atas laporan yang dilakukan oleh Febri bersama beberapa orang tua murid yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) pada tanggal 26 januari dengan nomor LP/ 308/1/pmj/ditreskrimum tertanggal 26 januari 2011. Pasal yang digunakan yakni pasal 52 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda lima juta rupiah.

“Nanti akan ada saksi lain yang diperiksa, tiga orangtua murid dari PKBM, mungkin minggu depan,” terang Febri.

Febri menilai, laporan yang dilakukan olehnya dan KAKP merupakan satu-satunya dan baru pertama kali dilakukan, meski begitu dirinya yakin polisi dapat menindaklanjuti laporannya dan serius menangani kasus tersebut.

“Ini kasus pertama dan satu-satunya di Indonesia, saya yakin polisi serius menangani kasus ini,” ujarnya optimis.

Taufik dan lima Kepala SMPN yang dilaporkan Febri dan KAKP karena tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan melanggar UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dugaan tindak pidana menghambat informasi publik, ini terkait tidak diberikannya SPJ (surat pertanggung jawaban) dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan BOP (bantuan operasional pendidikan).

Febri melaporkan Kadisdik dengan beberapa alat bukti, yakni dokumen terkait keputusan KIP dan hambatan yang mereka terima. Selain itu dirinya juga menyerahkan bukti baru berupa dokumen Surat Keputusan dari PTUN DKI. “Kami serahkan bukti baru juga saat pemeriksaan tadi, yakni Surat Keputusan dari PTUN bahwa mereka belum melakukan upaya banding dari putusan KIP (Komisi Informasi Publik),” ujarnya.

Febri menerangkan, pemidanaan Taufik karena salinan dokumen SPJ pengelolaan dana BOS, BOP dan block grant rintisan Sekolah Berstandar Internasional lima SMP yang diminta oleh ICW dan orangtua siswa pasca putusan KIP tanggal 15 November 2010. Hingga kini pihaknya belum juga mendapatkan dokumen yang diminta, padahal putusan KIP menegaskan dokumen tersebut adalah milik publik dan dapat diakses. (FD/X-12)

4 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: