KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KORUPSI: H Kelik Sumrohadi ‘Hirup Udara Segar’

KRjogja.com – Minggu, 16 Januari 2011
Kelik Sumrohadi saat meninggalkan Rutan Purworejo (Foto:Gunarwan)

PURWOREJO (KRjogja.com) – Mantan Bupati Purworejo, H Kelik Sumrohadi bisa mengirup udara bebas setelah disetujui permohonan bebas bersyarat. Kelik meninggalkan rumah tahanan negara setempat, Minggu (16/1) pukul 06.45 setelah berpamitan dengan Karutan, Winduarto dan penguni lainnya.

“Lima hari saya meminta izin menginap di Rutan. Keluar hari Minggu merupakan penghitungan sakral bagi saya,” kata Kelik.

Kendati demikian, Kelik merasa nyaman selama menjadi tahanan karena sistem pembinaannyabagus dan akurat. Bahkan, akrab dengan sesama penghuni rutan.

Sekadar informasi, Kelik yang terpilih menjadi Bupati Purworejo Periode 2005-2010 tersandung kasus korupsi dana APBD. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis satu tahun dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah saat mengajukan banding.

Belum puas dengan vonis itu, Kelik mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun putusan kasasi justru menambah hukuman menjadi tiga tahun.  Kelik mulai ditahan sejak 16 April 2009. Setelah menjalani hukuman selama dua pertiga atau 22 bulan, berhak mengajukan bebas bersyarat, dan disetujui. Surat putusan bebas bersyarat Kelik tertanggal 11 Januari 2011 namun baru keluar lima hari setelah putusan itu turun. (Nar)

2 Februari 2011 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Ada Pungli di Kebun Bibit Rakyat ?

KRjogja.com – Selasa, 25 Januari 2011
Ilustrasi (Foto:Dok)

WONOSOBO (KRjogja.com) – Bantuan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebesar Rp 50 juta dari pemerintah pusat kepada kelompok tani diduga dipungli oleh oknum pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan meminta uang kompensasi hingga Rp 5 juta per kelompok.

Informasi yang dihimpun KRjogja.com, Selasa (25/1) menyebutkan bantuan dicairkan melalui BRI ke rekening kelompok tani. Namun, setelah dicarikan kelompok tani dikenakan uang kompensasi oleh oknum pegawai Dishutbun mencapai Rp 5 juta ditambah pajak yang harus ditanggung sehingga bantuan tidak utuh.

Terkait hal itu, Kasi Pembenihan dan Pembinaan Teknik Produksi Dishutbun Wonosobo, Endang Lis membantah hal itu dan bantuan lansgung diterima kelompok tani melalui rekening masing-masing. Dan, berdasarkan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) digunakan untuk membeli bibit tanaman keras seperti suren, mahoni, albasia dan jagoan termasuk perawatannya.

“Ada 25 kelompok tani yang mendapat dana KBR dan Dishutbun hanya pelaksana teknis terutama melakukan seleksi lahan pertanian yang cocok dengan kriteria. Kami hanya mengelola dana pendamping Rp 44,64 juta yang sudah disediakan tersendiri. Jadi tidak ada pungutan apapun dari Dinas Hutbun termasuk pajak,” tandasnya.

Pendapat senda diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Joko Wiyono. Dia membantah adanya pungli karena bantuan dari pusat langsung dikelola oleh kelompok tani namun bila ada anggota dewan yang terlibat harus ditindak tegas. (Art)

2 Februari 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Pungli Mewarnai Penyaluran BLBU Padi dan Jagung Wonosobo…?

KRjogja.com – Rabu, 02 Pebruari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

WONOSOBO (KRjogja.com) – Pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oknum penyuluh pertanian lapangan (PPL) mewarnai Bantuan langsung benih unggul (BLBU) padi dan jagung yang digelontor dari pemerintah pusat untuk kelompok tani di Kabupaten Wonosobo. Besar pungutan antara Rp 1.000 sampai Rp 5.000 per kilogramnya.

“Para petani dimintai uang Rp 1.000 setiap mengambil satu kilogram benih padi maupun jagung. Petani keberatan tapi tidak bisa berbuat banyak,” papar Pengurus Kelompok Tani Andalan (KTNA) Kecamatan Selomerto, Slamet (45) di Wonosobo, Rabu (2/2).

Menurut Slamet, kelompok taninya mendapat jatah alokasi benih padi sebanyak 7 ton dan benih jagung 1 ton. Jadi jika ditotal uang yang disetor ke oknum PPL kecamatan besarnya mencapai Rp 10 juta. Pungutan dilakukan dengan dalih biaya administrasi dan operasional.

Bantuan BLBU di Kabupaten Wonosobo sendiri dibagi menjadi dua. Untuk benih jagung digelontorkan langsung dari pusat di 15 kecamatan. Sedangkan untuk benih padi hanya di 14 kecamatan, minus Kecamatan Kejajar karena di Dieng tidak ada sawah. Dari total bantuan di Wonosobo, besarnya pungutan jika ditotal nilainya sekitar Rp 280 juta. (Art)

2 Februari 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Polda Segera Tetapkan Tersangka Korupsi JLS

KRjogja.com – Minggu, 02 Januari 2011
Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang (Foto : Dok)

SEMARANG (KRjogja.com) – Kepolisian Daerah Jawa Tengah segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga setelah memeriksa sejumlah saksi.

“Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berinisial S akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini karena indikasi keterlibatan yang bersangkutan cukup kuat,” kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang, saat dikonfirmasi perkembangan penyidikan kasus JLS, di Semarang, Minggu (2/1).

Jika telah ditetapkan sebagai tersangka, katanya, yang bersangkutan akan segera dipanggil untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Menurut dia, yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran dalam proses lelang proyek tersebut karena langsung menunjuk salah satu pihak sebagai pemenang lelang tanpa melalui tahapan yang sudah ditentukan.

“Yang bersangkutan diduga langsung menunjuk pemenang lelang proyek JLS Kota Salatiga padahal pihak yang ditunjuk itu tidak memenuhi persyaratan,” ujar Kapolda didampingi Wakil Direskrim AKBP Yudi Suwarso.

Menurut dia, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah yang sudah diterima pihaknya, akan dicocokkan dengan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

“Semoga dalam waktu secepatnya kami sudah dapat menetapkan tersangka sehingga bisa diambil langkah penanganan selanjutnya,” katanya.

Polda Jateng telah menaikkan status penanganan kasus JLS dari penyelidikan ke penyidikan pada Jumat (10/12) karena berdasarkan hasil penyelidikan intensif ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang cukup kuat.

Saat ini proses pengumpulan alat bukti pendukung yang dilakukan pihaknya dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp12,23 miliar itu sudah selesai dan akan terus didalami.

Terkait penanganan kasus JLS, penyidik telah memeriksa empat pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Salatiga yang bertindak sebagai panitia lelang proyek yakni Mustain, Ardiyantara, Susanto Adi, dan Sulistyaningsih.

Polda Jateng juga telah mendalami mekanisme proses tender proyek pembangunan JLS dan menggelar ekspose internal dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek JLS awalnya dilakukan jajaran Kepolisian Resor Salatiga, namun dengan berbagai pertimbangan tertentu akhirnya diambil alih Polda Jateng hingga sekarang.

Sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas permintaan Polda Jateng diketahui terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp12,23 miliar pada proyek pembangunan JLS di Kota Salatiga.

Dugaan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi dalam kegiatan proyek pembangunan JLS tahun anggaran 2008 pada paket STA 1+800-STA 8+350 sepanjang 6,5 kilometer.

Pada proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga dengan anggaran sebesar Rp49,21 miliar itu, BPKP menemukan penyimpangan pada keputusan yang dibuat pejabat pembuat komitmen yang memutuskan pemenang lelang.

Pemenang lelang bukan peserta tender yang menawar dengan harga terendah yakni Rp42 miliar, namun justru yang menawarkan nilai proyek sebesar Rp47,23 miliar dan hal itu juga berdasarkan disposisi pejabat tertentu.

Dalam melaksanakan pekerjaan, rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang tidak memperlihatkan metode kerja dan uraian teknis analisa harga satuan sesuai yang ditawarkan sebelumnya.

Terkait hal tersebut, ada ketidaksesuaian antara metode kerja dan fisik bangunan, serta harga satuan pekerjaan baru yang dinilai terlalu mahal. (Ant/Ogi)

2 Februari 2011 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Pemkot Salatiga Tuding BPKP Sembunyikan Hasil Temuan

KRjogja.com – Jumat, 07 Januari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

SALATIGA (KRjogja.com) – Pemkot Salatiga menuding dan menilai pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyembunyikan hasil temuan yang sudah dipublikasikan ke media massa terkait proyek besar Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tahun 2009.

Kepala Bagian Humas Pemkot Salatiga, Drs Prasetyo Ichtiarto mengatakan, sampai saat ini baik inspektorat maupun pihak terkait Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Salatiga belum pernah menerima satu lembar-pun bukti temuan dari BPKP Jateng yang sudah dinyatakan (diserahkan) kepada Polda Jateng.

“Kami Pemkot Salatiga selaku user proyek JLS Rp 49,7 miliar yang dinyatakan ada temuan oleh BPKP senilai Rp 12,23 miliar sampai saat ini belum pernah menerima bukti dari BPKP itu sendiri. Ini aneh sekali, mengapa BPKP seperti menyembunyikan temuan tersebut,” tandas Prasetiyo Ichtiarto di ruang kerjanya, Jumat (7/1).

Secara etika pemerintahan, seharusnya BPKP Jateng bersikap normatif dan menyerahkan tembusan hasil temuan di JLS Salatiga tidak hanya mempublikasikan seenaknya kepada publik tanpa memberi hasil kepada yang berhak dalam hal ini Pemkot Salatiga.

“Ini tidak etis, BPKP secepatnya menyerahkan tembusan meskipun Pemkot Salatiga belum pernah meminta secara resmi. Kami juga ingin melihat seperti apa temuan tersebut,” tambah Prasetiyo Ichtiarto. (Sus)

2 Februari 2011 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

DBHCT Salatiga Difokuskan Untuk Bidang Kesehatan

KRjogja.com – Senin, 10 Januari 2011
ilustrasi (doc)

SALATIGA (KRjogja.com) – Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Kota Salatiga 2011 dari pemerintah pusat tahun 2011 ini sebesar Rp 3,47 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan akibat dampak rokok khususnya kesehatan , sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2009.

Kabag Humas Pemkot Salatiga, Drs Prasetiyo Ichtiarto MSi kepada KRjogja.com, Senin (10/1) menjelaskan DBHCT 2011 alokasinya dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,1 miliar dan ditambah sisa DBHCT tahun 2010 sebesar Rp 347 juta.

“Jumlah dananya tahun 2011 Rp 3,47 miliar dan kini berada di kas daerah,” ujar Drs Prasetiyo Ichtiarto.

Dikatakan, DBHCT tahun 2010 sudah selesai dievaluasi oleh tim di Pemkot Salatiga, Senin (10/1) dan sisanya dimasukkan ke kas daerah untuk dialokasikan kebijakannyaa di tahun 2011 bersama DBHCT yang baru. Pelaksaanaan dana ini didasarkan Pergub dan diimplementasikan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga tahun 2010 untuk mengatur pelaksanaan DBHCT 2011.

Kebijakan tahun 2011 ini diantaranya adalah biaya sosialisasi DBHCT, pembinaaan dan kemampuan di industri rokok di Salatiga. Anggaran sosial ekonomi di masyarakat serta dampak dan menyiapkan sarana perawatan kesehatan bagi penderita akibat asap rokok.

“Dananya juga dipakai untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal atau tanpa cukai,” katanya. (Sus)

2 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Proyek JLS Diduga Berawal Pertemuan di Rumdin Walikota

KRjogja.com – Jumat, 14 Januari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

SALATIGA (KRjogja.com) – Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tahun 2009 senilai Rp 49,7 miliar yang belakangan memunculkan masalah penyimpangan dan kerugian negara Rp 12,23 miliar versi BPKP Jateng, diduga berawal permainannya dari pertemuan di rumah dinas (rumdin) Walikota Jalan Diponegoro 1 Salatiga.

Mantan Asisten Setda Salatiga, Ir Tri Susilo Budi mengatakan, memang pada sekitar bulan Agustus 2009 silam ada pertemuan beberapa panitia dan pejabat terkait dan seorang rekanan di Salatiga.

“Kapasitas saya di rumdin walikota tersebut hanya bermain dan tidak ada korelasinya dengan pertemuan yang membahas JLS 2009 Rp 49,7 itu. Memang saya anggota Tim Advisor tetapi malam itu saat pertemuan tidak dimintai pertimbangan apapun oleh walikota,” tandas Tri Susilo Budi kepada di ruang kerjanya, Jumat (14/1).

Ia juga menyesalkan bahwa dirinya juga dianggap ikut membicarakan soal JLS dalam pertemuan itu, padahal hanya bermain bilyar saja. “Tapi ada berita acara yang katanya saya ikut bicara di pertemuan itu aneh sekali,” katanya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Salatiga, Ardiyatara SH yang ketika itu sebegai Sekretaris Panitia Proyek JLS Senilai Rp 49,7 miliar ditemui Krjogja.com di ruang kerjanya, Jumat (14/1) mengatakan kalau ada pertemuan di rumah dinas walikota dirinya tidak mengetahuinya. Tetapi sempat dipertemukan dan dibahas di transir kantor walikota.”Panitia mengeluarkan pemenang dan mengumumkannya berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom),” ujarnya. (Sus)

2 Februari 2011 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

HMI Demo Desak Pengusutan ‘Tunggakan’ Korupsi

KRjogja.com – Kamis, 27 Januari 2011
ilustrasi (Foto: doc)

SALATIGA (KRjogja.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga, Kamis (27/1) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar pengusutan tunggakan kasus korupsi di Salatiga dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Puluhan pendemo ini turun ke jalan dan longmarch dari kampus STAIN menuju bundaran Tamansari Salatiga. Mereka berorasi di tengah-tengah hiruk pikuknya keramaian lalu lintas di Kota Salatiga. Kemudian, mereka berjalan menuju kantor DPRD Salatiga dan membacakan tuntutan.

Ketua HMI Salatiga, Wahyu Budi Utomo dalam orasinya di depan kantor DPRD Salatiga menegaskan, mahasiswa menuntut agar aparat hukum mengusut dugaaan penyimpangan dalam rekruitmen CPNS tahun 2010 yang diduga sarat dengan ketidakberesen. Selain itu, mereka juga menuntut agar kasus pembangunan gedung Laboratorium SMA 1 diusut karena sejak ditangani 2006 lalu belum jelas.

Sedangkan dua kasus lainnya adalah, mendesak aparat hukum untuk meningkatkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan pembelian tanah fiktif SD Kutowinangun 08-09 yang merugikan keuangan negara Rp 1,3 miliar.

“Kami juga meminta agar berkas tiga terangka buku ajar BP dituntaskan,” tandasnya. (Sus)

2 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Dewan Perketat Awasi Ketat Bansos Rp 10 Miliar

KRjogja.com – Sabtu, 08 Januari 2011
Ilustrasi

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) pada 2009 dan 2010, membuat DPRD Sukoharjo semakin perketat pengawasan. Karena itu pada anggaran APBD 2011 ini, masing masing anggota DPRD diminta untuk cermat dan teliti.

Pernyataan tersebut diungkapkan ketua DPRD Sukoharjo Dwi Jatmoko saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (8/1). Menurut Dwi, kasus penyelewengan dana Bansos secara beruntun sejak 2009 hingga 2010 membuat citra DPRD tercoreng. Parahnya lagi kini pelaku penyelewengan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo dan sekarang sudah divonis.

” Saya meminta kepada seluruh anggota dewan untuk bersikap cermat dalam menentukan penerima dana bagi hasil dan bantuan keuangan (BHBK) atau bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan lewat legislatif supaya tidak ada penyelewengan lagi,” tegasnya.

Bentuk pengetatan pengawasan dilakukan DPRD tidak hanya kepada anggotanya, tapi juga secara menyeluruh hingga kebawah. Siapakah yang diawasi, Dwi menegaskan kepada penerima dana Bansos dan BHBK seperti masyarakat atau kepala desa (Kades) yang tak bertanggungjawab karena menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dwi mengatakan, anggota dewan memiliki beban moril dan harus berhati-hati saat menentukan penerima bantuan itu.
Dari pengalaman akibat penyelewengan dilakukan oleh masyarakat lebih disebabkan faktor lemahnya pengawasan. Akibatnya penyelewengan membuat pelaku diseret hingga ke tingkat pengadilan.

Dia menjelaskan, pada 2011 ini, masing-masing anggota dewan mendapatkan dana BHBK sekitar Rp 250 juta. Jika dikalikan dengan jumlah total anggota dewan totalnya mencapai kurang lebih Rp 10 miliar. Dana itu biasanya disalurkan saat reses.

Dia menambahkan, sebelum menentukan alokasi kucuran dana BHBK, anggota DPRD wajib mencermati proposal yang masuk. Proposal permintaan bantuan tersebut harus diteliti apakah telah mendapatkan rekomendasi dari pihak RT/RW, kelurahan atau desa, kecamatan, serta Pemkab. ” Kalau tidak mendapatkan stempel atau tandatangan dari salah satu pihak terkait saja, jangan disalurkan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo Suryanto sependapat dengan adanya pengetatan pengawasan. Kelengahan atau membiarkan pelanggaran justru akan merugikan. Sebab tidak menutup kemungkinan, pemakaian dana Bansos atau BHBK disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi. Seperti yang terjadi pada anggaran APBD 2009 dan 2010. ” Sudah ada contoh riil sampai diseret kepengadilan, jadi setidaknya itu bisa menjadi contoh,” ujarnya. (*-2)

2 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Mobil Baru Ketua DPRD Kebumen Pupus Kemakmuran Rakyat

KRjogja.com – Senin, 31 Januari 2011
Anggota DPRD disumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Foto: Sukmawan

KEBUMEN (KRjogja.com) – Mobil operasional Ketua DPRD Kebumen senilai 400 juta segera menghiasi Gedung Dewan . Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menganggap rencana itu memupus harapan rakyat Kebumen untuk mendapatkan kemakmuran.

“Repdem prihatin karena pengadaan mobil baru berarti memotong hak rakyat,” tandas Ketua I Bidang Pengkaderan Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC Repdem) Kebumen, Saiful Ulum, Senin (31/1).

Saiful juga menyesalkan kabar kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota dewan. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan sikap para wakil rakyat yang tidak sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bertekad mensejahterakan rakyat.

“Wakil rakyat hanya bekerja untuk dirinya sendiri tanpa melihat kebutuhan rakyat yang semakin besar. Pengadaan mobil baru telah memupus harapan rakyat untuk mendapatkan kemakmuran. Rakyat Kebumen akan dibawa kemana jika kemakmuran rakyat sudah tidak dipikirkan oleh wakil rakyatnya sendiri,” lanjut Saiful.

Sementara Sekretaris DPRD Kebumen Budhi Santoso SH saat dihubungi di ruang kerjanya, membatah kenaikan gaji para wakil rakyat. Hanya saja diakui, ada anggaran untuk membeli mobil baru bagi ketua dewan. Rencana itu sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Tahun 2011 ini tidak ada anggaran untuk menaikan gaji anggota dewan. Tetapi memang dalam DPA dianggarkan Rp 400 juta untuk pengadaan mobil operasional bagi ketua dewan,” jelas Budhi Santoso. (Suk)

2 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: