KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Target 2011: Pengadilan Tipikor Ada di 33 Provinsi

KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA Jaksa Agung Basrief Arief

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, dalam rapat koordinasi tiga bulanan antara lembaga Kejaksaan Agung, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibahas pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

“Pengadilan Tipikor diusahakan dilaksanakan juga di 33 Provinsi di Indonesia. Pelaksanaan pengadilan tipikor untuk daerah-daerah ini, baru dilaksanakan di Surabaya, Semarang dan Bandung. Direncanakan tahun ini sudah terbentuk di 33 provinsi,” jelas Basrief Arief dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (01/02/2011).

Basrief menambahkan, rencana pengadilan tipikor di semua daerah dilakukan untuk mencegah hal-hal yang menghambat waktu dan jalannya penanganan tindak pidana korupsi.

“Ini harus dilakukan pembahasan, bagaimana agar kita tidak terhambat berkaitan dengan pengawalan tahanan yang harus diemban pihak Polri, rumah tahanan mungkin, penghadapan saksi-saksi, barang bukti, semuanya biar dilaksanakan baik dan aman,” jelasnya.

Untuk anggaran pelaksanaannya, lanjut Basrief, sedang dibahas di Mahkamah Agung (MA). Ketiga lembaga juga akan berkoordinasi dengan Menkumham terkait rencana itu. Saat ini Kejaksaan sedang melakukan pendataan di setiap daerah untuk kelengkapan pelaksanaan pengadilan tipikor.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Busyro: Kami Tetap Berlima ke DPR

KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Busyro Muqoddas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas mengatakan, kelima pimpinan KPK akan memenuhi undangan rapat DPR dengan formasi lengkap. Keputusan Komisi III yang menolak kehadiran dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, tidak akan mengurangi soliditas pimpinan KPK.

“Kami akan tetap datang berlima jika diundang untuk rapat di DPR,” kata Busyro, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/2/2011).

Ia berharap, pada pertemuan KPK-Komisi III berikutnya insiden penolakan terhadap Bibit-Chandra tidak terulang lagi.

Komisi III DPR memutuskan melarang Bibit-Chandra mengikuti seluruh rapat di Gedung DPR dengan alasan status tersangka yang masih melekat terhadap keduanya meskipun kasusnya sudah mendapatkan deponeering Jaksa Agung. Lima dari sembilan fraksi menyatakan menolak Bibit-Chandra, yaitu Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PPP, dan PKS. Sementara tiga fraksi yang berpendapat sebaliknya adalah Fraksi Demokrat, PAN, dan PKB. Fraksi Partai Hanura abstain karena tidak ada yang mewakili saat pengambilan keputusan.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pejabat Kementerian Pariwisata Mangkir Pemeriksaan

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 01 Februari 2011

TEMPO Interaktif, Makassar: Mantan Direktur Akademi Pariwisata Makassar Abdul Aries Sitaba tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Makassar, siang ini. Aries yang saat ini menjabat selaku staf di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat pendidikan di Akpar.

Alasan ketidakhadiran Aries disampaikan Pelaksana Tugas Pidana Khusus, Muhammad Syahran Rauf. Menurut Syahran, pihak keluarga menghubungi penyidik dan meminta penundaan waktu pemeriksaan.”Pihak keluarga konfirmasi bahwa ada rapat koordinasi yang harus diikuti saksi sehingga tidak sempat datang,” jelas Syahran.

Aries akan dimintai keterangannya dalam proyek pengadaan itu. Saat proyek itu digelar, Aries menjabat sebagai direktur di Akpar.

“Setidaknya, saksi bisa memberikan keterangan seputar rencana pengadaan barang tersebut,” jelas Syahran. Untuk pemeriksaan lanjutan, saksi meminta waktu pada 8 Febuari 2011.

Sementara itu, satu saksi diperiksa yakni bendahara Akpar bernama Chandra. Penyidik menyita beberapa dokumen yang diserahkan langsung saksi. Berkas itu berupa pencairan anggaran, dokumen kontrak, dan dokumen lelang proyek.

Kepada penyidik, Chanda mengaku hanya melaksanakan proses pencairan anggaran sesuai dengan disposisi kuasa pengguna anggaran. “Keterangannya hanya proses pencairan uang,” beber Syahran.

ABDUL RAHMAN

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengadilan Tolak Eksepsi Palino Popang

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 01 Februari 2011

Mantan Wakil Bupati Tana Toraja, Andarias Palino Popang TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO Interaktif, Makassar: Pengadilan Negeri Makassar  hari ini mengeluarkan putusan sela untuk perkara korupsi dengan terdakwa Palino Popang. Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa. Dengan adanya keputusan ini, maka sidang akan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. “Materi eksepsi nantinya masuk dalam pokok perkara,” ujar Ketua Majelis Hakim Siswandriyono.

Kuasa Hukum terdakwa, Hasman Usman mengatakan akan tetap memenuhi putusan hakim. Pihaknya sudah bisa menduga soal keputusan itu. “Yang jelas eksepsi kami menjadi bahan informasi bagi hakim. Jangan kemudian hakim hanya berpatokan pada dakwaan jaksa,” ujar Hasman.

Masuknya materi eksepsi dalam pokok perkara menurut Hasman menjadi hal yang bisa mendudukan persoalan yang sebenarnya. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut bergulir dalam persidangan nanti.

Hasman menuturkan tiga hal yang menjadi fokus dalam eksepsinya. Ketiga hal itu adalah terkait struktur dakwaan berupa primer dan subsidaer, eror in persona yang menyebutkan kliennya melaksanakan tugas dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

“Klien kami tidak memperkaya diri sendiri. Yang dilakukan adalah tugasnya selaku pejabat yang mengeluarkan disposisi dalam kasus itu,” kata Hasman.

Hal yang ketiga adalah tindakan Popang berupa perbuatan berlanjut yang meneruskan perintah bupati untuk mencairkan anggaran. “Itu memang tugas klien saya yang menjabat sekretaris daerah saat itu,” terang Hasman.

Selanjutnya, sidang lanjutan akan digelar, Selasa (8/2). Agenda persidang adalah pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

ABDUL RAHMAN

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

TII: Sistem Perizinan Usaha Rawan Korupsi

TEMPOinteraktif.Com – Minggu, 30 Januari 2011

Transparency International

TEMPO Interaktif, Jakarta – Peneliti Transparency International Indonesia, Putut Ariyo Saputro mengungkapkan, sistem perizinan usaha di Indonesia rawan dari korupsi. “Modusnya mulai dari uang pelicin hingga hubungan afiliasi yang istimewa (kolusi),” kata dia dalam pemaparan di kantor TII, Ahad 30 Januari 2011.

Data TII menunjukkan prosedur yang harus dilalui investor untuk memulai usaha di Indonesia diatas rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik, maupun negara OECD (30 negara untuk organisasi dengan prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas).

 

Untuk membuka izin Usaha di Indonesia pada 2011 perlu melalui sembilan prosedur selama 47 hari. Sementara di negara Asia Timur dan Pasifik cukup 7,8 prosedur dalam 39 hari, bahkan untuk OECD hanya butuh 5,6 prosedur dalam 13,8 hari.

 

Padahal sejak digulirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang layanan satu atap untuk izin usaha, tercatat sudah 14 provinsi dan 365 kabupaten/kota yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sayangnya, kata Putut, belum ada standar waktu dan tarif di tiap pelayanan satu pintu, ketidakjelasan standar pelayanan minimal hingga ketiadaan pengawasan eksternal. Akibatnya, meski judulnya ‘satu pintu’, potensi korupsinya masih kuat dengan modus penyalahgunaan wewenang, mekanisme di luar sistem dan perburuan rente.

Potensi korupsi itu diamini Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng. “Kewenangan kepala layanan satu pintu berpotensi korupsi,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Pasalnya, pelayanan satu pintu di daerah ternyata tak dikontrol Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Bahkan di Medan, kata Endi, kepala pelayanan satu pintu yang ditemuinya mengaku ada petugas mereka yang menjual beli izin usaha.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi layanan satu pintu. Sehingga investor yang berniat masuk, terkadang tidak tahu kalau sudah ada layanan ini. “Mereka kembali datang ke dinas-dinas untuk mengajukan izin, dan dinas pun menyambut dengan meminta bayaran,” ungkap Endi

Transparency International berharap ada evaluasi berkala dan berkelanjutan pada program layanan terpadu. “Tentunya oleh Badan Pengawas (internal) maupun independent monitoring,” kata Putut.

 

DIANING SARI

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kompetisi dengan Spesialis Blunder dan Kado Penalti

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 24 Januari 2011

 

JAUH hari sebelum dibuka, sudah terasa Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akhir pekan lalu di Hotel Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Tanah Lot, Bali, bakal berlangsung panas. Sehari sebelum acara, petugas keamanan hotel menghalau siapa pun yang tak berkepentingan. Polisi bertebaran di mana-mana. Belasan wartawan bahkan sempat diusir karena tak punya kartu izin meliput Kongres PSSI. Organisasi yang dipimpin Nurdin Halid itu memang sedang gonjang-ganjing, antara lain, karena lahirnya kompetisi tandingan Liga Primer Indonesia (LPI).

Pertikaian klub pendukung Liga Super Indonesia, yang bernaung di bawah PSSI, dengan klub yang “hijrah” ke Liga Primer menambah ketegangan kongres. Ada kabar ratusan suporter Bonek-pendukung klub Persebaya Surabaya, yang pindah ke LPI-akan menggelar unjuk rasa di Bali. Bonek memprotes kebijakan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang membekukan keanggotaan Persebaya dan melarang eks Ketua Persebaya Saleh Ismail Mukadar menghadiri kongres. “Begini jadinya kalau PSSI dipimpin orang seperti Nurdin,” ujar Saleh pedas. Bersama sejumlah pendukungnya, Saleh diam-diam sudah masuk arena kongres di hotel milik keluarga Bakrie itu. “Nurdin selalu bikin aturan sendiri,” kata Saleh dengan kesal.

PSSI juga membekukan keanggotaan PSM Makassar, Persis Solo, Persibo Bojonegoro, dan Persema Malang. Selain Persis Solo, tiga klub itu sudah pindah ke Liga Primer Indonesia. Sejak awal Januari lalu, meski tidak direstui PSSI, liga yang digagas Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional dan pengusaha Arifin Panigoro itu memang sudah bergulir. Meski tak diundang, semua klub yang dicoret PSSI sudah merapat ke Bali. “Kami menganggap surat pembekuan ini tidak sah,” kata Ketua Umum Persibo Taufik Risnendar.

Dari luar arena kongres, serangan terhadap PSSI tak kalah gencar. Sejumlah mantan pengurus PSSI-antara lain Sumaryoto, Tondo Widodo, dan Abu Bakar Assegaf-menggugat kepengurusan Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Mereka cacat hukum dan harus mundur secepatnya,” kata Harjon Sinaga, kuasa hukum para penggugat.

Meskipun PSSI dirundung setumpuk masalah, sepak bola Indonesia dua bulan terakhir ini mendadak jadi buah bibir masyarakat. Ditangani pelatih asing Alfred Riedl, tim nasional mencapai final Piala Federasi Sepak Bola ASEAN, Desember lalu. Ketika tim nasional “tewas” di tangan negeri jiran Malaysia, publik kembali menyorot kepemimpinan buruk Nurdin Halid.

Selama tujuh tahun Nurdin memimpin PSSI, boleh dikata tak ada prestasi membanggakan. Indonesia tak sekali pun merebut Piala ASEAN. Satu dekade terakhir, Indonesia cuma jadi penggembira di panggung sepak bola dunia. Kompetisi kacau-balau, diwarnai kericuhan, baku hantam, juga dugaan pengaturan hasil pertandingan.

Pada pertengahan 2010, sebuah kantor auditor internasional diundang mencari tahu apa yang salah dengan pengelolaan klub-klub di Indonesia. Auditor itu memeriksa 16 klub-sebagian besar bertarung di Liga Super Indonesia, kompetisi divisi utama di negeri ini-dan menemukan fakta memprihatinkan. Meski menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai puluhan miliar setiap tahun, hanya tiga klub yang punya laporan keuangan teraudit. Bahkan hanya empat klub yang berbadan hukum. Selebihnya tak jelas bentuk organisasinya.

Semua klub tidak punya sistem pembukuan standar. “Laporan keuangan hanya dibuat dengan program Excel dan bisa diakses siapa saja tanpa proteksi memadai,” tulis laporan itu. Semua klub tidak punya aset. Stadion, asrama, dan kendaraan merupakan pinjaman pemerintah daerah. Manajemen dan pemain datang dan pergi. Sebagian pemain dan pelatih tak punya kontrak hitam di atas putih. Laporan setebal 165 halaman itu menunjukkan betapa kacau manajemen sepak bola di negeri ini.

Tak mungkin prestasi lahir dari keadaan runyam begini. Ada indikasi, dalam kompetisi, semua bisa diatur. Segala cara dianggap halal, termasuk mengatur wasit, kartu kuning dan merah, juga skor pertandingan. Bahkan pengaturan diduga sampai pada penentuan klub juara. Kemenangan diraih lewat jalan apa saja, demi mempertahankan kucuran anggaran (APBD) dan prestise daerah.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Taufik Basari: DPR Salah Alamat

Komisi III Tolak Bibit-Chandra
KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011

KOMPAS/Yuniadhi Agung Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto (kedua dari kiri) dan Chandra M Hamzah, didampingi oleh kuasa hukum mereka, Alexander Lay (kiri) dan Taufik Basari (kanan), menggelar konferensi pers di Kantor KPK, Rabu (14/7/2010), menyikapi memori peninjauan kembali praperadilan pencabutan SKPP Bibit-Chandra yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan pengacara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Taufik Basari, mempertanyakan keputusan Komisi III DPR yang menolak kehadiran Bibit-Chandra dalam setiap rapat DPR dengan alasan keduanya masih berstatus tersangka. Menurut Taufik, penolakan itu salah alamat.

“Jika DPR mempersoalkan deponeering Bibit-Chandra dan soal statusnya, menurut saya salah alamat dan tidak tepat. Kalau mau protes, ya ke Jaksa Agung yang menerbitkan deponeering,” kata Taufik yang masuk dalam Tim Pembela Bibit-chandra, Selasa (1/2/2011), kepada Kompas.com.

Ia melanjutkan, Bibit-Chandra tak punya posisi dan kuasa untuk menentukan akhir dari kasusnya. “Semua kan tergantung Kejaksaan Agung. Kita juga tidak minta deponeering,” ujarnya.

Penafsiran masih melekatnya status tersangka pada Bibit-Chandra pasca-deponeering, juga dinilai tak berdasar. Ketentuan UU Kejaksaan Agung, menurutnya, tidak mengatur bahwa deponeering tidak melepaskan status tersangka kepada mereka yang menerima putusan tersebut.

“Kasusnya kan sudah tidak ada. Maka, status (tersangka) itu tidak ada lagi. Ketika ada penafsiran lain, artinya kan melihat dari sudut pandang yang berbeda,” kata Taufik.

Motif Politis?

Keputusan Komisi III DPR yang melarang kehadiran Bibit-Chandra di Gedung Dewan, justru dianggap Taufik bermuatan politis. Ia mensinyalir ada motif politis yang ingin mendelegitimasi KPK.

“Karena KPK saat ini sedang memproses “Miranda Gate”. Jika KPK terdelegitimasi, kemudian langkah KPK selanjutnya seolah tidak dapat dukungan politik. Ini yang diharapkan DPR. Seharusnya tidak boleh seperti itu. DPR tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri,” katanya.

Bagaimana KPK seharusnya bersikap? “Ya kita ingin KPK bisa memegang teguh prinsip. Jika ada perlakuan seperti itu, jangan kemudian tunduk begitu saja. Karena akan jadi preseden buruk,” ujar Taufik.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dibanding Pejabat Lainnya Gaji Presiden Bisa 6 Kali Lebih Besar

KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011

 

KONTAN/Achmad fauzie
ilustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kembali merespons reaksi publik atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai gaji presiden yang tidak mengalami kenaikan selama tujuh tahun. Ia mengungkapkan, sesuai undang-undang, seharusnya gaji pokok presiden bisa enam kali lipat lebih besar daripada gaji pokok pejabat negara lainnya.

Sudi memaparkan, berdasarkan Bab II Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden RI, gaji pokok presiden dapat mencapai enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

“Sama sekali tidak kita laksanakan itu. Barangkali Bapak Presiden pun kalau ingin dinaikkan, biarlah presiden yang akan datang, bukan beliau. Kira-kira begitu,” kata Sudi di sela-sela pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/1/2011).

Selanjutnya, Ayat 2 Pasal tersebut menyatakan, gaji pokok wakil presiden dapat mencapai empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Namun, Sudi mengatakan, Presiden belum menginginkan pasal tersebut diterapkan.

Sebelumnya diberitakan, gaji Presiden SBY termasuk salah satu yang paling tinggi dibandingkan dengan pemimpin negara lain di Asia dan juga dunia.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Pemalsuan Rentut: Tak Mengaku, Cirus Dikonfrontasi

KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011
TRIBUN NEWS/DANY PERMANA Jaksa Cirus Sinaga memasuki mobil setelah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/1/2011). Cirus diperiksa terkait dugaan pemalsuan rencanan tuntutan (rentut) terhadap Gayus Halomoan Tambunan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Cirus Sinaga dikonfrontasi dengan rekannya, jaksa Fadil Regan, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen rencana tuntutan (rentut) untuk terdakwa Gayus HP Tambunan. Keduanya dikonfrontasi saat pemeriksaan di Bareskrim Polri, Selasa (1/2/2011).

“Hari ini ada kegiatan acara pemeriksaan konfrontasi antara Cirus Sinaga dan  Fadil Regan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar melalui pesan singkat.

Sebelumnya, Cirus datang ke Bareskrim sekitar pukul 11.20 didampingi salah satu penasihat hukumnya, Tumbur Simanjuntak. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Kemarin, Cirus diperiksa dan dicecar sebanyak 45 pertanyaan.

Seperti diberitakan, kasus itu muncul setelah Gayus mengaku menerima dua rentut dari Haposan sebelum pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tangerang terkait perkara pencucian uang dan penggelapan. Rentut pertama tertera tuntutan satu tahun penjara.

Atas masukan Haposan, Gayus mengaku menyerahkan uang 50.000 dollar AS ke Haposan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Haposan lalu menyerahkan rentut baru dengan hukuman satu tahun penjara masa percobaan selama satu tahun. Hukuman itu sama dengan tuntutan yang dibacakan jaksa.

Hasil penyelidikan jajaran Pengawasan Kejaksaan Agung, rentut dengan hukuman satu tahun penjara itu hasil modifikasi dari rentut asli yakni hukuman satu tahun penjara masa percobaan satu tahun.

Cirus diduga memberikan rentut kepada Haposan setelah menerima rentut dari Fadil Regan, mantan jaksa peneliti kasus Gayus. Fadil diduga mendapatkan rentut tersebut setelah memerintahkan Benu, staf Tata Usaha Pidum Kejakgung, untuk mengirimkan melalui faks ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepada penyidik, Cirus selaku ketua tim jaksa peneliti kasus Gayus, mengaku tak tahu-menahu soal rentut. Oleh karena itu, penyidik mengonfrontasi dengan Fadil.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Presiden Tersinggung dengan Koin SBY

Gaji Presiden
KOMPAS.com – Selasa, 1 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Massa dari Gerakan Rakyat untuk Kesejahteraan Pejabat Negara melakukan penggalangan dana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Penggalangan koin untuk presiden dan pejabat negara tersebut sebagai bentuk keprihatinan kondisi pejabat negara yang dinilai tidak memiliki rasa keprihatinan terhadap rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung dengan aksi pengumpulan koin untuk SBY yang dilakukan sejumlah elemen, menyusul adanya pernyataan dari Presiden bahwa gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden pekan lalu saat berpidato pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada 21 Januari lalu. Ketersinggungan Presiden ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, yang juga orang dekat Presiden.

“Ya (tersinggung), semua. Beliau gimana tidak (tersinggung), wong beliau sama sekali tak mengeluh,” kata Sudi kepada di sela-sela pelantikan pejabat eselon 1 Kemensesneg, di Jakarta, Selasa (1/2/2011).

“Saya kira kita semua punya perasaan lah ya. Ya, saya kira kurang pas lah. Sudah berulang kali kita jelaskan, sebetulnya Pak SBY tidak pernah mengeluh. Justru dia memotivasi prajurit, berapa kali dulu diajukan kenaikan, tapi beliau tidak mau. Jadi saya kira, sudahlah, tidak usah kita perpanjang,” sambung Sudi lagi.

Ditegaskannya, Presiden tidak menghendaki koin yang telah dikumpulkan secara sporadis tersebut. Sudi juga menyayangkan pihak-pihak yang salah menafsirkan pernyataan Presiden yang disampaikan ketika memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di gedung Balai Samudra Indonesia dua pekan silam.

Tak hanya masyarakat sipil, para anggota wakil rakyat pun meresponsnya dengan meletakkan sebuah kotak transparan dengan tulisan “Koin untuk Presiden” di salah satu sudut ruang Komisi III. Tak jelas, siapa yang menggalang aksi tersebut.

1 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: