KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Politik Transaksi Melemahkan Pemerintah


KOMPAS.com – Minggu, 30 Januari 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

SEMARANG, KOMPAS.COM — Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof DR Mahfud MD, Minggu (30/1/2011) sore, menyatakan, pemerintah telah membiarkan pengelolaan negara ini berdasarkan transaksi politik dan kekuasaan semata. Akibatnya, penegakan hukum dan pelayanan publik tidak berjalan semestinya.

“Rakyat kini merasakan, lembaga penegak hukum dan pelayanan publik yang mestinya dapat dipercaya kinerjanya malah tidak berfungsi. Penegakan hukum lemah, begitu halnya layanan transportasi menjadi hal yang membahayakan banyak jiwa penumpang,” kata Mahfud MD ketika memberi sambutan pada peresmian lembaga kebangsaan, EIN Institute, dan RSB Bhakti Ibu di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mahfud MD menyatakan, transaksi politik atas penempatan pejabat publik bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Penempatan pejabat publik atau pejabat di lembaga penegak hukum tidak lagi mendasari kompetensi ataupun profesionalistas. Pejabat itu dipilih atas rekomendasi atau kesepakatan politik dari mereka yang terlibat dalam kekuasaan.

Masyarakat kini tidak percaya atas upaya pemberantasan korupsi setelah banyak sekali kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai miliaran rupiah tidak terselesaikan dengan baik. Banyak kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 500 juta tidak sampai diproses hukum karena bisa diselesaikan di luar proses hukum.

Begitu pula yang terjadi dengan kasus kecelakaan di semua moda transportasi, telah menimbulkan korban jiwa yang dialami oleh rakyat begitu besar. Saat ini kecelakaan kecil dengan korban jiwa 1-10 itu sudah dianggap biasa. Kejadian yang menyebabkan tragedi angkutan transportasi baru disebut kecelakaan apabila menelan korban jiwa lebih dari 50 orang.

Mahfud MD menilai inilah krisis yang sedang dialami oleh bangsa ini. Krisis kepercayaan yang dirasakan oleh rakyat karena pemerintah gagal menjalankan manajemen pemerintahan yang profesional dan berfungsi sesuai dengan harapan rakyat. Kondisi ini terjadi karena begitu kuatnya cengkeraman politik transaksional, yang menggabungkan pemimpin yang berkuasa dengan pengusaha yang menjalankan politik kekuasaan.

31 Januari 2011 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: