KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Publik Berhak Kontrol Dana Cukai

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 31 Januari 2011

Kudus, CyberNews. Publik berhak mengontrol penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dilakukan oleh satuan kerja terkait di Pemkab Kudus. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat agar alokasi yang ada dapat sesuai dengan aturan.

Sekda Kudus, Badri Hutomo, mengemukakan hal itu Senin (31/1). Badri mengatakan, sejauh ini pihaknya memang beberapa kali menerima laporan soal itu. “Informasi yang ada kemudian dipilah-pilah untuk bahan pengawasan selanjutnya,” ujarnya.

Diakuinya, tidak semua laporan layak ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya memang layak ditindaklanjuti, namun ada pula yang dianggap sebaliknya. “Tentu harus diseleksi,” imbuhnya.

Menurutnya, tidak ada masalah bila masyarakat ikut melakukan pengawasan. Pasalnya, sejauh ini hal tersebut memang sudah ada jalurnya. Lebih lanjut pengawasan yang dilakukan, di antaranya mulai dari Inspektorat di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat yakni oleh BPKP. Selain itu, hal tersebut juga diawasi oleh BPK. “Selain itu, masih ada pengawasan oleh pihak lainnya yakni publik,” ungkapnya.

Hanya saja, sejauh ini pihaknya menilai program yang dibiayai dari DBHCHT masih “aman”. Pengertiannya, institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas pengawasan juga masih menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. “Masih aman-aman saja,” imbuhnya.

Kudus mendapatkan alokasi dana cukai di Jawa Tengah untuk tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jateng beberapa waktu yang lalu, Kota Keretek mendapat kucuran dana Rp 54,6 miliar. “Untuk program ke depan, saat ini masih terus dibahas,” tukasnya.

( Anton WH / CN16 / JBSM )

31 Januari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Panglima: Tak Ada “Mark-up” di TNI

KOMPAS.com – Senin, 31 Januari 2011
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, tidak ada praktik mark-up atau menaikkan anggaran alat utama sistem persenjataan dan nonalutsista di tubuh TNI. Mengenai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar tidak ada praktik mark-up anggaran, ia menilai, hal itu berupa peringatan saja.

“Selama di militer, saya belum menemukan mark-up. Mungkin beliau mensinyalir, tapi sekarang belum ketemulah. Jadi, semua itu tergantung mutunya, kualitasnya. Ya, mungkin barangnya sama, tapi beda merek. Kualitasnya kan pasti beda. Satunya sedan, satunya Mercedez, satunya Toyota. Itu tidak bisa dibilang mark-up,” kata Panglima kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Permintaan agar tidak ada lagi mark-up disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahan pada acara rapat pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

“Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPK dan BPKP melakukan audit. Jadi, saya ingatkan sekali lagi hari ini,” kata Presiden di hadapan jajaran petinggi TNI dan Polri.

Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri agar dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TNI dan Polri yang ditingkatkan setiap tahun. Ia juga mengimbau TNI dan Polri agar menggunakan anggaran tersebut secara optimal dan tepat sasaran.

Tidak hanya itu, Kepala Negara meminta TNI dan Polri selalu konsisten dengan program yang telah direncanakan. Pergantian pimpinan tidak mesti diiringi dengan pergantian program.

“Dan, belilah hasil-hasil industri nasional kita. Saya akan lihat dari dekat implementasi (instruksi) ini,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan modernisasi peralatan TNI dan Polri.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Tidak Ada Tebang Pilih

KOMPAS.com – Senin, 31 Januari 2011

KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melakukan penegakan hukum secara tebang pilih seperti yang dituduhkan sejumlah pihak terhadap lembaga tersebut. Tudingan semakin mencuat setelah KPK memutuskan menahan 19 politisi yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, Jumat (28/1/2011) pekan lalu.

“Semua kasus itu sebagian ada yang masih tahapan pendalaman dan perlengkapan bukti-bukti karena masuk di level penyidikan. KPK kan enggak boleh SP3,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Oleh karena itu, lanjut Busyro, KPK perlu ekstra hati-hati agar tidak dengan mudah menjerat seseorang. Ia mengatakan, konsekuensi dari kehati-hatian itu adalah proses penanganan kasus yang memerlukan waktu lebih panjang.

“Insya Allah enggak tebang pilih, itu mencederai keadilan,” ujar Busyro.

Tudingan KPK tebang pilih disoroti sejumlah politisi mantan anggota DPR 1999-2004 yang saat ini ditahan di beberapa rumah tahanan. Paskah Suzetta mempertanyakan mengapa KPK hanya menjerat mereka yang diduga menerima suap, tetapi belum menyentuh siapa pihak yang menyuap.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menjanjikan, KPK tidak akan berhenti pada penangkapan pihak-pihak yang diduga menerima suap, tapi juga mengungkap siapa penyuapnya.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Tiga Saksi “Traveller Cheque”

Kasus Pemilihan Deputi Gubernur BI
KOMPAS.com – Senin, 31 Januari 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mantan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Senin (31/1/2011), menjadwalkan pemanggilan tiga mantan anggota DPR RI sebagai saksi kasus traveller cheque ‘cek perjalanan’ Miranda Swaray Goeltom, di antaranya, Hamka Yandhu (Fraksi Golkar), Udju Djuahaeri (Fraksi TNI/Polri), dan Endin AJ Soefihara (Fraksi PPP).

Dalam rilis pemeriksaan KPK, ketiganya dijadwalkan datang ke KPK pukul 09.30. Namun, hingga sekitar pukul 11.00 baru Hamka Yandhu yang hadir di KPK. Dia datang dengan mobil kijang hitam B 8638 WU.

Hamka, yang hari ini memakai baju merah garis-garis, tampak buru-buru memasuki gedung KPK. Ia hanya mengatakan diperiksa hari ini sebagai saksi Agus Condro.

“Saya diperiksa hari ini sebagai saksi untuk Agus Condro,” jawabnya singkat.

Cek perjalanan adalah cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam ataupun di luar negeri.

 

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Cirus: Sebagai Tersangkaaaa…

Kasus Rentut
KOMPAS.com – Senin, 31 Januari 2011

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA Cirus Sinaga.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Cirus Sinaga langsung tersenyum kepada puluhan wartawan ketika turun dari mobil Mercedez Benz di depan Gedung Bareskrim Polri, Senin (31/1/2011) sekitar pukuk 10.20. Cirus datang bersama Tumbur Simanjuntak, salah satu pengacaranya.

Pria yang mengenakan baju dinas jaksa itu langsung dihadang wartawan sebelum masuk gedung. “Bapak diperiksa sebagai apa?” teriak wartawan ke arah Cirus. “Sebagai tersangkaaaaa…,” teriak Cirus tak kalah lantang sambil berusaha menerobos hadangan wartawan.

“Persiapannya apa Pak?” tanya wartawan lain. Dengan menurunkan nada, Cirus menjawab, “Persiapan itu tidak ada karena faktanya (pemalsuan rencana penuntutan) tidak ada.”

“Jadi, Bapak merasa tidak membuat rencana penuntutan palsu?” kata wartawan. Dengan suara keras, jaksa non job itu menjawab, “Tidak ada, tidak adaaaa,”. Beberapa wartawan terkejut dengan teriakan Cirus itu.

Dengan sedikit mendorong, jaksa peneliti kasus pencucian uang dan penggelapan yang menjerat Gayus HP Tambunan itu menerobos kerumunan wartawan hingga ke pintu masuk Gedung Bareskrim Polri. Dia mengabaikan pertanyaan wartawan, terutama perihal kasus Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

Tersangka

Seperti diketahui, untuk pertama kali Cirus diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya, Cirus dua kali diperiksa sebagai saksi terkait mafia kasus Gayus oleh tim independen Polri. Terakhir, Cirus diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemalsuan rencana penuntutan bersama Haposan Hutagalung.

Kasus itu muncul setelah Gayus mengaku menerima dua rencana penuntutan dari Haposan sebelum pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tangerang terkait perkara pencucian uang dan penggelapan. Rencana penuntutan pertama berisi hukuman satu tahun penjara dan masa percobaan satu tahun.

Atas masukan Haposan, Gayus lalu mengaku menyerahkan uang 50.000 dollar AS ke Haposan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Haposan menyerahkan rencana penuntutan kedua dengan hukuman percobaan selama satu tahun. Hukuman itu sama dengan tuntutan yang dibacakan jaksa.

Hingga saat ini Polri belum menemukan adanya suap dari kasus rencana penuntutan itu.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Pemalsuan Rentut Gayus Haposan Penuhi Panggilan Polri

KOMPAS.com – Senin, 31 Januari 2011
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Haposan Hutagalung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/10), mengaku tidak takut menghadapi laporan Kejaksaan Agung ke Badan Reserse Kriminal Polri terkait dugaan pemalsuan lembaran rencana tuntutan untuk terdakwa Gayus Tambunan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Haposan Hutagalung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen rencana penuntutan (rentut) untuk terdakwa Gayus Halomoan Tambunan, Senin ( 31/1/2011 ), di Mabes Polri, Jakarta. Haposan diperiksa bersamaan dengan Jaksa Cirus Sinaga.

Haposan datang menumpang mobil Kia Travelo bernomor polisi B 1275 BH dengan dikawal tiga polisi. Tanpa berkomentar kepada wartawan, mantan pengacara Gayus itu masuk ke Gedung Bareskrim Polri melalui pintu belakang.

Sebelumnya, datang terlebih dulu pengacaranya, Jhon SE Panggabean. Jhon datang lebih cepat untuk mengkonfirmasi ke penyidik perihal surat panggilan pemeriksaan. Dalam surat itu, kata Jhon, hanya dicantumkan akan diperiksa terkait kasus pemalsuan tanpa dijelaskan pemalsuan dokumen apa.

Kasus itu muncul setelah Gayus mengaku menerima dua rentut dari Haposan sebelum pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tanggerang terkait perkara pencucian uang dan penggelapan. Rentut pertama berisi hukuman satu tahun penjara masa percobaan satu tahun.

Atas masukan Haposan, Gayus mengaku menyerahkan uang 50.000 dollar AS ke Haposan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Haposan lalu menyerahkan rentut baru dengan hukuman percobaan selama satu tahun. Hukuman itu sama dengan tuntutan yang dibacakan jaksa.

Namun, hingga saat ini belum ditemukan adanya dugaan korupsi dalam kasus itu. Haposan sendiri divonis tujuh tahun penjara terkait mafia kasus Gayus dan ikan arwana. Atas putusan itu, Haposan langsung mengajukan banding.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mendagri: KTP Elektronik Gratis

KOMPAS.com – Senin, 24 Januari 2011

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA KTP elektronik di Yogyakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri akan mulai menerapkan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan atau KTP elektronik secara menyeluruh mulai Februari 2011.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memastikan warga negara Indonesia tak akan mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengurus dan mendapatkan e-KTP ini. “KTP ini gratis. Penduduk tak dipungut biaya sepeser pun,” katanya di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Gamawan mengatakan sudah melayangkan surat edaran pemberitahuan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia.

Mendagri juga mempersilakan warga yang dan atau mengetahui adanya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dan kepemilikan e-KTP ini nantinya melaporkan ke Kemendagri.

Namun, Gamawan berharap, pelaporan itu harus berdasarkan bukti dan tidak asal memfitnah atau isu belaka. “Kalau media menemukan permainan, silakan bongkar. Kalau di daerah memungut biaya silakan (dilaporkan),” katanya.

Untuk diketahui, sebelum menerapkan KTP elektronik ini, Kemendagri sudah pernah melakukan uji coba penerapan di enam daerah di Indonesia, yakni Cirebon, Padang, Jembrana, Makassar, dan Yogyakarta.

KTP elektronik ini nantinya bisa digunakan untuk bermacam keperluan, dari pengurusan akta tanah hingga pelayanan kesehatan. Kartu indentitas ini juga ditanami chip dan dibubuhi sidik jari. E-KTP juga diharapkan dapat mengatasi masalah identitas ganda seperti yang kerap muncul saat pemilihan umum.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wah, Persiapan E-KTP Butuh Rp 4 Miliar

Anggaran KTP
KOMPAS.com – Minggu, 30 Januari 2011
KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA
Ilustrasi

KARAWANG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bersama DPRD setempat menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk kebutuhan tahap persiapan program kartu penduduk elektronik.

“Banyak yang harus disiapkan untuk memberlakukan program KTP elektronik itu. Jadi, pada 2011 Karawang masih dalam persiapan,” kata Anggota Komisi A DPRD Karawang, Karmin Amrullah, Minggu (30/1/2011).

Di antara yang perlu dipersiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain. Termasuk melakukan pembahasan atau kajian mengenai titik-titik pemasangan tower.

Karena cukup banyak yang perlu dipersiapkan untuk mendukung program tersebut, maka mulai 2011 Pemkab Karawang harus sudah melakukan berbagai persiapan.

“Pada 2012, baru bisa dibangun beberapa titik tower. Karena pada 2012 nanti rencananya program KTP elektronik sudah diberlakukan di Karawang, walaupun hanya di beberapa kecamatan,” kata Karmin.

Program KTP elektronik di Karawang, sesuai dengan kesepakatan antara Pemkab Karawang dengan DPRD setempat, diberlakukan secara bertahap.

Untuk 2011 baru akan dilakukan persiapan, kemudian pada 2012 akan direalisasikan program KTP elektronik di beberapa kecamatan, disusul realisasi program KTP elektronik di kecamatan lainnya pada tahun-tahun selanjutnya.

Pemkab Karawang tidak bisa langsung merealisasikan program KTP elektronik, karena terkendala anggaran.

Tahap persiapan baru dilakukan pada 2011. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dipersiapkan sama sekali.

“Kalau pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan persiapan, maka program KTP elektronik di Karawang bisa direalisasikan pada 2011 atau 2012,” kata Karmin.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas Perhubungan Luwu Belum Ditahan

KORAN TEMPO -Senin, 31 januari 2011
Dua terpidana lainnya, dalam kasus serupa, sudah dipenjara.

PALOPO — Kejaksaan Negeri Palopo hingga saat ini belum mengeksekusi Kepala Dinas Perhubungan Luwu Alim Bachri, yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi proyek penerangan jalan senilai Rp 1,2 miliar di Belopa, Kabupaten Luwu, tahun 2003. Saat itu, Alim menjabat sebagai kepala bagian umum di dinas tersebut sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek itu.

Ironisnya, dua terpidana dalam kasus yang sama, yakni Direktur CV Marto A.S. Maslim, selaku rekanan, dan Haerul alias Edo, konsultan proyek, sudah dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Palopo, Selasa dua pekan lalu.

Mereka mendekam di sana setelah Mahkamah Agung memutuskan keduanya diganjar hukuman dua tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda Rp 100 juta. Sedangkan Alim divonis satu tahun penjara dengan denda Rp 100 juta tanpa potong masa tahanan. Ketiga terpidana itu sudah pernah ditahan ketika kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Palopo.

Jaksa eksekutor, Greafik, kemarin membenarkan bahwa Alim belum dieksekusi. Ia menyebutkan eksekusi Alim masih menunggu keputusan kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, meski surat putusan Mahkamah Agung sudah dikirim ke sana.

Ia menilai, keputusan Mahkamah Agung tersebut aneh. “Karena putusan MA berbeda. Alim tidak dipotong masa tahanan, sedangkan yang lain dipotong. Ini yang menyebabkan terpidana belum dieksekusi,” kata Greafik kepada Tempo melalui ponselnya kemarin.

Proyek penerangan jalan umum di Belopa bersumber dari dana alokasi umum 2003. Hasil audit BPKP menyebutkan telah ditemukan penyimpangan. Dalam berita acara penyerahan disebutkan bahwa proyek sudah rampung. Namun setelah diperiksa, beberapa item masih dikerjakan dan ada yang tidak sesuai dengan bestek. Padahal dananya sudah cair 100 persen. Kasus ini merugikan negara sekitar Rp 300 juta.

Meski begitu, Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan membebaskan mereka. Namun putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan ketiga terdakwa bersalah.

Belum ditahannya Alim Bahri mengundang reaksi dari keluarga terpidana lainnya. Syamsul, keluarga Haerul alias Edo, mengaku heran dengan sikap pilih kasih Kejaksaan Negeri Palopo. “Terpidananya kan tiga orang. Mengapa hanya dua yang ditahan,” ujar Syamsul.

Hingga berita ini ini diturunkan, Alim belum dapat dimintai konfirmasinya lantaran ponselnya tidak aktif. Pesan pendek yang dikirim Tempo juga tidak dibalas.

Tapi, menurut Greafik, Alim, bersedia ditahan. “Pak Alim juga sebenarnya sudah siap ditahan. Begitu ada perintah Kejaksaan Tinggi, eksekusi langsung kita lakukan,” katanya. MUHAMMAD ADNAN HUSAIN

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Politik Transaksi Melemahkan Pemerintah

KOMPAS.com – Minggu, 30 Januari 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

SEMARANG, KOMPAS.COM — Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof DR Mahfud MD, Minggu (30/1/2011) sore, menyatakan, pemerintah telah membiarkan pengelolaan negara ini berdasarkan transaksi politik dan kekuasaan semata. Akibatnya, penegakan hukum dan pelayanan publik tidak berjalan semestinya.

“Rakyat kini merasakan, lembaga penegak hukum dan pelayanan publik yang mestinya dapat dipercaya kinerjanya malah tidak berfungsi. Penegakan hukum lemah, begitu halnya layanan transportasi menjadi hal yang membahayakan banyak jiwa penumpang,” kata Mahfud MD ketika memberi sambutan pada peresmian lembaga kebangsaan, EIN Institute, dan RSB Bhakti Ibu di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Mahfud MD menyatakan, transaksi politik atas penempatan pejabat publik bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Penempatan pejabat publik atau pejabat di lembaga penegak hukum tidak lagi mendasari kompetensi ataupun profesionalistas. Pejabat itu dipilih atas rekomendasi atau kesepakatan politik dari mereka yang terlibat dalam kekuasaan.

Masyarakat kini tidak percaya atas upaya pemberantasan korupsi setelah banyak sekali kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai miliaran rupiah tidak terselesaikan dengan baik. Banyak kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 500 juta tidak sampai diproses hukum karena bisa diselesaikan di luar proses hukum.

Begitu pula yang terjadi dengan kasus kecelakaan di semua moda transportasi, telah menimbulkan korban jiwa yang dialami oleh rakyat begitu besar. Saat ini kecelakaan kecil dengan korban jiwa 1-10 itu sudah dianggap biasa. Kejadian yang menyebabkan tragedi angkutan transportasi baru disebut kecelakaan apabila menelan korban jiwa lebih dari 50 orang.

Mahfud MD menilai inilah krisis yang sedang dialami oleh bangsa ini. Krisis kepercayaan yang dirasakan oleh rakyat karena pemerintah gagal menjalankan manajemen pemerintahan yang profesional dan berfungsi sesuai dengan harapan rakyat. Kondisi ini terjadi karena begitu kuatnya cengkeraman politik transaksional, yang menggabungkan pemimpin yang berkuasa dengan pengusaha yang menjalankan politik kekuasaan.

31 Januari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: