KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dua Bulan Lewat, Polisi Belum Periksa Cirus dan Haposan

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 31 Desember 2010

Cirus Sinaga. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Mabes Polri belum juga periksa jaksa Cirus Sinaga dan pengacara Haposan Hutagalung. Kepala Bagian Penerangan Umum, Kombes Boy Rafli Amar, menyatakan bahwa pemeriksaan terkendala dengan waktu. “Kendalanya karena waktunya belum ada,” ujarnya di Mabes Polri, Jumat (31/12).

Cirus dan Haposan sendiri dua bulan lalu dilaporkan tim pemeriksa Kejaksaan Agung ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka tersangkut kasus bocornya rencana penuntutan Gayus Halomoan P Tambunan. Gayus mengaku memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada para jaksa yang mengurus kasus korupsi dan pencucian uang yang menjeratnya.

Uang itu digunakan antara lain untuk mengatur tuntutan jaksa kepadanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengucurkan dana ini, Gayus dibantu oleh pengacaranya, Haposan Hutagalung.

Dua bulan berjalan, kasus ini tampak mandek di Bareskrim. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini, termasuk Gayus. Sedangkan untuk Cirus dan Haposan, sampai saat ini belum juga disentuh oleh penyidik.

Boy beralasan, penyidik masih disibukkan dengan perkara lainnya. “Soalnya mereka sendiri yang tahu beban kerja mereka, saya nggak ngerti beban kerja mereka, tapi mereka yang punya kewenangan untuk mengatur itu (pemanggilan),” katanya. Menurut Boy, penyidik sebelumnya sudah mencoba melakukan pencocokan waktu untuk memanggil Cirus dan Haposan. Namun, “Kemarin kan mereka masih disibukkan dengan sidang-sidang, jadi waktunya memang belum ketemu,” ujarnya.

FEBRUARI

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Peneliti ICW Tolak Abbas Jadi Koordinator Pengawasan Hakim

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 30 Desember 2010

Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendesak koordinator bidang terkait pengawasan hakim di Komisi Yudisial bukan mantan hakim agung, Abbas Said.

“Bagaimana mau mengawasi kalau pernah berada di posisi yang sama,” ujarnya saat ditemui usai pelantikan ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (30/12)
Konflik kepentingan Abbas, dinilai Donal, akan besar jika ia menangani pengawasan hakim. Seharusnya posisi koordinator pengawasan hakim diisi orang yang lebih independen.
Eks Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas justru mendukung peran Abbas sebagai pengawas. “Pak Abbas ini kan komplementer,” ujarnya saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
Menurut Busyro, Abbas dapat melengkapi peran enam komisioner yang lain. Terutama, Busyro menambahkan, ketika bedah kasus atau pun laporan. “Di situ pengalamannya (sebagai hakim agung) bisa menarik,” tutur ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 ini.
Dianing Sari

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jumlah Hakim yang Indispliner Meningkat

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 31 Desember 2010

TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO Interaktif, Jakarta – Mahkamah Agung mengatakan, jumlah hakim yang dikenai hukuman disiplin mengalami peningkatan sampai 37 persen di tahun 2010. “Kami prihatin adanya pelanggaran oleh hakim dan warga peradilan,” ujar Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa dalam keterangan pers di Ruang Wiryono Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (31/12)

Total hakim yang indisipliner hingga akhir 2010 tercatat 107 orang, meningkat ketimbang tahun lalu sebesar 78 orang. Selain hakim, staf di lingkungan peradilan yang indispliner juga naik dari 102 orang (2009) menjadi 106 orang (2010). Selama lima tahun terakhir, jumlah hakim yang mendapat stempel indispliner tercatat meningkat, dari awalnya 15 orang (2006), 18 orang (2007), 38 orang (2008), 78 orang (2009) dan kini 107 orang.
Berdasarkan data Mahkamah Agung, tahun ini tercatat ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan hakim: pelanggaran berat oleh 35 hakim, 12 pelanggaran sedang, dan 60 pelanggaran ringan. Hakim yang melakukan pelanggaran berat akan dikenai hukuman mulai dari penurunan pangkat, pengurangan tunjangan hingga pemberhentian tidak hormat. Untuk pelanggaran yang berkategori sedang, akan mendapat mutasi, larangan bersidang dan pengurangan tunjangan. Untuk yang melakukan pelanggaran ringan, akan diberi teguran lisan maupun tulisan dan pengurangan tunjangan.
Harifin berharap tahun depan jumlah hakim dan warga peradilan yang melanggar bisa turun. “Kami akan tingkatkan pembinaan dan pengawasan,” ujarnya. Kongkretnya, di tingkat pengadilan negeri, pengawasannya melekat di tingkat internal pengadilan. Adapun untuk pengadilan tinggi, Ia menjelaskan, sanksi bisa diambil tanpa menunggu perintah Mahkamah Agung.
Dianing Sari

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Perpanjang Masa Penahanan Walikota Bekasi

detikNews – Jumat, 31/12/2010

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Walikota Bekasi, Mochtar Mohammad. Mochtar yang jadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD dan suap Adipura ini akan tetap mendekam di rumah tahanan (rutan) Salemba setidaknya sampai 22 Januari 2011.

“Diperpanjang menjadi 40 hari sejak tanggal 2 Januari 2011,” ujar Direktur Penuntutan merangkap Direktur Penyidikan KPK, Fery Wibisono melalui pesan singkatnya, Jumat (31/12/2010).

Dihubungi secara terpisah, Penasehat KPK Abdullah Hehamahua menjelaskan perpanjangan masa penahanan Mochtar demi kepentingan penyidikan. Dikatakannya, saat ini KPK sudah memiliki alat bukti permulaan yang cukup.

“KPK harus yakin 99 persen, bahwa di pengadilan harus dihukum. KPK tidak bisa seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang bisa mengeluarkan SP3 terhadap suatu kasus,” katanya di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Mochtar ditahan KPK sejak 13 Desember lalu di rutan Salemba. Jika dihitung, hingga hari ini sudah 19 hari Mochtar menjalani masa tahanan untuk 20 hari penahanan pertama.

Mochtar Muhammad ditetapkan sebagai tersangka terkait upaya penyuapan dalam pengurusan penghargaan Adipura Kota Bekasi tahun 2010, penyuapan terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2010 dan pengeloaan serta pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi 2009.

Surat perintah penyidikan Mochtar diteken oleh Pimpinan KPK Haryono Umar. Mochtar sendiri sudah langsung dicegah berpergian keluar negeri. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Korupsi.

Sebenarnya KPK menjadwalkan melakukan pemeriksaan kepada Mochtar hari ini. Namun Mochtar dikabarkan sakit sehingga kepastian pemeriksaan masih simpang siur.

(fjr/gun)

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jaksa Agung Bantah Kehadiran JK & Kwik untuk SP3 Sisminbakum

detikNews – Jumat, 31/12/2010

Jakarta – Kejaksaan Agung memenuhi permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk menghadirkan mantan Wapres Jusuf Kalla dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie sebagai saksi meringankan. Tapi Kejagung membantah jika permintaan Yusril itu dipenuhi untuk menghentikan kasus Simbinbakum.

“Oh tidak, itu jauh banget hubungannya. Jadi baik itu saksi dari jaksa, tersangka semuanya itu diatur dalam undang-undang. Jadi semua ketentuan itu wajib dilakukan oleh penyidik,” ujar Jaksa Agung Basrief Arif.

Hal itu dia katakan usai salat Jumat di Kejagung Jl Sultan Hasanudin, Jakarta, Jumat (31/12/2010). Jaksa Agung menjawab pertanyaan wartawan apakah dengan pemanggilan JK dan Kwik adalah alasan untuk SP3 kasus Sismibakum.

Basrief mengatakan, menghadirkan saksi meringankan sudah diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP. Dalam hal ini Kejagung memenuhi hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan tersebut.

“Sedangkan dalam ayat 4 nya penyidik berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan oleh saksi yang diminta oleh tersangka. Jadi kita memenuhi ketentuan undang-undang,” jelasnya.

Apakah ada bukti tambahan baru dari PPATK soal Sisminbakum?

“Belum ada. Sementara ini kita masih melengkapi bukti-bukti. Yang pasti kita lakukan secara tuntas penyidikannya, sampai nanti kita bisa buktikan atau tidak, itu kan yang harus kita lakukan,” tandasnya.

Sebelumnya Yusril pernah mengajukan 4 orang saksi meringankan dalam kasus Sisminbakum ini. Saksi yang diajukan Yusril antara lain, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie. Namun Kejaksaan menolak permintaan Yusril tersebut dengan alasan saksi yang diajukan tidak ada kaitannya dengan perkara ini.

Wakil Jaksa Agung Darmono Kamis (30/12) mengatakan Kejaksaan Agung akan memanggil JK dan Kwik Kian Gie sebagai saksi dalam kasus Sisminbakum pada 5 Januari 2011. Keduanya sudah mengkonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan terkait kasus yang menyeret Yusril Ihza Mahendra ini.

(mpr/mok)

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Selama 2010, MA Kembalikan Uang Negara Rp 9,43 Triliun

detikNews – Jumat, 31/12/2010


Ketua MA, Harifin Tumpa.

Jakarta – Tahun ini Mahkamah Agung (MA) mengembalikan uang ke kas negara senilai Rp 9,43 Triliun. Uang tersebut didapat dari biaya berbagai perkara yang masuk ke MA melalui mekanisme kasasi atau PK.

Di antaranya adalah dari kasus Depkeu melawan Tomy Soeharto senilai Rp 1,3 triliun, Yayasan Supersemar melawan pemerintah, senilai Rp 2,8 tiliun, denda perkara korupsi sebanyak Rp33,5 miliar. Lantas ditambah uang pengganti perkara korupsi senilai Rp 5,6 Triliun.

“Jumlah ini masih bertambah jika ditambah dengan perkara illegal loging, narkoba, tindak pidana lainnya,” kata Ketua MA, Harifin Tumpa dalam laporan akhir tahun di Kantor MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat, (31/12/2010).

Adapun jumlah perkara yang masuk sepanjang 2010 sebanyak 13.311 kasus. Dari jumlah tersebut diputus 13. 624 perkara (termasuk tunggakan perkara tahun sebelumnya).

“Tahun ini perkara yang masuk lebih banyak dari tahun sebelumnya, meningkat 8%. Sedang banyaknya yang diputus meningkat 10 % dari tahun sebelumnya,” beber Harifin.

Adapun hukuman yang diberikan kepada warga pengadilan mencapai 213 perkara. Terdiri dari 107 hakim, 15 panitera, 17 jurusita, 21 panitera dan sebagainya. Sanksi dari mulai dipecat sebagai hakim/ karyawan, teguran, pemotongan numerasi, mutasi dan lainnya.

“Kami prihatin karena tahun ini meningkat. Tahun sebelumnya 180 orang,” sambung Harifin.

Pengembalian uang negara hingga Rp 9,6 triliun lebih ini jika dibandingkan penyerapan APBN sebesar Rp 6 triliunan maka surplus. Apalagi dari Rp 6 tiliunan ini harus di distribusikan ke seluruh pengadilan di Indonesia.

(Ari/lh)

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KY Akan Tularkan Budaya Malu di Kalangan Hakim

detikNews – Jumat, 31/12/2010


Jakarta – Komisi Yudisial (KY) tengah menggodok sejumlah langkah guna menciptakan peradilan yang bebas mafia hukum. Salah satunya dengan memberikan teladan dan menularkan budaya malu kepada para hakim.

“Insya Allah kita optimis, dengan memberikan teladan dan membangun rasa malu kepada para hakim tentu akan tercipta korps hakim yang bermartabat,” kata Ketua KY Eman Suparman saat dihubungi detikcom, Jumat (31/12/2010).

Dia menjelaskan, KY akan mengutamakan cara-cara pendekatan untuk melakukan pengawasan kepada para hakim. Tentu para hakim itu harus diberi teladan dan contoh yang baik.

“Kita akan pelan-pelan dan berharap lama kelamaan praktek tercela akan berkurang,” tegasnya.

Tidak lupa Eman akan terus mendorong revisi UU KY, agar lembaga pengawas para hakim ini bisa memiliki kewenangan yang cukup. Ke depan, KY tetap akan terus menyeleksi para hakim agung yang benar-benar berintegritas.

“Kami akan segera bekerja, semua sudah kami petakan. Percayalah kami punya integritas moral,” tutupnya.

(ndr/asy)

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tujuh Kantor Kejaksaan Dinilai Buruk

KORAN TEMPO – Jum’at, 31 Desember 2010
“Bohong di daerah tidak ada korupsi.”

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat membeberkan tujuh kejaksaan negeri yang berkinerja buruk selama 2010. Mereka dianggap tidak menangani kasus korupsi secara optimal serta memiliki sistem administrasi yang amburadul.

Kantor kejaksaan yang memiliki peringkat terendah dalam menangani kasus korupsi adalah Kejaksaan Negeri Masamba, disusul Majene dan Mamasa di Sulawesi Barat. Sedangkan kantor kejaksaan yang memiliki sistem administrasi amburadul adalah Soppeng, Sungguminasa, Mamuju, serta Jeneponto. “Ini sangat memprihatinkan,” kata S.T. Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat, kemarin.

Menurut dia, tujuh kejaksaan tersebut tidak sanggup menangani kasus korupsi secara optimal karena selama setahun hanya tiga dari target minimal empat kasus korupsi yang wajib diusut. “Prestasi ini sangat mengecewakan. Tidak menjawab tantangan masyarakat,” ujar dia.

Pemicu rendahnya kinerja mereka, Burhanuddin melanjutkan, adalah niat yang minim. “Kalau niat bagus, penanganan korupsi akan baik. Bohong di daerah tidak ada korupsi,” kata dia. Adapun sistem yang amburadul, menurut Burhanuddin, karena jaksa tidak disiplin dalam menyusun administrasi perkara. Akibatnya, ketika kasusnya diputus oleh pengadilan, barang buktinya ditemukan.

Masih banyak jaksa yang menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan perkara terdakwa, sehingga dipatahkan oleh hakim ketika di persidangan. “Ini disebabkan oleh faktor kemalasan jaksa serta niat pimpinannya yang kurang,” kata Nurwinah, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi, menambahkan. “Prestasi ini sudah berjalan selama dua tahun.”

Kejaksaan Tinggi segera melaporkan hasil penilaian tersebut ke Kejaksaan Agung. Evaluasi ini diharapkan dapat mengubah kinerja jaksa berikut pimpinannya. “Apakah mereka masih layak jadi jaksa atau tidak akan diputuskan oleh Jaksa Agung,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin menyebutkan empat kejaksaan yang memiliki peringkat baik, yaitu Kejaksaan Negeri Palopo, Makassar, Watampone, dan Pangkep. TRI SUHARMAN


Tak Becus, Teduh Apriana Dipecat

Kejaksaan Agung memecat Teduh Apriana, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Soppeng. Menurut Nurwinah, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Teduh dianggap tidak becus dalam menangani kasus korupsi. “Dia melakukan perbuatan tercela dan tidak disiplin, jarang masuk kantor,” ujar dia.

Nurwinah tak bersedia menjelaskan secara detail buruknya kinerja Teduh. Yang jelas, menurut dia, Teduh mengabaikan panggilan jaksa pengawasan yang hendak memeriksanya. Teduh malah kabur ketika akan dimintai keterangan berkaitan dengan seringnya dia bolos kerja. Surat pemecatan sudah terbit. “Bulan ini (Teduh) bukan orang kejaksaan lagi,” katanya.

Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi, mengatakan Kejaksaan Agung sudah menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai pada tahun ini. Selain jaksa, mereka yang dicopot ada dari bagian tata usaha. Perinciannya, lima jaksa dipecat, satu orang tak naik pangkat, serta sisanya tidak naik gaji. TRI SUHARMAN

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SETORAN PLN RAIB RP 5 MILIAR

KORAN TEMPO – Jum’at 31 Desember 2010
Pemerintah Kota Makassar menerima pajak penerangan jalan sebesar Rp 3,3 miliar pada Agustus lalu.

MAKASSAR — Setoran pajak penerangan jalan PLN cabang Makassar untuk Pemerintah Kota Makassar diduga raib sekitar Rp 5 miliar dalam setiap bulan. Setiap bulan, PLN mengaku menyetor rata-rata Rp 8 miliar ke kas Pemerintah Kota Makassar. Namun Dinas Pendapatan Daerah Makassar mengaku hanya menerima sebesar Rp 3-4 miliar.

“Kami rata-rata nyetor ke pemerintah Makassar Rp 8 miliar per bulan, kalau Pemerintah Kota mengaku hanya Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar, kami enggak tahu,” kata Yuyun Syahputra, Manajer PLN Makassar, di ruang kerjanya kemarin. Yuyun mengaku PLN menyetor pajak langsung ke kas Pemerintah Kota Makassar. Setiap bulan, PLN selalu melakukan penyetoran. “Ada bukti setorannya.”

Yuyun mengaku tak mengetahui ke mana sisa setoran pajak dari PLN apabila pemerintah hanya menerima Rp 3 miliar. Nilai setoran pajak itu berasal dari hasil penagihan listrik pelanggan setiap bulan. “Memang dibebankan ke pelanggan pajak,” kata dia.

Yuyun menyebutkan bahwa PLN cabang Makassar memiliki 502 ribu pelanggan. Wilayah kerja PLN cabang Makassar meliputi lima kabupaten/kota, yaitu Makassar, Maros, Pangkep, Gowa, dan Takalar. Sekitar 320 ribu pelanggan berada di Makassar. Nilai tagihan pelanggan rumah tangga maupun industri per bulan rata-rata Rp 130 miliar.

Untuk Makassar, total tagihan pelanggan listrik PLN mencapai Rp 80 miliar per bulan. Dari tagihan itu, Yuyun menjelaskan, 10 persen menjadi hak pemerintah kota sebagai pendapatan asli daerah dari pos pajak penerangan jalan umum. “Berarti hak pemkot rata-rata Rp 8 miliar per bulan,” kata dia.

Ketentuan pajak penerangan jalan umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998. Sesuai dengan peraturan itu, tarif pajak sebesar 7 persen bagi pengguna listrik bukan industri dan 6 persen bagi pengguna listrik untuk industri.

Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Makassar Abram mengatakan laporan administrasi yang masuk ke dinas rata-rata Rp 3 miliar per bulan. “Pada Agustus lalu, PLN menyetor Rp 3,3 miliar ke pemerintah kota,” kata dia. “Setiap bulan di tahun ini rata-rata Rp 3 miliar.”

Abram mengaku tak memahami bahwa PLN menyetor rata-rata Rp 8 miliar per bulan atau Rp 80 miliar terhitung sampai Oktober lalu. Namun, kata dia, dalam data administrasinya baru sekitar Rp 38 miliar. Total setoran pajak penerangan jalan dari PLN ke kas pemerintah kota hingga November ini mencapai Rp 42 miliar. Adapun target penerimaan pada tahun ini hanya sebesar Rp 43 miliar. INDRA O Y


“Kami sudah meminta data ke PLN tentang tagihan pelanggan sejak pertengahan 2010, tapi belum diberikan.
Abram, Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan Dinas Pendapatan Daerah Makassar.

“Kami memberikan setiap bulan.
Yuyun Saputra, Manajer PLN Cabang Makassar.

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kajari Makassar Diadukan ke Kejaksaan Agung

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 30 Desember 2010

TEMPO Interaktif, Makassar – Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Yusuf Handoko diadukan ke Pengawasan Kejaksaan Agung, Kamis (30/12). Yusuf diduga melakukan permainan dalam penanganan kasus korupsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Makassar.

Syamsu Djalal, kuasa hukum La Ode Bali, tersangka kasus pembebasan lahan Balai Konservasi, yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Yusuf bersama anak buahnya dituduh melindungi Pallineri, bekas Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar. Sebab, Pallineri tidak dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami menduga ada permainan atara jaksa dengan Pallineri,” kata Syamsu.

Menurut Syamsu, permainan itu berdasarkan peran Pallineri dalam kasus tersebut. Pallineri melakukan kesepakatan harga dengan Tawang bin Yasang, warga yang mengkalim pemilik lahan di Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya pada 13 Desember 2007.

Pallineri juga meneken penyerahan ganti rugi lahan Rp 1,6 miliar kepada Tawang. Adapun peran La Ode, kata Syamsu, hanya mencari lahan. “Ada indikasi klien kami sengaja dikorbankan dalam kasus ini,” katanya.

Kejaksaan menelisik dugaan korupsi. Penelusuran dilakukan setelah Kementerian Kehutanan membeli lahan seluas 6.400 meter dari Tawang Bin Yasang seharga Rp 1,6 miliar.

Di atas lahan akan dibangun gedung Balai Konservasi. Belakangan diketahui lahan tersebut adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan. Bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan.

Kejaksaan menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Yakni Tawang, Haji Arif selaku makelar tanah, dan La Ode Bali, ketua tim pemeriksa barang Balai Konservasi. Lalu ketiganya ditahan.

Syamsu menduga jabatan kliennya sebagai ketua tim pemeriksa barang disematkan pihak Balai, untuk menjerat La Ode dalam kasus tersebut. Dia beralasan, Laode hanya dilibatkan mencari lahan proyek. “Setelah itu klien saya tidak mendapat tugas lagi,” kata dia.

Yusuf Handoko, Kepala Kejaksaan yang dikonfirmasi menolak menanggapi aduan Syamsu. Ia mengaku akan memberi keterangan setelah masa cutinya habis sepekan ini. “Nanti saya jelaskan,” katanya melalui pesan singkat.

Sebelumnya Yusuf mengaku menetapkan La Ode sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam pembelian lahan tersebut.

Adapun Pallineri belum bisa dikonfirmasi. Ismanto, juru bicara Balai Konservasi juga tak menjawab telepon Tempo. Ia juga tak membalas pesan singkat Tempo.

TRI SUHARMAN

31 Desember 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: