KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Republik Mafia?

KORAN TEMPO – Jum’at, 30 April 2010

Oleh : Todung Mulya Lubis

  • Dosen fakultas hukum Universitas IndonesiaLebih dari satu dasawarsa tudingan tentang mafia hukum dibantah oleh semua petinggi hukum. Yang terlibat dalam penyuapan, korupsi, dan gratifikasi adalah oknum-oknum yang tak bergerak sebagai sebuah sindikasi, bukan sebuah kejahatan yang terorganisasi. Mereka yang menyuarakan adanya mafia hukum lantas dipandang dengan mata sinis karena dianggap hendak menghancurkan institusi penegak hukum. Akibatnya, pemberantasan mafia hukum selalu menemui jalan buntu. Dia mati di tengah jalan, atau paling banter dia hanya muncul dalam retorika politik. Pemberantasan korupsi jadi jalan di tempat.

    Korupsi merupakan persoalan global, di mana tak sebuah negara pun yang tidak terserang korupsi. Di banyak negara, gerakan pemberantasan korupsi menjadi gerakan nasional yang bergandeng tangan dengan gerakan global. Maka muncul banyak terminologi yang dipakai untuk melawan korupsi, seperti perlunya good governance dan good corporate governance. Sejalan dengan itu, berbagai survei dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, yang nyatanya menyedot perhatian dunia dan dijadikan rujukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Survei indeks persepsi korupsi (IPK), yang diadakan setiap tahun oleh Transparency International, selalu dipublikasikan luas dan dirujuk oleh Presiden dalam rapat kabinet. Pada 2009, misalnya, IPK Indonesia memperoleh skor 2,8, lebih baik dari skor 2008, yang 2,6. Indonesia termasuk negara yang tingkat korupsinya sangat parah dan di kawasan ASEAN masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Semua upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tak mampu mengubah persepsi yang negatif tentang korupsi.

    Pada kuartal terakhir 2009, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami setback ketika Ketua KPK ditengarai terlibat kasus pembunuhan, yang seperti sebuah cinta segitiga, walau dikaitkan pula dengan adanya kasus yang ditangani. Kemudian dua komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, ditengarai menerima suap dan berseteru dengan kepolisian. Tuduhan ini ternyata tidak berdasarkan fakta, tapi sebuah pelemahan terhadap institusi KPK sudah dimulai. Publik mulai melihat bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia hampir seperti sesuatu yang muskil. Ketidaktegasan pemerintah, yang membiarkan pelemahan KPK ini berlangsung, disimpulkan sebagai suatu indikasi melemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Popularitas pemerintah segera merosot drastis, dan ini membuat iklim pemberantasan korupsi semakin lemah.

    Barangkali Presiden sadar bahwa dia mesti melakukan sesuatu untuk merebut kembali kepercayaan rakyat. Sebuah tim, yakni Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dibentuk sebagai ujung tombak pelaksanaan komitmen pemerintah memberantas korupsi. KPK mesti didukung, apalagi KPK mulai terserang semacam demoralisasi. Dalam keadaan seperti ini, sebuah survei dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), yang celakanya menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di antara 16 negara yang disurvei. Skor Indonesia adalah 9,27. Indonesia lebih buruk ketimbang Kamboja (9,10), Vietnam (8,07), Filipina (8,06), Thailand (7,60), Malaysia (6,47), dan Singapura (1,42). Survei dengan rentang 0-10, nol untuk negara paling bersih korupsi dan 10 untuk negara paling korup, itu menunjukkan bahwa Indonesia telah sampai pada situasi terburuk, di mana korupsi hampir sempurna. Sama sekali saya tak terkejut. Siapa pun tak seharusnya terkejut, karena survei ini diadakan pascapelemahan KPK, yang terjadi pada kuartal keempat 2009. Pesimisme memang sesuatu yang tak terhindarkan.

    Apakah antisipasi terhadap persepsi yang semakin negatif ini yang membuat Presiden membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, saya tidak tahu. Tapi Satgas telah membuka kotak pandora mafia hukum yang selama ini dibantah secara keras. Terbongkarnya kasus Gayus Tambunan telah berekor panjang: menyebar ke mana-mana, sehingga sekarang masyarakat melihat bahwa ada tali-temali mafia hukum yang menyebar di kantor pajak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, profesi advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Mereka disebut sebagai markus, dan markus ini menjadi semacam “unwilling whistle blower” yang mengumbar nama-nama, sehingga gurita mafia hukum ini terkuak. Proses hukum terhadap mereka ini tengah berjalan dan sejauh mana perkembangannya, akan segera kita saksikan.

    Yang pasti, sekarang kata mafia hukum tak bisa terbantahkan lagi. Presiden menggunakan terminologi ini, dan ini merupakan pengakuan resmi bahwa negara ini dirusak oleh mafia. Tentu mafia hukum tak akan hilang seketika. Dalam negara yang korupsinya sistemik, endemik, dan merajalela, dibutuhkan waktu yang panjang untuk memerangi korupsi. Yang penting adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini hanya untuk politik pencitraan, hangat-hangat tahi ayam. Pemberantasan mafia hukum ini harus semakin agresif, walau saya lebih cenderung beranggapan bahwa operasi pemberantasan mafia hukum ini difokuskan pada satu-dua institusi saja. Menetapkan target sembilan mafia adalah target yang terlalu besar, yang bisa jadi mengaburkan tujuan pemberantasan mafia hukum itu sendiri. Mengapa tak memberantas tuntas mafia hukum di kantor pajak atau kepolisian, dan menjadikan kedua institusi itu kelak sebagai island of integrity: pulau integritas yang akan dijadikan model bagi pengembangan pulau-pulau lainnya.

    Mengejar sembilan mafia akan membuat fokus pemberantasan mafia menjadi lemah. Di sini pengalaman Hong Kong, yang berkonsentrasi pada kepolisian, menjadi pelajaran menarik. Sebab, yang kita bangun di sini adalah sistem, reformasi sistem birokrasi. Bukan sekadar menjebloskan orang ke penjara. Kalau sistem itu tak dibangun dalam bangunan sistem birokrasi yang bersih, mafia akan tumbuh kembali, dan pelan atau lambat negeri ini akan jadi apa yang secara sinis dikatakan sebagai “republik mafia”. Sekaranglah saatnya untuk mengatakan bahwa bukan mafia yang memerintah negara, melainkan negaralah yang berkuasa dan memerintah.

  • 30 April 2010 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

    ICW Laporkan Korupsi Pendidikan di Lima Daerah

    ”Korupsi di sektor ini bisa membuat sekolah jadi tempat belajar korupsi.”

    JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW), pegiat antikorupsi, melaporkan lima kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di lima daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus yang terjadi di Simalungun, Sinjai, Tasikmalaya, Ponorogo, dan Garut tersebut diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp 24 miliar.

    ”Modusnya macam-macam. Mulai dari penggelapan, proyek fiktif, hingga mengarahkan pembelian buku pelajaran,” kata Koordinator Investigasi ICW Agus Sunaryanto di gedung KPK kemarin.

    Agus menjelaskan, kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Simalungun, Sumatera Utara, terjadi pada 2007. Berdasarkan temuan ICW, Bupati Simalungun diduga memotong dana alokasi dan menahannya di rekening kas daerah hingga Rp 18,02 miliar.

    Adapun di Sinjai, Sulawesi Selatan, Agus melanjutkan, modus dugaan korupsi yang dilakukan adalah, pengelola dana alokasi, yakni seorang anggota staf Sub-Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, memungut dana dari sejumlah sekolah hingga Rp 658 juta. Peristiwa tersebut terjadi pada sekitar tahun 2007. Ironisnya, kata Agus, ”Sekolah yang dipungut adalah sekolah yang memperoleh dana alokasi.”

    Sedangkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, modus dugaan korupsi yang dilakukan lain lagi. Agus mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya diduga mencampuri urusan proyek pengadaan mebel dan menyelewengkan dana asistensi dana alokasi khusus sebesar Rp 1,71 miliar. Kasus tersebut juga terjadi pada 2007.

    Agus melanjutkan, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dugaan korupsi sektor pendidikan ini menyebabkan negara rugi Rp 4,5 miliar. Kasus terjadi dari 2006 hingga 2008. Modus yang dilakukan adalah mencampuri urusan sekolah dalam penunjukan rekanan proyek dan memaksa rekanan meneken perjanjian proyek.

    Dalam kasus di daerah ini, ICW menyorot Kepala Sub-Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Garut serta rekanan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

    Terakhir di Ponorogo, Jawa Timur. Menurut ICW, Dinas Pendidikan dan rekanan diduga memakai modus seperti yang terjadi di Garut dalam menyunat anggaran pada 2007 dan 2008. Dalam kasus ini, ICW masih menghitung kerugian negaranya.

    Agus menuturkan, kelima kasus tersebut hanyalah contoh dari kasus dugaan korupsi dana pendidikan yang telah terendus. Selama 2006-2009, ICW menemukan sedikitnya 80 kasus korupsi dana alokasi khusus yang tersebar di Tanah Air.

    Karena itu, ICW mendesak KPK membongkar korupsi di sektor pendidikan ini. ”Selain merugikan keuangan negara dan warganya, korupsi di sektor ini bisa membuat sekolah jadi tempat belajar korupsi,” kata Agus.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberi tanggapan ihwal dugaan korupsi dana alokasi khusus pendidikan di lima daerah yang dilaporkan ICW. Hingga berita ini ditulis, juru bicara KPK Johan Budi S.P. belum bisa dimintai tanggapan. Sambungan telepon dan pesan singkat yang dikirim Tempo belum direspons. | ANTON SEPTIAN | EVANA DEWI

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    Repotnya Kesetaraan Hukum

    SUARA MERDEKA – Jum’at, 30 April 2010

    EQUALITY before the law. Begitu slogan yang gagah didengungkan setiap kali ada wacana pemeriksaan pejabat yang terjerat masalah hukum.

    Kesetaraan di muka hukum itu memang harus kerap disuarakan, karena banyak ”orang kecil” yang hanya melakukan kesalahan kecil seperti mengambil biji coklat jatuh yang bukan miliknya langsung dibui beberapa bulan.

    Tapi ketika ”orang besar” diperkarakan akibat makan uang rakyat ratusan miliar, tak kunjung bisa diperiksa dengan alasan ”sakit”. Kalaupun pengadilan berakhir di kurungan, mereka bisa menyulap sel penjara bak vila, atau curi-curi keluar-masuk rutan untuk satu keperluan.

    Kerepotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berurusan dengan ”orang besar” terasa saat Kamis (29/4). Komisi itu harus memeriksa mantan Gubernur BI yang kini menjadi Wakil Presiden Boediono, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

    Seperti serunya perdebatan di Pansus Bank Century, kesalahan Boediono dan Sri Mulyani dalam kasus bailout Century memang masih diperdebatkan. Untuk itulah keduanya perlu diperiksa.

    Masalahnya, kedua teknokrat ekonomi itu menjadi pembantu terdekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak awal berpendapat bahwa kekeliruan karena kebijakan tak semestinya dimejahijaukan. Tetapi lantaran Rapat Paripurna DPR RI sudah memutuskan dilakukan pengusutan kasus Century, mau tak mau Boediono dan Sri Mulyani harus menjalani pemeriksaan.

    Ketika Boediono dan Sri Mulyani minta diperiksa di kantornya masing-masing, sempat jadi perdebatkan, karena dianggap menyalahi kesetaraan hukum. Tapi KPK tidak mempermasalahkan tempat, sehingga kemarin petugas KPK memeriksa Sri Mulyani di Depkeu. Berikutnya Boediono, seperti permintaan yang bersangkutan, diperiksa di Istana Wapres.

    Awalnya beredar kabar Boediono akan dimintai keterangan pukul 09.00. Namun, sejak pagi Boediono tidak terlihat di Istana Wapres. Mendadak ia melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana.

    Belakangan juru bicara KPK Johan Budi memberitahu bahwa pemeriksaan akan dilakukan pukul 14.00. Maka, empat penyelidik KPK pun sudah tiba di Istana Wapres hampir satu jam sebelumnya dan langsung menuju ruang tunggu Biro Protokol dan Persidangan.

    Juru bicara Wapres Yopie Hidayat yang menyusul Boediono ke Wisma Negara mengatakan pertemuan dengan Presiden hanya untuk mempersiapkan rapat kabinet terbatas. Ia membantah anggapan Boediono mencari perlindungan dengan menemui Presiden saat akan diperiksa KPK.

    ”Istana Presiden kan lembaga kepresidenan. Boediono itu kan wakil presiden, bukan wakil menteri, wakil lurah, wakil camat,” katanya. Ia memastikan pemeriksaan tetap akan dijadwalkan hari itu, tapi tempatnya belum diketahui.

    Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha juga mengaku pertemuan Presiden dan Wapres membicarakan banyak hal termasuk perkembangan terakhir. Saat ditanya apakah Boediono akan dimintai keterangan di Wisma Negara, Julian mengaku belum tahu. ”Saya kira tidak. Saya kira Wapres akan dimintai informasi seperti yang diminta KPK,” katanya.

    Karena Boediono tak kunjung datang dan tak berhasil mendapatkan kabar kapan kembali dari Wisma Negara, para penyelidik KPK kemudian meninggalkan ruangan tersebut.

    Mereka bungkam saat ditanya wartawan apakah permintaan keterangan Boediono akan diberikan di Wisma Negara. Belum pula diketahui di mana dan jam berapa Boediono dimintai keterangan.
    Belakangan diketahui mereka meluncur ke Wisma Negara Kompleks Istana Negara. Keempat staf KPK tersebut datang mengendarai mobil jenis Avanza B-1048-FQ. Rupanya benar, pemeriksaan dialihkan ke Wisma Negara.

    Julian mengatakan pemindahan lokasi pemeriksaan Boediono hanya faktor kebetulan. Yopie mengungkapkan atasannya dimintai keterangan di lantai 4 Wisma Negara. ”Pemberian keterangan mulai dilakukan sejak pukul 14.00,” jelasnya.

    Boediono memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum. ”Masih belum diperlukan. Ini kan baru dimintai keterangan,” kata mantan Pemimpin Redaksi Kontan itu.

    Dia juga mengaku belum tahu berapa pertanyaan yang diajukan dan apa materi yang ditanyakan KPK kepada Boediono. Saat itu pemeriksaan masih berlangsung.Wartawan tidak berhasil mengorek keterangan karena tidak boleh mendekati kompleks Istana Negara. Selama pemeriksaan, penjagaan Wisma Negara diperketat. Tampak pihak keamanan dari Sekretariat Negara berjaga-jaga bersama anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). (Fauzan Jayadi-60)

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    Tajuk Rencana SUARA MERDEKA : Hukum yang Berlepotan Politik

    SUARA MERDEKA – Jum’at, 30 April 2010

    Mempertanyakan kira-kira bagaimana ending dari kasus mafia pajak Gayus Tambunan, skandal Bank Century, kasus cek pelawat Miranda Goeltom, kasus L/C Misbakhun, skandal rekayasa hukum Anggodo Widjojo, serta sejumlah kasus lainnya, sama halnya dengan membayangkan wajah penegakan hukum yang berlepotan politik. Simaklah bagaimana tarik-ulur kasus-kasus tersebut yang lebih terdominasi kesemrawutan opini dari keterlibatan politisi: seolah-olah standar sikap penegakan hukum itu berbeda-beda.

    Jika komitmen penegakan hukum menjiwai para pemimpin di negeri ini, mengapa mereka tak sesuara dalam mengedepankan rasa keadilan? Yang ada: kepentingan apa dan siapa memosisikan hukum bergantung dari sudut masing-masing. Ketika anggota DPR Misbakhun diperiksa polisi, dukungan politik dari sejumlah politikus mewartakan kurangnya kesadaran berhukum untuk membuat terang perkara. Penyebabnya, apa lagi kalau bukan karena kepentingan lain yang menekan suatu partai politik dengan nuansa tawar-menawar?

    Di balik skandal mafia pajak Gayus Tambunan, posisi Susno Duadji sebagai ”peniup peluit” juga menjadi ironik. Banyak muncul perkiraan, akan ada ”filterisasi proses”, sehingga hanya lapis tertentu yang terjangkau. Kita tunggu saja bagaimana langkah Kapolri yang berjanji segera menuntaskannya. Nuansa politik lain yang kuat juga tampak dari tarik-ulur opini mengenai tempat pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Bank Century.

    Masih banyak lagi contoh betapa penegakan hukum terkait orang-orang penting sering direcoki pertarungan politik. Desakan Komite Penelitian dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah kepada KPK agar memberi perhatian pada kasus-kasus dugaan korupsi sejumlah wali kota dan bupati di provinsi ini, justru memperkuat realitas bahwa surat izin tertulis dari Presiden yang ditunggu kejaksaan untuk pemeriksaan merupakan hambatan administratif yang bisa berlepotan aroma politik.

    Berbagai deskripsi itu menggambarkan fakta pemusatan tawar-menawar kekuasaan sebagai sumbu dari pergerakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketika hukum seharusnya menjadi poros utama yang memberi kepastian dalam bidang-bidang ekonomi-politik, yang muncul justru dominasi pancaran energi politik. Celakanya, pusat-pusat kekuasaan yang sebenarnya diharapkan menjadi penghela dalam keteladanan penegakan hukum, malah mengambil peran sebagai pengganjal, dengan cara-cara halus maupun kasar.

    Rasa keadilan rakyat, dibekap dengan cara apa pun, tetap akan menyembulkan energi ekspresinya. Kondisi yang berlangsung seperti sekarang, jika tidak dikelola sebagai picu pencerahan kebangkitan, hanya akan melahirkan ide memintas dari rakyat dan elemen-elemennya untuk ”merumuskan” ungkapan akumulasi ketidakpercayaannya. Persoalannya, kapankah pemerintah berkesadaran membuktikan komitmen: menegaskan keseriusan penegakan hukum, utamanya perkara korupsi yang tidak dilaburi buih-buih politik?

    30 April 2010 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

    Divonis Setahun, Edi Subagyo Pikir-pikir

    SUARA MERDEKA – Jum’at, 30 April 2010
    • Kasus Bansos di Semarang Barat

    SEMARANG BARAT- Edi Subagyo, terdakwa kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) dalam proyek pengaspalan di Jalan dokter Ismail RT3/RW4 Kelurahan Bongsari, Semarang Barat, dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Hukuman itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Semarang Joko Hermawan SH.

    Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (29/4), ia dinyatakan terbukti beralah. Putusan dibacakan anggota majelis hakim Dulman SH, sebab Ketua Majelisnya, Tigor Manullang, tengah menyidangkan perkara lain.

    Edi merupakan warga setempat yang merupakan panitia pengerjaan jalan. Ia didakwa menyelewengkan Bantuan Fasilitas dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Rumah Tangga Miskin Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

    Dana bersumber dari Bapermas Jateng, tahun 2008. Nilai bantuan pengaspalan tersebut sebesar Rp 60 juta, dan seluruhnya dikorupsi sendiri oleh terdakwa. Edi, dibebaskan dari jeratan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31/1999 jo UU No20/2001, dan hanya dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana ancaman Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor.

    Kemungkinan Banding

    Terdakwa dan penasehat hukumnya, Herry Utami SH dari Kantor Advokat Bambang Tri Bawono SH, menyatakan pikir-pikir atas putusan itu, apakah akan menempuh upaya banding atau menerima putusan tersebut. Utami selepas sidang mengungkapkan, kemungkinan besar akan mengajukan banding.

    “Masalahnya semua uang itu dipergunakan untuk pembangunan, dan terdakwa malah nombok Rp10 juta, sebab pembangunan itu menelan Rp 70 juta,” katanya.

    Sementara sidang putusan perkara kasus korupsi bansos untuk rehab Masjid At Tawqa di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, dengan terdakwa Hasyim, bendahara panitia pekerjaan rehab masjid tersebut, kemarin tidak jadi diputus.

    Utami, yang juga penasehat hukumnya Hasyim, mengatakan, sidang putusan kasus di Masjid At Taqwa tersebut jadinya akan dilakukan 18 Mei mendatang.

    Dalam kasus penyimpangan rehab masjid At Taqwa, Hasyim didakwa mengantongi uang bantuan Rp 95 juta dari nilai total Rp100 juta. Bantuan yang diserahkan ke panitia pembangunan masjid hanyalah Rp 5 juta. (H30-56)

    30 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

    668 Laporan Masuk ke KPK

    SUARA MERDEKA – Jum’at, 30 April 2010

    SEMARANG- Sepanjang enam tahun terakhir, sebanyak 668 laporan masyarakat Kota Semarang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari laporan yang ada, sebanyak 666 laporan (99,7 persen) telah tertelaah, dan dua sisanya belum.

    Demikian diungkapkan Kepala Humas KPK Johan Budi SP, di sela-sela lokakarya Media sebagai Mitra Strategis Penegak Hukum, di Hotel Horison Semarang. Johan berujar, dari laporan-laporan yang telah tertelaah, sebanyak 75 laporan telah ditindaklanjuti dari hasil dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang, sebanyak 37 diteruskan ke internal KPK.

    Kemudian sebanyak 189 laporan tidak disampaikan kepada instansi berwenang antara lain karena bukan tindak pidana korupsi (tipikor), atau merupakan kasus tipikor namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum, dan sejenisnya.

    Selanjutnya, sebanyak 365 laporan, disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses riview, atau masih perbaikan hasil riview.

    Laporan Masyarakat

    Adapun laporan masyarakat yang terindikasi korupsi, jelas dia, jumlahnya mencapai 112 kasus. Dari itu, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan diteruskan ke aparat penegak hukum terkait.

    Diteruskan ke kepolisian 10 kasus, diteruskan ke kejaksaan 38 kasus, ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng ada 7 kasus, ke Inspektorat Jendral Itjen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebanyak 12 kasus, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) satu kasus, ke Mahkamah Agung empat kasus, sedang yang diteruskan ke Bawasda ada tiga kasus.

    Laporan-laporan yang diteruskan ke internal KPK, lanjut Johan, yang ditreruskan ke Bidang Penindakan ada sebanyak 28 laporan, ke Bidang Pencegahan ada empat laporan, ke pimpinan KPK tiga laporan, dan dan ke bidang lainnya dua laporan.

    Johan menjelaskan, laporan-laporan kasus yang setelah ditelaah diteruskan ke Penindakan KPK, belum tentu kasus tersebut akan diambil alih. Menurutnya, bisa jadi terhadap hal itiu akan dilakukan supervisi, dan kasusnya tetap ditangani aparat penegak hukum di Semarang. (H30-56)

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    Korupsi Rugikan Negara Rp 18,72 Triliun

    SUARA MERDEKA – Kamis, 29 April 2010

    SALATIGA- Hasil monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW)  terhadap penegakan hukum kasus korupsi di sembilan provinsi selama 2009, tercatat 270 kasus korupsi.
    Dari kasus itu,  jumlah tersangka dari pejabat eksekutif 56% dan legislatif 17,6%. Sementara di tahun 2008, terdapat 275 kasus korupsi.

    ICW mencatat akibat korupsi kerugian negara mencapai Rp 18,72 triliun.
    Wakil Ketua ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, sebagian besar korupsi itu terkait dengan tender atau lelang proyek. Modusnya meliputi mark-up, mark-down, manipulasi data/dokumen, pemerasan/penyuapan/pungli, dan penunjukan langsung.

    ’’Modus kasus umum yang terkait dengan manipulasi APBD adalah penggelapan/penyunatan dan manipulasi anggaran,’’katanya  dalam Seminar Nasional ’’Peran Akuntansi dalam Pemberantasan Korupsi’’ di Balairung UKSW, Rabu (28/4).

    Dalam kegiatan ini, tampil pembicara lain Suradji AK MM (Deputi Bidang Investigasi BPKP) dan Theorus M Tuanakota MBA Akt (Dosen FE UI dan penulis buku akuntansi dan audit).
    Modus baru yang ditemukan, kata Adnan,  adalah kasus penggelapan APBD melalui penempatan dana daerah di bank-bank umum milik pemerintah dan swasta.

    Penerimaan Fee

    Dana itu lantas dikesankan sebagai sumber investasi bagi bank yang berujung pada kerugian, karena hilang tak berbekas. Dikatakan, KPK juga mengungkap penerimaan fee secara rutin oleh kepala daerah atas jasa menanam/menyimpan APBD di sebagian besar Bank Pembangunan Daerah (BPD). ’’Dari enam BPD, fee yang telah digelontorkan mencapai Rp 360 miliar.’’

    Pembicara Suradji memaparkan, dalam menangani masalah korupsi BPKP menerapkan beberapa hal, yakni preventif dengan menciptakan kondisi lingkungan sehingga membuat masyarakat takut melakukan korupsi. Tindakan preventif mencegah korupsi juga disampaikan oleh Tuanakota. (H2-61)

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    KPK Kirim Tim ke Inggris

    SUARA MERDEKA – Kamis, 29 April 2010
    • Penyelidikan Kasus Innospec

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim tim ke Inggris terkait penyelidikan kasus suap Innospec LTC terhadap pejabat BP Migas dan Pertamina. KPK akan berkoordinasi dengan Serious Fraud Office (lembaga antikorupsinya Inggris).

    Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto di hadapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung KPK, Kamis (28/4).

    Namun Bibit tidak menyebut kapan KPK akan mengirimkan tim ke Inggris. Hanya saja, ia menyebutkan tim itu terdiri atas sembilan orang. Seperti yang diberitakan, awal pekan lalu, KPK melarang mantan pejabat Pertamina pergi ke luar negeri.

    Mantan pejabat  itu adalah mantan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Mustiko Saleh, dan eks Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo.

    KPK juga mengajukan pelarangan ke luar negeri terhadap Rachmat Sudibyo. Dia adalah mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan mantan Kepala Badan Pengatur Hulu (BP) Migas.

    Dalam surat permohonan cegah KPK ditandatangani 8 April 2010 dengan nomor KEP-167/01-22/04/2010, KPK juga mencegah dua orang lainnya berasal dari pihak swasta yakni, dua eksekutif PT Sugih Interjaya Willy Sebastian dan Muhammad Syakir. Juga seseorang bernama Herwanto Wibowo.

    Enam Bulan

    Dirjen Imigrasi menjawab permohonan itu dengan surat IMI.5.GR.02.06-3.2010 tertanggal 9 April 2010. Menurut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, R Muchdor, pencegahan ke luar negeri hingga enam bulan sejak dikeluarkan surat pencegahan.

    Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Migas, Riyada Laodengkowe pernah meminta KPK mempercepat penyelidikan kasus dugaan suap Innospec LTC terhadap pejabat BP Migas dan Pertamina.

    Jika tidak, Indonesia akan dikatakan lamban oleh dunia internasional dalam penanganan kasus korupsi. Riyada mengatakan, pengadilan Inggris telah menghukum Innospec yang berbasis di berbasis di Ellesmere Port, Inggris, karena memberi suap pada sejumlah pejabat di beberapa negara.

    Suap diberikan agar pejabat bersangkutan menunda larangan penggunaan penjualan zat aditif penaik oktan premium berbahan dasar timbal (tetraethyl lead/TEL) yang seharusnya berlaku pada tahun 2000.
    Berdasarkan keputusan Pengadilan Southwark Crown, keduanya terbukti terlibat suap dari Innospec. (J13-61)

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    Kasus Sukawi Jalan Terus

    SUARA MERDEKA – Jum’at, 30 April 2010

    SEMARANG – Bahasan mengenai kasus korupsi yang diduga dilakukan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip mengemuka dalam lokakarya ‘’Media sebagai Mitra Strategis Penegak Hukum’’ yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/4) di Hotel Horison Semarang.

    Peserta acara itu ialah para jurnalis dari media cetak dan elektronik. Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi dan Kepala Humas KPK Johan Budi SP mendapat “serangan” dari sejumlah jurnalis. Eko Tjiptadi bersama dosen Program S-2 Kebijakan Media Universitas Diponegoro Dr Adi Nugroho merupakan narasumber dalam acara yang dimoderatori Johan Budi itu.

    Peserta menyesalkan kekurangsigapan dalam kasus Sukawi, karena terkesan KPK enggan mengambil alih kasus itu, padahal pemberitaan di media dan tekanan publik sudah sedemikian kencangnya. Bahkan meski izin presiden sejak 2008 tidak turun, KPK masih tenang-tenang saja, seakan pemberitaan di media itu dianggap angin lalu saja.

    Pandangan itu didasari kenyataan yang pernah terjadi terhadap mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro dan Bupati Brebes Indra Kusuma, yang pada akhirnya diambil alih KPK.

    Kasus Hendy, diambil alih KPK karena terkendala izin presiden yang tidak turun lebih dari setahun. Dalam kasus Indra Kusuma, kejaksaan setempat dianggap kurang sigap, hingga pada akhirnya perkara diambil alih.
    Johan mengungkapkan, salah jika memandang KPK tidak berbuat apa-apa terhadap kasus Sukawi.

    Ia mengatakan, dalam penanganan kasus Sukawi KPK telah melakukan supervisi dan terus memantau perkembangannya. “Bahkan pernah tim KPK mengekspose kasus itu di Kejati Jateng.”

    Sudah Rampung

    Kenapa tidak diambil alih, Johan menjelaskan, penanganan kasus itu oleh Kejati sampai kini masih jalan.
    Hanya saja, dari ekspose yang dilakukan KPK dengan Kejati, mengemuka bahwa penyidik sampai kini masih terkendala belum turun izin presidennya, sedang pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasannya sudah rampung.

    Kejati Jateng, kata dia, menyatakan tetap sanggup dan akan meneruskan perkara itu, sehingga penanganan masih dipercayakan ke Kejaksaan Tinggi. “Bisa saja mengambil alih, tapi tidak bisa semata-mata mengambil alih.”

    Masa jabatan Sukawi sebagai wali kota Semarang, sebentar lagi akan habis. Tinggal menunggu pelantikan dari dia ke wali kota yang baru, Soemarmo HS.
    Johan mengatakan, ketika masa jabatannya habis, pemeriksaan terhadap Sukawi dapat dilakukan penyidik Kejati, tanpa menunggu izin dari presiden.  (H30-54)

    30 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

    APBD Ende Dipinjamkan

    KORAN TEMPO – Kamis, 29 April 2010

    KUPANG – Sidang kasus dugaan korupsi APBD Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun 2005 dan 2008, yang merugikan negara sebesar Rp 3,5 miliar memberatkan terdakwa, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Ende Iskandar Mberu.

    Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Imam Su’udi, di Pengadilan Negeri Kupang kemarin, tiga saksi menyatakan pencairan dana tersebut atas perintah Iskandar. Ketiga saksi itu adalah Tili Afridus (Kepala Bagian Keuangan Setda Ende), Lorensius Levi Wadi (Bendahara Pos Bantuan Setda), dan Anastasia Semu (Kepala Subbagian Perbendaharaan Setda).

    “Pencairan dana Rp 1,5 miliar dari APBD Ende tahun 2005 yang dipinjamkan kepada terdakwa Samuel Matutina atas perintah Iskandar yang disampaikan melalui telepon dari Surabaya,” kata Tili.

    Dalam kasus itu, Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan tiga terdakwa, yakni Samuel Matutina (pengusaha), Iskandar Mberu, dan Paulinus Domi, mantan Bupati Ende yang juga anggota DPRD NTT dari Partai Golkar. Mereka kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kupang.

    Samuel, yang meminjam dana APBD itu untuk mengoperasikan pesawat Pelita Air milik PT Nusantara Air Charter, hadir dalam sidang tersebut. Dia duduk santai menyimak keterangan saksi.

    Menurut Titi, saat diminta mengeluarkan dana pinjaman tersebut, dia menolak. Tapi setelah dipaksa, dia menyetujuinya. Uang pinjaman itu lalu ditransfer ke rekening Samuel sebanyak tujuh kali. Pada 29 November 2005, Samuel juga menerima uang tunai Rp 50 juta dari APBD.

    Selanjutnya, Samuel menandatangani formulir permintaan anggaran yang dibuat mundur. “Ini untuk kebutuhan administrasi,” kata Tili. Untuk menutupi peminjaman itu, Tili melanjutkan, dibuat laporan akhir tahun bahwa uang diambil dari dana taktis.

    Lalu pada 2007, diambil kebijakan memotong tunjangan pegawai Rp 100 ribu. Hingga pada akhir tahun, dana Rp 1,5 miliar yang dipinjamkan itu tidak dipersoalkan dalam laporan pertanggungjawaban.

    Pada 2008, kata Tili, Iskandar kembali meminta dirinya menambah pinjaman kepada Samuel dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan BNI cabang Ende. Pinjaman sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk cek, yang ditandatangani Bupati Paulinus Domi, keluar. “Sampai sekarang Samuel baru mengembalikan pinjaman Rp 10 juta,” kata Tili. YOHANES SEO

    30 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    %d blogger menyukai ini: