KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Diminta Tak Pilih Kasih

Pemberi Suap dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Belum Tersentuh

KOMPAS – Kamis, 29 April 2010

Jakarta, KompasKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan perkara dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.

Anggota Komisi III DPR meminta KPK tak pilih kasih dengan hanya menyidangkan empat anggota DPR periode 1999-2004 yang disebut sebagai penerima. KPK juga harus mengungkapkan pemberi suap.

”Sejauh ini KPK baru menetapkan empat tersangka. Padahal, dalam fakta persidangan terungkap 19 nama yang diduga menerima. Mengapa KPK pilih kasih?” kata Pieter Zulkifli, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, Rabu (28/4) di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi III Benny K Harman.

Pieter juga mempertanyakan pemberi cek perjalanan itu yang sampai sekarang belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka. ”Apa kendala KPK?” ujarnya.

Topane Gayus Lumbuun, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), menuturkan, sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya KPK melakukan tindakan hukum terlebih dahulu kepada pemberi suap, bukan sebaliknya. ”Tetapi, kenapa KPK justru mendahulukan penerima. Padahal, penerima itu pelanggar pasif. Yang aktif itu pemberinya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah menegaskan, perkara suap itu belum selesai. ”Baik pemberi maupun penerima akan diproses. Kami lakukan terus sesuai alat bukti yang kami punya,” katanya.

Chandra menjelaskan, penyelidikan kasus ini dimulai sejak akhir 2008. Dalam prosesnya, ditemukan sebagian penerima suap adalah anggota TNI aktif. ”Tiga anggota TNI aktif itu sudah dilimpahkan kepada Panglima TNI. KPK mengirimkan surat pelimpahan itu pada 11 Maret 2010. Yang bukan anggota TNI aktif sudah disidangkan. Kami masih terus mengusut perkara ini,” ujarnya.

Benny K Harman menanyakan, ”Masih ada lagi anggota Dewan yang akan dibawa KPK?”

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto menambahkan, ”Kami menganalisis, siapa yang menguangkan dan siapa yang membawa. Tentunya, korlap (koordinator lapangan) dulu yang kami ambil. Langkah berikutnya kami akan ke sana, termasuk pemberinya.”

Sebagaimana dikabarkan, KPK menyidangkan anggota DPR periode 1999-2004 yang menjadi penerima suap. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod dari F-PDIP, Hamka Yandhu (F-Partai Golkar), Endin AJ Soefihara (F-Partai Persatuan Pembangunan), dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri). Namun, hingga sidang terhadap keempatnya hampir berakhir, KPK belum menetapkan tersangka pemberi cek. Nunun Nurbaeti, yang pada dakwaan keempat terdakwa itu disebutkan sebagai pemberi, belum bisa dihadirkan ke persidangan karena alasan sakit lupa berat. Ia kini berada di Singapura.

Adang Daradjatun, suami Nunun, yang juga anggota Komisi III DPR, tidak terlihat mengikuti rapat dengar pendapat hari itu. ”Tidak ada konfirmasi mengenai ketakhadiran Adang. Saya menduga beliau tak hadir karena ada konflik kepentingan dengan istrinya. Beliau pasti tahu agenda rapat hari ini salah satunya membahas mengenai istrinya itu,” kata Benny.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan, meski pernah menjadi anggota DPR pada 2004, ia tak pernah menerima dana terkait terpilihnya Miranda. Ia juga tak pernah terlibat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI itu.

Hidayat menjelaskan hal itu terkait dakwaan terhadap Hamka Yandhu yang menyebut ia ikut menerima dana. (AIK/osa)

29 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hari Ini KPK Minta Keterangan

Wakil Presiden Simbol Negara

KOMPAS – Kamis, 29 April 2010

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/4) ini, dijadwalkan meminta keterangan dari mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya dimintai keterangan terkait kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century.

Meski demikian, Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat, di Jakarta mengaku belum bersedia memastikan jadwal pemeriksaan itu. ”Wapres masih konsentrasi untuk Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas),” katanya, Rabu siang. Saat dihubungi hingga Rabu pukul 22.00, Yopie belum memberikan konfirmasi tempat dan waktu pemberian keterangan itu. Namun, Yopie dan Staf Khusus Wapres lainnya masih di kediaman dinas Boediono.

Namun, agenda Wapres sepanjang Kamis sengaja dikosongkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membatalkan rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan yang semula akan digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis siang.

”Semula memang akan ada ratas (rapat terbatas), tetapi dibatalkan. Presiden akan menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki,” papar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Sri Mulyani yang ditemui wartawan pada acara Musrenbangnas menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK. Namun, ia tak menjawab saat ditanya lokasi pemeriksaannya.

Anggota DPR keberatan

Secara terpisah, dalam rapat kerja dengan KPK, Rabu di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, sejumlah anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR keberatan dengan sikap KPK yang memberi kelonggaran tempat kepada Boediono dan Sri Mulyani terkait pemberian keterangan dalam perkara Bank Century. Namun, KPK berkeras memberi kelonggaran itu karena dalam penyelidikan mereka tak memiliki kewenangan memaksa pihak yang dimintai keterangan untuk datang ke Kantor KPK.

Keberatan itu, antara lain, disampaikan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, T Gayus Lumbuun (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/F-PDIP), serta Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar.

Sarifuddin mengatakan, Boediono dan Sri Mulyani harus diperlakukan sama di mata hukum dengan dimintai keterangan di Kantor KPK. Alasan yang sama disampaikan Gayus dan Aziz.

”Masyarakat bertanya kenapa KPK terkesan memberikan pembedaan di mata hukum dengan mendatangi Sri Mulyani dan Boediono. Saya keberatan, mengapa kalau menteri saja boleh minta diperiksa di tempatnya, Gubernur BI aktif waktu itu Burhanudin Abdullah didatangkan ke KPK,” kata Gayus.

Adapun Bambang mengatakan bisa memahami Boediono diminta keterangan di luar Kantor KPK. ”Namun, saya tidak bisa memahami jika Sri Mulyani juga diperiksa di kantornya. Anggota Dewan juga menghormati panggilan untuk datang ke KPK. Apa bedanya,” katanya.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, KPK berwenang membentuk aturan internal untuk mendukung kelancaran tugas lembaga. Salah satunya adalah pembuatan standar operasional prosedur tentang penanganan perkara yang menyatakan, dalam tahap penyelidikan tidak harus memanggil seseorang untuk datang ke KPK.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah menambahkan, dalam proses penyelidikan, KPK tidak bisa melakukan upaya paksa sehingga yang bisa dilakukan adalah pencarian informasi di mana pun itu berada. KPK beberapa kali meminta keterangan pihak terkait di tempat mereka masing-masing.

Chandra menegaskan, walaupun proses meminta keterangan tidak dilakukan di Kantor KPK, independensi tetap dijaga.

Simbol negara

Di Yogyakarta, Rabu, Ketua MPR Taufiq Kiemas setuju KPK meminta keterangan Boediono di luar Gedung KPK. ”Wapres adalah simbol negara. Pemeriksaan harus menghormati simbol negara itu,” ujarnya.

Bahkan, menurut Taufiq, upaya KPK meminta keterangan Boediono dengan mendatangi Kantor Wapres adalah langkah paling tepat. ”Yang penting pemeriksaan itu independen. KPK cukup independen. Salah atau benar itu belakangan,” ujarnya.

Tentang pemeriksaan terhadap Sri Mulyani, ia enggan berkomentar. Menurut Taufiq, mekanisme pemeriksaan itu sepenuhnya adalah wewenang KPK.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menilai pemeriksaan terhadap Wapres dan Menkeu oleh KPK memang lebih tepat dilakukan di kantor kedua pejabat negara itu. ”KPK datang ke Kantor Wapres itu tak melanggar hukum, norma, atau etika. Malah ada baiknya karena ini seorang Wapres yang sedang bertugas resmi,” ujarnya.

Menanggapi kesan KPK memberikan perlakuan khusus kepada keduanya, Patrialis menyatakan, ”Memang harkat, martabat, dan jabatan itu membedakan orang di dunia ini. Kenapa sebagian orang dalam UU diberikan hak imunitas? Itu karena ada posisi yang menyebabkan ia menjadi imun.”

Ketua Tim Pengawas DPR untuk Pelaksanaan Rekomendasi DPR dalam Kasus Bank Century Priyo Budi Santoso menuturkan, tim dapat minta KPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap Sri Mulyani jika KPK tidak memeriksanya di Kantor KPK. (har/fer/nwo/ana/aik/day/wkm)

29 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: