KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

7 Calon Kepala Daerah di Jateng Diduga Korup

detikNews – Sabtu, 27/02/2010

Triono Wahyu Sudibyo – detikNews

Jakarta – 17 daerah di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala daerah. Namun 7 dari calon kepala daerah tersebut dinilai bermasalah. Ketujuhnya diduga terlibat korupsi.

“Soemarmo (mantan Sekda Kota Semarang) dilaporkan ke KPK 4 September 2008, karena diduga terlibat dalam gratifikasi proyek pembangunan Ruko Peterongan Plaza senilai Rp 74 juta,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto di kantornya, Jl Lempongsari Timur Semarang, Sabtu (27/2/2010).

KP2KKN Jateng melansir ke-7 calon kepala daerah yang terindikasi korupsi itu. Ketujuhnya yakni Moch Salim
(cabup Rembang), Siti Nurmakesi (cabup Kendal), Soemarmo (calon walikota Semarang), Joko Widodo (calon walikota Solo), Rudy Hadiyatmo (calon Wawali), Budi Prasetya (calon walikota Magelang), dan Bambang Margono (cabup Sukoharjo).

Para calon berasal dari unsur kepala daerah, yakni walikota/bupati dan wakil walikota/wakil bupati, dan unsur birokrasi. Tahapan kasusnya mulai dari pelaporan masyarakat, penyelidikan penegak hukum, hingga telah divonis pengadilan.

Eko Haryanto mencontohkan seperti Moch Salim (mantan bupati
Rembang) diduga menyelewangkan dana APBD dalam penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera senilai Rp 35 miliar. Saat ini, kasusnya masih diproses Polda Jateng.

Eko pun berharap masyarakat jeli menilai dan memilih calon kepala daerahnya. Kemungkinan besar jika calon bermasalah terpilih, mereka bakal memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi kasusnya atau menyelewengkan dana APBD.

Dengan majunya incumbent, lanjut Eko, potensi penggunaan dana publik dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam pemilu kepala daerah, juga tinggi.

“Kami berharap pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu membuat standar agar dana APBD tak diselewengkan,” pungkasnya.

(try/gus)

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KP2KKN Laporkan KPU ke Panwas

RADAR SEMARANG –  Jum’at, 09 April 2010
Terkait Laporan Dana Kampanye

SEMARANG-Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah membuktikan ancamannya dengan melaporkan KPU Kota Semarang ke Panwas Kota Semarang Kamis (8/4) kemarin. KPU dilaporkan karena diduga melakukan tindakan inkonstitusional dengan tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Calon Pilwalkot Semarang 2010.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto yang datang sendiri ke Panwas mengatakan, LPPDK itu harusnya sudah disampaikan oleh para calon maksimal sehari sebelum dimulainya kampanye terbuka, 1 April lalu. KPU juga harus mengumumkan LPPDK itu ke publik melalui media massa maksimal sehari setelah pelaporan oleh calon.

“Jadi, seharusnya KPU sudah mengumumkan itu pada 1 April lalu, kemudian juga laporan dana kampanye sehari usai kampanye terbuka 14 April mendatang. Jika tidak, berarti KPU telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri dalam Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 14 tahun 2010,” katanya kepada Radar Semarang.

Dengan tidak diumumkannya laporan dana kampanye calon, menurut Eko, masyarakat Kota Semarang dirugikan. Karena masyarakat tidak tahu-menahu berapakah dana kampanye calon? Dan siapa sajakah penyumbangnya? “Ini penting sebagai wujud transparansi KPU kepada masayarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, karena tidak mengumumkan LPPDK itu, menurut KP2KKN, KPU telah melakukan tindakan inkonstitusional dan terindikasi merugikan salah satu pasangan calon wali kota dan wali kota Semarang 2010.

Ketua Panwas Pilkada Kota Semarang Yunan Hidayat mengatakan, pihaknya menerima pelaporan dari KP2KKN tersebut. Untuk selanjutnya, pihaknya akan mengkaji dahulu permasalahan itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. “Apakah bisa diteruskan atau tidak nanti tergantung hasil kajian kami,” katanya.

Di lain pihak, KPU Kota Semarang menolak tidak mengumumkan laporan dana kampanye calon. Ketua KPU Kota Semarang M Hakim Junaedi mengatakan, pihaknya telah memasang pengumuman itu di papan yang tertempel di depan kantor KPU, Gedung Pandanaran lantai 5. Hanya saja baru 2 pasangan calon yang diumumkan, karena tiga lainnya belum menyerahkan laporan dana kampanyenya. ”Karena yang sudah menyerahkan laporan baru pasangan Mahfudz-Anis dan Harini-Ari masing-masing per 31 Maret 2010,” kilahnya.

Dia memaparkan, dalam rekening milik tim Manis, sebutan Mahfudz-Anis terdapat dana hingga Rp 1.416.237.559. Sementara pasangan Harini-Ari Rp 760.000.000. Dimungkinkan saldo rekening kampanye itu telah bertambah pada saat ini.

Untuk pasangan calon lain yang belum menyerhakan laporan dana kampanye, diakui, memang menyimpang aturan KPU. Seharusnya sebelum kampanye dimulai, laporan dananya sudah dilaporkan ke KPU. Persoalannya, peraturan KPU tidak menyebutkan sanksi bagi pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan itu.

”Laporan dana kampanye itu sebagai etika moral yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bila dana kampanye itu diumumkan berarti mereka ada iktikad baik,” terangnya.

Sedangkan soal daftar kekayaan calon wali kota dan wakil wali kota, Hakim menjanjikan akan diumumkan Jumat (8/4) hari ini. Diakuinya, pengumuman ini memang terlambat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, yakni 29 Maret lalu. Hal itu disebabkan KPK tidak kunjung memberi laporan data kekayaan calon yang maju dalam Pilwalkot 18 April mendatang.

”Pak Khaliq (Anggota KPU, Red) telah datang langsung ke kantor KPK kemarin untuk mengambil rekomendasi. Besok (hari ini, Red) sudah bisa diumumkan,” katanya. (dib/aro)

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Tokoh-tokoh Aktivis Antikorupsi (1) : Bermotor Butut Lungsuran, Rumah Masih Kontrakan

SUARA MERDEKA – Senin, 25 Januari 2010

image

Isu korupsi tiap hari menjadi perbincangan di tengah masyarakat, menghiasi halaman surat kabar dan berita di televisi. Selain aparat penegak hukum,
perjuangan memberantas korupsi juga tak lepas dari peran para aktivis. Siapa saja mereka dan bagaimana kiprahnya? Berikut laporannya.

SETIAP hari kerja, sekitar pukul 06.25, sepeda motor butut Honda Super Cup 1981 mengantarkan Eko Haryanto (44) sampai di kantor Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng di Jl Lempongsari Timur III/22 Semarang. Pagi amat?

“He he, saya kan mengantar anak saya ke SMP Kesatrian 1 Jl Gajah Mada. Anak saya kan pukul 06.30 sudah harus sampai di sekolahnya, jadi saya harus sampai SMP Kesatrian 1 sekitar pukul 06.00-06.15, setelah itu baru ke kantor, jadinya gasik banget sampai di kantor,” ujar pria kelahiran Sungailiat, Bangka Belitung, 30 November 1965 itu.

Sebagai pegiat antikorupsi yang sudah malang melintang lebih dari 10 tahun, secara finansial kehidupan Eko yang menjabat sebagai sekretaris KP2KKN itu tergolong pas-pasan. Boleh dikata hidupnya serbaminimalis. Sejak ’’berpasangan’’ dengan Jabir Alfaruqi (koordinator KP2KKN), Maret 2008 silam, ia hampir tidak pernah lagi nyambi sebagai advokat. Rumah pun ia belum punya.

Rumah yang ditempati Eko bersama keluarganya di Perum Korpri Klipang Blok Z VIII/4, Kelurahan Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, merupakan kontrakan seharga Rp 3 juta per tahun.

Motor tua merah yang sehari-hari menemaninya pergi ke mana-mana itu saja lungsuran dari adik kandungnya, Dwi Saputra (42), advokat yang juga pernah menjadi koordinator KP2KKN. ”Kalau mau sedikit nakal, mungkin bisalah punya rumah sendiri, tapi masak mau begitu? Kalau suap sih, sekarang ini tidak ada yang berani (memberi), soalnya pasti saya cuekin, saya lepeh,” tutur suami T Sri Handayani (45) itu.

Sebelum memimpin KP2KKN bersama Jabir, Eko masih sempat aktif sebagai advokat, nyambi bantu-bantu di kantor advokat adiknya. Sebelumnya, dia pernah ikut bergabung di Kantor Advokat Puspo Adji tahun 1997-2003.

Lantas, bagaimana kisahnya dari Sungailiat sampai ’’nyasar’’ ke Semarang? ”Waktu itu saya ingin belajar ke Jawa saja. Saat TK, SD, dan SMP, saya sekolah di Sungailiat. Begitu SMA, ortu mengizinkan sekolah ke Semarang. Waktu itu saya masuk SMA Saint Lois Jl Wahidin, tahun 1982. Selepas itu, saya menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, dari tahun 1985 sampai 1991,” tuturnya.

Selama kuliah, Eko mengaku dirinya tidak pernah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Saat itu, ia apatis-apatis saja. Begitu lulus, nasibnya juga tidak begitu mujur. Ia bekerja sebagai penarik kredit di BPR Gunung Merbabu Jl Telaga Bayem, Mugas, Semarang Selatan, selama dua tahun. ”Tahun 1994, saya mulai sering main di Kantor Forum Advokasi Rakyat (FAR) Semarang pimpinan Rangkay Margana. Ya bantu-bantulah di FAR, di situ terlibat selama dua tahun,” ujar dia.

Menjelang kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan tahun 1998, situasi nasional  kian runyam. Tahun-tahun sebelum itu, para aktivis LSM dan akademisi di Kota Semarang terlibat aksi-aksi. Salah satu agendanya, pengusutan harta kekayaan dan aset-aset Soeharto di Jawa Tengah. Para aktivis inilah yang kemudian bergabung dalam KP2KKN.

Mereka yang bergabung adalah bekas aktivis LBH Semarang, bekas pegiat FAR (Rangkay Margana), akademisi seperti Mahfudz Ali (Unissula Semarang) dan Novel Ali (Undip), serta aktivis partai seperti HM Thoyfoer (PPP) dan Muhadi (PBB). Bergabung pula di situ Boyamin Saiman, yang sekarang aktif di Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Jakarta.

Sebagai aktivis KP2KKN, Eko memang terkenal paling nggendhengi. Komentar-komentarnya kepada pers kerap bikin panas telinga pejabat dan kalangan lain yang tersentil. Sebut contoh, saat ia memasukkan nama caleg dari Partai Demokrat, Novel Al Bakrie, dalam daftar nama caleg yang tersangkut tindak pidana. Novel yang juga advokat waktu itu memang ikut nyalon sebagai anggota DPRD Jateng dalam Pileg 2009.

Bakrie pun protes, sebab sesuai aturan, yang tidak diperbolehkan maju sebagai caleg adalah orang yang status hukumnya narapidana dengan hukuman di atas empat tahun penjara. Sementara, statusnya baru tersangka, itu pun dalam kasus pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun empat bulan.

Itu pun masih menjadi perdebatan, sebab ia dijadikan tersangka dalam kapasitas memberi pernyataan pers atas nama kliennya. Namun, polisi menetapkan Novel, padahal sesuai ketentuan advokat punya hak imunitas bila sedang menjalankan profesinya. Lantaran berdebat tentang hal tersebut, Eko dan Novel nyaris berkelahi di kantor KP2KKN yang waktu itu masih bertempat di Jl Sriwijaya No 126 Semarang.

Ke Jakarta

Aktivis lain yang namanya kerap menghiasi media adalah Boyamin Saiman (41). Pria Solo ini punya kisah sukses sebagai pegiat antikorupsi. Sewaktu mahasiswa, ia aktif sebagai pejuang kerakyatan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang (1994), kemudian ikut aktif di KP2KKN (1998), selanjutnya mendirikan Masyarakat Antikorupsi (MAKs) Jateng (2002), dan terakhir mendirikan MAKI Jakarta (2007).

Kepindahannya ke Jakarta membuat dia tenar di mata publik, terutama setelah gugatannya terhadap Kejagung yang memble dalam menangani kasus BLBI Syamsul Nursalim, dikabulkan pengadilan.
Menurut dia, keinginan hijrah ke Ibu Kota antara lain dengan pertimbangan demi peningkatan kualitas pemberantasan korupsi.

Boyamin menjelaskan, pengusutan kasus korupsi di daerah yang ditangani kejaksaan dan polisi selama ini sering terbentur aturan dari Jakarta. Misalnya, petunjuk Kejagung dan birokrasi perizinan. Untuk memeriksa anggota DPRD harus seizin Mendagri, untuk memeriksa kepala daerah harus seizin presiden, dan sebagainya. Boyamin mengaku sedang menyiapkan materi gugatan penghapusan izin-izin tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Ia mengaku dirinya mulai tertarik gerakan antikorupsi sejak menjadi anggota DPRD Surakarta tahun 1997. Sewaktu bergiat di LBH Semarang, ia aktif dalam permasalahan seputar sengketa lahan Waduk Kedungombo. Tahun 1996 ia mulai banyak sibuk berkampanye untuk pencalegan, sehingga tak begitu aktif lagi di LBH.

Setelah menjadi anggota DPRD Surakarta dari PPP, di legislatif Boyamin banyak bersentuhan dengan masalah-masalah antikorupsi dari dalam sistem birokrasi. Itulah yang kemudian mendorongnya bergabung dengan KP2KKN pada tahun 1998. ”Waktu itu kan tidak ada masalah bagi aktivis parpol aktif di KP2KKKN,” katanya.

Setelah reformasi 1998, tahun 1999 digelar Pemilu. Boyamin tidak lagi aktif di parlemen, namun mendirikan kantor advokat Kartika Law Firm yang berkedudukan di Solo, meski kuliah sarjana hukumnya
di Universitas Muhammadiyah Surakarta belum tuntas.

”Kalau orang tak bergelar dokter saja bisa mendirikan rumah sakit, insinyur bisa punya koran, kan boleh saya yang tak bergelar sarjana punya kantor advokat,” katanya.

Kok malas menyelesaikan kuliah? ”Awalnya, sebelum masuk LBH Semarang, saya cuma tinggal kurang dua SKS. Tapi kemudian asyik sibuk di gerakan. Kemudian jadi anggota DPRD, setelah itu mau kuliah lagi kok rasanya jadi malas.”

Yang penting, kata dia, karena dirinya belum sarjana dan bukan advokat, ia tidak beracara di pengadilan dalam wilayah advokat. Di kantornya, ia bertindak selaku manajer saja, sedangkan beracara di pengadilan ditangani rekan-rekan advokatnya.

Di Jakarta pun, ia mendirikan Kantor Pengacara Boyamin Saiman & Associates. ”Karena di Jakarta pun butuh logistik untuk bisa bergerak di gerakan antikorupsi, ya saya mendirikan kantor pengacara di sana.”

Kadang-kadang, Boyamin tetap beracara di pengadilan, namun dalam persidangan yang tidak mengharuskan diikuti advokat. Misalnya, dalam gugatan praperadilan kasus BLBI. Ia maju selaku wakil MAKI. ”Nyatanya, meski belum sarjana, saya bisa menang atas jaksa-jaksa Kejagung dan pengacara-pengacaranya Kejagung yang hebat-hebat itu,” ujar Boyamin. (Yunantyo Adi S-65)

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Laporan KP2KKN Dikaji

SUARA MERDEKA – Jum”at, 09 April 2010
  • Daftar Kekayaan Calon Diumumkan Hari Ini

SEMARANG TENGAH-KP2KKN Jawa Tengah akhirnya melaporkan KPU Kota ke Panwas Pilkada Kota Semarang, Kamis (8/4).

KPU dilaporkan karena dinilai telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengumumkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pilwalkot.

Ditemui di kantor Panwas Kota Semarang di kompleks Tri Lomba Juang Mugas, Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, seharusnya KPU Kota harus mengumumkan LPPDK secara terbuka melalui media massa sehari sebelum kampanye dimulai.

’’Tapi hingga Kamis ini (kemarin—Red) KPU belum melakukannya,’’ kata Eko, seusai diterima oleh Ketua Panwas Kota, Yunan Hidayat.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai peraturan LPPDK itu juga akan diumumkan kembali pada sehari setelah kampanye berakhir, 15 April mendatang.

Bergantung Kajian

Yunan Hidayat mengatakan, laporan yang diterima dari KP2KKN tersebut akan dikaji terlebih dahulu. ’’Apakah diteruskan atau tidak nanti tergantung hasil kajian kami.’’

Terkait laporan KP2KKN tersebut, Ketua KPU Kota Semarang, Hakim Junaidi menampik, jika pihaknya tidak mengumumkan dana kampanye pasangan calon. KPU Kota telah memasang pengumuman mengenai LPPDK di papan yang tertempel di depan kantor KPU.

Selain menampik tidak mengumumkan daftar dana kampanye, KPU Kota kemarin juga menyampaikan rencana untuk mengumumkan daftar kekayaan seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Jumat (8/4) ini.  (H54,H22-87)

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KP2KKN : CALON WALIKOTA SEMARANG TAK MILIKI

SOLOPOS – Selasa, 30 Maret 2010

Semarang (Espos)–Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menilai lima calon Walikota Semarang peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 tak memiliki komitmen memberantas korupsi.

“Terbukti tak ada satupun calon walikota Semarang yang hadir dalam diskusi panel komitmen membersihkan korupsi di Semarang,” kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto kepada Espos di sela diskusi di Hotel Semesta, Kota  Semarang, Selasa (30/3).

Diskusi panel dengan tema Komitmen Semarang Bersih Korupsi yang digelar KP2KKN ini, hanya dihadiri tiga calon wakil walikota (Wawali) yakni, Ari Purbono (koalisi Partai Gerindra-PKS), Hendy Hendar Priyadi (PDIP), dan Kristanto (koalisi Partai Golkar dan partai non parlemen).

Sedang lima calon walikota masing-masing, Mahfudz Ali (Partai Demokrat), Harini Krisniati (koalisi Partai Gerdindra-PKS), Bambang Raya (koalisi Partai Golkar dan partai non parlementar), M Farchan (koalisi PKB, PAN, dan PPP), dan Sumarmo HS absen.

Lebih lanjut Eko mengungkapkan, padahal pihanya telah mengirimkan undangan sejak sepekan sebelum pelaksanaan kegiatan.

“Sumarmo, Mahfudz Ali sudah menyatakan kesediannya untuk hadir, sedang tiga calon lainnya sulit dihubungi,” katanya.

Padahal, sambung ia, kehadiran calon walikota sangat diperlukan guna mengetahui komitmen pemberantasan korupsi di Kota Semarang.

Pasalnya kasus korupsi di Kota Semarang sangat tinggi, bahkan dari data KP2KKN dalam dua tahun terakhir 2008 dan 2009 menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah (Jateng).

oto

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Tujuh Calon Kepala Daerah Diduga Terlibat Korupsi

ANTARA News  – Minggu, 28 Pebruari 2010
Semarang (ANTARA News) – Pihak Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa tujuh calon kepala daerah yang akan maju pilkada diduga terlibat kasus korupsi.

“Tujuh calon kepala daerah tersebut merupakan `incumbent` dan birokrat di daerah masing-masing,” kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, di Semarang, Sabtu.

Mereka adalah Mochammad Salim (Calon Bupati Rembang), Siti Nurmakesi (Calon Bupati Kendal), Soemarmo (Calon Walikota Semarang), Joko Widodo (Calon Walikota Surakarta).

Selain itu, Rudi Hadiyatmo (Calon Wakil Walikota Surakarta), Budi Prasetyo (Calon Walikota Magelang), dan Bambang Margono (Calon Bupati Sukoharjo).

Ia menjelaskan, tahapan penanganan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi hingga saat ini bervariasi, mulai dari pelaporan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian hingga telah divonis oleh pengadilan.

“Sebagai contoh, Bupati Rembang saat ini, Mochammad Salim, diduga terlibat dalam kasus korupsi dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) berasal dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp35 miliar,” katanya.

Kasus tersebut, katanya, masih dalam proses penyelidikan oleh jajaran Kepolisian Daerah Jateng di Semarang.

Ia menjelaskan, pihaknya mengeluarkan informasi itu agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam memilih kepala daerah dan ikut serta mengawasi pilkada di 17 kabupaten dan kota di Jateng selama Tahun 2010.

“Kalau `incumbent` yang maju pilkada nantinya terpilih dan akhirnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan banyak muncul konflik dalam pemerintahannya,” katanya.

Secara tidak langsung, katanya, yang bersangkutan akan mengabaikan dan tidak fokus terhadap pelaksanaan berbagai tugasnya.

Pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait pilkada di daerah itu, sejak pertengahan Februari 2010 dan akan ditutup pada akhir tahun mendatang. (WSN/K004)

26 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Seorang Jendral Terseret Mafia Pajak Gayus

JAWA POS –  Senin, 26 April 2010 ]
Perkembangan Pengusutan Kasus Mafia Pajak Gayus

JAKARTA– Mabes Polri akan mengumumkan tersangka baru dalam pengusutan kasus mafia pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan. Seorang jenderal bakal menjadi pesakitan baru dalam skandal yang melibatkan jejaring PNS pajak, pengacara, dan polisi itu. “Saya mendengar akan diumumkan dalam satu dua hari ini,” kata Dr Chairul Huda, staf ahli bidang hukum pidana Kapolri, kemarin (25/4).

Menurut Chairul, status seorang jenderal bakal dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. “Namanya, tunggu pengumuman resmi saja,” tutur dia. Orang itu, papar dia, pernah diperiksa di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Menurut dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut, tim independen juga segera mengumumkan dua nama lain di luar kepolisian. “Mereka pernah diperiksa sebagai saksi,” terang dia.

Sejauh ini, jumlah tersangka yang sudah diumumkan oleh Mabes Polri delapan orang. Pertama, tentu Gayus, aktor utama sindikasi tersebut. Lalu, ada Haposan Hutagalung. Dia adalah pengacara Gayus. Haposan disangka sebagai sutradara rekayasa yang menghubungkan Gayus dengan para penyidik.

Nama ketiga adalah Andi Kosasih, pengusaha asal Batam yang awalnya mengakui uang Gayus sebagai miliknya. Berkat pengakuan abal-abal tersebut, Gayus melenggang dan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Belakangan, Andi stres dan menyatakan kepada penyidik telah diberi uang Rp 1,95 miliar agar merekayasa pengakuan.

Lalu, ada duo penyidik, yakni Kompol M. Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini. Keduanya runtang-runtung bertemu dengan Haposan dan Gayus di Hotel Kartika Chandra dan Hotel Sultan. Keduanya merekayasa bukti dan mengatur alur agar berkas Gayus “tipis pasal”.

Untuk itu, Arafat mendapatkan imbalan motor Harley-Davidson, sebuah rumah, dan mobil SUV (sport utility vehicle) Toyota Fortuner. Sedangkan apes dialami koleganya, Sumartini. Dia hanya kecipratan uang Rp 100 juta. Dia sudah menggunakannya untuk umrah.

Selain itu, ada Syahril Djohan. Mantan intel dan diplomat kawakan tersebut terjerat karena nyanyian Susno Duadji. Berkat pendekatan dari Kabareskrim Komjen Ito Sumardi, Syahril bersedia pulang dari Australia, diperiksa, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik punya beberapa bukti kuat tentang koordinasi antara Haposan dan Syahril. Salah satunya adalah cetakan call data record ponsel.

Dua tersangka lain adalah Lambertus P. Ama dan Alif Kuncoro. Lambertus adalah kolega Haposan. Sedangkan Alif hanyalah tukang antar Harley-Davidson itu.

Menurut Chairul, tim independen sudah membidik enam nama. Tiga di antaranya segera diumumkan. “Perannya macam-macam. Ada dari instansi penegak hukum,” ungkap dia.

Chairul menjelaskan, beberapa orang yang bakal ditetapkan sebagai tersangka tersebut tidak harus diperiksa lebih dulu. Alasannya, jika hasil pemeriksaan dan bukti yang didapatkan penyidik dari para saksi dan tersangka dianggap cukup, tersangka baru bisa langsung ditetapkan.

Secara terpisah, seorang anggota tim independen membenarkan adanya nama jenderal yang segera diumumkan jadi tersangka itu. “Dia adalah mantan pemimpin para penyidik tersebut,” ucap sumber tersebut kemarin.

Menurut dia, bukti yang didapatkan oleh tim itu sangat kuat. “Kami sudah memeriksa dia sebagai saksi. Tinggal selangkah lagi penetapannya sebagai tersangka,” papar dia.

Siapa? Dengan alasan menghargai posisi dan kewenangan Divisi Humas Polri, penyidik itu tak bersedia menyebutkan nama jenderal tersebut. “Yang jelas, dia menjadi pemimpin penyidikan saat itu,” ucap dia.

Dilihat dari posisi kasus Gayus saat skandal terjadi, pemimpin penyidikan adalah direktur II ekonomi khusus kala itu, yakni Brigjen Edmond Ilyas.

Edmond saat ini berstatus terperiksa Propam Mabes Polri. Dia dicopot dari posisi Kapolda Lampung. Apakah benar Edmond? “Sabar saja, besok juga tahu,” ucap sumber tersebut.

Namun, untuk nama di luar kepolisian, sumber itu tak ragu menyebut nama. “Ada hakim dan panitera,” papar dia. Hakim yang dimaksud tentu saja Muhtadi Asnun, sedangkan paniteranya Ikat. Muhtadi belum pernah diperiksa dalam kasus tersebut. Namun, Gayus sudah mengaku dan alat bukti lain sudah cukup. Ikat adalah panitera yang mengantarkan Gayus untuk bertemu dengan Muhtadi sehari sebelum palu putusan diketokkan.

Sementara itu, pejabat Divisi Humas Mabes Polri seharian kemarin tak bisa dihubungi. Telepon genggam Kabidpenum Mabes Polri Kombes Zulkarnaen aktif. Tapi, panggilan dari koran ini tak direspons. Wakadivhumas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis Jumat lalu (23/4) menegaskan, penyidik tak segan-segan menaikkan status seseorang sebagai tersangka jika bukti permulaan sudah cukup.

Konfrontasi Asnun-Dua Hakim

Komisi Yudisial (KY) kini meng­alihkan sasaran penyelidikan kepada dua hakim anggota yang menangani perkara Gayus Tambunan, yakni Haran Tarigan dan Bambang Widyatmoko. Dasarnya pengakuan Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim di Pengadilan Ne­geri (PN) Tangerang yang menyidangkan perkara mafia pajak Gayus, bahwa dirinya menerima duit suap Rp 50 juta.

Komisioner KY Soekotjo Soeparto menganggap dua hakim itu berpotensi terlibat. Alasannya, kendati berposisi hakim ketua, Asnun tidak bisa bermain sendiri. Dalam memutus perkara, dia harus menggandeng minimal seorang hakim agar putusannya aman bila terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

Pertimbangan lainnya, kata Soekotjo, penetapan putusan perkara Gayus sangat lancar. Bahkan, sewaktu musyawarah hakim, Bambang dan Haran kompak mengamini keinginan Asnun untuk memutus bebas Gayus. ”Ketika itu, memang tidak ada dissen­ting opinion. Dua hakim itu mengaku memiliki sikap yang sama dengan Asnun,” katanya saat dihubungi kemarin (25/4).

Karena itu, Kamis mendatang (29/4) Asnun akan dikonfrontasi dengan Bambang dan Haran. Jadi, akan diketahui apakah keterangan dua hakim anggota itu sesuai dengan keterangan Asnun atau tidak. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Soekotjo, pemeriksaan lanjutan tersebut juga mengonfirmasi data yang diperoleh KY menyangkut tiga hakim itu. ”Isi datanya itu apa saja? Saat ini belum saatnya diekspose,” ujar Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga KY tersebut.

KY memiliki data dugaan keterlibatan tiga hakim tersebut. Salah satunya diperoleh dari keterangan Gayus kepada penyidik tim independen yang memeriksa tersangka kasus kongkalikong pajak itu. Data tersebut juga memuat besarnya aliran dana ke sejumlah penegak hukum. Ada juga dugaan bahwa duit suap kepada Asnun lebih dari Rp 50 juta. ”(Besarnya duit suap) itu akan kami tanyakan lagi ke dia. Tunggu saja,” ucap Soekotjo.

Sebelum muncul kasus Gayus, Asnun memang memiliki rekam jejak yang tidak terlalu bagus. Sewaktu Prita Mulyasari berstatus terdakwa pencemaran nama baik terhadap RS Omni International, Asnun menjabat ketua PN Tangerang. Saat pengacara Prita mendaftarkan kasasi kasus perdata pencemaran nama baik di PN Tangerang, Asnun menolak.

Alasannya, kasus itu tidak layak untuk diajukan ke kasasi. Bahkan, dia memberikan surat penolakan pengajuan kasasi kepada salah seorang tim pengacara Prita dari firma hukum OC Kaligis and Associates. Padahal, kasasi tersebut merupakan hak Prita.

Tetapi, karena kuasa hukum Prita terus mendesak dan me­ngancam balik, Asnun lantas merobek surat penolakan itu di depan salah seorang anggota tim pengacara. ”Padahal, dia belum lama jadi ketua PN Tangerang. Baru dua tahun, sudah arogan gitu,” ujar seorang pengacara Prita yang menolak namanya disebutkan saat dihubungi Jawa Pos. (rdl/aga/c11/c1/dwi/kum)

26 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Bibit-Chandra : Jaksa Berpeluang Menangi Banding

KORAN TEMPO – Senin, 26 April 2010
Deponering sama dengan menyatakan Bibit-Chandra bersalah.

JAKARTA – Kalangan ahli hukum meminta Kejaksaan Agung menyisihkan pilihan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering) dalam menyelesaikan kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka menyarankan Kejaksaan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) perkara Bibit-Chandra.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio, misalnya, memperkirakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bakal memenangkan upaya banding Kejaksaan Agung. “Kemungkinan (Kejaksaan) kuat untuk menang,” kata Rudi saat dihubungi kemarin.

Menurut Rudi, putusan Pengadilan Negeri membatalkan SKP2 mengandung sejumlah kelemahan. Kelemahan itu antara lain Anggodo Widjojo tidak memenuhi unsur pihak ketiga yang bisa mengajukan gugatan praperadilan dalam kasus korupsi yang menyeret kakaknya, Anggoro Widjojo. “Dia bukan korban,” ujar Rudi.

Bibit dan Chandra menjadi tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Kalangan pegiat antikorupsi menilai penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka merupakan upaya kriminalisasi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kejaksaan menghentikan penuntutan atas kedua Wakil KPK itu pada 1 Desember 2009 setelah mendapat tekanan luas dari publik dan mendengar arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Senin pekan lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan oleh Anggodo, yang kini mendekam di penjara. Hakim tunggal Nugroho Setiadji memerintahkan Kejaksaan Agung kembali membuka kasus Bibit-Chandra dan melimpahkannya ke pengadilan.

Selain meminta banding, Jaksa Agung bisa memakai asas oportunitas, dengan mengesampingkan perkara Bibit-Chandra. Namun Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin mengatakan deponering sama dengan menyatakan Bibit-Chandra bersalah.

Pemilihan opsi deponering, menurut Zainal, bisa mengguncang keyakinan masyarakat, yang selama ini mendukung Bibit dan Chandra. “Mereka akan berpikir selama ini membela orang yang salah,” ujar Zainal.

Deponering, menurut Zainal, juga bakal menjadi dasar bagi Anggodo untuk mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. “Dia bisa bilang, ‘Benar, kan, saya diperas dan tidak bersalah’,” kata Zainal.

Karena itu, Zainal meminta Kejaksaan Agung berfokus dalam menyusun memori banding atas putusan hakim tunggal Nugroho Setiadji itu. Kejaksaan harus bisa meyakinkan hakim bahwa kasus Bibit-Chandra memang wajib dihentikan,” kata Zainal.

Jumat lalu, Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan banding begitu menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan pihaknya menargetkan memori banding selesai disusun pekan ini. “Ini bukan soal kalah-menang. Ini untuk kepentingan negara,” kata Marwan saat itu. l BUNGA MANGGIASIH | APRIARTO MUKTIADI

Tiga Opsi Kasus Bibit-Chandra

Putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nugroho Setiaji, yang membatalkan surat ketetapan penghentian penuntutan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, membuka perdebatan baru di kalangan ahli dan praktisi hukum. Kini Kejaksaan Agung menghadapi tiga pilihan dengan peluang dan risiko berbeda-beda.

1. Kejaksaan Agung meneruskan proses kasus Bibit-Chandra ke pengadilan.

  • Dasar Hukum: Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Peluang: Hakim bisa memutuskan Bibit-Chandra tidak bersalah atau sebaliknya. Proses hukum bisa berlanjut melalui mekanisme banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.
  • 2. Kejaksaan Agung mengajukan permohonan banding atas ke pengadilan tinggi.
  • Dasar Hukum: Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Peluang: Putusan pengadilan tinggi bersifat final. Kasus Bibit-Chandra bisa dihentikan untuk selamanya atau dibuka lagi dan dilimpahkan ke pengadilan. Jika masuk pengadilan, upaya banding, kasasi, sampai peninjauan kembali bisa terjadi.
  • 3. Jaksa Agung mengesampingkan perkara (deponering/seponering) dengan memakai asas oportunitas, demi kepentingan umum.
  • Dasar Hukum: Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI.
  • Peluang: Mungkin tak akan ada pihak yang menggugat lagi, misalnya melalui jalur praperadilan. Masalahnya, akan ada diskusi panjang soal apakah kasus Bibit-Chandra merupakan kepentingan umum. Jaksa Agung harus mendengarkan saran atau pendapat badan-badan kekuasaan negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

    Jajang

  • 26 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    KPK Tetap Lakukan Penindakan Korupsi

    SUARA MERDEKA – Senin, 26 April 2010
    • Bila Bibit dan Chandra Nonaktif

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap akan melakukan upaya penindakan jika terjadi kemungkinan terburuk Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah kembali nonaktif.

    ”Kalau skenario terburuk terjadi, dua orang pimpinan KPK yang tersisa akan dimaksimalkan untuk penindakan,” kata Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP, akhir pekan lalu.

    Jika kondisi terburuk itu terjadi, Johan menyatakan, dua pimpinan yang tersisa yaitu M Jasin dan Haryono Umar, akan terus memimpin KPK seperti biasanya. Jasin dan Haryono yang terbiasa menangani bidang pencegahan akan mem-back-up tugas Chandra dan Bibit yang menangani bidang penindakan.

    Setelah permohonan praperadilan dari Anggodo Widjojo terhadap surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK memang telah melakukan pertemuan untuk membahas persiapan situasi terburuk.

    Situasi terburuk tersebut adalah Bibit dan Chandra kembali menjadi tersangka dan dinonaktifkan dari jabatan pimpinan KPK. Dengan demikian, pimpinan KPK hanya tersisa dua orang.

    Sebelumnya, Bibit juga menegaskan, putusan praperadilan tidak akan memengaruhi KPK termasuk dalam upaya penindakan. Meski Haryono dan Jasin selama ini membidangi pencegahan.

    Bibit mengatakan, tugas pimpinan KPK didukung pejabat struktural KPK, seperti deputi dan direktur. ”Kita telah mengumpulkan seluruh pejabat struktural untuk penguatan sebagai bentuk antisipasi kondisi terburuk,” ujar Johan. (J13-54)

    26 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

    Jajak Pendapat “Kompas” : Citra Buruk pada Profesi Hukum

    KOMPAS – Senin, 26 April 2010

    Oleh : PALUPI PANCA ASTUTI

    Sejumlah kasus korupsi yang mencuat belakangan ini menguakkan adanya kemelut hukum yang parah. Masihkah profesi di bidang hukum menarik minat orang untuk menggelutinya?

    Jika mengacu pendapat ahli teori hukum dari Belanda, AM Hol dan MA Loth (2001), seorang profesional hukum yang ideal adalah mereka yang mampu menjadi penghubung antardua pihak yang bertikai. Selain itu, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak itu dan masyarakat serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, serta nilai yang ada di dalam masyarakat.

    Dalam rumusan tentang profesional hukum yang ideal itu, sangat terasa nuansa untuk mengedepankan kepentingan pihak lain di luar sosok profesi hukum itu. Pengacara, hakim, jaksa, juga polisi, hanya jembatan atau penengah antarpihak yang berkonflik untuk menghasilkan sebuah solusi terbaik. Namun, jika rumusan itu dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia, terasa sulit menemukan sisi profesional hukum yang ideal di negeri ini.

    Nama baik kalangan profesional di bidang hukum sedang diuji. Terkuaknya sejumlah skandal yang melibatkan profesional hukum pada pemberitaan media, terlepas apakah terbukti bersalah atau tidak, mengindikasikan ketidakberesan dalam sistem organisasi kelembagaan hukum.

    Belum lama ini media mengabarkan penangkapan seorang pengacara yang diduga menyuap hakim yang sedang menangani kasus kliennya. Sebelumnya, sejumlah oknum polisi diduga melakukan rekayasa terhadap seseorang yang menjadi tersangka kasus narkoba. Seperti belum lengkap, seorang jaksa ditengarai ”bermain-main” dalam kasus suap yang melibatkan uang miliaran rupiah milik seorang mantan pegawai pajak.

    Kasus yang menjerat profesional di bidang hukum itu mencoreng dunia peradilan Indonesia. Profesi yang seharusnya bertugas memberikan keadilan seluruh golongan disalahgunakan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi.

    Ketidakpuasan dan stempel negatif pun dicapkan pada profesional hukum. Gambaran ini terekam dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, pekan lalu. Secara merata, sebagian besar responden menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Penilaian publik terhadap hakim, jaksa, pengacara, dan polisi juga kurang menggembirakan. Sekitar tujuh dari 10 responden menilai, keempat profesi itu memiliki citra yang buruk.

    Publik pantas merasa kecewa terhadap kemampuan negeri ini dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya. Penggawa hukum adalah sosok yang berkewajiban menjunjung tinggi keadilan. Namun, terhadap kekuasaan dan uang, ternyata hukum dapat dipermainkan.

    Perkara yang melibatkan oknum aparat di pengadilan yang terbukti mempermainkan hukum terus bermunculan. Kode etik profesi terkalahkan dengan kepentingan dan kebutuhan pribadi. Mafia hukum diduga melibatkan dari pejabat tinggi hingga karyawan rendahan. Berkaca dari kejadian itu, jelas jika profesi aparat hukum rawan godaan, uang, dan kekuasaan.

    Munculnya kasus mafia peradilan membuat masyarakat skeptis terhadap aparat hukum, siapa lagi yang bisa memberikan perlindungan? Kesangsian ini tetap muncul meski sudah ada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden pada Desember 2009 dengan tugas menemukan dan mengikis praktik mafia hukum.

    Terhadap budaya korupsi yang merambah hingga ke dunia peradilan ini, sempat timbul wacana lustrasi, yakni menghapuskan satu generasi yang sekarang duduk di birokrasi. Wacana yang pernah digagas pada awal reformasi ini bermaksud untuk membangun satu sistem birokrasi baru yang dipegang oleh generasi baru.

    Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang kembali mengusulkan hal ini, beberapa waktu lalu, beralasan, pembenahan birokrasi setelah reformasi tak pernah berhasil meski sudah empat kali negeri ini berganti pemimpin. Meski terasa revolusioner, gagasan ini masuk akal, mengingat masalah kronis yang menerpa dunia peradilan Indonesia. Namun, siapkah generasi muda membangun budaya hukum yang bersih?

    Minat publik

    Apabila masyarakat terus memiliki antipati terhadap profesi hukum, negeri ini terancam kekurangan tenaga profesional berkualitas di bidang ini. Padahal, melihat pada statistik mahasiswa selama bertahun-tahun dari Kementerian Pendidikan Nasional, bidang studi hukum adalah pilihan keempat favorit pendaftar setelah ekonomi, teknik, dan kedokteran. Bahkan, pada 2007/2008, posisinya naik menjadi favorit ketiga, menggusur kedokteran, dengan meraih sekitar 139.000 pendaftar atau 8 persen dari seluruh pendaftar ke perguruan tinggi. Namun, dengan beragam kasus yang menyelimuti dunia hukum Indonesia, masih tertarikkah publik mempelajari atau berkarier di bidang hukum?

    Sembilan dari 10 responden yang ditanyakan cita-citanya mengaku tidak pernah berkeinginan menjadi hakim, jaksa, pengacara, atau polisi. Bahkan, jika saat ini dibuka kesempatan atau lowongan untuk berkarier sebagai aparat hukum, lebih dari 80 persen responden menyatakan tak berminat mencoba.

    Selain lebih minat di bidang lain (47,8 persen), alasan mereka segan masuk dalam profesi ini karena citra buruk yang melekat pada pekerjaan ini (23,2 persen). Terbukanya peluang besar untuk berbuat salah, ketakutan menggadaikan kejujuran, dan terjebak untuk melakukan hal yang buruk membuat publik merasa pekerjaan yang satu ini harus dihindari.

    Memang bukan mustahil hal yang ditakutkan itu terjadi. Ingat kasus jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita yang menggelapkan barang bukti obat terlarang. Juga oknum polisi yang merekayasa kasus kepemilikan narkoba. Jika aparat yang seharusnya menegakkan keadilan justru bertindak kriminal, sinisme masyarakat tak terelakkan.

    Terlepas dari ketertarikan publik untuk menggeluti ilmu atau profesi yang berkaitan dengan hukum, nada optimisme masih terdengar. Sekitar 80 persen responden menyatakan keyakinannya bisa menjauhkan diri dari segala hal berbau korupsi apabila mereka menjalani karier itu. Dua pertiga responden juga yakin mampu memperjuangkan rasa keadilan untuk masyarakat. (Litbang Kompas)

    26 April 2010 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

    %d blogger menyukai ini: