KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK: Dua Pimpinan Tetap Sah

Kamis, 22 April 2010
DHONI SETIAWAN
Bibit Samad Riyanto (kiri) dan Chandra Hamzah (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan diri siap atas semua kemungkinan terburuk atas putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Anggodo Widjojo. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dalam skenario terburuk, jika pimpinan tinggal menyisakan dua orang, putusan KPK tetap sah.

“Dalam skenario terburuk, dua pimpinan tetap sah. Apa bedanya empat pimpinan saat ini dengan jika nantinya tinggal dua, kan sama-sama tidak lima,” kata Johan Budi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/4/2010).

Pernyataan Johan ini mengacu pada Pimpinan KPK yang saat ini hanya ada empat orang setelah ditinggal Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. “Dua ini kan sama saja dengan empat. Sama-sama tidak lima. Dalam UU KPK juga tidak ada yang menyatakan bahwa dua pimpinan itu tidak sah,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan, KPK akan terus memperjuangkan upaya hukum terhadap nasib dua Pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, terkait putusan praperadilan tersebut. “Kita lihat sejauh mana kalau ada kemungkinan terburuk SKPP ditolak (setelah upaya banding),” katanya.

22 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Aceh Utara dan Wakilnya jadi Tersangka

Okezone – 19 April 2010

Ilustrasi.(foto:ist)

BANDA ACEH – Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid bersama Wakil Bupati Syarifuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi kas daerah itu senilai Rp220 miliar.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Farid Ahmad mengatakan, pihaknya masih menunggu surat izin dari Presiden untuk memeriksa dan menahan kedua tersangka.
“Saat ini polisi sedang menunggu surat izin pemeriksaan terhadap mereka dari presiden,” katanya kepada wartawan, di Banda Aceh, Senin (19/4/2010).

Polda Aceh sudah mengirim surat permohonan izin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri serta pemberitahuan kepada Komisi pemberatasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Polda Aceh telah memeriksa 41 orang saksi dan empat saksi ahli terkait kasus pembobolan kas daerah terkaya di Aceh itu. Dari itu, kata Farid, Bupati Ilyas Hamid alias Ilyas Pase dan Wakilnya Syarifuddin disangka kuat bersalah dan terlibat dalam pencairan uang daerah senilai 220 milyar. Uang itu kemudian didepositokan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jelembar, Jawa Barat.

Akibat pendepositoan itu, kondisi keuangan Aceh Utara belakangan ini morat-marit, pembangunan terhambat. Aceh Utara adalah wilayah yang kaya dengan gas alam.

“Bupati dan wakil bupati Aceh Utara telah cukup bukti. Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Kombes Farid.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jawa Barat telah menetapkan enam terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Basri Yusuf, Yunus Kiran, (Tim Asistensi Bupati Aceh Utara), Cahyono Sasongko (Pimpinan Bank Mandiri KCP Jelambar), Lista Andriani, Herrysawati Bakrie (Direktur Utama PT Sumber Daya Manunggal) dan direktur PT Aggro Siantara.

Dalam sidang yang digelar beberapa kali oleh PN Jawa Barat, nama Bupati Aceh Utara Ilyas dan Wakil Syarifuddin kerap disebut-sebut terlibat meneken surat pencairan dan menyetujui untuk dideposito ke Bank Mandiri Cabang Jelembar. Para terdakwa ikut mencicipi fee dari pemindahan uang daerah itu.

Sebelum menjadi Bupati, Ilyas Hamid merupakan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Utara. Ia yang berpasangan dengan Syarifuddin dalam Pilkada 2006 silam, menang telak melalui jalur independen.

Belakangan, saat kasus pembobolan kas senilai Rp220 miliar mencuat, Ilyas kerap dikecam oleh warga Aceh Utara.
(fit)

22 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DIDUGA SELEWENGKAN BANTUAN : KETUA KELOMPOK TANI JADI TERSANGKA

KEDAULATAN RAKYAT – Kamis, 22 April 2010

BOYOLALI (KR) – Bantuan benih lele dari presiden untuk petani ‘kampung lele’ di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali senilai Rp.264,3 juta diduga diselewengkan. Polres Boyolali yang menangani dugaan tindak pidana korupsi ini telah menetapkan Ketua Kelompok Tani Karya Mina Utama, Darseno (51) sebagai tersangka. Saksi-saksi telah diperiksa, termasuk sejumlah pejabat di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Boyolali.

Kapolres Boyolali AKBP Agus Suryo Nugroho mengatakan, Darseno telah ditetapkan sebagai tersangka n amun sampai saat ini belum ditahan. Tersangka Darseno dikenai Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 junto UU 2/2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. “Dalam waktu dekat ini, yang bersangkutanmasih akan dipanggil lagi untuk melengkapi hasil pemeriksaan,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Dugaan adanya dana yang diselewengkan itu terungkap dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tercatat terjadi kerugian Negara atas penggunaan bantuan tersebut sebesar Rp.264.334.949. Bentuk penyelewengan itu, dana yang seharusnya untuk subsidi pembelian benih, tetapi ternyata juga digunakan untuk kepentingan lain.

Agus Suryo menjelaskan, dana yang diduga diselewengkan tersebut karena digunakan bukan peruntukannya. Antara lain digunakan untuk kegiatan bina lingkungan sebesar Rp.95 juta. Seharusnya, bantuan itu diberikan kepada para anggota yang telah diajukan dan didaftarkan sebagai kelompok penerima bantuan. “Dana itu justru dialokasikan antara lain untuk kompensasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR), sehingga menyebabkan besarnya subsidi turun dari Rp.50/ekor menjadi hanya Rp.27/ekor,” paparnya. (Dis)-g

22 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Panwas Lapor ke Kepolisian

SUARA MERDEKA – 22 April 2010

SEMARANG- Panitia Pengawas (Panwas) Pilwalkot melapor ke Polwiltabes terkait temuan pelanggaran kampanye. Ada dua item yang dilaporkan, yakni politik uang dan penggunaan mobil dinas.

Ketua Panwas Kota Semarang, Yunan Hidayat mengatakan, laporan itu menindaklanjuti temuan yang ada. Pihaknya juga diminta untuk melengkapi bahan laporan yang dinilai masih kurang, khususnya verifikasi pihak terlapor.  ’’Yang kuat untuk bisa ditindaklanjuti adalah laporan soal politik uang dan pengunaan mobil dinas. Dua jenis pelanggaran itu bisa dikategorikan pidana,’’ katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya ada sejumlah pelaporan pelanggaran kampanye. Persoalannya tidak semua penyimpangan itu ada payung hukum yang mengatur. Misalnya kampanye Wali Kota Sukawi Sutarip untuk pasangan calon Mahfudz Ali-Anis Nugroho. Sukawi tidak mengambil cuti untuk terjun ke politik praktis mendukung salah satu pasangan calon. Pelanggaran ini hanya bersifat administratif dan hanya dilaporkan ke KPU.

’’Kelemahannya lagi kita tidak punya payung hukum yang mengatur sanksi-sanksi penyimpangan Pilwalkot. Jadi sebatas dilaporkan saja,’’ paparnya.
Dipelajari Sementara itu, Kapolwiltabes Semarang Kombes Pol Edward Syah Pernong melalui Kasat Reskrim AKBP Asep Jenal Ahmad ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari atas laporan temuan pelanggaran Pilwalkot tersebut. Penyidik masih mempelajari dan mendalami bukti-bukti pelanggaran yang diberikan oleh Panwas.

Laporan dari Panwas tersebut kemarin belum diterima oleh penyidik. Pasalnya ada beberapa materi laporan yang dirasa belum lengkap. Di antaranya verifikasi terlapor tidak jelas.

”Kami belum melakukan pemeriksaan. Kami masih sebatas menerima dan mempelajari dulu. Kalau memang belum lengkap, ya kami belum terima dulu. Kami minta laporan tersebut dilengkapi dulu,” kata Asep Jenal.

Dalam menyerahkan temuan bukti-bukti pelanggaran selama berlanggsungnya proses Pilwakot sebelum masa coblosan, Yunan ditemui penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polwiltabes. Beberapa lama, Yunan berada di ruang penyidik yang terletak di lantai II gedung C Polwiltabes. Yunan memaparkan laporan hingga sore hari. (H22,H21-87)

22 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus Suap : Hakim Kekayaan Ibrahim Rp 1,8 M, Tersebar di Jakarta & Samarinda

DETIKNEWS – Kamis, 22/04/2010


Hakim Ibrahim (dok detikcom)

Jakarta – Sebagai seorang hakim, tersangka suap Ibrahim memiliki kekayaan cukup besar. Nilai hartanya pada tahun 2009, senilai Rp 1,8 miliar yang tersebar di Jakarta dan Samarinda.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan dan Pejabat Negara (LHKPN) yang dapat diakses di KPK yang didapatkan detikcom, Rabu (21/4/2010), pria paruh baya tersebut melaporkan kekayaannya pada 13 Maret 2009. Dari data tersebut, diketahui Ibrahim memiliki total kekayaan sebesar Rp 1,846 miliar dan dikurangi utang Rp 86,410 juta.

Pria kelahiran Maros, 7 Februari 1957 tersebut memiliki aset berupa rumah dan tanah di Jakarta Timur dan Samarinda. Tercatat, di Jakarta Timur, Ibrahim memiliki tanah dan bangunan 200 meter persegi dan 140 meter yang kedua-duanya diperoleh dari hasil sendiri senilai Rp 603,2 juta.

Ditambah tanah seluas 400 meter persegi di Samarinda yang diperoleh pada 1999 seharga Rp 15 juta. Dia juga memiliki tambak udang windu seluas 40 hektare seharga Rp 300 juta yang dibeli tahun 1995.

Dua tahun kemudian dia membeli lagi tambak yang sama seluas 45 hektar senilai Rp 350 juta. Ibrahim juga memiliki logam mulia senilai Rp 44 juta. Ditambah giro setara kas sebanyak Rp 174,861 juta.

Namun dalam laporan kekayaan tersebut, dia memiliki kewajiban utang sebesar Rp 86,410 juta. Di antaranya, pinjaman uang sebesar Rp 50,410 juta dan pinjaman barang Rp 36 juta.

Usai pemeriksaan di KPK, Ibrahim enggan berkomentar banyak soal harta kekayaan ini. Termasuk soal uang Rp 300 juta yang diduga diterimanya dari Pengacara PT Sabar Ganda, Adner Sirait.

“Tanya penyidik saja,” ucapnya singkat.

Ibrahim dan Adner ditangkap KPK usai melakukan praktek penyuapan di sekitar kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bersama mereka disita uang senilai Rp 300 juta dan 2 mobil yang digunakan dalam proses transaksi. Uang tersebut diduga diberikan untuk memenangkan PT Sabar Ganda dalam perkara sengketa tanah yang ditangani di PT TUN. Ibrahim adalah ketua majelis hakim banding.
(mad/nwk)

22 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

JAKSA GAYUS DICOPOT

JAWA POS – Kamis, 22 April 2010

Sanksi Tidak Cermat, Tangani Kasus Mafia Pajak JAKARTA – Bersih-bersih mafia pajak di tubuh kejaksaan terus dikonkretkan. Kemarin (21/4), Poltak Manulang resmi dicopot dari jabatannya sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Jaksa senior yang dikenai sanksi berat karena menangani kasus Gayus Tambunan itu menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Soegiarto.

Dalam serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono itu, Poltak tampak tenang. Bahkan, dia cukup lantang mengucapkan kata demi kata saat menyerahkan memori sertijab kepada Soegiarto. Soegiarto sebelumnya menjabat direktur penanganan pelanggaran berat HAM.

Sesudah acara, Poltak yang dihukum karena kesalahan menjalankan tugas saat menjabat direktur prapenuntutan (Dirpratut) bidang pidana umum itu enggan berkomentar tentang pencopotan dirinya dari kursi Kajati Maluku. “Kalau pimpinan memutuskan seperti ini, kita laksanakan. Saya kan anak buah,” elak Poltak.

Meski demikian, Poltak menyatakan telah mengajukan keberatan atas sanksi tersebut. Namun, dia tidak mau mengungkapkan isi keberatannya. “Saya (ketika itu) cuma Dirpratut. Pembelaan saya sekitar (tugas di jabatan) itu,” kata Poltak. Saat ditanya dugaan aliran dana dari Gayus, Poltak mengelak. “Jangan bicara dana,” ujarnya.

Bagaimana soal kemungkinan diperiksa Mabes Polri? “Kita ini aparat penegak hukum. Di mana pun diperiksa, siap-siap saja,” jawab Poltak yang selanjutnya akan bertugas sebagai jaksa fungsional pada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (JAM Datun).

Poltak merupakan satu di antara dua jaksa yang dijatuhi sanksi karena tidak cermat dalam menangani Gayus. Seorang lainnya adalah Cirus Sinaga yang dicopot dari jabatan asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jateng. Dalam perkara Gayus, dia menjadi ketua tim jaksa peneliti (P-16). Selanjutnya, Cirus yang juga menjadi ketua tim JPU perkara Antasari Azhar akan bertugas sebagai jaksa fungsional di JAM Intelijen.

Pelaksanaan sertijab Cirus dengan penggantinya dilakukan di Kejati Jateng. “Penyerahan jabatan eselon III akan dilaksanakan oleh atasan masing-masing (Kajati, Red),” kata Darmono sesudah pelantikan.

Dia menegaskan, masih ada jaksa-jaksa lain yang terlibat perkara Gayus. Mereka akan menyusul Poltak dan Cirus untuk mendapatkan sanksi. Mereka adalah jaksa-jaksa yang pernah diperiksa oleh tim pemeriksa jajaran pengawasan Kejagung. “Semua sudah diperiksa dan dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat kesalahannya,” kata mantan kepala Kejati DKI Jakarta itu.

Meski usul sanksi disiplin sudah disetujui oleh jaksa agung, Darmono belum bisa menyebutkan nama-nama jaksa itu. Sebab, laporan tersebut masih ada di meja JAM Pengawaasan (JAM Was) Hamzah Tadja. “Selengkapnya akan dijelaskan JAM Was dalam satu-dua hari,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi tentang aliran dana yang masuk ke kantong jaksa terkait dengan perkara Gayus. Baik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun laporan dari masyarakat.

JAM Pidsus Marwan Effendy mengatakan dirinya mendengar informasi bahwa ada pengakuan dari Gayus tentang dana yang dianggarkan untuk jaksa peneliti kasusnya. Problemnya, penyidik belum menemukan bukti pendukung. “Mungkin dari PPATK tidak bisa menemukan karena prosesnya hand by hand (tunai), tidak lewat transfer,” katanya.

Bantah Uang Sogok

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menind­aklanjuti pengakuan hakim ketua kasus Gayus Tam­bunan, Muhtadi Asnun, soal pe­ne­rimaan uang Rp 50 juta. Dua kolega Asnun yang menjadi ha­kim anggota, yakni Bambang Widyat­moko dan Haran Tarigan, menjalani pemeriksaan di gedung KY kemarin.

Dari hasil pemeriksaan, belum ada indikasi mereka ikut me­ne­rima uang sogokan. ”(Hasil pe­me­riksaan) itu masih sementara,” kata Komisioner KY Soekotjo Soe­parto setelah pemeriksaan Bambang dan Haran kemarin (21/4).

Meski begitu, KY tak akan me­nyerah. Senin mendatang (29/4), KY kembali memeriksa mereka. Lembaga pimpinan Busyro Mu­qoddas itu juga akan mengon­frontasi dua hakim anggota tersebut dengan Asnun.

Bambang dan Haran merupakan dua hakim anggota Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang ikut memvonis bebas Gayus pada 12 Maret silam. Dalam pemeriksaan KY sebelumnya, Asnun mengaku menemui Gayus di rumah dinas­nya dan menerima duit suap Rp 50 juta. Uang suap dari Gayus itu lantas digunakan Asnun untuk umrah.

Bambang, kata Soekotjo, di­periksa dua jam sejak pukul 13.30 hingga 15.30. Dia dibe­rondong 65 pertanyaan tentang pengakuan Asnun soal peneri­maan uang dari Gayus. Sementara itu, Haran diperiksa sesudahnya, yakni pukul 16.00 hingga 17.30. Dia dicecar 48 pertanyaan dengan materi yang sama.

Ditemui wartawan setelah dipe­riksa, Haran dan Bambang kom­pak mengaku tak ikut kecipratan duit suap itu. Mereka juga me­negaskan tak pernah bertemu Gayus, kecuali di ruang sidang. ”Tidak ada duit Gayus sepeser pun yang kami terima,” ujar Bambang.

Haran menjawab senada. Dia justru bersyukur tidak ikut ke­cipratan duit suap yang diterima Asnun. Haran menyatakan tidak tahu bahwa ada upaya kong­ka­likong dalam putusan tersebut. Sebab, dia baru masuk ketika si­dang memasuki sidang keem­pat. Selama sidang pertama hing­ga ketiga, dia tidak ikut lantaran menjalani pelatihan hakim tindak pidana korupsi. Sebelumnya, posisi dia diisi hakim Abdul Hutapea.

Mereka juga mengaku tidak tahu-menahu soal suap terhadap Asnun. Mereka bahkan kaget ketika Asnun menemui Gayus dan menerima ongkos tambahan umrah Rp 50 juta. ”Mereka surprised,” katanya.

Bambang dan Haran menya­takan sempat merasa ada ke­janggalan dalam kasus tersebut. Yakni, pada dakwaan untuk Gayus. Dakwaan satu dan dua tidak berbeda. Bahkan, seolah hanya melakukan copy dan paste pada surat dakwaan tersebut. ”Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena yang aktif adalah jaksa,” kata komisioner kelahiran Kediri itu.

Di bagian lain, empat orang atasan Gayus Tambunan kini bisa bernapas lega. Sebab, hasil in­vestigasi internal Ditjen Pajak terkait kasus mafia pajak yang meli­batkan Gayus menyebutkan bahwa empat atasan tersebut terbukti tidak terlibat.

Direktur Penyuluhan, Pela­yanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Iqbal Alamsyah me­ngatakan, Direktorat Kepa­tuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) sudah memeriksa sepuluh orang atasan Gayus. ”Empat orang dinyatakan tidak bersalah,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan kemarin (21/4).

Iqbal menyebutkan, empat atasan Gayus yang dinyatakan bersih adalah mantan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Erma Sulistyarini, mantan Kasubdit Banding dan Gugatan I Dwi Astuti, Kasi Pengurangan dan Keberatan II dan Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan I Agus Budiono, serta Kasi Pengurangan dan Keberatan IV dan Pjs Pengurangan dan Keberatan III Emir Herteniza.

Sementara beberapa orang atasan Gayus di pucuk pimpinan Direktorat Keberatan dan Banding hingga kini dalam pemeriksaan. Di antaranya, mantan Direktur Direktorat Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso, Kasubdit Pengurangan dan Keberatan Johnny Marihot Tobing, dan Kasubdit Banding dan Gugatan I Marudur Sitanggang.

Iqbal menambahkan, meski empat mantan atasan Gayus tersebut terbukti tidak terlibat, Ditjen Pajak tetap merotasi posisinya. ”Saat ini mereka tidak ditempatkan kembali ke jabatan mereka semula,” katanya. (fal/aga/owi/c1/c5/agm/iro)

22 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KRHN: Kasus Korupsi di Jawa Tengah Tinggi

SEPUTAR INDONESIA – Kamis, 22 April 2010
PALEMBANG(SI) – Provinsi Jawa Tengah masuk dalam delapan daerah dengan kasus korupsi yang tinggi. Banyaknya kasus inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung (MA) membangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang.


Wakil Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Muji Kartika Rahayu mengatakan,selain Jawa Tengah,provinsi yang kasus korupsinya tinggi adalah Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim),Jawa Barat (Jabar),dan DKI Jakarta.Muji mengaku, dari delapan provinsi tersebut, hampir semuanya sudah dibentuk Pengadilan Tipikor.“ Kebijakan ini untuk mempermudah dalam mengusut kasus korupsi di daerah tersebut,” katanya saat briefing persiapan pembentukan Pengadilan Tipikor di Palembang, Sumsel,kemarin. Anggota Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial (KY) Ardian S mengakui, tantangan terberat dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor adalah sikap skeptis dan pesimistis masyarakat terhadap perilaku hakim dan imageburuk bagi lembaga peradilan di Indonesia.

”Sebab itu,kami akan terus mengevaluasi bagaimana soal integritas hakim, kedisiplinan, kode etik, serta transparansi hukum,” katanya. Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Sutjahjo Padmo Wasono sebelumnya menyatakan, pihaknya telah menyiapkan 15 hakim Tipikor khusus untuk menyidangkan kasus korupsi di wilayah Jateng.

Enam hakim telah bersertifikat hakim Tipikor dan sembilan hakim lainnya sedang mengikuti pelatihan hakim Tipikor. Rencananya, pembentukan pengadilan Tipikor khusus Jateng yang akan ditempatkan di PN Semarang dijadwalkan paling cepat April ini. (retno palupi/ erik okta subadra/ muhammad oliez/alkomari)


22 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

(Bukan) Kemenangan Anggodo?

SEPUTAR INDONESIA – KAMIS, 21 April 2010

Oleh : Saldi Isra
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Senin (19/04),Nugroho Setyadi, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjaja.

Pada pokoknya, hakim Nugroho Setyadi mengabulkan sebagian permohonan Anggodo. Karenanya, hakim memerintahkan kejaksaan melimpahkan berkas perkara Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah ke pengadilan. Di antara pertimbangan hakim Nugroho Setyadi, penghentian penuntutan kasus Bibit-Chandra tidak tepat. Seharusnya penghentian penuntutan dilakukan dengan alasan nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, atau perkara telah lewat waktu alias kedaluwarsa. Merujuk argumentasi tersebut,hakim menilai bahwa tindakan kejaksaan menghentikan penuntutan kasus Bibit-Chandra merupakan tindakan melawan hukum (Hukumonline.com,19/04).

Bagi kalangan yang concern terhadap kelangsungan agenda pemberantasan korupsi, putusan praperadilan yang memenangkan Anggodo menjadi catatan tersendiri. Bahkan,bagi kelompok masyarakat yang dulu berada di belakang Bibit-Chandra, putusan praperadilan PN Jaksel bisa jadi merupakan pukulan telak.Bagaimanapun, dengan putusan tersebut, nasib Bibit-Chandra akan sangat tergantung pada langkah hukum yang dipilih kejaksaan berikutnya. Karenanya, setelah putusan praperadilan sampai ke tengah masyarakat, pertanyaan mendasar yang berkembang: adakah hasil tersebut menjadi gambaran kemenangan Anggodo dalam pusaran mata rantai skandal rekayasa atas Bibit-Chandra?

Pertanyaan menggelitik itu cukup masuk akal karena publik mengerti betul betapa sulitnya memulai proses hukum bagi Anggodo.Namun ketika proses hukum berjalan,Anggodo justru dapat suntikan “darah baru” berupa kemenangan dalam permohonan praperadilan.

Dua Faktor

Sehari pascaputusan praperadilan PN Jaksel tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang concern terhadap agenda pemberantasan korupsi mengemukakan, putusan PN Jaksel yang memenangkan AnggodoadalahkabarburukbagiKo- misi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu, putusan tersebut sekaligus menjadi ancaman serius dalam upaya memerangi mafia hukum.

Pendapat Koalisi tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa hakim seolah lupa dan mengesampingkan sejumlah fakta yang terjadi selama dalam proses rekayasa atas Bibit-Chandra. Fakta yang dimaksudkan adalah kemarahan masyarakat yang tidak dapat menerima upaya menghancurkan KPK. Pada sudut pandang tertentu, penilaian Koalisi tersebut ada benarnya, terutama jika melihat situasi mencekam yang berada di sekitar rekayasa terhadap Bibit- Chandra.Sekiranya diputar ulang rekaman yang ada, bagaimanapun akan sulit menerima putusan praperadilan PN Jaksel. Penerimaan akan menjadi makin berat karena Mahkamah Konstitusi (MK) membenarkan adanya indikasi rekayasa dalam kasus Bibit- Chandra.

Selain putusan MK, hasil penelusuran yang dilakukan Tim 8 juga membenarkan rekayasa tersebut. Pertanyaannya,mengapa faktafakta tersebut diabaikan dalam menilai permohonan yang diajukan Anggodo? Karenanya, pendapat Koalisi yang mengatakan bahwa pengadilan seolah bergerak berlawanan dengan upaya memerangi praktik mafia dalam pemberantasan korupsi menjadi sulit untuk dibantah. Bagi Koalisi, dalam kondisi “darurat mafia”sangat janggal dan mencurigakan ketika pengadilan memenangkan kekuatan mafioso yang pada akhirnya akan berakibat serius terhadap buruknya masa depan pemberantasan korupsi. Secara legalistis, tidak tepat meletakkan kesalahan hanya pada putusan praperadilan.

Bagaimanapun, merujuk pada hukum positif yang ada, alasan nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, atau perkara telah lewat waktu atau kedaluwarsa memang menjadi dasar untuk adanya surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP). Dalam konteks itu, putusan praperadilan hanya merupakan salah satu faktor saja yang dalam kemenangan Anggodo.Faktor kedua sebetulnya lebih pada pilihan instrumen yang digunakan kejaksaan dalam “menghentikan” kasus rekayasa Bibit-Chandra. Pilihan instrumen yang dimaksudkan di sini adalah saat kejaksaan memilih instrumen menerbitkan SKPP. Misalnya, dalam pandangan pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej (2009), secara hukum alasan menerbitkan SKPP sama dengan alasan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), yaitu jika tidak terdapat cukup bukti,sebuah peristiwa bukan merupakan tindak pidana,atau dihentikan demi hukum.

Khusus untuk alasan “dihentikan demi hukum”, ditambahkan Hiariej, merujuk pada KUHP dan doktrin, dihentikan demi hukum dapat diberikan terkait dengan seseorang yang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali dalam perkara yang sama, kedaluwarsa, atau terdakwa meninggal dunia. Dalam kasus Bibit-Chandra, alasan menggunakan instrumen SP3 dan SKPP tidak lagi relevan karena kejaksaan beberapa kali pernah mengemukakan mempunyai alat bukti yang kuat dalam indikasi tindak pidana yang dilakukan Bibit-Chandra. Dalam kaitan itu, kejaksaan harus mempertimbangkan secara matang pilihan instrumen yang akan digunakan untuk menutup kasus Bibit-Chandra. Pertimbangan tersebut lebih pada kemungkinan adanya perlawanan secara hukum.

Seharusnya untuk menghindari kemungkinan adanya perlawanan (termasuk berupa kemungkinan pengajuan proses praperadilan), kejaksaan memilih instrumen dalam bentuk pengabaian proses pidana (deponeering). Secara sosiologis, hak deponeering dapat digunakan karena alasan kepentingan umum. Dasar hukumnya amat jelas, Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Melihat keyakinan publik terkait dengan kemungkinan adanya rekayasa di lingkaran skandal Bibit-Chandra dan sekaligus terkait juga masa depan agenda pemberantasan korupsi, alasan demi kepentingan umum menjadi sangat relevan digunakan kejaksaan untuk mengabaikan proses hukum (deponeering) kasus Bibit-Chandra. Pertanyaan sejumlah kalangan yang intens mengikuti kasus Bibit-Chandra,mengapa pihak kejaksaan tetap memaksakan menggunakan instrumen berupa SKPP?

Kemenangan Anggodo?

Memperkirakan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan dari putusan praperadilan PN Jaksel tersebut, kita tidak boleh meratapi apa yang telah terjadi. Hal terpenting yang harus dipikirkan, bagaimana caranya agar putusan praperadilan itu tidak berubah menjadi kemenangan Anggodo dalam pengertian sesungguhnya maupun kemenangan “Anggodo” (dalam tanda petik).Yang dimaksud dengan Anggodo dalam tanda petik adalah pihak lain yang memang menghendaki kehancuran KPK.

Agar putusan praperadilan tidak berubah menjadi kemenangan Anggodo, KPK harus bekerja dengan sungguh-sungguh membuktikan peran Anggodo dalam skandal yang pernah melibatkan Bibit-Chandra. Banyak kalangan yakin, hanya pembuktian dengan validitas tinggi yang dapat memberikan keyakinan kepada publik atas peran Anggodo.Validitas tinggi diperlukan karena putusan praperadilan tentunya memberikan tambahan moril bagi Anggodo. Jikalau KPK gagal membuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, persepsi publik bisa berubah seratus delapan puluh derajat. Selain itu,saya sepakat dengan pendapat Koalisi Masyarakat Sipil, akan jauh lebih baik jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak ikut “skenario lupa” terhadap proses panjang rekayasa penghancuran KPK dan tidak bergerak secara berlawanan dengan perang terhadap mafia dan pemberantasan korupsi.

Dalam hal penyakit lupa tersebut menghinggapi hakim di pengadilan tinggi,status tersangka segera akan melekat kembali ke Bibit-Chandra. Sekiranya hal itu benar-benar terjadi, guncangan dahsyat segera akan menyelimuti KPK. Kini semua terpulang kepada KPK, kejaksaan, dan pengadilan tingkat banding. Bagi KPK, hasil praperadilan tidak boleh membunuh nyali mereka menindaklanjuti semua skandal korupsi yang sedang ditangani. Megaskandal Bank Century, dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,dan skandal mafia pajak harus segera difinalisasi.

Begitu juga kejaksaan harus mampu membangun alasan hukum untuk meyakinkan pengadilan tingkat banding.Jika tidak bisa,kejaksaan segera mempersiapkan instrumen deponeering.Terakhir, pengadilan banding perlu memahami bahwa kepastian hukum hanya merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, masih ada tujuan hukum lain yang harus dipertimbangkan hakim, yaitu: keadilan dan kemanfaatan. Sekiranya ketiga hal tersebut berhasil diwujudkan, putusan praperadilan PN Jaksel tidak akan menjadi kemenangan Anggodo maupun Anggodo dalam tanda petik.

Tidak boleh dilupakan, keberhasilan agenda pemberantasan tidak akan mungkin pernah bisa diraih tanpa komitmen tinggi semua pihak.Karenanya,hasil praperadilan merupakan ujian terhadap komitmen tersebut.(*)

22 April 2010 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Super Anggodo

KOMPAS – Kamis, 22 April 2010

Oleh Febri Diansyah

Tersangka sudah ditahan. ”Menang kita. Menang!” Saya bayangkan wajah Anggodo Widjojo sumringah betul saat mengekspresikan kemenangannya kepada seseorang di ujung telepon. Saat itu dua pimpinan KPK ditahan kepolisian dengan tuduhan yang sungguh meragukan (29/10/2009).

Ini petikan hasil penyadapan KPK yang diperdengarkan di persidangan Mahkamah Konstitusi, 3 November 2009. Ratusan orang memenuhi ruang sidang MK hari itu, semua tempat duduk dan selasar penuh sesak. Jutaan warga negara Indonesia juga menjadi saksi melalui semua stasiun TV yang menyiarkan secara langsung. Sebuah skandal besar rekayasa hukum mulai terkuak. Saat ini kita mengenalnya sebagai bagian dari praktik mafia hukum.

Anggodo menang. Ya, ia menang. Dan, bukan kemenangan tunggal. Ia menang berkali-kali. Mulai dari penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka, penahanan dua pimpinan KPK tersebut, pencatutan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tanpa tersentuh hukum, bahkan ia juga menang saat penghentian penuntutan dengan alasan yang kabur diterbitkan Kejaksaan Agung.

Konsolidasi mafia

Belum kering ingatan kita terhadap semua itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memenangkan Anggodo, seorang yang justru sedang berstatus tersangka kasus korupsi di KPK dengan tuduhan berlapis. Sebuah putusan hakim yang ”lupa” lahir (19/4/2010). Putusan yang sama sekali tak mempertimbangkan bangunan rekayasa, skandal mafia hukum, dan sejumlah uang yang digunakan untuk memengaruhi proses hukum. Sebuah produk hakim yang tidak saja mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga seolah membuka pintu konsolidasi kekuatan mafia untuk menghancurkan KPK.

Agenda pelemahan dan pembubaran KPK bukanlah kekhawatiran berlebihan. Kita tahu persis, bahkan dalam satu sekuel lain perbincangan Anggodo dengan Ong Yuliana terungkap agenda penghancuran tersebut. Setelah mencatut nama Presiden SBY, Anggodo berusaha meyakinkan lawan bicaranya bahwa sejumlah kekuatan elite selevel Wakil Jaksa Agung dan petinggi Polri mendukung pembubaran KPK. Simaklah, ”Kita semua, Pak Ritonga, pokoknya didukung, jadi KPK nanti ditutup, ngerti ngga?”

Apakah hakim pra-peradilan yang membatalkan surat keterangan penghentian penuntutan Bibit-Chandra mengingat dan mempertimbangkan hal yang jauh lebih substansial ini? Tidak. Hakim terkukung dalam teks UU yang mati. Alih-alih mempertimbangkan rasa keadilan, putusan hakim justru sangat terpengaruh oleh sejumlah saksi ahli yang punya rekam jejak menjadi advokat kasus korupsi dan akademisi yang sangat diragukan integritas antikorupsinya.

Delegitimasi dan corruptors fight back terhadap KPK telah dimulai sejak lembaga ini dirasa semakin mengganggu praktik korupsi dan persekongkolan jejaring mafia. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mencatat setidaknya ada 13 jurus menghancurkan KPK. Mulai dari melalui proses hukum, seperti upaya pembatalan UU KPK dengan sarana judicial review di MK; ancaman langsung, memangkas kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK, proyek ”kuda troya” untuk membajak KPK melalui seleksi pimpinannya, penolakan anggaran, wacana menyesatkan bahwa KPK lembaga ad hoc sehingga harus bubar suatu saat, menyandera independensi KPK dengan tidak menyetujui penyidik independen, hingga kriminalisasi dan rekayasa proses hukum untuk menjerat pimpinan KPK.

Membela institusi

Membaca sejarah panjang itu, seharusnya kita paham kemenangan Anggodo dan potensi kehancuran KPK harus dilihat dari gambaran yang lebih besar. Kemenangan itu adalah kemenangan bagi kekuatan mafia yang ingin KPK tak berdaya dan kapan perlu bubar. Apalagi, saat ini, sadar ataupun tak sadar, Indonesia berada pada satu titik ”darurat mafia”. Fungsi dan institusi penting negara ini dibajak tentakel mafioso, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Ditjen Pajak, kesehatan, pendidikan, kehutanan, pertambangan, dan institusi lain yang mungkin belum terpetakan.

Di sisi lain, penolakan dan perlawanan publik terhadap kemenangan Anggodo juga perlu dimaknai dengan tujuan membela institusi KPK. Bukan membela perorangan mana pun. Penegasan ini sangat penting untuk menjaga kepemilikan publik secara luas terhadap segala upaya pemberantasan korupsi yang idealnya dipimpin KPK.

Namun, bukan berarti kita harus mengamini apa yang disampaikan hakim PN Jakarta Selatan bahwa Bibit-Chandra harus dibawa ke persidangan di pengadilan umum. Karena tidak mungkin hukum bisa ditegakkan jika proses awalnya cacat sejak lahir dan tumbuh dari bangunan rekayasa, persekongkolan jahat, dan praktik suap.

ICW menilai akan jauh lebih baik jika KPK segera mengajukan Anggodo ke Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, publik bisa tahu persis siapa mafia di balik skandal ini. Jika pada fakta persidangan terbukti inisiatif penyuapan berasal dari pihak Anggodo, runtuhlah argumentasi pemerasan yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan. Maka, semakin kuatlah argumentasi ada rekayasa hukum untuk menjerat dua pimpinan KPK. Dan, gugurlah argumentasi Anggodo sebagai korban pemerasan oleh pihak KPK.

Menyitir adagium klasik, ”hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh”, kali ini kita harus bilang, Hukum dengan (H besar), hukum yang lebih substansial, yang tidak terkukung dalam teks undang-undang sempit, harus ditegakkan. Hukum haruslah tajam terhadap mafia, bukan justru direkayasa untuk menghancurkan lembaga antikorupsi. Segera, agar Anggodo tak menjadi Super Anggodo!

Febri Diansyah Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

22 April 2010 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mantan Bendahara Langkat Ditetapkan sebagai Tersangka

KOMPAS – Kamis, 22 April 2010

Medan, Kompas – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan mantan Bendahara Kabupaten Langkat BR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sebagai tersangka dalam kasus serupa.

”Tersangka BR sudah kami periksa beberapa kali. Kalau tidak salah, sudah tiga kali. Yang terakhir sekitar sebulan lalu. Hari ini dia kami tetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat (dalam kasus dugaan korupsi APBD 2000-2007),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) Edi Irsan Kurniawan Tarigan di Medan, Rabu (21/4).

Edi membantah jika penetapan status BR sebagai langkah ikut-ikutan Kejati Sumut karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Syamsul sebagai tersangka. Menurut Edi, Kejati Sumut dan KPK telah berkoordinasi dan penetapan itu hampir bersamaan.

Hingga kini, lanjutnya, BR belum ditahan dan belum diberi tahu mengenai statusnya. Kejati Sumut berencana memanggilnya untuk diperiksa lagi.

”Saya belum tahu posisinya (keberadaannya). Mengenai statusnya sebagai tersangka, tidak ada kewajiban kami untuk memberi tahunya,” lanjut Edi.

BR menjabat sebagai Bendahara Kabupaten Langkat saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat periode 2000- 2007. Menurut Edi, BR diduga terlibat dalam kasus tersebut karena mengeluarkan uang APBD tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

”Jumlah tersangka bisa saja bertambah. Kasus ini masih diselidiki Kejati Sumut,” kata Edi.

Sebagaimana diberitakan, Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubernur Sumut diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 31 miliar.

”Penyelidikan dugaan penyalahgunaan APBD Langkat (Sumut) tahun 2000-2007 telah dinaikkan ke penyidikan, dengan tersangka SA (Syamsul Arifin), yang saat itu menjadi Bupati Langkat,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa lalu. (MHF)

22 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: