KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kemenangan Anggodo Sama Juga Kemenangan Mafia Hukum

Selasa, 20/04/2010 16:05 WIB

Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Kemenangan Anggodo Widjojo dalam permohonan praperadilan atas surat perintah pengehentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra dinilai sebagai kemenangan mafia hukum. Hakim dinilai lupa bahwa dibalik proses hukum dua pimpinan KPK ada sebuah skandal rekayasa.

Demikian disampaikan Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Febri Diansyah, dalam jumpa pers pencanangan ‘Indonesia Darurat Mafia’ di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jaksel, Selasa (20/4/2010).

Koalisi terdiri dari berbagai LSM, seperti ICW, Indonesia Police Watch (IPW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Imparsial.

“Hakim terjebak dan tersesat dalam teks-teks hukum yang dibangun oleh pihak Anggodo,” kata Febri.

Padahal, lanjutnya, seharusnya hakim mempertimbangkan sisi hukum yang lebih substansial, yakni mementingkan rasa keadilan publik.

Koalisi juga meminta kasus ini tidak dilokalisir hanya dengan dugaan mafia hukum pada proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, melihat pada hal yang lebih luas bahwa putusan yang memenangkan Anggodo ini adalah bagian skenerio besar dari serangan balik koruptor (corruptor strikes back).

“Berbicara tentang rekayasa, tidak ada aktor lain yang mampu melakukannya selain para mafia, baik yang ada di institusi penegak hukum, advokat, ataupun pihak swasta yang ingin menghambat pengungkapan kasus korupsi,” kata Febri.

Tidak hanya itu, akibat putusan itu, sejumlah kasus besar yang sedang ditangani KPK juga terancam penuntasannya. Kasus itu antara lain, Bank Century, kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, dan kasus mark-up proyek di Departemen Sosial.

(lrn/ndr)

20 April 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Membeli Suara dengan Secarik Kupon

KOMPAS, Selasa, 20 April 2010 | 12:15 WIB

Minggu (18/4) pukul 01.00, rumah Romelah (70), diketuk seseorang. Tanpa ragu, nenek renta itu membuka pintu rumahnya. Sesosok laki-laki yang ternyata tetangganya berinisial A itu pun dia persilakan masuk. Tanpa basa-basi, A menyodori Romelah secarik kertas bergambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Purbalingga.

“Mbah, nanti milih gambar ini saja. Habis milih, kertas ini serahkan ke saya lagi, nanti dikasih uang Rp 15.000,” tutur Romelah, warga Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, menirukan kalimat A, Senin (19/4).

Tanpa ragu, Romelah pun menerima kertas tersebut. Dia percaya karena yang menjanjikan adalah tetangganya.

Teryata Romelah bukan satu-satunya warga di desa tersebut yang menerima kertas bergambar pasangan calon itu. Sekitar 1.500 warga di Desa Brobot juga menerima kertas bergambar pasangan calon yang sama, yang difungsikan sebagai kupon.

Ada tiga orang warga setempat yang membagi-bagikan kupon tersebut, yakni A, T, dan M. Mereka dikoordinasikan oleh Sry yang juga koordinator tim sukses pasangan calon tersebut di desa itu. Serangan fajar itu hampir semuanya dilakukan pada dini hari, menjelang pemungutan suara.

Politik uang terselubung kupon itu ternyata manjur. Dari delapan TPS di Desa Brobot, enam TPS di antaranya dimenangkan pasangan calon yang disebutkan dalam kupon tersebut, dengan perolehan 1.096 suara.

Seusai mencoblos, sekitar pukul 09.00, warga penerima kupon mendatangi masing-masing pemberi kupon untuk menagih janji uang Rp 15.000. Dengan alasan menunggu hasil penghitungan sementara, A, T, dan M menunda pembayaran hingga pukul 16.00.

Namun, ketika warga kembali datang pukul 16.00, A dan M kembali berkelit bahwa uang yang dijanjikan belum turun, sedangkan T kabur. Saat itu, dari hasil penghitungan suara sementara untuk seluruh TPS di Purbalingga, pasangan calon tersebut hanya menempati tempat kedua.

Lagi-lagi A dan M menjanjikan memberi pada malam harinya. Keduanya juga meminta kepada Sry untuk memenuhi. Ternyata, hingga malam hari baik A, M, maupun Sry tak bisa membayar uang kupon politik itu. “Uangnya belum cair ke sini. Saya tidak tahu,” kilah Sry.

Warga pun marah. Lebih dari 1.000 orang mendatangi rumah M. Mereka berteriak-teriak memaki-maki Sry, M, dan T yang ada di rumah itu. Karena keadaannya gawat, M menghubungi kantor Polres Purbalingga. Tak beberapa lama, Kepala Polres Purbalingga Ajun Komisaris Besar Ruslan Effendi datang dan menenangkan warga. Warga pun berangsur-angsur pulang. Namun, mereka masih menunggu realisasi uang itu.

“Kami meminta karena sudah telanjur dijanjikan. Kalau tak dijanjikan, ya kami tak minta. Salah sendiri menjanjikan,” kata Yadi (45), salah seorang warga.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Purbalingga Basuki mengatakan, telah menerima laporan politik yang berbalut kupon bergambar pasangan calon di Desa Brobot itu. Kasus tersebut bukan satu-satunya dalam pilkada Purbalingga. Dari penelusuran Panwas Purbalingga, kasus serupa juga ditemukan di Kecamatan Karangreja dan Rembang. Ada ribuan orang yang diberi kupon tetapi belum dibayar.

“Ini jelas bentuk dari politik uang. Kami akan mengusut pelakunya. Untuk penerimanya, hanya sebagai saksi,” kata dia. Politik uang bukan hanya menodai demokrasi. Lebih dari itu, politik uang merusak mentalitas masyarakat. (M Burhanudin)

20 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Panwas Terima Laporan 20 Kasus Politik Uang

KOMPAS – Selasa, 20 April 2010

Purbalingga, Kompas – Satu per satu kasus-kasus politik uang dalam pemilihan kepala daerah Purbalingga terkuak. Panitia Pengawas Pemilu Purbalingga hingga Senin (19/4) mendapat 20 laporan dan temuan perihal kasus politik uang yang tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah tersebut.

“Kami belum menghitung secara keseluruhan, tetapi yang masuk kira-kira 20-an kasus. Kemungkinan masih terus bertambah. Kami masih terus menampung laporan dari masyarakat,” kata Ketua Panwas Purbalingga Basuki.

Dari hasil temuan Panwas dan laporan dari masyarakat, lanjut Basuki, ada dua jenis politik uang, yakni pembagian uang tunai dan pembagian kupon. Uang tunai yang dibagikan berkisar Rp 5.000- Rp 50.000. Sebagian uang tunai disita sebagai barang bukti.

Puluhan temuan dan laporan kasus-kasus politik uang tersebut, menurut Basuki, ibarat puncak gunung es. Diperkirakan, banyak kasus yang belum terlaporkan. Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat berani dan terbuka untuk melaporkan kasus politik uang yang mereka ketahui.

“Apabila terbukti, pihak pemberi akan kami proses secara hukum. Kasus politik uang harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan tak terus berlanjut,” kata dia.

Basuki mengatakan, politik uang merusak mentalitas masyarakat. Masyarakat menjadi semakin terbiasa dan tergantung kepada pemberian politik uang pada setiap hajatan pemilu. Dia berharap elite politik ke depan menghindari perbuatan semacam ini.

Berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan Desk Pilkada Purbalingga dan Komisi Pemilihan Umum Purbalingga, pasangan Heru-Kento meraih suara terbanyak dengan 235.186 suara (57,66 persen). Pasangan Bambang Budi Surjono-Wijaya di tempat kedua dengan 148.012 suara (36,25 persen), sedangkan pasangan Singgih Hidayat-Setyaningrum memperoleh 24.684 suara (6,05 persen).

Jumlah suara yang masuk telah 100 persen dalam hitung cepat itu. Tingkat kehadiran pemilih tercatat 459.484 orang atau 66,65 persen dari total pemilih terlapor sebanyak 689.372 orang. Dengan demikian, jumlah orang yang tak menggunakan hak pilihnya sebanyak 229.888 orang (33,35 persen).

Bupati Triyono Budi Sasongko menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Purbalingga karena ikut memberikan andil menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dia meminta semua pihak legawa (lapang dada) menerima hasil penghitungan suara. “Bagi yang menang tidak berlebihan menyikapinya dan yang kalah legawa,” katanya. (HAN)

20 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pilwalkot Dinilai Bermasalah Dari Pelanggaran Pilwalkot hingga Partisipasi Masyarakat yang Rendah

KOMPAS – Selasa, 20 April 2010

SEMARANG, KOMPAS – Sebagian peserta Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2010 merasa tidak puas dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam penghitungan cepat Komisi Pemilihan Umum. Mereka merasa dirugikan akibat terjadinya beberapa masalah dan pelanggaran dalam Pilwalkot Semarang.

Anggota Tim Kampanye Mahfudz Ali-Anis Nugroho Widharto, Novriadi, Senin (19/4), di Kota Semarang, mengemukakan ketidakpuasannya perihal karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) menjelang hari pemungutan suara, Minggu (18/4). Dia mengatakan, banyak kader partainya yang tidak dapat mencoblos karena namanya tidak tercantum dalam DPT.

“Masalah DPT ini menjadi tanda tanya besar mengenai kinerja KPU Kota Semarang. Kami akan menanyakan langsung kepada KPU mengenai masalah DPT ini,” kata Novriadi.

Calon wali kota Semarang M Farchan yang berpasangan dengan Dasih Ardiyantari juga menyesalkan rendahnya partisipasi warga pada pilwalkot. Tercatat, dari penghitungan sementara di 2.240 tempat pemungutan suara, partisipasi pemilih berkisar 59 persen.

“Ada 40 persen orang tidak memilih. Ke depan, ini harus menjadi perhatian KPU dan pemerintah. Jika masyarakat sudah apatis, pemerintahan juga tidak akan berjalan baik,” kata Farchan.

Politik uang

Anggota Tim Pemenangan Harini Krisniati-Ari Purbono, Agung Budi Margono, menyesalkan maraknya politik uang yang dilakukan peserta pilwalkot lain. Sebelumnya, kata Agung, timnya memperkirakan perolehan suara Harini-Ari lebih dari yang tercantum dalam hasil penghitungan cepat (45.295 suara).

Dia menduga, bergesernya keputusan pemilih salah satunya dipengaruhi oleh politik uang. Menurut dia, politik uang yang merajalela merusak demokrasi. Oleh karena itu, pelakunya harus ditindak tegas.

Calon wali kota Bambang Raya Saputra yang berpasangan dengan Kristanto sebaliknya. Dia dapat menerima segala proses dan hasil dari Pilwalkot Semarang. Menurut dia, seluruh tim telah berupaya maksimal untuk memenangkan pilwalkot. Namun, karena awal pencalonannya lebih lambat dibanding calon lain, waktu sosialisasi menjadi lebih singkat.

Ketua tim sukses pasangan Soemarmo HS-Hendrar Prihadi, Sriyono, optimistis hasil penghitungan akhir tidak akan berbeda dengan penghitungan cepat. Dia yakin akan hal itu setelah berhitung dengan segala kemungkinan.

Sriyono mengatakan, pada akhirnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap mendukung calon yang diusung. “Tidak mungkin kami mengkhianati partai. Kalaupun ada, pasti hanya segelintir,” katanya.

Senin (19/4), surat suara di dalam kotak suara telah sampai di Petugas Pemungutan Kecamatan (PPK). Penghitungan di PPK akan dimulai Selasa ini. Ketua Panwas Pilwalkot Semarang Yunan Hidayat memastikan seluruh Panwas Kecamatan mencocokkan formulir C1, hasil penghitungan di TPS, dengan penghitungan di PPK. (UTI)

20 April 2010 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KASUS PENGADAAN LIFT DILAPORKAN

KORAN TEMPO – Selasa, 13 April 2010

SEMARANG – Komite Penyelidikan dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah kemarin resmi melaporkan kasus dugaan penyelewengan dalam pengadaan lift ke Kejaksaan Negeri Semarang. “Kami mendesak Kejaksaan segera menyelidiki kasus ini,” kata Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto.Proyek pengadaan empat lift di Balai Kota Semarang – tiga untuk Gedung Moch Ichsan dan satu untuk Gedung Juang 45 – mulai dipersoalkan dua pekan lalu. Gara-gara, semua lift yang baru dipakai setahun itu tiba-tiba mogok.Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip memerintahkan Inspektorat Kota Semarang dan tim appraisal independent dari PT Yudha Satria meneliti masalah ini. Berdasarkan appraisal diduga telah terjadi penyelewengan dalam proyek senilai Rp.2,14 miliar yang menggunakan anggaran tahun 2008 itu.Menurut hasil appraisal PT Yudha, telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Musadiq Megah itu. Disebutkan semua lift yang digunakan bermerek Kone dari Cina. Tiga lift di gedung Moch Ichsan yang berkapasitas 15 orang dibeli dengan harga per unit Rp.539 juta. Tapi menurut appraisal, harga normalnya sekitar Rp.439 juta.

Demikian pula dengan lift berkapasitas delapan orang di gedung Juang 45. Menurut laporan resmi, lift itu dibeli seharga Rp.522 juta. Padahal harga normalnya Cuma Rp.391 juta.

Yang juga mencurigakan, menurut laporan PT Yudha, kontraktor ternyata tidak bias menunjukkan dokumen keaslian barang, kode produksi, serta nama produsennya. Dari sini muncul dugaan bahwa semua lift yang diklaim baru itu cuma barang bekas. Kalau benar demikian, menurut KP2KKN, proyek ini boleh dibilang gagal, sehingga pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp.2,14 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang Bima Suprayoga dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang Umaryadi, yang menerima pengaduan tersebut, berjanji akan segera menyelidiki kasus tersebut. “Angka dugaan korupsinya cukup besar. Kami segera tindak lanjut,” Bima berjanji.

Sukawi Sutarip mempersilakan kasus ini dibawa ke ranah hukum, “Biar semuanya jelas,”

Menurut dia, lazimnya setiap proyek pemerintah punya kuasa anggaran. Jadi, kalau ada kasus yang mengarah pada korupsi seperti ini, tidak sulit mencari penanggung jawabnya. Sayangnya, Sukawi tak menyebutkan siapa “penguasa” proyek itu.

Tapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Ahmadi optimis semua yang bertanggung jawab dalam kasus itu akan terungkap. Selain Kejaksaan yang segera bertindak, menurut dia, anggota Dewan dalam waktu dekat akan mengusulkan penggunaan hak angket guna mengusut masalah ini. “Nanti diketahui siapa yang paling bertanggung jawab.” SOHIRIN

20 April 2010 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: