JEPARA - Kedatangan tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pada Selasa (17/1) lalu di Kantor Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM adalah untuk memberikan surat panggilan terkait proyek yang diduga janggal. Panggilan itu untuk Kepala Dinas Edy Sutoyo, dan Kabid Bina Marga Djamasri yang dijadwalkan dimintai keterangan pada Kamis (19/1) di Kantor Kejati Semarang. Namun, keduanya tidak datang.

Ketidakhadiran kedua pejabat itu juga tidak disertai dengan pemberitahuan, baik lisan maupun tertulis kepada pihak Kejati Jateng. ííKami sudah tunggu sampai malam ternyata tidak ada yang datang. Dan tidak ada pemberitahuan alasan tidak datang. Ini yang kami sayangkan,î kata Kasi Penkum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni kepada wartawan via telepon, kemarin.

Dengan kondisi itu, pihak Kejati pada Jumat (20/1) langsung melayangkan surat panggilan kedua. Rencananya, proses meminta keterangan dari kedua pejabat teras di Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Jepara tersebut akan dilakukan pekan depan.

Pihak Kejati, berharap agar Edy maupun Djamasri kooperatif dan tidak mangkir lagi saat panggilan kedua. Menurut Eko Suwarni, jika mangkir lagi, maka jajarannya akan mengambil langkah yang lebih tegas. ííSesuai aturan memang seperti itu,î ucapnya.

Edy Sutoyo maupun Djamasri sendiri juga belum dapat dikonfirmasi terkait alasan mangkir dari panggilan Kejati Jateng. Dihubungi berulangkali, telepon genggam keduanya menunjukkan nada tidak aktif.

Terpisah, Ketua Asosiasi Kontraktor Pengusaha Indonesia (Askapindo) Jawa Tengah, Rahmatullah mendukung upaya penuntasan kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Jepara ini.  (H75-23)

KUDUS-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jojo, Kecamatan Mejobo melaporkan kepala desanya, Sakuad Subur, ke Kejaksaan Negeri Kudus. Laporan itu mereka layangkan ke Kejaksaan pada 13 Januari dengan tembusan, antara lain Bupati, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Komisi A DPRD, dan Camat Mejobo.

Darmadi, Wakil Ketua BPD Desa Jojo mengutarakan, kepala desa dilaporkan ke Kejaksaan lantaran dana pembangunan balai desa diduga diselewengkan. Penyelewengan dana pembangunan desa diduga sejak 2009 hingga 2011. ’’Tahun 2009 anggaran pembangunan balai desa Rp 21 juta membengkak menjadi Rp 30 juta. Ada realisasi pembangunan, namun hanya sebatas pondasi saja,’’ katanya, Jumat (27/1).

Pada 2010 ada anggaran lagi dari pemerintah desa untuk melanjutkan pembangunan sebesar Rp 40 juta, namun tidak ada realisasi. ’’Tahun 2011 juga ada tambahan lagi anggaran Rp 40 juta, namun sampai sekarang pembangunan juga belum selesai. Kalau dianalisa, baru sekitar 50 persen saja yang digunakan dilihat dari pembangunan yang dilakukan,’’ ungkap Darmadi yang didampingi Sugito, salah satu anggota BPD.

Terkait dana-dana pembangunan di Desa Jojo, pihak BPD pernah mencoba melakukan konfirmasi kepada Sutiyono, ketua panitia pembangunan. ’’Namun Sutiyono sendiri mengaku tidak mengetahui dana pembangunan balai desa. Menurut penjelasannya, yang membawa uang pembangunan bukan bendahara desa atau pun panitia pembangunan, melainkan langsung kepala desa,’’ jelas Darmadi.

Dana Lain 

Selain dana pembangunan balai desa yang sampai kini penggunaan dananya belum jelas, ada dana-dana lain yang juga raib dan tidak diketahui ke mana larinya. ’’Dana stimulan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) dari pemerintah sebesar Rp 40 juta juga tidak ada realisasinya,’’ katanya.
Dana lain yang juga diduga diselewengkan kepala desa, yakni dana pemeliharaan jalan untuk RT 03 RW IV Desa Jojo senilai Rp 13 juta yang belum jalan. ’’Karena belum jelasnya penggunaan anggaran laporannya juga belum ada, maka BPD komitmen tidak akan menyetujui anggaran tahun ini sebelum ada kejelasan dana-dana pembangunan tahun-tahun lalu.’’

Terkait laporan BPD ke Kejaksaan Negeri, apabila tidak segera direspons maka para pengurus BPD akan menaikkan ke Kejaksaan Tinggi. ’’Kalau tidak ada tanggapan dari Kejari, kami akan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi,’’ tegasnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Kudus saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya laporan dari BPD terkait dugaan penyelewengan dana yang dilakukan kepala desa. ’’Laporan sudah kami terima dan akan segera kami tidaklanjuti,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri Bambang Haryanto. (H61-32)

SUKOHARJO- Polres Sukoharjo memperpanjang masa penahanan Djoko Raino Sigit, tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Bea Siswa Miskin (BSM) 2009-1010 senilai Rp 3,4 miliar.

Perpanjangan penahanan dilakukan untuk memberikan kesempatan pada penyidik melengkapi data yang dibutuhkan, sebelum berkas dilimpahkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Masa penahanan mantan Kepala Dinas Pendidikan itu akan berakhir 25 Januari (hari ini-red).

“Masa penahanan pertama 20 hari atas nama tersangka Djoko Raino akan habis Rabu (25/1). Akan tetapi karena penyidik belum sepenuhnya menyelesaikan berkas perkara, maka masa penahanan akan diperpanjang,” ungkap Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Andis Arfan Tofani mewakili Kapolres AKBP Ade Sapari.

Perpanjangan masa penahanan itu sudah sesuai prosedur. Yaitu sepanjang polisi masih membutuhkan data dan keterangan dari tersangka, bisa diajukan perpanjangan.

40 Hari Lagi

Masa perpanjangan itu selama 40 hari.

Waktu perpanjangan itu akan digunakan sebaik-baiknya oleh penyidik untuk melengkapi berkas. Setelah itu berkas akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri untuk diteliti.

“Kami berharap segera selesai dan bisa melimpahkan berkas ke Kejaksaan,” imbuh Kasat.

Djoko Raino Sigit ditahan penyidik Polres Sukoharjo sejak 6 Januari lalu. Penahanan dilakukan setelah penyidik mempunyai cukup bukti keterlibatan tersangka dalam kasus BSM 2009-2010.

Dana yang berasal dari pemerintah pusat yang sedianya diberikan pada siswa SD yang tidak mampu tidak sampai. Sedianya setiap siswa menerima dana Rp 360 ribu/tahun. (H46-85,26)

KARANGANYAR- Tim Kejaksaan Negeri Karanganyar yang akan mengeksekusi mantan Wakil Bupati Karanganyar Sri Sadoyo, kecele. Saat mendatangi rumahnya di Karangpandan, ternyata rumahnya terkunci rapat.

”Yang bersangkutan sedang menjalani fisioterapi di Klinik Fisioterapi Wijaya, Tipes, Solo sejak pagi. Karena itu tim langsung ke sana,” kata Kasi Pidsus Bambang Tedjo Manikmoyo SH.

Dia mengakui kalau rencananya akan melakukan eksekusi Sri Sadoyo. Namun demikian, timnya tetap akan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Kalau memang sudah dinilai pulih, tentu mau tidak mau eksekusi tetap dijalankan.

Keterangan itu dibenarkan kuasa hukum Sri Sadoyo, Wibowo Kusumo SH. Dia memang dikabari kliennya akan dieksekusi Rabu siang. Namun demikian, karena kondisinya belum memungkinkan, dia berharap proses eksekusi tidak dilakukan.

”Silakan melihat di Klinik Wijaya, tempat beliau difisioterapi. Kalau masih dalam taraf pemulihan masa mau dieksekusi. Saya berharap tidak memaksakan kehendak untuk melakukan eksekusi. Beliau masih sakit dan perlu pemulihan,” katanya.

Sementara itu berkas Peninjauan Kembali (PK) keputusan Mahkamah Agung yang memvonis 6 tahun penjara bagi Sri Sadoyo akan diserahkan Kamis pagi ini ke Kejaksaan Negeri Karanganyar.

”Kami akan mengirim berkas PK, karena kami menilai ada yang salah dalam putusan MA tersebut. Harapannya, tentu Pak Sri Sadoyo bisa dibebaskan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Karanganyar,” kata Bowo.

Wakil Bupati

Salah satu pertimbangan yang fatal dalam putusan MA itu adalah kedudukan terdakwa sebagai Wakil Bupati, sehingga dinilai melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dengan melakukan korupsi dana APBD 2001 yang digunakan untuk DPRD.

”Inilah yang cukup fatal. Sebab pada tahun 2001 itu, Sri Sadoyo posisinya bukan sebagai Wabup, melainkan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar. Karena itu tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan sebagai Wabup,” katanya.

Adapun posisi sebagai Wabup baru diemban mulai 15 Desember 2003, ketika dilantik bersama dengan Bupati Rina Iriani. SK Presiden soal pengangkatan sebagai Wabup disertakan dalam berkas PK tersebut.

Selain itu, ada pertimbangan lain yang juga disertakan dalam berkas PK. Misalnya kedudukan sebagai wakil ketua, yang memang tidak bisa menolak keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan DPRD. Padahal dalam perkembangannya, pimpinan DPRD lainnya diputus bebas dalam kasus yang sama.(an-50)

SEMARANG- Sejak disidik awal Desember 2011, nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan mobil sedot lumpur PSDA Semarang belum kembali. Penyidik Kejari Semarang tak lama lagi akan fokus pada penyitaan aset-aset para tersangka guna pemulihan uang negara, dalam hal ini adalah APBD Kota Semarang.

”Jika cukup bukti bahwa aset tersebut didapat dari praktik korupsi yang kami sidik ini, maka kami akan lakukan penyitaan,” kata Kepala Seksi Pindana Khusus Kejari, Sugeng Riyanta Jumat (20/10).

Menurut Sugeng, sebenarnya sudah ada penyitaan sejumlah aset termasuk uang dan beberapa dokumen terkait proyek pengadaan itu. Namun jumlah aset itu tidak signifikan dibanding kerugian yang diderita APBD. Sugeng enggan menyebut nilainya.

Dari satu unit mobil sedot lumpur yang dikerjakan dengan dana Rp 3,55 miliar, hanya unit truknya saja yang bisa berfungsi. Harga truk diperkirakan Rp 510 juta.

Dikurangi dengan beberapa unsur pajak, Kejari Semarang mendapat angka potensi kerugian dalam proyek tersebut mencapai Rp 2,8 miliar.

Fokus penyitaan nantinya diutamakan pada aset tersangka Arif Riyanto, kontraktor dari PT Sinar Bumi Yogyakarta. ”Diperkirakan sebagian besar hasil korupsi ini mengalir ke sana (Arif ),” kata Sugeng.

Namun demi pulihnya uang negara, Kejari akan menelusuri pula aliran uang ke para tersangka lain. Selain Arif, tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kepala PSDA Semarang, Fauzi.

Saat ini Fauzi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut, Gatot Suhendro juga telah ditahan berbarengan dengan Konsultan Pengawas dari PT Sucofindo, Bambang Purwadi Wibawa, Senin (17/1) lalu.

Proyek ini dilaksanakan tahun 2010 dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,81 miliar untuk satu unit mobil penyedot lumpur. Pelaksana proyek ini adalah PT Sinar Bumi Yogyakarta, dengan nilai kontrak Rp 3,55 miliar. Diduga, ada pengaturan proses lelang sehingga dimenangkan perusahaan kontraktor tersebut.

Harga mobil rakitan itupun diduga digelembungkan. Sementara, saat proyek belum selesai 100% malah dilaporkan sudah rampung seluruhnya. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran. (ana-39)

UNGARAN- Terpidana kasus korupsi buku ajar tahun 2004, mantan Bupati Semarang, Bambang Guritno (BG), melalui pengacaranya Sunarso menilai bahwa eksekusi yang harus dijalaninya merupakan hukuman kosong.

Pasalnya, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 21 April 2010 tidak ditemukan kalimat yang menguatkan putusan pengadilan tinggi (PT) Jateng.  ”Itu berarti tidak ada penegasan untuk menjalani eksekusi atau hukuman dan perkara ini sudah selesai setelah putusan MA itu,” ungkap Sunarso, Jumat (20/1).

Dengan demikian, kata dia, kliennya itu menolak menjalani eksekusi kejaksaan. Penolakan itu bahkan dinyatakan kliennya sejak dikeluarkannya putusan MA No 793 K/PIDSUS/2009 tentang penolakan kasasi yang diajukan BG.  Bambang Guritno merupakan terpidana kasus korupsi buku ajar tahun 2004, merugikan keuangan negara Rp 3,353 miliar. Dalam persidangan, dia divonis oleh pengadilan negeri (PN) Kabupaten Semarang, dua tahun subsider tiga bulan kurungan, dan denda Rp 50 juta.

Setelah mengajukan banding ke PT, hukumannya menjadi satu tahun subsider sebulan kurungan dan denda Rp 50 juta. Semula BG masih mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolaknya.

Putusan MA itulah yang menurut penasihat hukum BG tidak memuat penegasan agar BG menjalani eksekusi sesuai putusan PT. Meski demikian, Sunarso mengaku pernah menawarkan kepada BG agar membayar perkara senilai Rp 2.500 atau menyerahkan diri. ”Yang bersangkutan sendiri memang menolak karena hukumannya kosong,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam putusan MA itu hanya memuat dua hal, yaitu penolakan terhadap permohonan kasasi JPU dan BG, serta membebankan biaya perkara Rp 2.500. Sebab itu, jika sampai saat ini kliennya tidak menyerahkan diri atau tidak menjalani hukuman, itu bukan berarti melarikan diri.

”Penyerahan diri pun tidak membuat perubahan, karena putusan MA masih bisa diperdebatkan.

Kalau BG datang ke LP pasti dia akan undang saya, dan saya akan datang untuk mendebatnya,” kata Sunarso.

Terkait keberadaan BG, Sunarso juga mengaku tidak mengetahuinya. Yang jelas, menurutnya BG tidak akan lari ke luar negeri. Kesulitan pihak kejari untuk mencari BG dinilainya wajar. Pasalnya, jumlah personel kejari terbilang minim. Sebab itu, anggapan bahwa ada pihak-pihak yang membocorkan pergerakan kejari dalam upaya menangkap BG itu tidak beralasan.

Kasi Pidsus Kejari Ambarawa Antonio M Araujo dikonfirmasi kemarin mengungkapkan, apapun yang terjadi kejari akan mencari BG. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak menjalani eksekusi. Pasalnya, putusan di PT sudah jelas. ”Di mana pun atau kapan pun kami akan mencari. BG harus menjalani hukumannya,” kata Antonio. (K33-39)

AMBARAWA – Pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi uang Lembaga Keuangan Desa (LKD) Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, ditunda.

Pasalnya, tersangka Kaur Perekonomian Desa Lerep, Tejoningsih (45), yang didatangkan oleh anggota Satuan Reskrim Polres Semarang ke Kejaksaan Negeri Ambarawa, Kamis (26/1), tidak didampingi penasihat hukumnya.

Padahal, sesuai Pasal 54 KUHAP, aturannya menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan dari penasihat hukum selama waktu pemeriksaan. Namun, pengacara tersangka yang ditunggu hingga lepas siang kemarin, ternyata tidak hadir.

Kasi Pidsus Kejari Ambarawa, Antonio kemarin akhirnya hanya menemui anggota Reskrim bersama tersangka di sebuah ruang sembari menunggu penasihat hukumnya. Sesekali Antonio keluar ruang dan mengatakan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti belum dapat dilakukan.

Menurutnya, berita acara pemeriksaan kasus tersebut lebih dulu dilimpahkan beberapa waktu lalu. Sebagai bagian dari tahap kedua, kemarin direncanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Jika tersangka dilimpahkan, pihaknya akan segera menyusun rencana dakwaan untuk kemudian dilanjutkan ke pengadilan.

Namun, karena penasihat hukum tidak ada, maka rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti belum dapat dilakukan. Pihaknya memutuskan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Rencana pelimpahannya akan kembali dilakukan pada pekan depan.

“Saat ini untuk menentukan tersangka akan ditahan atau tidak pun harus ada pengacaranya. Kalau tidak ada berarti status tersangka masih menjadi tanggung jawab Polres,” ungkap Antonio.

Kebutuhan Pribadi

Tersangka Tejoningsih memberikan keterangan bahwa selama penyidikan di Polres dia didampingi seorang pengacara. Namun, saat di Kejari ternyata pengacaranya itu tidak hadir.

Padahal, menurutnya, dalam surat tertulis dinyatakan pengacara itu akan mendampingi sampai di proses pengadilan.

Sebagaimana diberitakan, uang LKD Lerep Rp 25 Juta yang bersumber dari APBD 2004 Kabupaten Semarang diduga dikorupsi Tejoningsih, yang saat itu menjabat Kaur Perekonomian Desa. Hasil penyidikan petugas Polres Semarang, tersangka menilap uang itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Tejoningsih yang juga sekretaris LKD saat itu menjadi pengurus dana yang cair pada 2005 tersebut. Dana itu sedianya harus didistribusikan kepada warga sebagai pinjaman bergulir, dengan bunga 1,5 persen. Namun, yang bersangkutan menghabiskannya untuk kepentingan pribadi. Kasus itu terungkap saat tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkannya dalam reorganisasi LKD. (K33-14)

AMBARAWA – Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek tol Semarang – Solo di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa telah selesai.

Pihak Kejari akan segera melimpahkan berkas perkara dengan tersangka mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jateng, Suyoto ST, itu ke Pengadilan Tipikor Semarang.

Kepala Kejari (Kajari) Ambarawa Reskiana Ramayanti dikonfirmasi mengungkapkan, pelimpahan berkas tersebut direncanakan pada pekan depan. Sebelumnya, pihak Kejari akan menyusun rencana dakwaan tersangka.

“Baru satu tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan bertambah,” ungkap Kajari kemarin. Disebutkan, hasil penyelidikan menunjukkan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1,3 miliar. Sementara rencana dakwaan sedang disusun, pihaknya enggan menyebutkan kronologi tindak korupsi tersebut. Hal itu karena kronologinya juga termasuk dalam pasal dakwaan. “Kalau kami beberkan sekarang nanti belum apa-apa pengacaranya sudah eksepsi,” lanjutnya.

Reskiana hanya menyebut tindak korupsi itu terjadi dalam proses pembebasan 34 bidang tanah milik warga Leyangan Ungaran Timur. Meski pelimpahan berkas perkara baru pada pekan depan, namun pihak Kejari kini menyiapkan tiga jaksa penuntut umum (JPU) untuk persidangan di pengadilan Tipikor nanti. Disebutkan, jaksa itu adalah Kasi Pidsus Antonio M Araujo, Kasi Intel Suyanto, dan Kasi Datun Eko Y. Kasi Pidsus Antonio M Raujo menambahkan, dalam penyidikan pengadaan tersebut memang ditemukan indikasi tindak korupsi. Pihaknya mengaku sebagai salah satu JPU yang akan terlibat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang nanti.

Tersangka Suyoto diketahui juga terlibat dalam kasus pemindahbukuan uang ganti rugi pengadaan tanah proyek tol Semarang – Solo, di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Terkait kasus di Jatirunggo, Pengadilan Tipikor Semarang beberapa waktu lalu memvonisnya lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 10 bulan. (K33-14)

JAKARTA- Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem, dan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

”Alasan dihentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, sebagaimana kesimpulan tim gabungan yang turun ke lapangan. Tim gabungan ini terdiri dari BPPT, BPKP, dan jaksa penyidik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Jakarta, Jumat (27/1).

Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan empat tersangka, yakni Indra Wijaya Purnama Fajar, Dwi Setyantono, Irman, dan Suhardjijo.

Irman merupakan pelaksana tugas (Plt) Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Dia diduga menggelembungkan nilai proyek bersama Dwi Setyantono, ketua panitia pengadaan barang.

Suhardjijo adalah pemilik PT Karsa Wisesa Utama, sementara Indra Wijaya merupakan bos PT Indjaja Raya.

Kapuspenkum menjelaskan, barang yang dikirim untuk E-KTP tersebut sudah diterima seluruhnya dan ahli teknis BPPT menyatakan, peralatan yang dikirim berfungsi sesuai kontrak.

Selain itu, staf operasional pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengoperasian peralatan juga menyatakan peralatan berfungsi normal dan sudah digunakan. ”Selain itu, tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” kata Noor.

Kasus itu berawal pada 2009. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem, dan blangko E-KTP yang dilengkapi dengan chip dalam rangka penerapan awal KTP berbasis NIK secara nasional. Pagu anggaran sekitar Rp 15 miliar.

Percontohan pengadaan proyek dilakukan di lima daerah, yakni Cirebon, Padang, Bali, Makassar dan Yogyakarta.

Dari hasil lelang, terpilih dua perusahaan, yakni PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya dengan nilai kontrak pengadaan KTP sebesar Rp 9 miliar. Pada pelaksanaannya, diduga terdapat perbedaan antara barang yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan barang yang diadakan dalam aplikasi terintegrasi, yang menyebabkan perangkat tersebut tidak berfungsi. (D3,ant-43)

JAKARTA- Tidak hanya dalam proyek Wisma Atlet SEA Games uang mengalir ke sejumlah anggota DPR.

Dalam proyek di beberapa universitas, Muhammad Nazaruddin pun menyetorkan uang ke anggota DPR dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Hal ini diungkapkan mantan staf keuangan Permai Group, Oktarina Furi, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menurut Oktarina, terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin pernah memerintahkannya untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada DPR. ”Pernah saya (berikan), tapi itu bukan Wisma Atlet, ini dari proyek lain,” ujar Oktarina, Jumat (27/1).

Dia menjelaskan, kucuran dana tersebut terkait dengan proyek pengadaan alat bantu di universitas. Oktarina menyatakan, pengeluaran uang tersebut atas perintah Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni selaku direktur keuangan Permai Group.

Ketika ditanya jaksa apakah uang tersebut di antaranya untuk I Wayan Koster, Oktarina membenarkan.

”Iya,” kata Oktarina. Namun dia tidak menjelaskan secara detail jumlah uang tersebut. Oktarina hanya memastikan uang tersebut dalam bentuk mata uang dolar AS.

”Setahu saya dalam bentuk dolar AS,” tandasnya.

Keterangan senada pernah disampaikan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, pada sidang Rabu (25/1) lalu. Yulianis mengungkapkan, ada permintaan dari Nazaruddin sebesar 1,1 juta dolar AS. Uang itu dikeluarkan bertahap masing-masing 450 ribu dolar AS, 50 ribu dolar, 200 ribu dolar, dan 400 ribu dolar.

Tanpa Perantara

Uang untuk Koster diberikan lewat staf Permai Group bernama Dewi. Menurut Yulianis, jatah untuk politikus PDIP itu disampaikan Dewi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga.

”Yang memberikan Dewi, langsung ke Pak Wayan Koster tanpa perantara,” tuturnya.

Dia memastikan, penggelontoran dana untuk kedua anggota Badan Anggaran DPR itu dilakukan atas persetujuan Nazaruddin. Yulianis mengatakan, fee untuk Koster dan Angie diberikan dalam satu paket dengan total nilai Rp 5 miliar.

”Untuk Angelina Sondakh Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar. Itu untuk Wayan Koster dan Angelina,” papar Yulianis.

Dalam sidang yang berlangsung penuh perdebatan itu, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tampak kesal dengan sikap Nazaruddin yang kerap memotong pernyataan saksi. Hakim pun memberi peringatan terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Anggota majelis hakim, Marsudin Nainggolan, memperingatkan Nazar yang telah dua kali menginterupsi keterangan saksi Oktarina Furi.

”Terdakwa kalau terus berbelit-belit (mempersulit jalannya persidangan), akan memberatkan. Ingat Anda adalah terdakwa,” ujar Marsudin dengan nada tinggi kepada Nazaruddin.

Mendengar peringatan hakim, Nazaruddin pun langsung diam. Peringatan itu dikeluarkan Marsudin setelah hakim ketua Dharnawati Ningsih memperingatkan Nazaruddin yang sudah dua kali menyela keterangan Oktarina Furi. (J13-43)