KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Anggota KPU Kota Semarang Mendapat Peringkatan Keras

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 10 Desember 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)memberikan sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada anggota KPU Kota Semarang Abdoel Kholiq.

DKPP juga mengabulkan sebagian pengaduan Pengadu bernama Rojikin. Hal tersebut diputuskan pada sidang kode etik KPU Kota Semarang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14, Selasa (10/12).

“DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap Teradu selaku Anggota KPU Kota Semarang atas nama Abdoel Kholiq terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” jelas anggota majelis Anna Erliyana saat menyampaikan pembacaan putusan tersebut.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti, Saut H Sirait dan Anna Erliyana.

Putusan tersebut berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan, mendengarkan keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, serta memeriksa bukti-bukti para Teradu terbukti melanggar kode etik.

“DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini,”  pungkas Anna.

Pokok pengaduannya, Pengadu mengadukan Teradu ke DKPP pasalnya, Teradu pada sekitar bulan September 2013 telah melakukan pencoretan terhadap Pengadu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Semarang yang dicalonkan dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Kota Semarang 1 Nomor Urut 7 dari lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Semarang dalam Pemilu 2014.

Pencoretan tersebut tanpa melalui rapat pleno dan tidak diketahui oleh Anggota KPU Kota Semarang yang lainnya.

Teradu mengakui telah melakukan pencoretan nama pengadu dari DCT anggot DPRD Kota Semarang dari Partai NasDem untuk dapil 1 (satu) nomor urut 7 (tujuh), tanpa melalui mekanisme rapat pleno dan tanpa sepengetahuan anggota KPU Kota Semarang yang lain.

Alasannya, tindakan yang dilakukannya itu karena kekhilafannya, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, spontan, tidak cermat, dan tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, karena pikiran Teradu saat itu sedang dalam keadaan kalut.

Atas hal tersebut, DKPP menyimpulkan Teradu telah nyata-nyata terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni asas profesionalitas sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

( Hartono Harimurti / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/10/182842/-Anggota-KPU-Kota-Semarang-Mendapat-Peringkatan-Keras

9 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Oknum PPS Mangkang Kulon Terancam Dipecat

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 09 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang masih mengkaji laporan Panwaslu terkait dugaan keterlibatan oknum PPS Kelurahan Mangkang Kulon dalam kampanye salah satu calon legislatif. Jika terbukti, oknum berinisial AWY itu terancam dipecat dari keanggotaan KPU.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono menegaskan, pihaknya segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. “Sebagai organ KPU yang terbawah, seharusnya PPS tetap menjaga netralitas. Untuk itu, kami akan segera bertindak setelah menerima rekomendasi Panwaslu,” katanya.

Menurut dia, sanksi tersebut akan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. “Yang jelas akan kami beri teguran keras. Jika nantinya terbukti tindakan itu terstruktur dan dilakukan berkali-kali, bisa saja kami berhentikan,” tandasnya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini KPU tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja PPS maupun PPK. Henry pun memastikan tak akan tebang pilih terhadap pelanggaran Pemilu. “Semua akan kami tindak, tak perduli asal partainya,” ujar dia.

Panwaslu Kota Semarang menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan caleg DPR RI Dapil Jateng 1 nomor urut 1 dari PDI Perjuangan Juliari P Batubara dengan memanfaatkan birokrasi untuk pembagian kartu asuransi di Kelurahan Mangkang Kulon.

Anggota Panwaslu M Ichwan mengatakan, pembagian kartu asuransi ini diduga juga melibatkan lurah serta sekretaris dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mangkang Kulon berinisial AWY.

 

( Lanang Wibisono / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/09/186446/Oknum-PPS-Mangkang-Kulon-Terancam-Dipecat

9 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Polisi Masih Cari Alat Bukti

SUARA MERDEKA – Kamis, 09 Januari 2014

  • Asuransi Fiktif DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif tahun anggaran 2003, senilai Rp 1,7 miliar yang melibatkan puluhan anggota DPRD Kota periode 1999-2004 terus diselidiki. Dalam kasus itu, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang, membidik 28 mantan anggota dewan karena diduga ikut menikmati uang asuransi fiktif.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Djihartono mengatakan, penyelidikan keterlibatan puluhan anggota dewan itu tetap berjalan. Sejauh ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. ”Kami tetap bekerja sesuai dengan prosedur. Untuk nama-nama nanti dulu karena masih penyelidikan,” ungkapnya tanpa mau menyebut nama-nama 28 mantan anggota dewan yang kini statusnya masih jadi saksi itu, Rabu (8/1).

Menurut dia, jika nantinya ditemukan alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan mereka, pihaknya tidak segan-segan menetapkan sebagai tersangka. Kapolrestabes menambahkan, dalam menetapkan sebagai tersangka, pihaknya tidak mempedulikan kedudukan serta usia mereka. Sebab sesuai dengan aturan hukum, siapa pun yang bersalah bisa ditetapkan sebagai tersangka. ”Kalau terbukti bersalah ya tetap dihukum. Kalau penahanan, bisa dilakukan bisa juga tidak,” ujarnya.

Selama tersangka menunjukan etika dan itikad baik serta tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, maka tidak masalah jika yang bersangkutan tidak ditahan. ”Yang penting kooperatif dan saat dibutuhkan dalam pemeriksaan hadir,” ungkapnya.

Suap Penyidik

Sebagai informasi, perjalanan hukum kasus dugaan korupsi asuransi fiktif tahun anggaran 2003 sempat memunculkan keganjilan dan menyebabkan adanya dugaan suap-menyuap di kalangan penyidik. Padahal dalam kasus yang menyeret mantan pimpinan dewan dan anggota DPRD Kota Semarang itu, sudah beberapa kali dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Terakhir ada enam mantan dan anggota dewan yang dijadikan tersangka dalam pengungkapan kasus jilid II, yaitu Sriyono, Djunaedi, Elvi Zuhroh, Purwono Bambang Nugroho, serta Tri Joko Haryanto dan AYSujianto. Sebelumnya, 13 tersangka yang sebagian adalah anggota DPRD Kota Semarang 1999-2004 juga telah diproses hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Semarang maupun Pengadilan Tinggi Jateng.

Mereka adalah mantan pimpinan DPRD Kota 1999-2004 Ismoyo Soebroto, Hamas Ghanny, dan Humam Mukti Azis, Fathur Rakhman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Shonhadji Zaenuri, Tohir Sandirdjo dan Hindarto Handoyo. Berikutnya adalah Branch Manager PT Pasaraya Life Insurance Cabang Semarang Nyoman Wiryadhana, dan tiga broker, Nur Rifaíi, Hatmi Handayaningsih alias Nining dan Deny Windiasari. Namun pada tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya membebaskan enam tersangka yang telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Mereka yang bebas yaitu Fathur Rakhman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Shonhadji Zaenuri, Tohir Sandirdjo, dan Hindarto Handoyo. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,7 miliar dana APBD Kota Semarang tahun 2003. Sejumlah pengamat dan pegiat antikorupsi menilai bahwa Polwiltabes (sekarang Polrestabes Semarang-red) dan Kejari Semarang sempat melakukan pembusukan hukum. Bahkan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini tak tersentuh sampai sekarang. (H71,H35,- K44,H74-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/09/248861/Polisi-Masih-Cari-Alat-Bukti

9 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pragsono-Asmadinata Disidang di Semarang

SUARA MERDEKA – Kamis, 09 Januari 2014

  • Berkas Lengkap, Dipindah ke Kedungpane

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melengkapi berkas penyidikan dua mantan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono dan Asmadinata.

Kemarin, kedua tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara pe­nyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kabu­paten Grobogan itu dipindah ke LP Kedungpane Semarang.

Menurut rencana, keduanya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

”Hari ini (Rabu 8/1) telah dilaksa­na­kan pelimpahan tahap dua atas nama Pragsono dan Asmadinata dalam kasus dugaan perkara suap kepada ha­kim Pengadilan Tindak Pidana Korup­si,” ujar Kepala Biro Humas KPK Jo­han Budi, kemarin.

Johan memperkirakan perkara kedua tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan dua pekan ke depan.

”Menurut rencana dalam 14 hari dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Dijemput Paksa

Sebelumnya, Asmadinata ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, sedangkan Pragsono di Rutan Polda Metro Jaya.

Asmadinata ditahan setelah petugas KPK memeriksanya secara maraton sejak ia dijemput paksa di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/9) pukul 19.20 begitu mendarat dari Medan, Sumatera Utara. Dia dijemput paksa karena dua kali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka.

KPK menduga Asmadinata sengaja menghindari panggilan pemeriksaan.

Adapun Pragsono ditahan sejak Senin 9 Desember 2013 di Rutan Pol­da Metro Jaya.

Penetapan kedua hakim itu sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara pe­nerimaan suap yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah dinonaktifkan, Kartini Marpaung.

Pada April 2013, Kartini divonis delapan tahun penjara karena menerima suap dari Sri Dartutik, adik Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Suap di­berikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni, terdakwa korupsi anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, di Peng­adilan Tipikor Semarang.

Kasus ini juga menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak (non­aktif) Heru Kisbandono. Heru divonis enam tahun penjara karena terbukti menyuap Kartini untuk memengaruhi putusan perkara Yaeni. (J13-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/09/248851/Pragsono-Asmadinata-Disidang-di-Semarang-

9 Januari 2014 Posted by | GROBOGAN, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi PBB Online: Vendra Keberatan Dakwaan Jaksa

SUARA MERDEKA – Rabu, 08 Januari 2014

SEMARANG – Direktur PT Adora Intregrasi Solusi (AIS) Vendra Wasnury bersama tim pengacaranya mengajukan pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (7/1). Vendra keberatan didakwa telah merugikan negara oleh jaksa.

Sebab aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online yang dibuat PT Adora telah digunakan oleh DPKAD Pemerintah Kota Semarang. PT Adora membangun aplikasi tersebut tahun 2011. Tahun 2012, DPKAD telah memakai aplikasi tersebut dengan hasil yang melebihi target.

“Pekerjaan sudah selesai dengan adanya peluncuran tanggal 5 Januari 2012. Dan masa pemeliharaan juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak. Dalam sidang juga terungkap bahwa aplikasi PBB Online telah digunakan dan hasilnya melebihi target,” demikian bunyi pembelaan Vendra yang dibaca di hadapan majelis hakim yang diketuai Endang Sri Widayati.

Tahun 2012, DPKAD Kota Semarang berhasil menjaring PBB Rp 161,33 miliar dari target perolehan Rp 159 miliar.

“Jadi tidak ada kerugian negara. Saya bukan koruptor, saya tidak memakan uang negara,” kata Vendra.

Ia juga mengungkapkan telah mengembalikan nilai uang yang dinilai menjadi kerugian negara oleh jaksa. Dalam penyidikan, Vendra menyerahkan Rp 3,1 miliar. Namun selain dituntut pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta, Vendra masih dituntut pengembalian uang negara sebesar Rp 191 juta. Hak itu karena pengembalian Vendra Rp 3,1 miliar dinilai masih belum memenuhi nilai proyek dalam audit BPK.

Ranah Perdata

“Padahal auditor BPK bersama koordinator IT bernama Binawan sudah menandatangani kelengkapan aplikasi PBB Online,” ujar Vendra.

Menurut pengacara Vendra, jika PT Adora dianggap tidak menyelesaikan pekerjaan 100 persen, maka hal itu masuk dalam ranah keperdataan. Di sisi lain, BPK menyatakan adanya kelebihan bayar atas tenaga ahli yang digunakan untuk pemeliharaan aplikasi oleh PT Adora. Dalam sidang terungkap, tenaga ahli dari PT Sucofindo yang disewa PT Adora ternyata tidak pernah melaksanakan pendampingan dalam pemeliharaan.

Dalam sidang terpisah, mantan Kepala Bidang Pajak DPKAD Semarang, Lilik Purno Putranto juga mengajukan pembelaan. Lilik sebelumnya dituntut hukuman 15 bulan penjara dengan denda Rp 100 juta. Lilik tak dituntut pengembalian uang negara karena jaksa tak menemukan bukti aliran uang ke kantong Lilik. (H89,fri-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/08/248710/Vendra-Keberatan-Dakwaan-Jaksa

8 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Wakil Ketua DPRD Dinonaktifkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 08 Januari 2014

  • Polisi Segera Minta Keterangan

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Djunaedi dan satu anggota AY Sujianto yang terjerat kasus asuransi fiktif telah dinonaktifkan.

Langkah itu diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai terdakwa dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003 yang merugi­kan negara hingga Rp 1,7 miliar.

Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, mengatakan penonaktifan kedua anggotanya itu sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu. “Tapi saya tidak ingat tanggalnya. Bahkan DPD PAN Kota Semarang sudah me­ngajukan nama anggota Fraksi PAN untuk menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Kota menggantikan Djunaedi. Tanggal 9 Janu­ari nanti, pengajuan tersebut akan kami tindak lanjuti dalam ra­pat paripurna,” katanya, Selasa (6/1).

Meski sudah dinonaktifkan, kedua anggota DPRD itu diakui masih menerima fasilitas gaji. Pemberhentian sebagai anggota DPRD baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan hukum tetap.

“Kami masih harus menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Jika sudah ada kepu­tusan hukum tetap, baru kami berani mengambil keputusan,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Djunaedi bersama anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, AY Sujianto ditahan oleh Pengadilan Tipikor Semarang Oktober 2013 lalu.

Keduanya diduga terlibat korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang tahun 2003. Kasus itu merugikan kas daerah hingga Rp 1,7 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik juga menetapkan penahanan atas tiga mantan anggota DPRD Semarang yang terseret kasus itu.

Ketiganya adalah Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho. Korupsi yang menjerat para terdakwa terjadi saat mereka masih duduk di kursi dewan periode 1999-2004. Saat ini kasus ini sendiri masih dalam proses persidangan.

Segera Dipanggil

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK, mengatakan targetnya satu bulan ke depan dapat menemukan fakta baru atau tidaknya keterlibatan puluhan mantan anggota dewan dengan dugaan kasus korupsi itu. “Akan kami minta keterangan apakah mereka menerima kucuran dana,” ungkapnya, kemarin.

Informasi awal, lanjut dia, puluhan mantan anggota dewan itu telah menerima kucuran data Rp 38 juta setiap orang. Uang puluhan juta tersebut sedianya digunakan untuk biaya asuransi. Namun pada kenyataannya uang tersebut masuk ke kantong pribadi. “Kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi juga diketahui tidak terjalin,” ujarnya.

AKBP Wika, membeberkan dalam kasus ini pihaknya akan bekerja cepat untuk penuntasannya. Adapun, dalam penindakan tidak ada pandang bulu.

“Siapa yang terbukti bersalah tidak bisa berkelit dan harus diproses secara hukum,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah berusaha mengumpulkan berbagai alat bukti yang mengarah kepada dugaan korupsi tersebut. “Begitu alat bukti lengkap, jerat hukum akan dijalankan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi asuransi fiktif muncul dari pelaksanaan program asuransi dana sejahtera abadi antara DPRD Kota Semarang dan PT Pasaraya Life pada 2003. Program asuransi ini menawarkan premi sebesar Rp 38,4 juta setiap orang untuk jangka waktu setahun. Total premi mencapai sekitar Rp 1,7 miliar.

Namun setelah diselidiki, kerja sama itu diduga tidak pernah ada. Uang miliaran rupiah itu dibagi-bagi kepada seluruh anggota dewan yang kala itu menjabat. (H71,H35,K44-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/08/248730/Wakil-Ketua-DPRD-Dinonaktifkan

8 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Vendra Serahkan Rp 3,1 Miliar

SUARA MERDEKA – Rabu, 08 Januari 2014

  • Pembelaan Terdakwa Korupsi PBB

SEMARANG – Direktur PT Adora Intregrasi Solusi (AIS) Vendra Wasnury bersama tim pengacaranya mengajukan pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (7/1). Vendra keberatan didakwa telah merugikan ne­gara oleh jaksa.

Sebab aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online yang dibuat PT Adora telah di­gunakan oleh DPKAD Peme­rintah Kota Semarang. PT Ado­ra membangun aplikasi tersebut tahun 2011. Tahun 2012, DPKAD telah memakai aplikasi tersebut dengan hasil yang melebihi target.

”Pekerjaan sudah selesai dengan peluncuran tanggal 5 Januari 2012. Dan masa pemeliharaan juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kontrak. Dalam sidang juga terungkap bahwa aplikasi PBB Online telah digunakan dan hasilnya melebihi target,” demikian bu­nyi pembelaan Vendra yang di­baca di hadapan majelis hakim yang diketuai Endang Sri Wi­dayati.

Tahun 2012, DPKAD Kota Semarang berhasil menjaring PBB Rp 161,33 miliar dari target perolehan Rp 159 miliar.

”Jadi tidak ada kerugian negara. Saya bukan koruptor, saya tidak memakan uang ne­­ga­ra,” kata Vendra. Ia juga meng­ung­kap­kan telah me­ngem­b­a­likan nilai uang yang dinilai menjadi kerugian negara oleh jaksa.

Dalam penyidikan, Vendra menyerahkan Rp 3,1 miliar. Namun selain dituntut pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta, Vendra masih dituntut pengembalian uang negara Rp 191 juta.

Hak itu karena pe­ngem­balian Vendra Rp 3,1 miliar dinilai masih belum meme­nu­hi nilai proyek dalam audit BPK.

Ajukan Pembelaan

”Padahal auditor BPK ber­sama koordinator IT bernama Binawan sudah menan­da­tanga­ni kelengkapan aplikasi PBB Online,” lanjut Vendra.

Menurut pengacara Vendra, jika PT Ado­ra dianggap tidak menyelesai­kan pekerjaan 100 persen, maka hal itu masuk dalam ranah ke­per­dataan.

Di sisi lain, BPK menyatakan adanya kelebihan bayar atas tenaga ahli yang digunakan untuk pemeliharaan aplikasi oleh PT Adora.

Dalam sidang terungkap, tenaga ahli dari PT Sucofindo yang disewa PT Adora tidak pernah melaksanakan pendampingan dalam pemeliharaan.

Dalam sidang terpisah, mantan kepala bidang pajak DPKAD Semarang, Lilik Purno Putranto juga mengajukan pembelaan.

Dia sebelumnya dituntut hukuman 15 bulan penjara de­ngan denda Rp 100 juta. Li­lik tak dituntut pengembalian uang negara ka­rena jaksa tak menemukan bukti aliran uang ke kantong Lilik. (H89, fri-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/08/248738/Vendra-Serahkan-Rp-31-Miliar

8 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejati Ajukan Pencekalan Tutuk Kurniawan

SUARA MERDEKA – Rabu, 08 Januari 2014

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengajukan permohonan pen­ce­kalan terhadap tersangka korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo Kong, Tutuk Kurniawan. Permo­honan telah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kejak­saan Agung RI. “Kami sudah pro­ses pencekalan itu,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Masyhudi, Selasa (7/1).

Jika sudah berlaku, Tutuk yang juga Ketua Yayasan Sam Poo Kong sekaligus Ketua Ko­mite Olah­raga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah, tak akan bisa bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Sekretaris Komite Penyeli­dik­an Pemberantasan Ko­rupsi Ko­lusi dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Har­yanto me­nga­takan Kejati memang harus me­lakukan pence­kalan terhadap Tu­tuk. “Karena dia (Tutuk – red), kan pengusaha. Mobilitasnya tinggi, tidak menutup kemungkinan dia bepergian ke luar negeri,” kata Eko.

Dikatakan, seharusnya Kejati juga menahan Tutuk. “Kalau seorang tersangka tidak ditahan akan terbuka peluang untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi,” tandas Eko.

Sejak ditetapkan tersangka November 2013, Tutuk belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Dia pernah diperiksa sebagai saksi, yakni sebagai Direktur Trans Semarang. Setiap hari, Kejati melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Lebih dari 25 saksi yang telah dimintai keterangan terkait hibah yang diterima Sam Poo Kong tahun 2011-2012.

Bocor

Dana hibah Rp 14,5 miliar untuk pembangunan Klenteng Sam Poo Kong di Jalan Simongan Raya 129 Semarang itu diduga bocor. Berdasar temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada dana Rp 3,5 miliar yang mengalir dari rekening penerimaan dana hibah itu ke rekening pribadi Tutuk dan perusahaannya.

Terkait dana hibah itu, peran Tutuk adalah sebagai Ketua Yayasan Sam Poo Kong yang memiliki kewenangan sebagai kuasa penerima hibah. Penyidik masih mengembangkan pe­nyi­dikan untuk mengetahui adanya kemungkinan tersangka lain. (H89, fri-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/08/248753/Kejati-Ajukan-Pencekalan-Tutuk-Kurniawan

8 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Penyidik Kebut Tuntaskan Kasus 28 Anggota Dewan

KORAN SINDO – Selasa, 07 Januari 2014

SEMARANG –Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang terus kebut menuntaskan kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang pada 2003.

Saat ini sejumlah saksi dimintai keterangan untuk menjerat 28 anggota DPRD periode 1999- 2004 yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono saat ditemui wartawan mengatakan kasus tersebut saat ini sudah masuk dalam ranah penyidikan. Jika sudah selesai dan memenuhi syarat, 28 mantan anggota Dewan yang saat ini masih bebas itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

”Sudah masuk tahap lidik, sejumlah saksi saat ini sedang kami periksa secara intens mengenai keterlibatan mereka (28 anggota dewan) itu,” kata dia. Djihartono berjanji kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp1,7 miliar tersebut segera rampung. Dengan begitu, kasus akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor Semarang untuk menjalani proses selanjutnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wika Hardianto menambahkan, pelan-pelan namun pasti kasus dugaan korupsi tersebut akan dia tuntaskan. Nanti berkas 28 anggota Dewan itu tidak akan dijadikan satu. Hal itu untuk menggali lebih jauh seberapa besar keterlibatan masing- masing dari terlapor. ”Nantinya akan kita pecah-pecah menjadi beberapa berkas,” katanya.

Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tersebutbermuladari pelaksanaan program asuransi Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota Semarang dengan PT Pasaraya Life pada 2003. Program tersebut menawarkan premi Rp38,4 juta per orang untuk jangka waktu setahun dengan total premi mencapai Rp1,7 miliar.

Namun kenyataannya, implementasi kerja sama premi asuransi tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, negara pun dirugikan hingga Rp1,7 miliar. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/356746

7 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kota Semarang Terkorup Se-Jateng

KORAN SINDO – Selasa, 07 Januari 2014

SEMARANG– Pemerintah Kota Semarang harus bertekad lebih kuat memberantas praktik korupsi di lingkungannya. Kota ATLAS dinilai daerah paling korup di Jawa Tengah karena ada 16 kasus korupsi yang terjadi selama 2013 ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto dalam laporan akhir tahun kemarin. ”Dalam satu tahun terakhir terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ungkapnya.

Sejumlah kasus itu telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah. Tercatat, sekitar Rp21,63 miliar uang negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu. ”Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS diikuti anggota Dewan. Selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungannya,” kata Eko Haryanto.

Menempati urutan kedua adalah Kabupaten Demak dengan jumlah 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan 9 kasus, dan Rembang juga Wonosobo dengan masingmasing delapan kasus. ”Dari total kasus korupsi se- Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus,” ucapnya.

Dari jumlah itu, Rp110 miliar lebih kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di 2014 ini. ”Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” tandasnya.

Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak membantah ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

”Wali kota kita selalu mengajak jajarannya untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Kota Semarang bersih dari korupsi. Beliau juga selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi dan memberikan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya hal itu kepada jajarannya,” ungkapnya.

Meski begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan Pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

”Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya. andika prabowo

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/356744

7 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: