KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Asuransi Fiktif, Polisi Bidik 28 Mantan Anggota

SUARA MERDEKA.com -  Selasa, 07 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun anggaran 2003 senilai Rp 1,7 miliar memasuki babak baru.

Sejumlah anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 terancam terseret dalam pusaran kasus sebagai tersangka.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto SH SIK, mengatakan jumlah mantan anggota dewan yang tengah dibidik mencapai 28 orang.

Mantan anggota itu diduga menerima kucuran dana Rp 38 juta dari proyek asuransi fiktir.

“Ini sudah tahap penyelidikan, jika alat bukti cukup mereka akan jadi tersangka,” ungkapnya, Senin (6/1).

Setelah status mereka berubah menjadi tersangka, lanjut dia, puluhan anggota dewan itu akan ditahan.

“Kalau faktanya jelas, proses hukum tentu saja berlanjut,” ujarnya.

Untuk mengarah ke tahap itu, pihaknya terus memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hal itu sebagai upaya pihaknya untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan pengembangan penyidikan kasus tersebut.

“Bisa saja dari keterangan saksi akan muncul alat bukti lain,” jelasnya.

Terkait penyidikan kasus ini, rencanannya berkas perkara tidak akan dijadikan satu. Namun akan dipecah dengan pertimbangan jumlah anggota dewan yang diduga terlibat ada 28 orang.

“Akan kami pecah jadi beberapa berkas,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif muncul dari pelaksanaan program asuransi Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota Semarang dengan PT Pasaraya Life pada tahun 2003.

Program asuransi ini menawarkan premi sebesar Rp 38,4 juta setiap orang untuk jangka waktu setahun. Total premi mencapai sekitar Rp 1,7 miliar.

Namun setelah diselidiki kerjasama itu diduga tidak pernah ada. Uang miliaran rupiah itu dibagi-bagi kepada seluruh anggota dewan yang kala itu menjabat.

Kasus ini telah menyeret Ahmad Djunaedi, AY Sujianto, Elvi Suhroh, Purwono Bambang Nugroho dan Sriyono sebagai tersangka.

Dua di antaranya kembali menjadi anggota DPRD Kota Semarang, yakni Ahmad Djunaedi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota dan AY Sujianto. Kini kelimanya sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.

( Zakki Amali / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/07/186149/-Asuransi-Fiktif-Polisi-Bidik-28-Mantan-Anggota

7 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Wali Kota Ingatkan Proyek Molor

SUARA MERDEKA – Senin, 07 Januari 2014

SEMARANG – Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi skala prioritas politik anggaran di Kota Semarang. Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi ketika ditemui usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2014 dan penandatanganan Pakta Integritas di Balai Kota, Senin (6/1).

”Fokus pembangunan masih pada pembenahan infrastruktur, di samping peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan bagi warga.

Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian,” ungkap Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi. Hasil evaluasi dari pelaksanaan program 2013, lanjut Hendi, perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaan program yang tepat waktu sangat ditekankan.

Karena itu, bersama Sekda Kota Semarang dirinya akan selalu berkoordinasi memantau perjalanan berbagai proyek yang akan dilaksanakan pada 2014.

Sumber PAD

”Pada 2014 masih dianggarkan beberapa program penyelesaian atau lanjutan pembangunan dari anggaran 2013. Yakni pembangunan Jembatan Muktiharjo, Pasar Kokrosono serta Jalan Madukoro. Diharapkan kasus proyek molor dan tak selesai, tidak terulang lagi,” tegasnya. Sementara dengan diserahkan DPA berarti semua aktivitas pembangunan di jajaran Pemerintah Kota Semarang siap dilaksanakan.

Data yang dihimpun dari DPKAD, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp 2,421 triliun menjadi Rp 2,496 triliun. Peningkatan pendapatan daerah ini bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 714,026 miliar menjadi Rp 819,742 miliar, serta dana perimbangan dari Rp 1,201 triliun menjadi Rp 1,241 triliun.

Untuk belanja daerah juga mengalami peningkatan. Untuk belanja tidak langsung dari Rp 1,208 triliun menjadi Rp 1,232 triliun. Untuk belanja langsung meningkat dari Rp 1,448 triliun menjadi Rp 1,677 triliun. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebutkan, penyerahan DPA yang lebih cepat diharapkan dapat memacu semua program agar berjalan lebih baik.

Di akhir acara diserahkan bansos dan hibah, antara lain kepada Pramuka Kota Semarang Rp 750 juta, pembangunan sarana prasarana umum Rp 1,150 miliar, PMI Rp 200 juta, pendampingan BOS untuk SD/MI swasta Rp 3,75 miliar, serta pendampingan BOS untuk SMP/- MTs swasta Rp 8,580 miliar. (H71,H35-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/07/248561/Wali-Kota-Ingatkan-Proyek-Molor

7 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

28 Mantan Anggota DPRD Dibidik

SUARA MERDEKA – Senin, 07 Januari 2014

  • Kasus Asuransi Fiktif Senilai Rp 1,7 M

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun anggaran 2003 senilai Rp 1,7 miliar memasuki babak baru. Sejumlah anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 terancam terseret dalam pusaran kasus sebagai tersangka.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polrestabes Semarang AKBP Wika Hardianto SH SIK mengatakan, jumlah mantan anggota dewan yang tengah dibidik mencapai 28 orang. Mereka diduga menerima kucuran dana Rp 38 juta dari proyek asuransi fiktif.

”Ini sudah tahap penyelidikan, jika alat bukti cukup mereka akan jadi tersangka,” ungkapnya, Senin (6/1). Setelah status mereka berubah menjadi tersangka, kata dia, puluhan anggota DPRD itu ditahan. ”Kalau faktanya jelas, proses hukum tentu saja berlanjut,” ujarnya.

Untuk mengarah ke tahap itu, pihaknya terus memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hal itu sebagai upaya pihaknya untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan pengembangan penyidikan kasus tersebut. ”Bisa saja dari keterangan saksi akan muncul alat bukti lain,” katanya.

Terkait penyidikan kasus ini, rencanannya berkas perkara tidak akan dijadikan satu. Namun akan dipecah dengan pertimbangan jumlah anggota dewan yang diduga terlibat ada 28 orang. ”Akan kami pecah jadi beberapa berkas,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi asuransi fiktif muncul dari pelaksanaan program asuransi dana sejahtera abadi antara DPRD Kota Semarang dan PTPasaraya Life pada 2003.

Program asuransi ini menawarkan premi sebesar Rp 38,4 juta setiap orang untuk jangka waktu setahun. Total premi mencapai sekitar Rp 1,7 miliar. Namun setelah diselidiki, kerja sama itu diduga tidak pernah ada. Uang miliaran rupiah itu dibagi-bagi kepada seluruh anggota dewan yang kala itu menjabat.

Kasus ini telah menyeret Ahmad Djunaedi, AY Sujianto, Elfi Zuhroh, Purwono Bambang Nugroho, dan Sriyono sebagai tersangka. Dua di antaranya kembali menjadi anggota DPRD Kota Semarang, yakni Ahmad Djunaedi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota dan AYSujianto. (K44,H74-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/07/248569/28-Mantan-Anggota-DPRD-Dibidik

7 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN : Peringkat Korupsi di Jateng, Kota Semarang Teratas

BISNIS JATENG.COM – Senin, 06 January 2014

Bisnis-Jateng.com, SEMARANG — Komite Penyelidilan Pemberantasan Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyebutkan selama 2013 terjadi 222 kasus korupsi  dengan total kerugian uang negara Rp110,94 miliar.

Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryantomengatakan kasus korupsi di Jateng pada 2013, berdasarkan monitoring dari kliping media masa, institusi penegak hukum, laporan masyarakat dan sumber informasi lain yang dihimpun KP2KKN Jateng mengalami peningkatkan dibandingkan tahun lalu.

“Pada 2012 tercatat sebanyak 215 kasus korupsi di Jateng, sehingga terjadi peningkatan tujuh kasus. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” katanya dalam jumpa pers di kantornya, Jl. Lempong Sari Timur III/22 Kota Semarang, Senin (6/1/2014).

Kasus korupsi di Jateng bukannya turun, sebaliknya malah meningkat. Dari 222 kasus korupsi melibatkan sebanyak 285 orang pelaku atau koruptor mulai dari mahasiswa, rektor, kepala desa, anggota DPRD, pegawai negeri sipil (PNS), polri, hakim, dan kepala daerah.

Paling banyak korupsi di Jateng didominasi PNS sebanyak 121 orang, disusul anggota DPRD (47 orang), kemudian wiraswasta (40 orang), kepala desa (24 orang), Badan Usaha Milik Negera (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) 20 orang.

Kemudian direktur dan kepala daerah masing-masing 11 orang, hakim (empat orang), polri dan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) masing-masing dua, serta perangkat desa, rektor, dan mahasiswa masing-masing satu.

Modus korupsi kebanyakan penyalahgunaan wewenang, kemudian pengadaan barang dan jasa, kegiatan fiktif, serta suap.

”Kita berharap pada 2014 aparat penegak hukum lebih serius memberantas korupsi, sehingga kasus korupsi di Jateng turun,” harap Eko.  (Solopos/Insetyonoto/dot)

Peringkat Korupsi di Jateng

No Daerah Jumlah Kasus Kerugian Negara
1 Kota Semarang 16 Rp21,63 miliar
2 Kebupaten Demak 12 Rp20,63 miliar
3 Kota Salatiga 8 Rp15,67 miliar
4 Kab. Semarang 10 Rp15 miliar
5 Rembang 9 Rp14 miliar
6 Wonosobo 9 Rp1,1 miliar
7 Solo 8 Rp1,754 miliar
8 Klaten 8 Rp1,1 miliar
9 Boyolali 4 Rp664 juta
10 Sukoharjo 4 Rp277 juta
11 Wonogiri 3 Rp4,259 miliar
12 Karanganyar 3 Rp799 juta
13 Sragen 3 Rp11,3 miliar

Sumber :  KP2KKN Jateng.

Sumber berita ; http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2014/01/kp2kkn-peringkat-korupsi-di-jateng-kota-semarang-teratas/

7 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN : KOTA SEMARANG TERKORUP SE – JATENG

JURNAL METRO.COM – Senin, 06 Januari 2014

SEMARANG – Kota Semarang menduduki peringkat teratas sebagai kota/kabupaten terkorup selama tahun 2013.

Tercatat, sebanyak 16 kasus korupsi terjadi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Hal tersebut dilontarkan Eko Haryanto, selaku Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam laporan akhir tahunnya.

“Dalam satu tahun terakhir, terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng,” kata dia, (6/1).

Sejumlah kasus itu, imbuh dia, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah.

Tercatat sekitar Rp21,63 miliar uang Negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu.

“Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS, diikuti anggota dewan. Sebab, selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan itu,”ujarnya.

Menempati urutan kedua, lanjut dia, diduduki oleh Kabupaten Demak dengan 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan sembilan kasus, dan Rembang, juga Wonosobo dengan masing-masing delapan kasus.

“Dari total kasus korupsi se-Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus saja,” paparnya.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp110 miliar lebih kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di tahun 2014 ini.

“Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot Semarang telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak mengelak jika ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

Namun begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang, imbuh dia, menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

“Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, maka sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.(Sind/A Rus)

Sumber : http://www.jurnalmetro.com/kp2kkn-kota-semarang-terkorup-se-jateng/

7 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Sebut Kota Semarang Terkorup di Jateng

TRIBUN JATENG.COM – Senin, 06 Januari 2014

KP2KKN Sebut Kota Semarang Terkorup di Jateng

Tribun Jateng/M Syofri Kurniawan
Anggota Paskibra Kota Semarang berlatih mengibarkan bendera di Halaman Balaikota Semarang, Selasa (13/8/2013).

 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mencatat pada laporan akhir tahun 2013 pemerintah 5 kabupaten/kota terkorup di Jawa Tengah.

Kota Semarang menempati peringkat pertama terkorup di Jateng sepanjang tahun 2013.

Koordinator KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, menyampaikan, Ibukota Jawa Tengah tersebut telah melahirkan pejabat yang paling banyak terlibat kasus korupsi.

Kota Semarang memiliki 16 kasus korupsi yang merugikan negara Rp 21,63 miliar, disusul peringkat kedua Kabupaten Demak 12 kasus dengan kerugian Rp 20,63 miliar, dan peringkat ketiga Kabupaten Semarang sebanyak 10 kasus dengan kerugian Rp 15 miliar.

Selanjutnya, peringkat keempat Kota Salatiga sebanyak 8 kasus dengan kerugian Rp 15,67 miliar, dan peringkat kelima dengan 9 kasus diduduki dua daerah yaitu Rembang yang merugikan negara Rp 14 Miliar dan Wonosobo Rp 1,1 Miliar.

“Data tersebut dari data kasus-kasus besar selama tahun 2013, belum termasuk kasus kecil,” jelasnya kepada Tribun Jateng, Senin (6/1/2014).

Selain itu, pada  tahun 2013 terjadi tujuh kenaikan jumlah kasus korupsi di Jawa Tengah dibandingkan dengan tahun 2012.

Sepanjang tahun 2013 terdapat kasus korupsi sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua kasus), sedangkan jumlah kasus korupsi tahun 2012 terdapat 215 (dua ratus lima belas) kasus korupsi.

“Kasus yang sering muncul adalah  korupsi kepala daerah, kasus korupsi APBD, dan kasus korupsi bansos atau hibah,” jelas Eko. (*)

7 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kota Semarang terkorup se-Jateng

SINDO NEWS.COM – Senin,  6 Januari 2014
Kota Semarang terkorup se-Jateng

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Kota Semarang menduduki peringkat teratas sebagai kota/kabupaten terkorup selama tahun 2013. Tercatat, sebanyak 16 kasus korupsi terjadi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Hal tersebut dilontarkan Eko Haryanto, selaku Sekertaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dalam laporan akhir tahunnya.

“Dalam satu tahun terakhir, terdapat 16 kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Semarang menjadi kota terkorup sepanjang 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di Jateng,” kata dia, Senin (6/1/2014).

Sejumlah kasus itu, imbuh dia, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara hingga miliaran rupiah. Tercatat sekitar Rp21,63 miliar uang Negara hilang dibawa kabur oleh para koruptor itu.

“Ironisnya, pelaku terbanyak dari kasus korupsi itu dari kalangan oknum PNS, diikuti anggota dewan. Sebab, selain mereka dapat bermain di sana, mereka juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan itu,” imbuhnya.

Menempati urutan kedua, lanjut dia, diduduki oleh Kabupaten Demak dengan 12 kasus korupsi. Diikuti Kabupaten Semarang dengan 10 kasus, Kota Salatiga dengan sembilan kasus, dan Rembang, juga Wonosobo dengan masing-masing delapan kasus.

“Dari total kasus korupsi se-Jateng tahun 2013 ini, tercatat 222 kasus korupsi terjadi di berbagai kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak tujuh kasus dibanding tahun sebelumnya yang hanya 215 kasus saja,” paparnya.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp110 miliar lebih kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh kasus korupsi di Jateng itu. Jumlah tersebut diyakini masih akan bertambah di tahun 2014 ini.

“Tahun ini adalah tahun politik, saya memprediksikan akan banyak praktik-praktik korupsi yang akan terjadi di tahun ini. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Kota Semarang Achyani saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini Pemkot Semarang telah berusaha menjadikan Kota Semarang bebas dari kasus korupsi. Meski begitu, pihaknya juga tidak mengelak jika ada beberapa pejabat yang tersandung kasus tersebut.

“Wali kota kita selalu mengajak jajarannya untuk menjadi pionir dalam mewujudkan Kota Semarang bersih dari korupsi. Beliau juga selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi dan memberikan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya hal itu kepada jajarannya,” kata dia.

Namun begitu, masih adanya kasus korupsi di Kota Semarang, imbuh dia, menunjukkan kurangnya kehati-hatian para PNS di lingkungan pemkot dalam bekerja. Kepada mereka yang terlibat kasus korupsi, pihaknya mengaku akan memberikan sanksi tegas.

“Kami sudah memberikan warning kepada para pejabat agar menjauhi semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Jika ada yang terlibat, maka sanksi tegas akan kami berikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(san)

Sumber : http://daerah.sindonews.com/read/2014/01/06/22/824036/kota-semarang-terkorup-se-jateng

6 Januari 2014 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

DPRD 11 Kali Kunker di Tahun 2013

SUARA MERDEKA – Senin, 06 Januari 2014

GEDUNG DEWAN – Sepanjang 2013, DPRD Kota Salatiga melaksanakan 11 kali kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah. Kunjungan tersebut berkaitan pembahasan berbagai permasalahan.

Data dari Sekretariat Dewan, tiga kunker dilakukan di luar pulau, sisanya di luar provinsi di Jawa. Kunker di luar pulau diikuti seluruh anggota dewan, sementara kunjungan yang masih di Jawa, diikuti masing-masing komisi atau panitia khusus terkait.

Tiga kunjungan di luar pulau yaitu, ke Pemkot Surabaya dan Pemkot Denpasar, 14-17 Januari. Kunjungan itu membahas Perda Pajak Bumi dan Bangunan, Perda Pajak Daerah, Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Bangunan, dan Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi. Lalu tanggal 6-9 November, kunker dilaksanakan ke Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Banjar, dalam rangka studi banding pengelolaan UMKM, koperasi, dan pendidikan.

Terakhir kunker menemui DPRD Kota Denpasar dan DPRD Kabupaten Klungkung, 11-14 Desember, membahas masalah pemberdayaan perempuan, pengelolaan pasar tradisional, dan penataan ruang daerah. Kabag Persidangan dan Perundang- undangan Setwan Salatiga, Agung Susetyo yang diminta Sekretaris Dewan Endang DW memberikan data kunker DPRD mengatakan, tidak dapat menyampaikan jumlah dana yang dipakai untuk kunker. ”Mohon maaf kalau soal anggaran, bukan kewenangan bagian kami untuk menjawabnya,” ujarnya.

Studi Banding

Kunjungan ke luar provinsi di pulau Jawa dilaksanakan delapan kali oleh masing-masing komisi atau pansus. Yaitu, kunjungan Pansus I DPRD Kota Salatiga ke DPRD Sukabumi dan Pemkot Bandung, 12-14 Februari. Mereka membahas pembentukan produk hukum dan Perda Pemberdayaan Perempuan.

Di waktu yang sama, Pansus II DPRD mengunjungi Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi, membahas Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, penataan dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta Perda UMKM.

Tanggal 13-15 Februari, ganti Pansus III yang mengunjungi DPRD Kabupaten Subang dan Pemkab Indramayu. Mereka melakukan studi banding berkenaan Perda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Perda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Pansus II kembali melakukan kunker di Pemkot Tasikmalaya dan Pemkab Garut, tanggal 18-20 Maret. Mereka studi banding membahas masalah pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan air tanah.

Komisi III, dalam waktu yang hampir bersamaan, 19-21 Maret, bertandang ke Pemkot Banjar dan Pemkab Ciamis dalam rangka studi banding pembangunan infrastruktur dan pertamanan.

Di waktu yang sama, Pansus I berangkat ke Pemkab Tulungagung dan Pemkab Blitar, dalam rangka studi banding Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional, dan Perda Penyertaan Modal BUMD. (J21-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/06/248414/DPRD-11-Kali-Kunker-di-Tahun-2013

6 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Penipuan CPNS Terjadi Lagi

SUARA MERDEKA – Senin, 06 Januari 2014

  • Korban Rugi Rp 115 Juta

SEMARANG – Dugaan penipuan dengan modus menjanjikan dapat memasukkan seseorang dalam formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali mencuat.

Korban, Sulasno (58) warga Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur dengan kerugian sekitar Rp 115 juta. Dia diduga ditipu seseorang dengan inisial P alias SH, warga Ngaliyan yang menjanjikan dapat memasukkan sang anak menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menurut informasi, P diduga sebagai pecatan Polri. Dalam laporannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpatu (SPKT) Polrestabes Semarang, Sulasno mengaku mengenal terlapor dari salah seorang saudaranya di Semarang pada awal Juli 2012.

“Ada informasi katanya kenalan adik ipar saya bisa memasukkan orang jadi PNS di Polri,” katanya, Minggu (5/1). Seorang anak Sulasno saat itu memang sedang menganggur dan segera memerlukan pekerjaan.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti dengan menanyakan sejumlah uang sebagai syarat memasukkan sang anak sebagai CPNS. Terlapor akhirnya meminta uang Rp 50 juta agar anak Sulasno dapat masuk. Melalui adik iparnya, US Madu Hargo (47), uang itu ditransfer lalu diberikan kepada terlapor di rumahnya.

Terlapor Menghindar

Sulasno belum segera mendapat kabar perkembangan pendaftaran sang anak. Padahal terlapor menjanjikan pengurusan mulai pendaftaran sampai bisa jadi CPNS. Kabar yang dia terima berikutnya malah terlapor meminta lagi sejumlah uang. Rumah Sulasno di Jakarta Timur didatangi terlapor dan meminta uang lagi Rp 50 juta.

“Alasannya masih ada kesulitan untuk memasukkan anak saya. Dia juga minta lagi tambahan Rp 15 juta untuk seragam,” katanya. Selang beberapa bulan, terlapor selalu menghindar dengan berbagai alasan apabila diminta informasi perkembangan pendaftaran CPNS. Akhirnya, Sulasno meminta tolong kepada salah satu koleganya untuk melihat daftar orang yang mendaftar sebagai CPNS di Polri tahun 2012 dan 2013.

Koleganya menyebut tidak ada nama anaknya dalam daftar itu. Bersama Hargo, Sulasno mendatangi terlapor di rumahnya dan meminta uang yang telah diberikan agar dikembalikan. Tetapi terlapor mengaku uangnya sudah habis. “Saya diberi sertifikat tanah di Genuk sebagai jaminan. Tapi ternyata itu milik orang lain,” ucapnya.

Dugaan penipuan itu kemudian dilaporkan ke Polrestabes Semarang, karena korban tidak menemukan titik temu. Laporan ini kemudian diteruskan ke Satuan Reserse Kriminal untuk ditelaah. Sebelumnya, dua warga juga melaporkan dugaan penipuan dengan modus serupa. Kasus yang diduga melibatkan seorang PNS di lingkungan Pemprov Jateng dan di PN Semarang masih dalam penyelidikan kepolisian. (H74,K44-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/06/248435/Penipuan-CPNS-Terjadi-Lagi

6 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kesalahan Fatal Ada di Pemkot Semarang

SUARA MERDEKA – Senin, 06 Januari 2014

INDEPTH

HONOR Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Semarang tahun anggaran 2013 perubahan tidak bisa dicairkan. Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melakukan kesalahan dalam menyusun dan mengajukan anggaran nomenklatur. Pihak eksekutif sebenarnya telah mengajukan permohonan perubahan penganggaran ke DPRD Kota dengan merubah Perda APBD 2013.

Perubahan Perda APBD itu diharapkan bisa mencairkan anggaran PTT 2013 sebesar Rp 4.677.600.000. Namun karena saat itu DPRD Kota sudah masuk masa penutupan sidang, dewan tidak berani menyetujui pengajuan perubahan itu.

”Anggaran fasilitasi bantuan kegiatan untuk PTT sekolah swasta atau negeri, nomor rekeningnya dimasukkan dalam anggaran belanja barang dan jasa. Akibatnya honor kegiatan PTT se-Kota Semarang selama 2013 tidak dapat dicairkan,’’kata Hanik Khoiru Solikah, anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang. Di Kota Semarang, jumlah tenaga pegawai tidak tetap mencapai 2.559 orang.

Jumlah tersebut terdiri 918 PTTnegeri dan 1.641 PTTswasta. Setiap tahun, masing-masing PTT mendapat jatah honor kegiatan Rp 200 ribu/bulan untuk PTT negeri dan Rp 125 ribu/bulan untuk PTTswasta.

Kesalahan dalam penganggaran yang berakibat honor tak bisa cair. Diduga karena faktor kelalaian Dinas Pendidikan Kota Semarang maupun tim anggaran pemkot. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Fajar Adi Pamungkas mengaku sudah mengingatkan adanya kesalahan nomenklatur penganggaran tersebut jauh-jauh hari. ”Dinas Pendidikan menjawab penganggaran dan nomenklatur anggaran sudah benar. Nomenklatur ini merupakan kewenangan SKPD,’’tandas Fajar.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi malah menduga ada faktor kesengajaan. Dengan tidak dapat dicairkan anggaran PTT, pihak sekolah berpotensi melakukan penarikan iuran kepada siswa. Alasannya tentu untuk menutup kebutuhan honor kegiatan PTT di sekolah. Padahal 2014 Pemkot Semarang sudah mencanangkan sekolah gratis 12 tahun.

APBD Perubahan 2014

Jika ini yang terjadi, kata dia, tentu saja masyarakat yang dirugikan. Selain itu program sekolah gratis juga tak bisa terwujud. Ditambahkan, DPRD dan Pemkot akan duduk bersama untuk mencari solusi permasalahan ini. ”Kami akan usulkan untuk konsultasi dengan Kemendagri. Apakah cukup dengan penerbitan Perwal (Peraturan Wali Kota), karena anggaran untuk PTTsudah disiapkan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin menegaskan, bahwa anggaran yang bermasalah hanya honor kegiatan PTT. Sementara honor kegiatan guru tidak tetap (GTT) pada 2013 tak ada masalah dan sudah dicairkan.

Kesalahan penganggaran honor kegiatan untuk tunjangan Pegawai Tidak Tetap sangat disesalkan oleh Ketua Ikatan Tenaga Kependidikan Indonesia (ITKI), Aji Angkat. Pegawai Tata Usaha di SMK 9 Semarang itu mengatakan, nilai bantuan sosial (bansos) untuk PTT sejak 2007 sangat fluktuatif. Artinya nominal atau besaran uang selalu berubah-ubah.

‘’Pada 2007 uang kesejahteraan Rp 100 ribu/bulan. Kemudian naik menjadi Rp 200 ribu/bulan, tetapi pada 2012 bansos tersebut turun menjadi Rp 100 ribu/bulan. Bahkan pernah juga akan diturunkan menjadi Rp 30 ribu/bulan.’’ Saat ini di bawah ITKI Kota Semarang terdapat 724 PTT dari SD hingga SMA/SMK dan Sekolah Kelompok Belajar (SKB). Sekarang ini ITKI berharap dana bansos PTT dapat dianggarkan kembali di APBD 2014. ‘’Ternyata anggaran untuk 2014 sudah final. Ssetidaknya ada kesempatan di APBD perubahan 2014,’’katanya. Sementara itu pakar keuangan daerah Universitas Semarang (USM) Yohanes Suhardjo mengatakan, tidak ada istilah hangus atau hilang untuk anggaran PTT.

Ketua Pusat Studi dan Penerapan Ilmu Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi USM itu menambahkan, belanja (Tunjangan PTT) sudah menjadi kewajiban dan belum dibayar, maka masuk atau menjadi utang belanja. Adapun utang ini merupakan komponen Neraca (bukan komponen APBD).

‘’Harus diakui di Neraca SKPD Dinas Pendidikan tahun 2013, yang dalam Neraca Konsolidasi (Neraca Pemkot Semarang) tahun 2013 juga tampak menjadi Utang Pemkot Semarang. Maka, karena menjadi utang harus wajib dibayar dan mutlak dianggarkan di tahun 2014,’’kata dosen Fakultas Ekonomi USM itu.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Dini Inayati, menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib PTT. Kendati demikian pihaknya juga tidak bisa menyalahkan siapapun dalam permasalahan dan kesalahan ini. (Lanang Wibisono, Anggun Puspita, Hari Santoso-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/06/248498/Kesalahan-Fatal-Ada-di-Pemkot-Semarang

6 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: