KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Korupsi BKM Sarirejo, Kejari Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri Semarang menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Utara.

Berdasarkan surat perintah penyidikan 141/0.3.10/Fd.1/01/2013, koordinator BKM berinisial ME disangka menyimpangkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo tahun 2012.

Berdasar informasi yang dihimpun, ME adalah Mahfud Efendi. “Penetapan tersangka sudah sejak 13 Januari 2014 lalu. Tersangka belum diperiksa, belum ditahan,” demikian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Abdul Aziz melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Arifin Irsyad, Selasa (21/1).

Penyelidikan kasus ini dimulai sejak November 2013 lalu. Kasus bermula dari pengajuan proposal PNPM oleh masyarakat yang dikoordinir ME. Ada enam kegiatan dalam proposal-proposal tersebut. Diantaranya rehabilitasi sumur, rehabilitasi kamar mandi, usaha laundry dan pembuatan sangkar burung.

Dari proposal-proposal yang diajukan itu, cair dana PNPM sebesar Rp 95 juta. Sumber dana PNPM itu sendiri berasal dari 90 persen dana APBN dan 10 persen dana APBD. Namun total dana yang cair itu tidak dialokasikan seluruhnya untuk enam kegiatan.

Hanya satu kegiatan senilai Rp 6 juta saja yang digarap, yakni pembuatan sangkar burung. Sisanya sebanyak Rp 89 juta diduga mengalir ke kantong pribadi ME. Dia masih menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang masih mengembangkan penyidikan, dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/01/22/188075/Korupsi-BKM-Sarirejo-Kejari-Tetapkan-Tersangka

23 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Komisi A Soroti Mutasi Pejabat Pemkot Semarang

SUARA MERDEKA.com –  Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi A DPRD Kota Semarang, menyoroti proses dan prosedur pengisian 413 jabatan di Pemkot Semarang. Hal itu terkait masih adanya jabatan yang dinilai penting tapi tetap dibiarkan kosong, yaitu Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota. Setelah kepala lama Adri Wibowo pensiun pertengahan 2013 lalu, saat ini jabatan kepala Dinas PJPR masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Ayu Entis.

“Kami kurang faham kenapa posisi itu masih dibiarkan kosong. Apakah belum ada kandidat yang sesuai, atau ada kepentingan lain,” kata Agung Prayitno Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Rabu (22/1).

Agung berharap, jabatan-jabatan kosong di Pemkot Semarang harus segera diisi. Karena hal itu bisa mempengaruhi kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Seorang pelaksana tugas, secara kebijakan tentu sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan proses pelayanan tak bisa maksimal akibat keterbatasan kewenangan.

“Kami juga menyoroti terkait penempatan jabatan yang tak sesuai dengan keahliannya. Beberapa kali saya mendapat aduan dari masyarakat tentang kinerja Lurah Wonolopo Kecamatan Ngaliyan yang tak maksimal. Hal ini juga telah kami sampaikan ke pemkot, tapi juga tak direspon,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pudjonggo menilai, mutasi pejabat sebagai langkah yang sah dan wajar dari wali kota. Namun mutasi kali ini prosesnya dinilai tidak pas dan tidak mengindahkan asas tata krama. Apalagi pengisian posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak melalui koordinasi dengan Komisi A yang membidangi aparatur pemeirntahan.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan rapat internal untuk membahas, apakah pimpinan dewan sudah memberi persetujuan dalam penentuan jabatan sekwan atau belum. “Bukan masalah suka atau tidak suka, tapi ini soal prosedur. Dulu komisi A pernah mengusulkan pendefinitifan pejabat pelaksana tugas (Amin Sutresno, red). Tapi jika memang ada kebijakan lain, seharusnya ada koordinasi kembali. Kami juga berharap mutasi pejabat yang bersamaan momen jelang Pemilu 2014, jangan digunakan untuk kepentingan politik. Saya mengimbau, PNS agar profesional tetap jaga netralitas,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemkot Semarang baru saja malakukan perombakan di jajaran struktural. Ada 12 orang pejabat eselon II, 69 orang pejabat eselon III, 322 orang pejabat eselon IV, dan lima orang pejabat eselon V yang ditempatkan di jabatan baru.

Sejumlah pejabat eselon II berganti posisi, di antaranya Isdiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan kini menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH). Trijoto Sardjoko yang sebelumnya menempati Kepala BLH kini menempati posisi Kepala Dinas Pasar.

Nugroho Joko Purwanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pasar kini menjabat Kepala Dinas PSDA-ESDM, menggantikan Agus Riyanto. Agus Riyanto sendiri kemudian menempati Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan menggantikan Eko Cahyono yang bertugas di Asisten Administrasi Pemerintahan.

( Lanang Wibisono / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/22/188166/Komisi-A-Soroti-Mutasi-Pejabat-Pemkot-Semarang

23 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Semarang Education Expo Gelar Seminar Pendidikan Anti Korupsi

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 22 Januari 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sedikitnya 27 stan yang terdiri dari lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal mengikuti acara Semarang Education Expo 2014 di Java Mal, Semarang, Rabu (22/1). Acara yang dihelat oleh Teamwork Partner tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kartono.

Acara yang digelar pada Minggu (26/1) itu diikuti dari bermacam-macam lembaga pendidikan, seperti Permata Bangsa, Unisbank, Unissula, Unika, Unwahas, akb TK Bunga Bangsa, Stikes, Sekolah Alam Al-Ridho, dan SD Islam Al-Azhar 2.

Kartono seusai membuka pameran mengatakan, pameran ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui lebih detail tentang lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang akan dipilih.

“Terlebih lagi pameran ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat saat akan memilih pendidikan yang pas untuk putra-putrinya,” ungkapnya.

Sementara itu, penyelenggara expo, Darmawan mengatakan, diharapkan lewat pameran ini menjadi penyedia informasi yang lengkap bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa melihat secara langsung potensi-potensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang ada.

“Dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap, berikut fasilitas-fasilitasnya,” katanya.

Selain expo pendidikan, acara ini juga akan diramaikan beragam lomba unjuk bakat, dan stan donor darah setiap harinya. Dan pada puncak acaranya akan ada seminar pendidikan anti korupsi dengan mendatangkan pembicara dari KPK.

( Apit Yulianto / CN31 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/01/22/188152/Semarang-Education-Expo-Gelar-Seminar-Pendidikan-Anti-Korupsi

23 Januari 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Wakil Ketua DPRD Dituntut 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA – Kamis, 23 Januari 2014

  • Korupsi Asuransi Fiktif

SEMARANG – Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Kota Semarang, Ahmad Djunaedi bersama anggota Komisi C (nonaktif) DPRD Kota Semarang, AY Sujianto dituntut satu tahun dan enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang. Jaksa menilai keduanya terlibat korupsi asuransi fiktif memakai APBD Kota Semarang tahun 2003.

Tuntutan dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Erentuah Damanik, Rabu (22/1). Tiga terdakwa lain, mantan anggota DPRD Semarang Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho juga dituntut pidana yang sama. Kelimanya disidang secara bersamaan.

Selain pidana badan, kelima terdakwa juga dituntut denda Rp 50 juta, setara dengan tiga bulan kurungan. ”Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsider,” demikian jaksa Ardito Muwardi membacakan tuntutan.

Dalam dakwaan itu, jaksa menjerat lima terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Jaksa juga meminta kepada hakim untuk memberi putusan agar para terdakwa tetap ditahan.

Bocor

Korupsi itu terjadi pada 2003. Pos anggaran asuransi jiwa untuk 45 anggota DPRD Kota Semarang itu bocor. Pagu anggaran asuransi jiwa tersebut mencapai Rp 1,836 miliar untuk pembayaran premi asuransi jiwa ke perusahaan asuransi Pasaraya Life. Tertanggungnya adalah 45 anggota DPRD Semarang saat itu, dengan jangka waktu hingga akhir periode jabatan 2004.

Dari pagu anggaran, cair dana Rp 1,728 miliar. Namun dana itu tak disetorkan ke Pasaraya sebagai premi asuransi, tapi malah dibagi merata ke 45 anggota Dewan. Pembagian uang itu diserahkan oleh tiga pimpinan Dewan saat itu, Ismoyo Subroto, Hamas Ghani, dan Humam Mukti Azis.

Dan, terungkap ada rapat di antara ketiganya yang menyepakati pembagian dana tersebut. Setiap anggota Dewan terlapor menerima Rp 38 juta. Nyatanya yang diterima adalah Rp 36 juta. Selisih dua juta per anggota Dewan tersebut mengalir kepada tiga pimpinan Dewan, pimpinan Asuransi Pasaraya Life, dan dua pegawainya.

Semestinya dana tersebut tidak diterimakan tunai. Ketika tidak ada klaim, sesuai dengan ketentuan produk asuransi jiwa itu, maka seharusnya dana asuransi kembali ke kas daerah. Atas kasus itu, APBD Semarang merugi Rp 1,836 miliar. (H89,fri-75)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/23/250227/Wakil-Ketua-DPRD-Dituntut-15-Tahun

23 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Dua Legislator Nonaktif Dituntut 1,5 Tahun Penjara

ANTARA JATENG.com – Rabu, 22 Januari 2014

Ilustrasi (Foto ANTARA/Ismar Patrizki)

Semarang, Antara Jateng – Dua anggota nonaktif DPRD Kota Semarang, Junaedi dan AY Sujianto, dituntut hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi asuransi fiktif 2003.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu.

Kedua legislator nonaktif tersebut dituntut bersama dengan tiga mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004, yakni Sriyono, Elvi Zuhroh dan Purwono Bambang Nugroho.

Jaksa menilai kelima terdakwa terbukti melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Erentuah Damanik.

Jaksa juga menuntut kelima terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

Kasus korupsi tersebut bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk pembayaran premi asuransi 45 anggota DPRD Kota Semarang pada tahun 2003.

Alokasi anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada perusahaan asuransi Pasaraya Life itu ternyata justru dibagi rata kepada para wakil rakyat tersebut.

Masing-masing legislator memperoleh Rp36 juta, termasuk pimpinan Pasaraya Life yang juga memperoleh bagian

Sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=90786#.Ut_WyNL-Kt8

22 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Pemkot Rombak Jajaran Struktural

SUARA MERDEKA – Rabu, 22 Januari 2014

  • 413 Pejabat Dilantik

SEMARANG – Pemkot Semarang malakukan perombakan di jajaran struktural. Tercatat ada 12 orang pejabat eselon II, 69 orang pejabat eselon III, 322 orang pejabat eselon IV, dan lima orang pejabat eselon V yang ditempatkan di jabatan baru.

”Hari ini ada perubahan 413 jabatan. Mudah-mudahan komposisnya yang terbaik,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Senin (20/1).

Sejumlah pejabat eselon II terlihat berganti posisi, di antaranya Isdiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan kini menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Trijoto Sardjoko yang sebelumnya menempati Kepala BLH kini menempati posisi Kepala Dinas Pasar. Nugroho Joko Purwanto yang sebelumnya Kepala Dinas Pasar kini menjabat Kepala Dinas PSDA-ESDM, menggantikan Agus Riyanto. Agus Riyanto sendiri kemudian menempati Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan menggantikan Eko Cahyono yang bertugas di Asisten Administrasi Pemerintahan.

Selain itu ada pula Nurjanah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kini mengepalai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan Masdiana Safitri yang semula menjabat sebagai staf ahli bidang Hukum dan Politik kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Kini, posisi staf ahli bidang Hukum dan Politik tersebut diisi oleh Mustohar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB.

Pelantikan promosi dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota, menurut Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi dilakukan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pola pembinaan karier PNS. (H71,H35-39)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/22/250073/Pemkot-Rombak-Jajaran-Struktural

22 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Hukuman Sugiyanta Ditambah

SUARA MERDEKA – Rabu, 22 Januari 2014

  • Pungli di Balai Karantina Semarang

SEMARANG – Keputusan banding yang diajukan terdakwa, Sugiyanta, mantan kepala Balai Karantina Kelas 1 Semarang, berbuntut penambahan hukuman.

Bila semula majelis hakim memvonis 4 tahun 6 bulan, setelah banding di tambah menjadi 5 tahun. Keputusan banding itu diterima Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Tanjung Emas, Boedi Purnomo, pada 20 Januari 2014.

” Vonis dalam banding pada perubahan hukuman kurungan. Namun, besaran denda sama, terdakwa diwajibkan membayar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan,” katanya, Selasa (21/1). Dikatakan, Boedi, surat itu keputusan banding itu bernomor 93/PID.- SUS/2013/PT.TPK. Smg tanggal 19 Desember 2013.

”Kami menyatakan pikir-pikir. Masih akan kami pelajari terlebih lanjut untuk menentukan sikap.” Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mantan kepala Balai Karantina Pertanian Kota Semarang, Sugiyanta dijatuhi hukuman empat tahun dan enam bulan penjara. Pengadilan Tipikor Semarang juga menjatuhkan denda Rp 200 juta, setara dengan tiga bulan kurungan.

Bersama-sama

Vonis pidana itu dibacakan dalam sidang Senin (21/10) oleh majelis hakim yang diketuai John Hasalan Butarbutar. Dia menyatakan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Sugiyanta dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia dinyatakan terbukti menerima sesuatu di luar haknya sebagai kepala Balai Karantina. Penerimaan itu bersumber dari pemungutan dana di luar ketentuan resmi, dari pemohon pemeriksaan karantina hewan dan tumbuhan.

Pungutan tersebut di luar ketentuan penerimaan negara bukan pajak yang resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan, sejak Januari 2011 hingga Oktober 2012. Selain pemohon pemeriksaan karantina, pungutan juga dilakukan kepada perusahaan penyedia jasa instalasi karantina. Ada dua perusahaan yang dikenakan pungutan liar, yakni PT Sentral Logistik Indonesia (SLI) dan PT Ocean Buana Logistic (OBL) (H89,G5-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/22/250075/Hukuman-Sugiyanta-Ditambah

22 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kejari Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA – Rabu, 22 Januari 2014

  • Korupsi BKM Sarirejo

SEMARANG- Kejaksaan Negeri Semarang menetapkan seorang tersangka dalam korupsi Bantuan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Utara.

Berdasarkan surat perintah penyidikan 141/0.3.10/Fd.1/01/2013, koordinator BKM berinisial ME disangka menyimpangkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo tahun 2012. Berdasar informasi yang dihimpun, ME adalah Mahfud Efendi.

”Penetapan tersangka sudah sejak 13 Januari 2014 lalu. Tersangka belum diperiksa, belum ditahan,” demikian Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Abdul Aziz melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Arifin Irsyad, Selasa (21/1).

Penyelidikan kasus ini dimulai sejak November 2013 lalu. Kasus bermula dari pengajuan proposal PNPM oleh masyarakat yang dikoordinir ME. Ada enam kegiatan dalam proposal-proposal tersebut. Di antaranya rehabilitasi sumur, rehabilitasi kamar mandi, usaha laundry dan pembuatan sangkar burung.

Kantong Pribadi

Dari proposal-proposal yang diajukan itu, cair dana PNPM sebesar Rp 95 juta. Sumber dana PNPM itu sendiri berasal dari 90 persen dana APBN dan 10 persen dana APBD. Namun total dana yang cair itu tidak dialokasikan seluruhnya untuk enam kegiatan. Hanya satu kegiatan senilai Rp 6 juta saja yang digarap, yakni pembuatan sangkar burung.

Sisanya sebanyak Rp 89 juta diduga mengalir ke kantong pribadi ME. Dia masih menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Penyidik Kejaksaan Negeri Semarang masih mengembangkan penyidikan, dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti. (H89,fri-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/22/250076/Kejari-Tetapkan-Tersangka

22 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Minta Penegak Hukum Proaktif

MURIA NEWS.COM – Senin, 20 Januari 2014

KOTA SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto mengatakan, di Dinas Bina Marga Kota Semarang ada tujuh proyek yang mangkrak dan rawan penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum, untuk proaktif mengusut ketidakberesan tersebut. Selain itu memberi efek jera terhadap kontraktor nakal, langkah ini juga perlu dilakukan guna membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
”Laporan yang dikeluarkan Dinas Bina Marga Kota Semarang, seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk memulai penyelidikan. Saya minta kepolisian dan kejaksaan segera proaktif terhadap proyek-proyek yang mangkrak ini,” kata Eko.
Menurutnya, jaksa maupun polisi bisa saja bergerak tanpa harus menunggu laporan. Apalagi, ketujuh proyek yang diputus kontrak tersebut nilainya mencapai miliaran rupiah dan bersumber dari APBD.
Diketahui, Dinas Bina Marga Kota Semarang telah mem-blacklist empat kontraktor dengan tujuh proyek yang tak bisa diselesaikan pekerjaannya pada 2013 lalu. Selain molor, kualitas pekerjannya juga dinilai buruk.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Aminudin mengatakan, keempat kontraktor itu, yakni, PT Jaya Sentosa Indah, CV Az Zahra, CV Jala Majapahit, dan CV Bintang Sembilan. Terhadap keempat kontraktor itu, pihaknya belum melakukan upaya hukum, dan hanya bisa mengevaluasi kinerja kontraktor yang berasal dari luar kota tersebut.
”Empat kontraktor yang sudah kami putus tersebut, semua dari luar kota. Kedepan, kami akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan proyek kepada rekanan,” ungkapnya.
TRI WURYONO / ARIES BUDISumber : http://www.murianews.com/index.php/regional/item/864-kp2kkn-minta-penegak-hukum-proaktif

20 Januari 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Bina Marga “Blacklist” Para Kontraktor Nakal

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 16 Januari 2014

image

SEMARANG, suaramerdeka.com - Atas adanya beberapa proyek perbaikan jalan dalam kota yang oleh kontraktornya tidak dilanjutkan karena satu dan lain hal, maka Dinas Bina Marga Kota Semarang telah melakukan pemutusan kontrak kerja dan mem-blacklist kontraktor “nakal” yang bersangkutan.

Menurut Ir Iswar Aminudin MT, Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, ada beberapa pekerjaan jalan yang karena pihak kontraktor tidak mampu lagi melanjutkan. Persisnya ada tujuh pekerjaan, misalnya Jalan Madukoro tahap I, Kokrosono tahap I, Cinde, dan masih ada beberapa lagi.

“Putus kontrak karena kontraktor tidak punya niat lagi menyelesaikan pekerjaan. Kebetulan kontraktor ini dari luar kota, yakni Wonosobo ada 4 paket pekerjaan dan Jepara 3 paket pekerjaan. Ini akan menjadi catatan kami, untuk evaluasi selanjutnya,” kata Iswar, Kamis (16/1).

Masih kata Iswar Aminudin, pihaknya tidak bisa menjatuhkan punishment lebih dari itu, misalnya pemidanaan.

“Acuan kami hanya pada Perpres no 77, di mana di sana tidak ada satu pasal pun yang mengancam adanya pemidanaan. Paling kami hanya menyatakan putus kontrak, menyatakan blacklist, dan pencairan jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, kami sudah kontak pihak bank untuk pencairannya,” tutup Iswar Aminudin.

( Bambang Isti / CN19 / SMNetwork )

16 Januari 2014 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: