KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pelayanan Kantor Pertanahan Dikeluhkan

SUARA MERDEKA – Selasa, 22 Juli 2014

  • BPN : Terapkan Prosedur Standar

Setelah Badan Pertanahan Nasional dipimpin mantan Kejagung Hendarman Supanji, berbagai pelayanan di lembaga yang salah satunya mengurusi pembuata sertifikat tanah tersebut, harus terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun apakah komitmen BPN tersebut sudah diterapkan hingga di daerah? Berikut laporannya.

TULISAN ini merujuk kekecewaan pemilik tanah yang merasa kesulitan, ketika hendak memecah tanah mereka menjadi beberapa sertifikat. Kesulitan yang dihadapi terkait biaya yang harus dikeluarkan, ketika me­ngurusnya di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Setiap sertifikat atas peme­cahan tanah tersebut dikenai biaya cukup mahal, sesuai dengan jumlah sertifikat baru yang terbit.

Proses pemecahan sertifikat itu pun akhirnya ditunda, karena tidak mampu membayar biaya itu. Se­bagai pemilik tanah, posisi tawarnya sangat rendah dan mau tidak mau harus mengikuti keputusan BPN. Kemudian proses itu pun dicoba di­selesaikan lewat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau yang dikenal dengan notaris.

Ternyata, proses melewati notaris tersebut sama, apalagi bila proses pemecahan tanah tersebut terkait bisnis. Sejumlah notaris yang dimintai konfirmasi terkait persoalan itu pun tidak bisa berbuat banyak. Tidak hanya itu, sejumlah aturan pela­yanan dan biaya, terkait proses pe­ngurusan sertifikat dinilai memberat­kan, sehingga pada akhirnya dibe­bankan notaris kepada kliennya.

Setidaknya ada 15 Pejabat Pem­buat Akta Tanah (PPAT) atau notaris di Kota Salatiga, pernah protes de­ngan melayangkan surat ke Kantor Pertanahanan Kota Salatiga.

Surat itu juga ditembuskan ke Kepala BPN RI dan Kepala BPN Provinsi Jateng.

Surat atas nama Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah (IPPAT) itu ditandatangani notaris Wiwik Indriani SH SpN, Ani Isnawati SH, M Fauzan SH, Arini Hidaya SH, Siti Irianti SH, Ananstasia Winarti SH, Sri Rahayu Haryono SH, Danny Kusumastuti SH, dan Huzein SH MKn. Lalu Rita Suprapti SH, Agustina Rahmawati SH, Burhanudin SH, Supriyadi SH, Sofie Purwanti SH, Pisco Eko Pandansari SH, Sunarmi SH, dan Kotot Tamtama SH MKn.

Beberapa notaris itu mengaku ada biaya-biaya tertentu yang ditetapkan BPN dalam pengurusan akta tanah.

”Ada beberapa item proses pe­ngurusan tanah yang menjadi sumber lahan mencari uang di BPN. Kami protes tentang itu karena kami dipalak (wajib bayar) bila ingin proses pengurusan akta, berjalan lancar. Bahkan biaya itu bisa melambung tinggi,” ungkap salah satu notaris itu.

Notaris lainnya menyebutkan hampir semua biaya tidak resmi tersebut tidak ada bukti kwitansi, sehingga terkesan biaya siluman atau pungutan liar.

Para notaris itu berharap agar tidak ada lagi biaya tidak jelas yang membebani, dalam proses pembuatan akta, pemecahan akta, balik nama akta, dan lainnya.

Mengikuti Prosedur

Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol ketika ditemui mengungkapkan, bila me­ngurus tanah jangan menggunakan pihak ketiga atau calo.

Bahkan jangan pakai kuasa, karena ada biaya jasa. Datang saja sen­diri, maka prosesnya akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Tidak ada biaya tidak jelas atas pengurusan sertifikat, di luar ketentuan yang berlaku. Justru Ronald mengemukakan, nama BPN kerap dipakai dengan dalih untuk membayar biaya-biaya tertentu, padahal tidak ada biaya yang dimaksud.

Dijelaskan, sistem administrasi Kantor Pertanahan sudah online dengan BPN pusat.

Bila salah satu persyaratan pengajuan sertifikat tidak lengkap, maka sistem komputerisasi akan menolaknya.

Terkait surat dari Notaris tersebut, Ronald menganggapnya sebagai surat kaleng, karena tidak ada nomor surat organisasi dan tidak disebutkan siapa ketua organisasi, serta tidak dilengkapi dengan cap dan stempel.

Saat ini pihaknya sedang gencar melaksanakan Program Nasional Agraria (Prona) dengan mempermudah masyarakat menyertifikasi tanah. (Surya Yuli P-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/22/268156/Pelayanan-Kantor-Pertanahan-Dikeluhkan

22 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Mudik Dilarang Pakai Mobil Dinas

SUARA MERDEKA – Selasa, 22 Juli 2014

  • Tak Boleh Terima Bingkisan

MAPOLRES – Pemkot Salatiga melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

Tak hanya penggunaan mobil dinas, seluruh PNS dilarang menerima parcel karena hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi.

Hal tersebut dinyatakan Wali Kota Yuliyanto usai memimpin apel kesiapan personel dalam Operasi Ketupat Candi 2014 di halaman Polres Salatiga, kemarin. “Dasar pelarangan adalah surat edaran yang kami terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Wali Kota.

Dalam surat edaran tersebut, KPK menyatakan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi termasuk korupsi dan melarang seluruh pejabat menggunakan mobil dinas untuk kepentingan di luar kepentingan dinas.

Surat edaran tersebut juga melarang para PNS untuk menerima parcel, bingkisan atau fasilitas apa pun menjelang pelaksanaan hari raya keagamaan, termasuk Lebaran. “Kita ikut peraturan saja. Jika KPK melarang, ya kita patuhi,” kata Wali Kota.

Untuk memudahkan pemantauan, dirinya menjajaki untuk mengandangkan seluruh mobil dinas di Bagian Umum Setda Kota. Pemkot, lanjut Yuliyanto, akan menerapkan sanksi jika terbukti ada PNS yang melanggar.

Kabag Humas Setda Kota Salatiga, Adi Setiarso mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Ke­uangan Aset Daerah (DPPKAD), aset Pemkot terkait kendaraan roda empat saat ini berjumlah 259 unit.

“Dari jumlah tersebut, 89 di antaranya adalah kendaraan operasional. Sisanya sebanyak 170 unit adalah kendaraan dinas yang dipakai kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sekretaris dan para kabid di berbagai SKPD,” kata Adi.

Ketupat Candi

Terkait pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2014 di wilayah Salatiga, disiapkan sekitar 800 personel dari berbagai kesatuan. Kapolres Salatiga AKBD Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, dari jumlah tersebut, pihaknya menyiapkan sekitar 200 personel.

“Pengamanan selama Lebaran ini kami lakukan bersama instansi lain seperti TNI, Dinas Perhu­bungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Intinya kami akan bersinergi untuk membantu pengamanan Lebaran,” kata Kapolres.

Pelaksanaan Operasi Ketupat Candi sendiri berlangsung selama 16 hari, sejak Senin (21/7) hingga 6 Agustus mendatang. Meng­hadapi Lebaran tahun ini, lanjut Kapolres, pihaknya telah mela­kukan sejumlah persiapan.

Antara lain, pendirian Posko Ke­amanan dan Pelayan sebanyak em­pat buah, pemasangan rambu dan penunjuk jalan hingga spanduk atau pun baliho imbauan kepada para pengguna jalan.  (H54-72)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/22/268157/Mudik-Dilarang-Pakai-Mobil-Dinas

22 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Kasus GOR Kridanggo Dilimpahkan ke Kejari

SUARA MERDEKA – Senin, 21 Juli 2014

SEMARANG – Berkas perkara dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Kridanggo, Salatiga dengan tersangka pemilik PT Tegar Arta Kencana, Agus Yuniarto dan mantan Bendahara KONI Kota Salatiga Joni Setiadi dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Selanjutnya, berkas perkara berikut tersangka dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga.

”Sudah lengkap, berkas berikut tersangka telah kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni.

Kejati menetapkan Agus dan Joni sebagai tersangka pada Februari lalu. Sebulan kemudian, keduanya ditahan di Lembaga Pema­sya­rakatan Kedungpane, Semarang. Tersangka dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Acuan Teknis

GOR Kridanggo dibangun pada 2011 dan didanai Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 3,94 miliar.

Proyek yang dikerjakan PT Tegar Arta Kencana, Suruh, Kabupaten Semarang, selaku pemenang lelang itu ternyata tak sesuai dengan perjanjian dan acuan teknis.

Beberapa jenis pekerjaan tidak dikerjakan rekanan.

Kerugian negara diperkirakan Rp 700 juta. Pembangunan diurus oleh komite yang terdiri atas pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Salatiga dan pengurus KONI. Adapun pengawas lapangan dari unsur SKPD, yakni Diah Puryati dengan anggota Amin Siahaan dan Petrus Mas Sentot.

Kuasa hukum tersangka, Heru Wismanto mengatakan, pihaknya akan mengikuti pro­ses hukum selanjutnya di Salatiga. (J17,J14-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/07/21/268103/Kasus-GOR-Kridanggo-Dilimpahkan-ke-Kejari-

21 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi GOR Kridanggo Dinyatakan P21

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 16 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Berkas perkara dugaan korupsi pembangunan GOR Kridanggo, Salatiga dengan tersangka pemilik PT Tegar Arta Kencana, Agus Yuniarto dan mantan Bendahara KONI Kota Salatiga Joni Setiadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) telah dinyatakan rampung atau P21 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Selanjutnya, berkas perkara berikut tersangka tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni menyatakan, pelimpahan berkas itu telah dilakukan pada Senin (14/7). “Sudah lengkap, berkas berikut tersangka telah kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” katanya, Rabu (16/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati menetapkan Agus dan Joni sebagai tersangka pada Februari lalu. Sebulan kemudian, keduanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang.

Tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi. Perkara ini terjadi dalam pembangunan GOR Kridanggo pada 2011 yang didanai Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 3,94 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Tegar Arta Kencana Suruh Kabupaten Semarang selaku pemenang lelang itu diketahui tak sesuai dengan perjanjian dan acuan teknis.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Heru Wismanto membenarkan perkara kliennya sudah dilimpahkan ke Kejari Salatiga. Pihaknya akan mengikuti proses hukum selanjutnya setelah pelimpahan tersebut. “Kami ikuti proses hukum saja,” tandasnya kepada wartawan.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/16/209764

16 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana PDAU Salatiga: John Manoppo Mengaku Hanya Meminjam

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 15 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Wali Kota Salatiga John M Manoppo yang dituntut pidana 18 bulan penjara pada perkara korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga 2006-2008 mengaku hanya meminjam uang ke Adi Sutardjo selaku Direktur PDAU Kota Salatiga sekaligus temannya tersebut.

Pinjaman itu dilakukan secara pribadi kepada Adi yang juga terpidana pada perkara sama dan telah divonis pidana 13 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Melalui kuasa hukumnya, Yohanes Winarto pada pembelaannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin mengatakan, terdakwa tidak mengetahui sumber pinjaman itu berasal dari PDAU Kota Salatiga.

“Itu hanya pinjam meminjam antara terdakwa dan Adi Sutardjo yang sama-sama aktif sebagai alumni UKSW Salatiga. Keduanya menjabat sebagai ketua dan sekretaris,” tandasnya.

Ia menjelaskan, terdakwa hanya meminjam uang dan membuat kesanggupan untuk mengembalikannya. Pinjaman itu pun termuat dalam perjanjian dan ada surat pernyataannya. Bukti lainnya ialah adanya kasbon pinjaman di PDAU Salatiga. John baru mengetahui sumber uang setelah ada audit keuangan PDAU.

Karenanya, hal tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Terdakwa juga telah mengembalikan uang Rp 55 juta sehingga tak ada kerugian negara.

Sebagaimana tuntutan jaksa, John dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dan melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana 18 bulan penjara, jaksa menuntut pidana denda ke terdakwa Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan.

Kasus korupsi ini terjadi pada 2006, PDAU sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, serta jasa berupa SPBU, bengkel, percetakan, dan pertokoan dengan modal dari APBD Kota Salatiga.

Atas pembelaan terdakwa, jaksa dari Kejaksaan Negeri Salatiga berencana mengajukan tanggapan tertulis sepekan mendatang.

( Royce Wijaya / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/15/209636

16 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

John Manoppo Dituntut 1,5 Tahun

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 03 Juli 2014

  • Korupsi Dana PDAU Kota Salatiga

SEMARANG, suaramerdeka.com – Mantan Wali Kota Salatiga John M Manoppo dituntut satu tahun dan enam bulan dalam sidang perkara dugaan korupsi dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga 2006-2008 di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (3/7). Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan serta dibebani uang pengganti kerugian negara Rp 55 juta.

Tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Salatiga Sujiyati dan Sujatmiko. “Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, terdakwa John terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsider. Kami menuntut terdakwa satu tahun dan enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan,” tandas Sujiyati dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Suyadi.

Sebagaimana dakwaan subsider, terdakwa dijerat pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. John didakwa bersama-sama merugikan kas daerah melalui PDAU dengan total mencapai Rp 222 juta. Kerugian itu merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Manoppo sendiri mengantongi Rp 55 juta, sedangkan sisanya dikantongi Direktur PDAU 2005-2010, Adi Sutardjo. Dalam perkara ini, Adi telah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Pada sidang tersebut, jaksa menyatakan, uang kerugian negara Rp 55 juta itu juga sudah dikembalikan terdakwa. “(Uang, red) sudah dikembalikan pada penuntutan, kini dititipkan di rekening Kejari Salatiga di BRI,” tandasnya.

Sebelum menuntut terdakwa, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni tindakan John merusak program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu juga berdampak negatif terhadap usaha Pemkot Salatiga. “Hal meringankan terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya, berusia lanjut, dan telah menitipkan uang Rp 55 juta sebagai kerugian negara,” jelasnya.

Atas tuntutan itu, John berencana akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya pada Selasa (15/7).

 

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/03/208131

5 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Kas Bon John Manoppo Menyimpang

SUARA MERDEKA – Jum’at, 13 Juni 2014

SEMARANG – Upaya mantan Wali Kota Salatiga John Manuel Manoppo yang diduga mengajukan kas bon atau pinjaman dari dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Salatiga dinilai menyimpang dari ketentuan.

Hal itu diutarakan saksi ahli dari Fakultas Hukum Undip Sularto, saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi di PDAU pada 2007-2010, di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (12/6). Menurut Sularto, tindakan terdakwa menyimpang, sebab kekayaan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai asas tata kelola keuangan.

Perusahaan daerah yang memberi pinjaman kepada pihak lain juga harus melalui mekanisme yang diatur dalam perundangan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga No 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha menyebutkan keikutsertaan badan pengawas. ”Jadi, peminjaman yang tidak sesuai ketentuan, dalam hal ini badan pengawas juga tidak diikutsertakan, pasti sangat menyimpang,” ujar Sularto di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi.

Pertemanan

Terdakwa membantah keterlibatannya karena tidak pernah memerintahkan Direktur PDAU 2005-2010 Ady Sutardjo mengeluarkan dana PDAU untuk kepentingan Persatuan Sepak Bola Indonesia Salatiga.

Ia mengaku meminjam dana secara pribadi dari Ady Sutardjo. Saksi lain yang dihadirkan adalah Murwanto Yusuf, Direktur PDAU Salatiga yang dilantik pada Juni 2011. Pada laporan audit muncul bon pinjam atas nama John Manoppo pada tahun 2006 dalam tiga kuitansi, yakni Rp 5 juta, Rp 50 juta, dan Rp 50 juta.

”Ketika sudah diperiksa dan perkara diproses, uang baru dikembalikan Rp 5 juta, terus Rp 50 juta. Sisanya Rp 50 juta belum,” jelasnya. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, kerugian negara dalam kasus ini Rp 222,554 juta. Ady Sutardjo telah dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. (J14,J17-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/06/13/264261

2 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Korupsi Jalan Lingkar Salatiga: Tak Kunjung Dieksekusi, Titik Masih Sakti

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 29 Juni 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Direktur PT Kuntjup, Titik Kirnaningsih, terpidana kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tahun 2008 tampaknya masih sakti dan kebal hukum. Meski Mahkamah Agung (MA) sejak awal Februari lalu telah mengumumkan penolakan atas permohonan kasasi terpidana dalam perkara tersebut, namun Titik hingga kini masih bisa menghirup udara bebas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga kini kesulitan untuk mengeksekusi isteri Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

“Untuk eksekusi Titik Kirnaningsih, kami masih menunggu salinan putusan dari MA. Di website memang sudah keluar, tapi petikannya yang belum keluar,” tandas Kepala Kejati Jateng Babul Khoir, Minggu (29/6).

Kejaksaan dinilainya tidak tinggal diam dalam mengupayakan eksekusi Titik. Bahkan, Kejari Salatiga juga sudah mengirimkan surat ke MA terkait salinan putusan tersebut. Selain itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pun didorong supaya bisa menyurati MA.

“Kami tidak bisa diam dan harus cari akal. Kenapa bisa terjadi petikan putusan belum keluar, itu perlu ditelusuri,” jelasnya.

Menurut Babul, terpidana tersebut kini masih tinggal di Kota Salatiga. Ia pun terus mengawasinya secara ketat supaya tidak kabur.

Sebagaimana beritakan sebelumnya, putusan kasasi dalam kasus terpidana itu diputus Majelis Hakim Agung Mohammad Askin didampingi Leopold Luhut Hutagalung dan Artidjo Alkostar. Titik dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana lima tahun penjara. Ia juga diputus membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan serta mengganti kerugian negara senilai Rp 2,5 miliar atau setara hukuman pidana dua tahun penjara.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/06/29/207618

2 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Datangi Kampanye, Wali Kota Dipanggil Panwaslu

RADAR SEMARANG – Selasa, 01 Juli 2014

SALATIGA- Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Salatiga memanggil Wali Kota Yuliyanto terkait kedatangannya dalam kampanye capres Prabowo – Hatta di Bundaran Tamansari, Kamis (26/7) lalu. Pemanggilan dilakukan karena kegiatan kampanye pada hari kerja dan wali kota tidak sedang cuti. Hal itu diungkapkan anggota Panwaslu Arsyad Wahyudi kepada wartawan kemarin.
“Wali kota sudah kita panggil Sabtu (28/6) untuk memberikan klarifikasi, dan sampai saat ini kami sedang mengkaji keterangannya,” jelas Arsyad didampingi Sukahar Sudarno, anggota panwas lainnya.
Menurut Arsyad, wali kota dalam keterangannya menyebutkan jika dirinya tidak terlibat dalam kampanye tersebut. Dikatakan dia, wali kota hanya diundang datang untuk menandatangani spanduk dukungan. Selain itu, orang nomor satu di Pemkot Salatiga itu datang tanpa menggunakan atribut.
“Kita sudah memanggil dan mendapatkan klarifikasi mengenai permasalahan itu. Namun untuk keputusannya, kami masih mengkajinya dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat,” jelas Arsyad.
Di sisi lain, netralitas PNS di lingkungan pemkot juga mendapatkan sorotan dari panwas dan instansi pemerintahan. Pasalnya, banyak ditemui PNS yang berkampanye melalui jejaring sosial seperti Facebook. Ada beberapa PNS yang mengampanyekan salah satu capres dan juga menjelek-jelekkan capres yang lain.
“Kita sudah memantau dan melakukan identifikasi karena memang sulit memastikan akun itu milik PNS atau bukan. Jika memang milik PNS, maka kita akan langsung berikan tindakan preventif,” kata Sukahar. (sas/aro)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/01/datangi-kampanye-wali-kota-dipanggil-panwaslu/

1 Juli 2014 Posted by | SALATIGA | Tinggalkan komentar

Bawaslu Jateng Periksa Wali Kota Salatiga & Bupati Banjarnegara

MERDEKA.COM – Jum’at, 27 Juni 2014

Merdeka.com – Aksi Wali Kota Salatiga Yuliyanto pada kampanye dukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (26/6) berbuntut panjang. Kampanye Yuliyanto itu diduga tidak dilaksanakan pada masa cuti sehingga melanggar ketentuan kampanye.

Pada aksi di bawah Patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang digelar Jaringan Mahasiswa Nusantara (Jaman). Wali Kota Yuliyanto ikut membubuhkan tanda tangan mendukung Prabowo di selembar kain, dan beroperasi meminta warga mencoblos calon presiden nomor urut satu.

“Saya mengimbau kepada segenap masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS pada 9 Juli untuk memberikan suara dalam pilpres. Jangan lupa memilih capres nomor urut satu yaitu Prabowo-Hatta,” kata kader Golkar ini.

Tindakan Wali Kota Salatiga ini dipermasalahkan Tim Pemantau Pemilu dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korpsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Koordinator Tim Ronny Maryanto mengatakan, Yuliyanto diduga melanggar peraturan kampanye karena pada saat aksi dirinya tidak dalam masa cuti.

“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Besok (hari ini) kami akan melapor ke Bawaslu Jateng,” katanya, Jumat (27/6).

Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dugaan pelanggaran tersebut. Selain Wali Kota Salatiga, juga ada laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo. Untuk Tejo, kasusnya adalah diduga melakukan pengerahan PNS dan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Abhan menyatakan, pihaknya juga akan memeriksa dua kepala daerah tersebut. “Jelas kami akan tindaklanjuti dengan memeriksa saksi terkait, pihak yang terlibat, termasuk bupati dan walikota. Saat ini baru pengumpulan bukti dan keterangan,” katanya.

Seperti yang diberitakan merdeka.com sebelumnya, upaya pengerahan PNS oleh Bupati Banjarnegara dibenarkan oleh Sumardi. Salah satu kepala desa di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, ini menyatakan, bahwa di setiap kesempatan, Bupati Tejo selalu mengkampanyekan Prabowo.

Tidak hanya di depan masyarakat umum, tapi juga di acara-acara resmi PNS, lingkungan Wiyata Bhakti atau pensiunan PNS serta ke beberapa kelompok-kelompok petani.

Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo yang pada Pilkada Banjarnegara tahun 2011 lalu didampingi Wakil Bupatinya Hadi Supeno yang diusung PDI Perjuangan ini, secara terang-terangan dan banyak diketahui oleh warga mengkampanyekan pasangan capres Prabowo-Hatta.

“Tidak hanya bupatinya sendiri. Sejak sebelum debat capres pertama digelar, dalam berbagai rapat formal maupun non formal selalu mengirimkan orang-orang kepercayaanya untuk memilih Prabowo-Hatta dalan setiap pertemuan,” ungkapnya.

Di berbagai kesempatan, Bupati Banjarnegara menyatakan alasan mendukung Prabowo ada dua. Yakni Mantan Danjen Kopassus itu adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga pasti akan mensejahterakan petani. Alasan kedua adalah aktivitas Jokowi yang sering blusukan akan menghabiskan uang negara.

Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan, pihaknya memerintahkan Panwaslu Banjarnegara untuk mencari bukti-bukti pengerahan PNS dan kepala desa oleh Bupati.

“Saya akan memerintahkan Panwaslu Banjarnegara sampai pada tingkatan Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) Bawaslu Jateng untuk melakukan proses klarifikasi. Selain itu juga untuk mencari bukti-bukti dan keterangan para saksi,” katanya.

Bawaslu Jateng juga akan mengawasi lebih intensif terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, kepala daerah mempunyai tiga potensi pelanggaran. Yakni menggunakan forum resmi untuk mengkampanyekan pasangan calon tertentu di lingkungan pemerintahan.

Kedua, membuat keputusan-keputusan terkait upaya dukungan ke salah satu calon, dan ketiga menggunakan acara formal maupun nonformal untuk kampanye atau penggalangan dukungan.

[hhw]

29 Juni 2014 Posted by | BANJARNEGARA, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: