KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Cegah Korupsi, KPK Kawal Pemilukada Jateng Berintegritas

Diterbitkan KPK pada hari Kamis, 02 Mei 2013 

Semarang, 2 Mei 2013. Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyelenggaraan sejumlah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Salah satunya dengan bekerja sama kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan pemilukada berintegritas pada pemilihan calon gubernur  dan calon wakil gubernur Jateng periode 2013-2018.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemilu adalah munculnya praktik korupsi. Menurutnya, potensi korupsi pada proses pemilu dapat terjadi dalam proses pemilu, pada calon yang diusung dan pemilih yang akan menggunakan hak politiknya. “Karenanya, menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pemilukada yang berintegritas harus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pemilu yang akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas,” ujar Adnan.

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tambah Adnan, KPK mengusung slogan kampanye ‘Ingat, Pemilu Bersih!’ Artinya, bersih pemilihnya, bersih calon pemimpinnya, dan bersih proses pemilukada-nya. “KPK berupaya merangkul berbagai pihak, baik dari akademisi, tokoh masyarakat maupun para pegiat untuk mengkampanyekan pemilu bersih yang bebas dari money politics,” tegasnya.

Serangkaian kegiatan pemilukada Jateng berintegritas pun dilakukan. Tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk penyelenggara pemilukada dan pasangan cagub/cawagub. Untuk mendorong transparansi, pada Kamis (2/5), bertempat di Hotel Patra Jasa, Semarang, KPK memfasilitasi deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibacakan langsung oleh cagub-cawagub. Selain itu, KPK juga memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan tentang pelaksanaan konsep good governance yang kelak menjadi modal bagi para cagub-cawagub saat memimpin Provinsi Jateng yang bebas dari korupsi.

Setelah pembacaan LHKPN, ketiga pasang cagub-cawagub Jateng, yakni Hadi Prabowo-Don Murdono, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menandatangani Komitmen Berintegritas. Sebuah komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintegritas, transparan dan akuntabel, bersih tanpa politik uang baik langsung maupun tidak langsung, serta berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Rangkaian kegiatan pemilukada Jateng berintegritas ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk mendukung terwujudnya pemilukada bersih yang jujur, adil dan berintegritas. KPK akan terus mengawal untuk mendorong proses politik yang fair dan bebas dari money politics.

RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARACALON GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2013-2018

LHKPN Cakada Jateng

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl HR Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
http://www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1046-cegah-korupsi-kpk-kawal-pemilukada-jateng-berintegritas

2 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

REKAM JEJAK HAKIM SETYABUDI TEJOCAHYONO

REKAM JEJAK HAKIM SETYABUDI TEJOCAHYONO

 Hakim Setyabudi Tedjo Cahyono

 

DATA PRIBADI :

Nama             : SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H.,M.Hum

Tanggal lahir: Kediri, 14 Januari 1957
Jabatan         : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung
Golongan      : IV/c
NIP                 : 040041088

SERTIFIKASI :

1.  Pelatihan Teknis Fungsional, Hakim Tk. Pertama Pengadilan Hubungan Industrial – Juli  2007

2.  Program Pelatihan Hakim Pengadilan Niaga – Maret 2008

3.  Pelatihan Hakim Pengadilan Niaga Haki & Penegakannya, Simulasi Perkara Kepailitan – Juli 2008

4.  Pelatihan Hakim dalam perkara korupsi, Angkatan VIII – Januari 2010

SERTIFIKASI PENUNJANG :

1.  Participant in a program on court automation and the United States Court System. The National Center For State Court – July 2008

2.  “Change Management ” – Oktober 2008

3.  “Pelatihan Pemantauan Alur Perkara” – Juli 2009

KARIER :

Hakim PN Semarang – 2006 – 2010

WAKA PN Tanjung Pinang – Mulai 12 Januari 2010

KPN Tanjung Pinang – Mulai 13 Juli 2010

WAKA PN Bandung – Sejak 12 Maret 2012

Hakim Tinggi PT Padang – Hasil TPM 19 Februari 2013

KASUS KORUPSI MENONJOL YANG DITANGANI :

Kasus pertama, yaitu perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung

Pada 17 Desember 2012 lalu, Setyabudi memvonis tujuh terdakwa yakni, mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, staf keuangan Firman Himawan, serta kuasa bendahara umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.

Semua terdakwa divonis 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta para terdakwa dihukum 3 sampai 4 tahun bui.

Kedua, perkara korupsi dana rapat pansus dengan terdakwa Ebet Hidayat yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Ia terjerat kasus tersebut saat menjabat sekretaris DPRD Kota Bandung bersama 2 mantan anak buahnya yaitu Ernawan Mulyana dan Asep Komara.

Ebet divonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU selama 1,5 tahun serta dikenai denda Rp 50 juta pada Senin (21/1). Ketua majelis hakim Setyabudi juga menjatuhkan vonis yang sama untuk dua anak buah Ebet lainnya.

Sidang putusan ini terkait kasus korupsi mark up anggaran rapat pansus DPRD Kota Bandung di hotel-hotel pada tahun anggaran 2008-2009 senilai Rp 690 juta.

Kasus ketiga yang juga menarik perhatian publik yang ditangani Setyabudi adalah perkara korupsi dengan terdakwa dua anak buah Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, yaitu Edi Iriana mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Cianjur dan Heri Khaeruman Kasubag Rumah Tangga Pemkab Cianjur.

Keduanya divonis hukuman masing-masing 2 tahun dan 1 tahun 8 bulan oleh majelis hakim yang diketuai Setyabudi pada Kamis (7/2). Keduanya pun diharuskan membayar denda masing-masing Rp 50 juta rupiah subsidair 3 bulan penjara.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut keduanya dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.

Dalam surat dakwaan disebut, perbuatan terdakwa Edi Iryana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,6 miliar sementara Heri pada tahun 2009-2010 sebesar Rp 4,1 miliar. Nama Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh pun turut disebut dalam surat dakwaan tersebut.

Keempat, hakim Setyabudi menjatuhkan vonis dalam perkara penyuapan pada Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Bogor Anggrah Suryo dengan terdakwa Endang Dyah, pegawai PT Gunung Emas Abadi pada Kamis (21/3) kemarin.

Lagi-lagi, putusan yang dijatuhkan oleh Setyabudi lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Endang sebelumnya dituntut JPU dengan hukuman selama 2 tahun penjara.

Majelis hakim dalam putusannya menghukum Endang selama 8 bulan 10 hari oleh majelis hakim yang diketuai oleh Setyabudi.

Dalam putusan itu Endang juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

(sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/22/225308/2201694/10/ini-empat-perkara-yang-divonis-ringan-hakim-setyabudi?nd771104bcj)

Database KP2KKN Jawa Tengah – 2013

25 Maret 2013 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Rasionalisasi Dana Hibah dan Bansos Provinsi Jawa Tengah

INFO PANTURA.COM – Kamis, 06 Desember 2012

Sekretaris KP2KKN

INFOPANTURA.COM – Semarang – Permasalahan penggunaan dana hibah dan bansos setiap tahunnya tidak kunjung terselesaikan. Menurut LHP BPK sejak tahun 2006 – 2011 selalu terdapat temuan mulai dari temuan penyajian dana hibah bansos yang lebih tinggi sampai tidak adanya pertanggujawaban seperti temuan BPK di tahun 2011. Berulangnya temuan BPK, hal ini menunjukkan ketidak hati-hatiannya Pemprov Jawa Tengah dalam menyalurkan dana tersebut.

Pemerintah pusat telah memperketat penyaluran dana hibah dan bansos melalui Permendagri Nomor 32 tahun 2011 diperbarui dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun didalam permendagri tersebut telah memperketat panyalurannya seperti; penyalurannya harus mengajukan proposal sebelumnya (by name by address), tidak dapat disalurkan secara terus menerus pada satu lembaga atau penerima yang sama, namun kami masih menemukan beberapa celah yang berpotensi terjadinya penyelewengan dana hibah bansos tersebut. Menurut kami pada data penerima dana hibah bansos di tahun anggaran 2012 ini masih banyak temuan yang mengindikasikan penyelewengan dana tersebut, antara lain; masih ditemukan alamat fiktif penerima, satu alamat mendapat lebih dari satu kali dll. Hal ini menyebabkan berpotensinya kebocoran dalam penyaluran dana hibah dan bansos prov Jawa Tengah TA 2012. Apa bila pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai operator penyalur dana hibah dan bansos tersebut tidak melakukan verifikasi akan dipastikan dana hibah dan bansos TA 2012 tingkat kebocorannya akan lebih besar dibanding di tahun 2011 yang lalu.

Rasionalisasi Kenaikan Hibah Bansos

Kenaikan signifikan belanja hibah bansos APBD Prov Jawa Tengah TA 2012 membuat adanya ketimpangan dengan alokasi anggaran lainnya. Kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar 53%, sedangkan di tahun 2013 kenaikannya pendapatan daerah hanya sekitar 823 milyar atau 8%.dari tahun 2012.

Tabel 1: Pendapatan Daerah Prov Jawa Tengah

Namun dari kenaikan pendapat daerah Prov Jawa Tengah tidak sebanding dengan kenaikan belanja Hibah dan bansos yang sangat signifikan. Kenaikan dana hibah dan bansos di tahun 2012 hingga 6 kalilipat dari tahun sebelumnya (2011) sedangkan di RAPBD tahun anggaran 2013 sekitar 782,7 milyar hampir mendekati kenaikan pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah TA 2013.

 

Tabel 2: Pendapatan Daerah Prov Jawa Tengah

Hal ini kita bisa lihat rasionalisasi kenaikan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kenaikan belanja hibah bansos yang akan digelontorkan di tahun 2013.

Didalam pos anggaran hibah ditahun 2012 memang terdapat penambahan alokasi untuk hibah BOS sebesar Rp 2,834 trilyun, bantuan untuk KPU Jawa Tengah 36,3 milyar dan 10 milyar untuk Bawaslu. Sedangkan ditahun 2013 dianggarkan untuk BOS tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2012), hibah untuk KPU mengalami penambahan sebesar 575 milyar dan Bawaslu sebesar 103 milyar. Namun apa bila kita melihat proporsi kenaikan dana hibah ditahun 2013 dibanding dengan kenaikan pendapatan daerah Prov Jawa Tengah tidaklah rasional. Besar kenaikan pendapatan yang hanya 823 milyar sebagian besar digelontorkan untuk belanja hibah. Selama ini Prov Jawa Tengah belum pernah menyampaikan berapa persen patokan besaran untuk belanja hibah bansos dibandingkan pendapatan daerahnya.

Pengalokasian dana hibah dan bansos masih terkesan hanya dikuasi oleh elite-elite baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini bisa dilihat dari besaran pengalokasian dana tersebut di TA 2012 khususnya yang ditujukan untuk lembaga/organisasi yang dipimpin atau diketuai oleh pejabat eksekutif maupun legislatif Prov Jawa Tengah mendapatkan porsi yang lebih besar. Bahkan salah satu organisasi kepemudaan di prov Jawa Tengah yang di ketuai oleh salah satu dewan di Prov Jawa tengah pada awalnya mendapatkan alokasi 11,2 milyar dan setelah banyak di sorot masyarakat pada APBDP 2012 alokasinya menjadi 1,2 milyar.

Dari pemberitaan media beberapa hari ini, masih banyak banyak dana hibah dan bansos Prov Jawa Tengah TA 2012 ini yang belum diterima oleh lembaga/ organisasi calon penerima. Menjelang akhir tahun seperti ini seharusnya semua sudah selesai di kucurkan dan Pemprov tinggal menunggu laporan pertangung jawabannya agar nantinya pada saat tutup tahun sudah dapat di pertangung jawabkan. Dari kejadian ini sudah dipastikan nantinya hasil audit BPK untuk APBD Prov Jawa Tengah didalamnya masih terdapat catatan buruk dalam pengelolaan dana hibah bansos tersebut.

Korelasi Kenaikan Hibah Bansos Menjelang Pilgub 2013

Trend kenaikan belanja hibah dan bansos menjelang pilkada/pilgub ini juga marak terjadi di beberapa daerah contohnya seperti di Prov Banten (2011), DKI Jakarta (2012) dan saat ini juga sedang terjadi di Jawa Barat. Jawa Tengah sendiri kenaikan belanja hibah dan bansos terjadi sejak TA 2012. Kenaikan belanja hibah dan bansos menjelang pilkada di beberapa daerah ditemukan digunakan oleh calon incumbent untuk kepentingan politik mereka. Beberapa modus penyelewengan dana hibah dan bansos digunakan untuk kepentingan politis yang dapat terjadi antara lain:

Modus 1 :

Pemohon dana hibah dari organisasi dimana yang diketuai oleh cagub/cawagub incumbentatau masuk didalam jajaran pengurusnya yang dapat mengakses langsung dana hibah organisasi mereka tersebut dan digunakan untuk kepentingan politik mereka.

Modus 2 :

Pemohon dana hibah/bansos merupakan tim sukses salah satu incumbent dimana dananya akan di gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang didalamnya bermuatan politis untuk mendukung salah satu Cagub maupun Cawawub incumbent.

Modus 3 :

Dana hibah yang dikucurkan untuk lembaga/ormas yang memiliki basis massa besar dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan akbar yang pada pelaksanaannya dihadirkan salah satu cagub/cawagub incumbent dan substansi kegiatan tersebut untuk mendukung salah satu cagub/cawagub incumbent.

Modus 4 :

Dana hibah untuk sarana peribadatan, bantuan kepada kelompok tani dan bantuan pemberdayaan masyarakat berpotensi pemberi bantuannya diatasnamakan cagub/cawagubincumbent. Hal ini dapat pula terjadi pada dana bansos yang digunakan untuk pemugaran rumah tidak layak.

Keempat modus tersebut hanyalah sebagian kecil saja, dibeberapa pengalaman yang lalu masih banyak temuan modus yang menjadikan dana hibah dan bansos ini sebagai sarana politik bagi peserta pemilu maupun pilkada.

Dari beberapa hal diatas maka kita dirasa perlu untuk mewaspadai tipu muslihat yang di gunakan oleh cagub/cawagub incumbent guna menarik simpati masyarakat. Pada dasarnya segala bentuk bantuan yang diberikan pemerintah secara langsung kepada masyarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk menyalurkannya dengan tepat sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kami berharap seluruh komponen masyarakat dapat mengawal pengalokasian dana hibah dan bansos agar dapat dirasakan secara langsung dan tepat guna. ( Oleh : Sekretaris KP2KKN )

Sumber : http://www.infopantura.com/rasionalisasi-dana-hibah-dan-bansos-provinsi-jawa-tengah/

11 Desember 2012 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Susahnya Mendorong Trasparansi Partai Politik

Press Release

“Susahnya Mendorong Trasparansi Pada Partai Politik”

Partai politik sebagai representatif dari undang-undang merupakan lembaga yang seharusnya menerapkan amanat undang-undang. Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu produk yang dibuat oleh DPR yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik, namun apa yang terjadi tidaklah seperti yang diharapkan. Partai politik terkesan setengah hati dalam menjalankan amanat dari undang-undang ini.

Hal ini dibuktikan oleh KP2KKN melalui uji informasi yang dilakukan pada 9 parpol di Provinsi Jawa Tengah. KP2KKN mencoba mengakses informasi laporan keuangan (neraca, arus kas, realisasi anggaran) & program kerja partai politik tahun 2010 & 2011. Dari proses permohonan informasi hingga  sidang mediasi hanya beberapa parpol yang merespon dengan baik dan mau memberikan informasi yang sebenarnya menjadi hak publik seperti yang tertuang pada UU No. 14 tahun 2008 dan pasal 39 ayat 3 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Tingkat kepatuhan terhadap UU No.14 tahun 2008

Partai Politik

Ranking

Kepatuhan

DPD Partai Golkar

1

Baik

DPW PKS

2

Baik

DPD Gerindra

3

Cukup

DPD PAN

4

Cukup

DPD P Demokrat

5

Cukup

DPD PDIP

6

Kurang

DPD PKB

7

Kurang

DPW PPP

8

Kurang

DPD Partai Hanura

9

Sangat kurang

Tabel kepatuhan diatas penilaiannya diambil sejak permohonan informasi dilayangkan hingga pada proses mediasi yang dilaksanakan di Komisi Informasi Jawa Tengah. Penilaian ini didasari pada bagaimana partai politik merespon permohonan informasi hingga kepatuhan partai politik dalam melaksanakan hasil kesepakatan damai pada proses mediasi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana respon dari partai politik dalam menerapkan keterbukaan informasi terhadap publik. Dengan adanya ini harapannya partai politik dapat memperbaiki diri dan nantinya partai politik di Indonesia lebih transparan sehingga “image” yang selama ini menganggap parpol tidak terbuka terhadap publik dapat diperbaiki.

Semarang, 19 September 2012

KP2KKN Jawa Tengah

Ronny Maryanto (Sekertaris KP2KKN Jateng)

20 September 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

JANGAN PILIH ORANG BERMASALAH DAN TIDAK KREDIBEL SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR !!

Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil

JANGAN PILIH ORANG BERMASALAH DAN TIDAK KREDIBEL

SEBAGAI HAKIM AD HOC TIPIKOR !!

- 53 %  calon diduga bermasalah dan 47 % diragukan kredibilitasnya -

Pada tahun 2012 ini pihak Mahkamah Agung (MA) sedang melakukan proses seleksi terhadap calon hakim adhoc tipikor yang akan ditempatkan di sejumlah Pengadilan Tipikor di daerah. Hingga per Agustus 2012, calon yang lulus seleksi administratif berjumlah 89 orang, dan selanjutnya akan mengikuti proses seleksi profile assesmentdan wawancara untuk dipilih menjadi menjadi hakim adhoc. Saat ini kebutuhan hakim adhoc di seluruh Indonesia mencapai sedikitnya 80 orang (Majalah Tempo: 10 September 2012).

Secara umum calon hakim adhoc didominasi oleh advokat/konsultan hukum, kemudian disusul oleh Panitera/Pegawai Pengadilan, PNS dan Akademisi. Dari sekitar 50 orang calon hakim ad hoc tipikor tingkat Pertama, komposisi profesi dari pendaftar  didominasi oleh yang berlatar belakang Advokat/konsultan hukum sebanyak 32 orang (64%), disusul oleh Panitera 6 orang (12%), PNS 5 orang (10%), Dosen 2 orang (4%), Pensiunan PNS 2 orang (4%), LSM & swasta 3 orang (6%). Kemudian dari sisi Usia, tercatat yang berusia 40-45 tahun berjumlah 20 orang (40%),  46-50 tahun sebanyak 22 orang (44%) dan diatas 51 tahun sebanyak 8 orang (40%).

Sedangkan dari sekitar 39 orang calon hakim ad hoc tipikor tingkat banding, komposisi profesi dari pendaftar berasal dari kalangan advokat sebanyak 13 orang (33%), Panitera 9 orang (23%), PNS 5 orang (13%), Dosen 6 orang (15%), PNS/purnawirawan 5 orang (13%), dan LSM/swasta 1 orang (3%). Kemudian yang berusia 40-45 tahun berjumlah 10 orang (26), 46-50 sebanyak 12 orang (31%), dan diatas 51 tahun sebanyak 17 orang (43%).

Hingga proses berjalan, publik sendiri tidak mengetahui kriteria seperti apa yang dibutuhkan oleh MA untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang ideal (parameter yang jelas tentang kebutuhan hakim ad-hoc tersebut). Berangkat dari kerancuan kerangka berpikir demikian, yang pasti: publik tentu saja berharap seleksi hakim ad hoc tipikor gelombang kedua yang dilakukan oleh MA ini menghasilkan para pengadil yang berintegritas dan berkualitas. Berdasarkan hasil seleksi gelombang pertama lalu, cukup sudah publik terkecoh oleh seleksi hakim ad hoc yang ternyata menghasilkan beberapa orang koruptor!

Kriteria Calon Hakim Adhoc Tipikor versi Masyarakat Sipil

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
  1. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
  2. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
  4. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
  5. melaporkan harta kekayaannya;
  6. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
  7. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Diluar kriteria berdasarkan UU Pengadilan Tipikor, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ILR, ICW dan MaPPI-FHUI menemukan beberapa kriteria yang seharusnya dicermati oleh MA dalam menyaring para hakim ad hoc tipikor ke depan. Kriteria yang dimaksud antara lain:

1.        Administrasi.

Mempunyai pengalaman 15 tahun di bidang hukum. Syarat ini merupakan syarat yang mengikat bagi MA, karena UU No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa calon hakim ad hoc tipikor harus berpengalaman 15 tahun di bidang hukum

ð  bukan 15 tahun setelah menjadi sarjana hukum; karena beberapa calon hakim ditemukan bahwa calon hakim menjalani pekerjaan tidak konsisten pada satu profesi tertentu selama 15 tahun tersebut (misalnya : Dosen, Advokat, Jaksa, dll)

2.      Integritas.

Tidak pernah dilaporkan bermasalah atau bersengketa dan tidak melakukan tindakan suap atau korupsi dalam menangani suatu perkara. Dalam hal ini penting pula dicermati pembela hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, apakah mereka juga melakukan tindakan koruptif untuk membela kliennya? Hal ini yang penting untuk ditelusuri. Poin ini penting untuk ditekankan sebagai bentuk komitmen moral dari para calon hakim ad hoc.

3.      Kualitas.

Mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata dan relevan dengan posisi sekarang (calon hakim ad hoc tipikor);

4.      Independensi.

Tidak pernah menjadi pengurus dan anggota partai politik 10 tahun terakhir. Hal ini penting untuk mengeliminir kemungkinan pengadilan korupsi dibajak oleh partai politik tertentu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah satu permasalahan yang kita temui, korupsi politik yang terjadi di daerah secara kuantitas makin meningkat. Untuk itu perlu calon-calon hakim tipikor yang benar-benar bebas dan imparsial dari kepentingan politik partai politik tertentu.

5.      Orientasi dan komitmen pemberantasan korupsi.

Calon mendaftar karena ingin berjuang terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi dan bukan job seeker (calon yang pernah melamar dalam beberapa seleksi jabatan publik dan gagal, atau motif pribadi tertentu yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasana korupsi);

6.      Usia Masih Produktif.

Faktor usia tidak dapat dipungkiri punya pengaruh bagi upaya kualitas dan produktifiktas seseorang. Berdasarkan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu 56 tahun, maka harus dipilih calon –calon yang dinilai masuk usia produktif kerja dan sekaligus menghindari hakim adhoc tipikor diisi oleh para masa pensiun .

Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Adhoc Tipikor

Untuk memberikan masukan kepada Pansel, Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari ICW, MaPPI-FHUI, dan ILR melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 89 orang calon Hakim adhoc Tipikor ditingkat pertama dan banding. Selain di Jakarta, kegiatan penelusuran juga dilakukan dengan dukungan anggota Koalisi di Semarang (KP2KKN), Padang (LBH Padang dan PUSAKO), Riau (Jikalahari) dan Banten (Masyarakat Transparansi Banten). Metode yang digunakan adalah investigasi, obeservasi studi dokumen/CV, penelusuran melalui media dan proses wawancara. Karena alasan waktu yang terbatas, sumber daya dan lokasi tidak semua metode tersebut digunakan untuk seluruh calon hakim ad hoc tipikor.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil penelusuran, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menemukan 47 orang (53 persen) dari 89 calon hakim adhoc tipikor diduga bermasalah. Secara terperinci temuan Koalisi menemukan  antara lain:

Temuan

Jumlah

Pernah menjadi kuasa hukum tersangka/terdakwa kasus korupsi.

7

Tidak memiliki orientasi yang jelas/Pencari kerja/peruntungan. Pernah mengikuti proses seleksi calon hakim adhoc tipikor sebelumnya (2010 /2011). Atau seleksi pejabat publik lainnya seperti  calon pimpinan KPK, Komisi Kejaksaan, BPK, KPU, dan Pengadilan Pajak.

14

Masih aktif dalam partai politik (baik sebagai pengurus/mantan anggota DPRD/calon anggota legislatif dari partai)

5

Belum memenuhi syarat administratif, pengalaman di bidang hukum yang kurang dari 15 tahun.

6

sedang menjadi pihak yang sedang bersengketa.

1

Berusia lanjut (diatas 54 tahun)

14

Total

47*

Sedangkan selebihnya 42 orang atau 47 persen diragukan kredibilitasnya. Keraguan ini ini didasarkan pertimbangan bahwa calon sementara ini tidak ditemukan catatan buruk dan juga tidak ditemukan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari seluruh calon yang ada, tidak ada satupun yang direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Berdasarkan hal itu maka kami meminta MA selaku panitia Seleksi:

1.       Tidak memaksakan diri untuk memenuhi kouta kebutuhan hakim adhoc saat ini (80 orang) dengan memasukkan calon yang diragukan maupun diduga bermasalah sebagai hakim adhoc tipikor.

2.       Memperdalam dan memaksimalkan hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun Komisi Yudisial, dalam proses seleksiprofile assesment, wawancara atau jika diperlukan MA dapat dilakukan investigasi tambahan untuk mendapatkan hakim-hakim adhoc tipikor terbaik.

3.      Mencoret calon-calon yang diragukan (baik karena aspek administratif, integritas maupun kualitas, indepedensi, orientasi atau komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi). Bahkan dalam kondisi yang sangat khusus, MA sebaiknya mencoret semua calon hakim adhoc tipikor yang jika menurut MA calon-calon tersebut dianggap meragukan. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi hakim tipikor yang ditangkap oleh penegak hukum atau munculnya putusan-putusan yang dinilai kontroversial.

Jakarta, 17 September 2012

 

 Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

18 September 2012 Posted by | JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Siapa Para Aktor Dibalik Kasus Rekayasa Ruislag Tanah Nyatnyono?

Rilis Media
 
 

Mencermati kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi rekayasa ruislag/tukar guling tanah Binamarga Pemrov Jateng di desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dimana pihak Kejati sebagai penyidiknya telah menetapkan 6 (enam) tersangka, yaitu : Karyono (swasta), Wimbo Cahyono (mantan Kabid Pengukuran Tanah Kanwil BPN Yogyakarta), Yudi Riarso (Kabid Pengukuran Tanah Kanwil BPN DKI Jakarta) ketiga-tiganya telah ditahan oleh Kejati pada tanggal 4 September 2012. Sedangkan 4 (empat) tersangka lainnya belum ditahan oleh pihak Kejati yakni : Endang Sri Handayani (Komisaris I PT Handayani), Priyantono Djarot Nugroho (mantan Staf Ahli Gubernur Jateng) dan Rustamadji. KP2KKN melihat Kejati selaku penyidik dalam kasus ini belum menyentuh siapa aktor intelektual yang sebenarnya dalam kasus dugaan korupsi ini.

 
Bahwa berdasarkan dokumen dan data serta analisa atas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KP2KKN terkait dugaan korupsi tersebut, kami menduga masih banyak pihak-pihak lain atau aktor-aktor lain yang patut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, yaitu :
 
  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan No.12 Tahun 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Handayani Membangun yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Februari 2007.
  2. Gubernur Jawa Tengah selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 031/27/2007 tentang Pelepasan  Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Kepada PT Handayani Membangun Dengan Cara Tukar Guling yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Mei 2007.
  3. Notaris selaku pihak yang membuat Akta Pelepasan Hak Nomor : 67 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007, serta para pihak yang terkait yang mendatangani dalam akta pelepasan tersebut, baik yang mewakili PT Handayani Membangun maupun yang mewakili Gubernur Jawa Tengah.
  4. Bupati Semarang selaku pihak yang mengeluarkan Persetujuan Ijin Lokasi yang diberikan kepada PT Handayani, yang kemudian diperbaharui dengan Persetujuan Pembaharuan Ijin Lokasi yang diberikan Kepada PT Handayani Membangun di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang lewat surat No : 648/03679/2007 yang dikeluarkan di Ungaran pada tanggal 22 Agustus 2007.
  5. BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : SK.130-550.2-33-2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Handayani Membangun Berkedudukan di Kota Semarang Atas Sebidang Tanah di Kabupaten Semarang, yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 September 2007.
 
Untuk itu KP2KKN mendesak dan meminta :
 
  • Kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah harus bergerak cepat dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi ini, dengan jalan memeriksa para pihak/aktor-aktor yang KP2KKN sebutkan diatas agar jangan sampai timbul kesan dimasyarakat bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi ini oleh pihak Kejati hanya bersifat tebang pilih belaka dan tidak berani mengungkapkan kepada publik Jawa Tengah siapa sebenarnya para pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
  • Kepada KPK agar melakukan supervisi dan koordinasi dengan pihak Kejati Jawa Tengah terkait penanganan kasus dugaan korupsi tersebut sebagaimana tugas dan wewenang KPK dalam pasal 6 UU No.30 Tahun 2002.
 
Demikian rilis KP2KKN Jawa Tengah
 
Semarang, 10 September 2012
 
 
Salam AntiKorupsi

11 September 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

PEMBAHASAN APBD YANG SELALU TERLAMBAT ADA APA?

Rilis Media

PEMBAHASAN APBD YANG SELALU TERLAMBAT ADA APA?

 

Setiap tahun pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni maupun perubahan diberbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami keterlambatan, dan berbuah berbagai kritikan seputar akan merugikan masyarakat karena tidak lancarnya/terhambatnya pembangunan di kabupaten/kota, keterlambatan pembayaran gaji pegawai, sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penundaan pencairan DAU itu juga pernah terjadi seperti di Kabupaten Blora dari DAU Blora untuk tahun 2012 ini sekitar Rp. 673 milyar ditunda pembayarannya sebesar Rp. 14 milyar, akibat terlambat dalam pembahasan APBD murni tahun anggaran 2012.

Persoalan lain adalah minimnya penyerapan anggaran APBD, sebagai akibat APBD terlambat ditetapkan sehingga tidak bisa melaksanakan proyek, yang berujung terhambat pembangunan dan mensejehterakan masyarakat.

Dari hasil monitoring dan pengamatan KP2KKN Jawa Tengah keterlambatan penyusunan APBD sering dihadapi pemerintah kabupaten/kota. Banyak faktor yang membuat penetapan APBD tidak tepat waktu. Salah satunya lemahnya pemahaman kebutuhan pembangunan sehingga proses pembahasan di tingkat pemerintah maupun DPRD sering molor.

Kabupaten Kudus adalah contoh salah satu daerah yang menurut KP2KKN selalu terlambat dalam setiap tahunnya menetapkan APBD murni maupun perubahan sebagaimana diamanatkan dalam siklus anggaran yang telah ditetapkan oleh Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemkab Kudus 1 (satu) bulan yang lalu telah mengajukan KUA-PPS untuk dibahas di DPRD Kudus. Ketika pembahasan itu ada di tangan DPRD, sampai saat ini tidak terlihatgreget, seperti tidak ada pembahasan dan pendelegasian pembahasan. Padahal masa pembahasan APBD perubahan akan segera berakhir, dan saat ini sudah masuk siklus pembahasan RAPBD 2013.

Pembahasan APBD yang berulang terlambat, mengindikasikan adanya masalah korupsi di DPRD melalui transaksi kewenangan yang dimilikinya, baik terkait dengan legislasi, pengawasan maupun anggaran. Hal inilah yang telah terjadi di DPRD Kota Semarang dengan kasus suap pembahasan APBD Kota Semarang atau lebih dikenal dengan  kasus dana “songgekan” (baca : suap) yang menyeret Setda Kota Semarang nonaktif  Zainuri dan Sumartono – Agung PS keduanya anggota DPRD Kota Semarang serta melibatkan juga Walikota Semarang. Dimana mereka harus menjalani hukuman setelah divonis Pengadilan Tipikor.

KP2KKN melihat ada dua penyebab keterlambatan penyelesaian APBD tersebut, yakni persoalan teknis yang meliputi penyiapan rancangan dan pemenuhan standar anggaran, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan partai, kelompok atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya.

Tentu masyarakat tidak menginginkan keterlambahan pembahasan APBD Kudus itu dengan mengabaikan hak-hak rakyat karena program-program pembangunan yang seharusnya dilaksanakan dan dimanfaatkan masyarakat menjadi tertunda. Masyarakat juga tidak menginginkan pembahasan APBD dengan pola suap untuk percepatan pembahasan karena hal itu tentu saja menyakitkan hati masyarakat.

Oleh karena itu untuk menjaga agar pembahasan dan penetapan RAPBD tepat waktu sebagaimana dalam siklus anggaran, maka KP2KKN menuntut :

1. Kepatuhan dan ketaatan kepada siklus anggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak ada lagi terlambat pembahasan APBD yang berujung terhambatnya program pembangunan dan mengabaian hak-hak masyarakat;-

2. Tidak dilakukan pembahasan APBD dengan cara-cara kotor melawan hukum seperti pola “songgekan” (suap) karena berimbas pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif – legislatif, bahkan pola seperti ini harus segera diakhiri apabila menginginkan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin dan wakil rakyat;-

3. KP2KKN mendesak agar DPRD Kabupaten Kudus melakukan pembahasan APBD Perubahan 2012 secepatnya, karena masa pembahasan APBD perubahan akan segera berakhir, dan saat ini sudah masuk siklus pembahasan RAPBD 2013.

Demikian tuntutan KP2KKN ini kami sampaikan

Semarang, 3 September 2012

 

Hormat kami;

Divisi Korupsi Politik dan Anggaran KP2KKN Jawa Tengah

Kontak person : Eko Haryanto

3 September 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

REKAM JEJAK HERU KISBANDONO (HAKIM AD HOC PN TIPIKOR PONTIANAK)

REKAM JEJAK HERU KISBANDONO (HAKIM AD HOC PN TIPIKOR PONTIANAK)          

Perkara Korupsi :

1. Pada 2009 menjadi pembela dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mesin tahun 2006. Dua terdakwa yang ia bela adalah Dosen Politeknik Negeri Semarang (Polines) Joko Triwardoyo dan alumnus Polines Deny Kriswanto dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada 2009.

2. Pembela dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Grobogan tahun anggaran 2004 senilai Rp 1,7 miliar. Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi. Terdakwa dalam perkara itu, meliputi tiga pejabat di lingkungan Pemkab Grobogan, yakni Soedjono, Syahiro, dan Wisnu. Selain itu Direktur PT Karya Inti Karindo Semarang, H Soehadi juga turut menjadi terdakwa.

3. Pembela dalam perkara dugaan korupsi dana kemahasiswaan IKIP Veteran sebesar Rp 1,2 miliar. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah mantan rektor dan pembantu rektor II IKIP Veteran Semarang, JFM Suwandi dan Etty Hermiwati. Perkara diadili di Pengadilan Negeri Semarang dan mendapat vonis bebas.

Perkara Non Korupsi : 

1. Selain itu, Heru juga pernah menjadi caleg dari Partai PKPB tahun 2009 dan pernah menjadi kuasa hukum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam gugatan melawan KPU Kota Semarang di Mahkamah Konstitusi. Saat itu KPU Semarang dinilai tak profesional dan melanggar undang-undang yang menyebabkan proses tahapan Pemilihan Wali Kota Semarang cacat hukum.

2. Ia pun menjadi kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Agus Supriyanto-M Nurwibowo. Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan ke Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah Grobogan 2006.

Tak hanya menjadi kuasa hukum, Heru juga pernah mengikuti penjaringan calon Wakil Bupati Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2010. Saat itu Ketua DPRD Grobogan M. Yaeni juga mengikuti penjaringan, namun langkah Heru Kandas.

Database : KP2KKN Jawa Tengah – Agustus 2012

22 Agustus 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Siaran Pers : KPK Tahan Dua Tersangka Hakim Adhoc Tipikor

Jakarta, 17 Agustus 2012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi  pemberian/penerimaan hadiah terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka KJM (Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang), HK (Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pontianak), dan SD (Swasta). Kedua hakim Adhoc tersebut ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan tersangka SD ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Pondok Bambu. 
Sebelum dilakukan penahanan, KPK telah menetapkan KJM, HK dan SD sebagai tersangka karena ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji terkait tugas dan wewenangnya. Diduga pemberian itu terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2006 – 2008. Tersangka SD dan HK diduga adalah pemberi kepada KJM. Perkara tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang dimana KJM sebagai salah satu majelis hakim yang menyidangkan kasus itu. 
Atas perbuatannya, KJM disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Sementara itu, HK  disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a, b atau c atau pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan, SD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas informasi dari Mahkamah Agung dan masyarakat, KPK menangkap tangan SD di sebuah jalan di Semarang seusai menyerahkan uang kepada HK pada Jumat (17/8) pagi. Setelah itu, KPK menangkap HK dan KJM bersamaan seusai transaksi di halaman Pengadilan Negeri Semarang. KPK juga menemukan uang ratusan juta rupiah di mobil HK dan KJM. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Johan Budi SP 
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan 
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
Sumber : http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2979

18 Agustus 2012 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Rilis Media : Gebrak dan KP2KKN pertanyakan kasus korupsi macet yang ditangani Kejaksaan

Gebrak dan KP2KKN pertanyakan kasus korupsi macet yang ditangani Kejaksaan

Senin, 19 Juli 2012 Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) dan KP2KKN mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Kedatangan Gebrak dan KP2KKN dalam rangka menanyakan kasus-kasus korupsi macet yang ditangani Kejaksaan, baik yang ditangani oleh kejari di beberapa daerah maupun yang ditangani oleh Kejati Jateng. Gebrak di wakili Darwanto selaku Koordinator Badan Pekerja dan Trio Pahlevi, Divisi Advokasi Publik. Sementara dari KP2KKN diwakili oleh Eko Haryanto (Divisi Pengawasan Penegak Hukum KP2KKN) dan Wendi Setyawan (Koord. KP2KKN)

Pada jam 11.00 WIB, Gebrak dan KP2KKN ditemui oleh Aspidus Kejati Jateng yang baru, Wilhemus Wingitubun dan Asintel Kejati Jateng Heffinur, Kasidik Pidsus Sugeng Riyanta  beserta para staffnya di lantai 5, ruang ekspose kasus.

Dalam audiensi tersebut, KP2KKN mendesak kasus-kasus korupsi macet yang ditangani oleh Kejari di beberapa daerah baik di Jepara, Karanganyar, Kebumen, Temanggung, Wonogiri dan kabupaten lain. Termasuk kasus yang ditangani oleh Kejati yang hingga saat ini belum jelas penanganannya.

Sementara Gebrak mendesak kasus-kasus korupsi Brebes yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah maupun Kejari Brebes, dimana masih banyak kasus-kasus korupsi Brebes yang ditangani oleh dua instansi tersebut terkesan dipetieskan.

Kejati Jateng memberikan apresiasi kepada KP2KKN dan Gebrak yang memberikan desakan tersebut. Kejati melalui Aspidsus berjanji akan segera menindaklanjuti hasil dari audiensi ini. Untuk Kabupaten Brebes, Kejati berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada kasus-kasus korupsi di Brebes salah satunya akan melakukan upaya penanganan yang serius pada kasus korupsi pengadaan tanah banjaratma yang diduga melibatkan  Bupati Brebes saat ini.

Selain itu beberapa kasus-kasus korupsi brebes yang mengendap di Kejari Brebes akan mendapat perhatian yang lebih dari Kejati Jateng.

“Dalam waktu dekat, Kejati akan turun langsung ke Brebes “ janji Aspidsus Kejati Jateng, yang sebelumnya bertugas di Jember, Jawa Timur.

Gebrak juga mendesak pengungkapan kasus korupsi yang sudah incracht, namun belum menyentuh kepada actor intelektual yaitu pada kasus proyek pembangunan KPT. Dimana sampai saat ini mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Brebes tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Semarang, 19 Juli 2012

Gerakan Berantas Korupsi

(Gebrak)

TRIO PAHLEVI

Divisi Advokasi Publik

19 Juli 2012 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: