KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dugaan Keterlibatan AHK Semakin Terang

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus Korupsi Poyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang

SEMARANG, suaramerdeka.com - Saksi dari perwakilan perusahaan tambang di daerah Rembang mengaku bertanggungjawab memperbaiki kerusakan jalan yang dilalui di kawasan milik Perhutani. Setiap bulannya juga dikenai iuran untuk perawatan jalan yang sudah biasa dilalui armada pengangkut hasil tambang.

Freddy, Manajer Pengadaan dari PT Kurnia Arta Pratiwi menyatakan, setiap kerusakan jalan wajib diperbaiki oleh perusahaan penambang yang besarannya sudah ditentukan.

Siswanto, Manajer Operasional dari PT Rembang Bangun Persada pun mengakui, telah mendapatkan sosialisasi bahwa sebagai perusahaan yang memanfaatkan jalanan di wilayah Perhutani ini memiliki kewajiban dalam hal perawatan atau perbaikan.

”Pernah juga diminta tandatangan isinya mengenai partisipasi sumbangan bahan baku untuk perbaikan jalan. Ada orang dari PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang meminta katanya ini sebagai formalitas saja,” ujar Freddy dalam persidangan dengan terdakwa Agus Supriyanto, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang.

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,5 miliar.

Selain Agus, ada pula Abdul Mutaqin, terdakwa lainnya dalam kasus ini yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, Agus dinilai menyalahi aturan karena proyek yang dianggarkan melalui dana PPID. Terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran menunjuk rekanan sebagai pelaksana proyek.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, terdakwa Agus membantah telah mengarahkan para penambang untuk berpartisipasi dalam perbaikan. Kuasa hukum, Darmawan Budiharto sebelumnya menyatakan, sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang cukup memperjelas keterlibatan AHK, perusahaan keluarga milik Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim.

Perusahaan tersebut diduga mengatur perputaran uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk proyek peningkatan jalan antara Tegaldowo hingga Wonokerto. Menurut kajian BPKP Jateng, proyek peningkatan dan perbaikan jalan itu semestinya menggunakan dana perusahaan pengguna jalan tambang dan bukan dari dana PPID.

( Modesta Fiska / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/07/18/210019/Dugaan-Keterlibatan-AHK-Semakin-Terang

18 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Ampedes Minta Polisi Tuntaskan Kasus Sidorejo

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 13 Juli 2014

REMBANG, suaramerdeka.com – Aliansi Masyarakat peduli Desa Sidorejo (Ampedes) meminta polisi segera menuntaskan kasus dugaan penggelapan dana  tukar guling Desa Sidorejo, yang melibatkan mantan Kades, Solikh. Sebab, kasus itu sudah lama dilaporkan oleh pihak Ampedes, selaku perwakilan warga kepada polisi.

Salah seorang koordinator Ampedes, Abdul Munim, Minggu (13/7) siang mengatakan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut hasil penyelidikan Polres Rembang. Namun beberapa waktu yang lalu, ia mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari Polres Rembang yang menyebutkan proses penyelidikan kasus Sidorejo sudah selesai. “Memang benar ada surat dari Polres Rembang yang menyebut penyelidikan kasus dugaan kasus penyelewengan tukar guling banda desa Sidorejo telah selesai. Tindak lanjutnya menurut surat itu masih harus menunggu Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Jawa Tengah,” ujar Munim.

Menuut Munim, sejauh ini sudah ada 36 warga Desa Sidorejo yang dipanggil penyidik Polres Rembang untuk dimintai keterangan. Dari jumlah itu salah satunya adalah Solikh, sebagai mantan Kades Sidoerjo. “Kami juga sempat menerima kabar bahwa mantan Kades telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi sebesar 130 juta. Intinya kami semua tetap berharap kasus ini berlanjut sampai tuntas,” imbuh dia.

Munim menyebutkan, saat ini yang baru dilaporkan ke pihak kepolisian adalah kasus penyelewengan dana lelang banda desa tahun 2007. Untuk dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2010 hingga 2013 belum diproses.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Rembang, AKP Joko Santoso menyatakan, proses penyelidikan atas dugaan kasus penyelewengan tukar guling banda Desa Sidorejo sudah selesai. Saat ini proses akan dinaikan menjadi penyidikan, namun harus menunggu terlebih dahulu BPKP Jawa Tengah.

Pihaknya memastikan semua tahapan hukum sudah dilakukan oleh tim penyidik. Hanya saja memang penyidik membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk melakukan pengembangan laporan. “Penyelidikan sudah selesai dan akan naik menjadi penyidikan, Hanya saja prosesnya masih harus menunggu BPKP,” terang Joko Santoso.

( Ilyas al-Musthofa / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/13/209375

13 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Rembang, Salim Ajukan Banding

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang nonaktif Moch Salim memutuskan mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasehat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranyapengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

“Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7) di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal. “Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya.

Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi. “Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane, red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/09/208885

11 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Moch Salim Ajukan Banding

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Juli 2014

SEMARANG – Bupati nonaktif Moch Salim mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasihat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranya pengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

”Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7), di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal.

Masalah Administrasi

”Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya. Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi.

”Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane-red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salim dinyatakan salah melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan pidana dua tahun itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Slamet Margono selama 2,5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan, pihaknya siap menghadapi terpidana Salim apabila mengajukan banding. (J17, J14-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/10/266974

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Salim Ajukan Banding

PATI EKSPRES – Kamis, 10 Juli 2014

  • Kasus Korupsi APBD Rembang

SEMARANG – Bupati Rembang (nonaktif) periode 2005-2010 dan 2010-2015, Moch Salim, mengajukan langkah hukum banding atas putusan Majelis Hakim yang menghukumnya dengan dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Rabu (25/6/2014) lalu.

Saat putusan terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) tersebut menyatakan pikir-pikir selama satu minggu.

“Sudah mengajukan banding. Syarat administrasinya kami masukkan,” kata Salim saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane, Semarang, usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Rabu (9/6) kemarin.

Dijelaskannya, hal yang menjadi pertimbangannya adalah karena Majelis Hakim mengesampingkan data persidangan dalam menghukum dirinya. Atas hal ini membuat Salim kecewa. “Fakta sidang diabaikan. Buat apa orang disidang, ternyata tidak ada yang dipakai untuk pertimbangan. Mengecewakan,” tuturnya.

Menurutnya, dalam kasus ini seharusnya ia dibebaskan dari tuntutan. Salim menduga, Majelis Hakim ketika menentukan putusan tidak dari hati nurani, melainkan ada tekanan.

“Kalau negara ini adil seharusnya saya bebas. Saya yakin keputusan bukan nuraninya hakim. Jelas ada tekanan,” paparnya tanpa menjelaskan siapa yang melakukan tekanan terhadap Majelis Hakim. (ris)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/salim-ajukan-banding/

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Dilaporkan Warganya

PATI EKSPRES – Jum’at. 27 Juni 2014

  • Diduga Kerap Gelapkan Raskin

REMBANG – Diduga kerap menggelapkan bantuan beras Raskin selama hampir beberapa bulan, Ghufron mantan Kades Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dilaporkan polisi oleh warganya. Kamis (26/6) kemarin, puluhan warga desa setempat mengadukan ulah Ghufron ke Mapolres Rembang.

Dalam laporan warga yang telah ditangani Satreskrim Polres Rembang, Ghufron yang telah lengser dari jabatannya sebagai kades sejak akhir 2013 lalu, karena terindikasi melakukan tindak korupsi yakni penggelapan jatah Raskin warga. “Tahun lalu jatah raskin bagi warga desa selama dua bulan sebanyak  10740 kg tidak diterima warga yang berhak. Bila harga 1 Kg Raskin Rp 5000, maka ditaksir kerugian negara mencapai Rp 53 juta lebih,” jar Suyono, juru bicara warga.

Suyono bersama warga desa setempat pernah menanyakan kemana jatah Raskin kepada mantan kades. Namun berkilah jatah dua bulan itu dipergunakan untuk acara 17 Agustusan di desa. Namun warga yang tak serta-merta percaya dengan alasan Ghufron. “Sebetulnya warga enggan melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan kades dengan harapan pemerintah tahu sendiri. Namun semakin lama tindak-tanduk Ghufron makin meresahkan warga,” terangnya.

Mantan kades itu dinilai warga kerap melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti menutup jalan kecil di dekat rumahnya, sehingga warga tidak bisa lewat.

“Itu salah satu contohnya. Karena hilang kesabaran, kami melaporkan mantan kades ke mapolres. Tujuannya supaya ada efek jera kepada kepala desa lain agar jangan menyepelekan hak warga,” tambah Amam, warga desa lainnya.

Selain kasus penggelapan Raskin, warga Desa Lodan Kulon menduga Ghufron menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya saat masih aktif menjabat kades. Tudingan itu terkait pengelolaan satu bidang tanah di desa yang memiliki 3 SPPT. Keberadaan SPPT itu ada yang dipegang warga, penggali pasir dan mantan kades Ghufron.

Hingga berita ini diturunkan, Kasatreskrim Polres Rembang melalui Kanit III Satreskrim telah menerima pengaduan warga, Petugas masih menyelidiki berkas-laporan yang diadukan warga. (cw1)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/06/diduga-kerap-gelapkan-raskin/

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi APBD, Salim Diduga Tak Sendiri

SUARA MERDEKA – Rabu, 28 Mei 2014

SEMARANG- Kasus korupsi penyertaan modal APBD Rembang  2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya diduga tak hanya dilakukan oleh terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) M Salim sendirian.

Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wilayah Jateng mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengusut kemungkinan keterlibatan pejabat lainnya dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 4,1 miliar tersebut.

”Banyak fakta di persidangan yang memungkinkan keterlibatan sejumlah pejabat. Hal itu juga kami telusuri di Rembang. Kami menduga Salim tidak sendirian dalam kasus ini,” ujar Koordinator GMPK Wilayah Jateng Edy Santoso, kemarin.

Menurut Edy, dalam penyertaan modal itu diduga melibatkan pejabat pemkab serta anggota Dewan yang ikut mengesahkan penyertaan modal tersebut.

Sidang Tuntutan

Kabag Keuangan Maskuri dan Sekda Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni, kata dia, saat bersaksi mengungkapkan, kebijakan penyertaan modal telah disetujui oleh DPRD melalui pengesahan APBD Perubahan 2006 besarnya alokasi anggaran Rp 25 miliar.

Selanjutnya masih ada tambahan Rp 10 miliar lagi ke dalam penyertaan modal itu.

Pihaknya juga meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jateng mengusut kasus itu hingga tuntas agar hukum ditegakkan seadil-adilnya.

”Kejati jangan hanya berhenti pada satu terdakwa saja, perlu diusut lebih dalam siapa yang terlibat dalam pengesahan mulai pengajuan anggaran untuk membentuk RBSJ,” paparnya.

Sementara itu, Salim, Rabu (28/5) ini akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejati Jateng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.  (J14,J17-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/05/28/262751

2 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Bupati Rembang Nonaktif Diganjar 2 Tahun Penjara

JPNN.COM – Kamis, 26 Juni 2014

MANYARAN - Bupati Rembang nonaktif Moch Salim akhirnya divonis penjara selama dua tahun terkait dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).  Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan.

Hal itu terungkap saat majelis hakim yang menangani perkara tersebut  membacakan amar putusannya di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (25/6).

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara dua tahun enam bulan serta denda Rp 100 juta subsider enam bulan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Moch Salim terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ungkap majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Majelis hakim menyatakan, terdakwa telah menyahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada dirinya, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan negara, melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

“Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP sebagaimana dakwaan subsider,” ujarnya.

Majelis hakim sepakat dengan pendapat JPU yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana APBD tahun 2006/2007 dalam pendirian dan pengelolaan modal usaha pada PT RBSJ sebesar Rp 25 miliar. Terdakwa telah melakukan pencairan dana tak tersangka (DTT) yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13/2006.

“Terdakwa juga telah mengarahkan Siswadi (Direktur PT RBSJ, terpidana dalam kasus yang sama) untuk melakukan pembelian tanah untuk SPBU atas nama PT AHK yang tak lain adalah perusahaan milik keluarga terdakwa,” imbuh majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan mempunyai andil dalam memajukan Kabupaten Rembang,” bebernya.

Menanggapi vonis tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk banding atau tidak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh JPU Kejati Jateng. “Jika dalam tujuh hari masih belum memberi tanggapan, kami anggap menerima putusan,” ungkap majelis hakim sebelum mengakhiri persidangan.

Usai persidangan, terdakwa langsung meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan yang ketat. Saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya tetap tidak menyalahi aturan.

Menurutnya, dana yang digunakan bukan atas pencairan Dana Tidak Tersangka (DTT) sebagaimana dakwaan JPU. Melainkan peminjaman atas kas daerah (Kasda).

“Saat ini kami masih pertimbangkan akan banding atau tidak,” ucapnya sambil berlalu.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam kasus ini negara telah dirugikan sekitar Rp 2,3 miliar. Meski begitu, Salim tidak diwajibkan membayar uang pengganti (UP) lantaran aset yang telah diselewengkan telah disita.(fai/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/06/26/242494/Bupati-Rembang-Nonaktif-Diganjar-2-Tahun-Penjara-

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG | Tinggalkan komentar

Divonis 2 Tahun dan Denda Rp 100 Juta, Salim Pikir-pikir

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Juni 2014
image

DIVONIS: Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim bersama kuasa hukum usai dijatuhi vonis hakim selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (suaramerdeka.com/Modesta Fiska)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim akhirnya dijatuhi hukuman dua tahun penjara dalam sidang beragendakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (25/6). Selain hukuman penjara, Salim juga dikenai denda sebesar Rp 100  juta subsidair enam bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto serta anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi menilai Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan menjadi UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana dua tahun serta denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan,” kata Dwiarso Budi.

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa Slamet Margono yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta.

Majelis hakim menilai dari fakta-fakta selama persidangan, terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dalam proses penyertaan modal untuk PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar.

Dalam hal ini, Salim dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur dalam mencairkan dana Rp 25 miliar itu dari APBD 2006 padahal belum memenuhi sejumlah persyaratan termasuk konsultasi kepada gubernur sebelum penyertaan modal.

Terkait jual beli tanah seluas 4.7 hektare untuk pendirian SPBU sebagai unit usaha PT RBSJ, Salim juga dinilai menyalahgunakan kewenangan.

Pelunasan tanah menggunakan uang PT RBSJ, namun sertifikatnya kepemilikan pada Direktur, Siswadi. Hakim menilai dari fakta sidang, terdapat kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan terdakwa yakni PT AHK dan CV KMP terhadap PT RBSJ.

Pada prosesnya, terdakwa juga sering mengarahkan Siswadi termasuk saat meminta membuka rekening tabungan BTN Cabang Kudus atas nama Moch Salim qq PT RBSJ guna menampung dana yang dicairkan.

Pencairan penyertaan modal sendiri diambil dari kasda dana sisa sebesar Rp 15 miliar dan Rp 10 miliar dari DAU dan bukan dari dana tak tersangka.

Peminjaman tersebut dalam kapasitas sebagai bupati tetapi sudah dikembalikan ke kasda. Atas putusan hakim ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

Ruangan penuh sesak dengan pendukung Salim serta awak media yang sudah datang sejak pagi hari. Bahkan kursi yang disediakan tak mampu menampung pengunjung sehingga banyak yang terpaksa harus duduk dan berdiri.

Istri Salim, Umi Jazilah duduk di barisan pengunjung paling depan bersama dengan keluarganya sembari merekam jalannya persidangan. Salim yang menghadiri sidang, Rabu (25/6) mengenakan batik biru berkerah merah terlihat dingin menanggapi putusan hakim. Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, tak terlalu banyak komentar yang keluar.

”Tadi kan sudah jelas. Saya pikir-pikir (untuk banding). Keberatan karena tidak ada kerugian negara di kasus ini,” katanya.

( Modesta Fiska / CN19 / SMNetwork )

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG | Tinggalkan komentar

Vonis Salim Terlalu Ringan

MURIA NEWS – Rabu, 25 Juni 2014

Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim berdiskusi dengan penasehat hukumnya, seusai mengikuti sidang kasus korupsi APBD Rembang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6). Salim divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. (ANTARA / R Rekotomo)

Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim berdiskusi dengan penasehat hukumnya, seusai mengikuti sidang kasus korupsi APBD Rembang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6). Salim divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. (ANTARA / R Rekotomo)

 

SEMARANG – Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim divonis bersalah dalam kasus korupsi dana APBD Rembang tahun 2006-2007. Salim terbukti melakukan tindakan korupsi, dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam penyertaan modal perusda PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda itu tak dapat dipenuhi, maka Salim harus menjalani hukuman tambahan selama enam bulan kurungan penjara.

Vonis itu dibacakan Hakim Ketua Dwiarso Budi, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (25/6). Namun vonis itu dinilai terlalu rendah untuk kasus korupsi, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.Hal itu disampaikan pegiat anti-korupsi di Rembang, Bambang Wahyu Widodo.

Koordinator  Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) itu menegaskan, seharusnya kasus korupsi yang menjerat Salim bisa dimasukkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menilai, munculnya vonis yang rendah ini disebabkan dari tuntutan JPU yang juga terlalu rendah, yakni hanya 2,5 tahun.

”Jadi kita tidak bisa menyalahkan majelis hakim. Sebab majelis melihat tuntutan yang begitu rendahnya, sehingga mungkin hakim memutuskan hanya sesuai dengan ketentuan. Ini tidak menunjukkan tindakan all out untuk pemberatasan korupsi. Sebab seharusnya TPPU juga dikenakan dalam kasus ini,” ujar Bambang Wahyu Widodo, kemarin.

Ia meyebut, tuntutan jaksa tak memenuhi rasa keadilan, tidak masuk akal, dan sangat rendah. Padahal sebelumnya Salim didakwa dengan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tuntutannya paling tidak lima tahun penjara.

”Kami menduga ada permainan di tingkat kejaksaan, khususnya jaksa penuntut umum,” kata Bambang.

Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 juga menyebut bahwa tuntutan yang dijatuhkan JPU terlalu ringan. ”Tuntutannya tak sebanding dengan sengsaranya rakyat. Korupsi itu bukan hanya soal nilainya, tapi juga efeknya sangat luar biasa. Ini yang saya kira perlu dihitung oleh aparat penegak hukum,” tegas Gus Tutut.

Diberitakan Antara, dalam putusannya, hakim menyatakan Salim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang atas jabatannya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga merugikan keuangan negara. ”Pemkab Rembang telah dirugikan sebesar Rp 2,3 miliar atas perbuatan terdakwa,” katanya, kemarin.

Korupsi Bupati Rembang tersebut bermula dari perintah untuk mencairkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk keperluan setoran awal modal PT RBSJ.

Bupati memerintahkan pencairan dana yang sudah dianggarkan dalam perubahan APBD 2006, sebelum adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah. Setelah dicairkan, dana disetor ke rekening PT RBSJ yang selanjutnya digunakan salah satunya untuk membayar pembelian tanah.

Menurut hakim, terdapat penyimpangan dalam pembelian tanah serta izin operasional SPBU yang total mencapai Rp 2,3 miliar. Uang pembelian tanah dibayarkan ke PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang tidak lain merupakan perusahaan milik kerabat bupati. Sementara, tanah seluas 4,9 hektare yang dibeli tersebut, sesungguhnya milik Hj Rosidah Said, yang belum lunas dibayar oleh perusahaan milik kerabat Salim itu.

”Terdakwa mengetahui tindakannya itu menyalahi prosedur. Tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk melunasi pembelian tanah seluas 4,9 hektare,” terangnya.

Dalam pertimbangannya, hakim menimbang masa pengabdian Moch Salim selama sembilan tahun sebagai bupati. Salim dianggap berhasil memajukan Kabupaten Rembang. Meski demikian, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut masuk dalam kejahatan luar biasa. (Ahmad Feri / Ali Muntoha)

Sumber : http://murianews.com/index.php/rembang/item/4645-vonis-salim-terlalu-ringan

26 Juni 2014 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, REMBANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: