KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bupati Berkepentingan, Agus Akan Beberkan Bukti

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 19 Agustus 2014

  • Kasus Proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang

SEMARANG, suaramerdeka.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang Agus Supriyanto akan melampirkan sejumlah bukti-bukti adanya kepentingan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim dalam kasus ini saat nota pembelaan.

Agus yang merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang saat diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/8), menyatakan, cukup banyak campurtangan kepala daerah dan melakukan hal-hal yang bertentangan sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) Abdul Muttaqin selalu menyatakan tidak ada masalah dalam proyek tersebut.

“Yang pasti penerimaan dana Rp 20 juta saya tidak pernah meminta. Sebagai bawahan saya loyal, karena ini dari pimpinan supaya tidak ada ketersinggungan saja. Saya juga tidak memikirkan nanti proyek ini bermasalah tahunya setelah diaudit BPK. Memang faktanya ada kepentingan langsung pak bupati saat itu,” ujar Agus di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo dengan hakim anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi.

Dirinya juga mempunya sejumlah bukti termasuk foto-foto saat bupati memeriksa langsung proyek saat dilakukan pengukuran. Selain itu bukti lain yang akan disertakan saat pembelaan seperti rincian dana penggunaan untuk material proyek yang direkayasa oleh bupati.

“Rinciannya seolah-olah itu utang yang harus dibayar setelah uang cair langsung ditranser ke rekening OMS dan tidak berhubungan dengan SKPD. Yang jelas ada testimoni bupati mengenai reng-rengan dana seolah untuk ini dan itu. Semuanya tidak benar dan hanya rekayasa,” kata Agus sebagai pengguna anggaran.

( Modesta Fiska / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/19/213680/Bupati-Berkepentingan-Agus-Akan-Beberkan-Bukti

20 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

LSM Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan ke Polres Rembang – Korupsi Proyek Miliaran Diungkap

PATI EKSPRES – Selasa, 19 Agustus 2014

REMBANG – Proyek pemeliharaan jalan yang menghubungkan antara Desa Wonokerto Kecamatan Sale – Tahunan hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, proses pengerjaannya diduga terjadi banyak penyimpangan. Kini ketidakberesan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang dilaporkan ke Polres Rembang.

Pihak pelapor yakni Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Kabupaten Rembang, mendatangi Polres Rembang, Senin (18/8)  kemarin. Dalam surat aduannya kepada Kapolres Rembang, Lespem memaparkan  proyek perbaikan ruas jalan tersebut bersumber dari tiga anggaran. “Diantaranya bantuan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh DPU Rembang sebesar Rp 2,6 miliar,” ujar Bambang Wahyu Widodo, koordinator Lespem Rembang.

Selain itu, kata Bambang, proyek juga ditopang dari anggaran Program Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) yang ditangani Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang mencapai Rp 1,5 miliar, dan terakhir ditopang dari bantuan hibah masyarakat penambang, berupa material senilai Rp 932 juta lebih. “Kami menduga dana yang digunakan dalam kegiatan proyek, hanya bantuan hibah penambang saja,” terang Bambang.

Sedangkan sumber dana lainnya, kata Bvambang, mengalir tidak jelas. Bahkan setelah kasus penyimpangan terbongkar, Kepala DinasESDM Kabupaten Rembang, Agus Supriyanto dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Abdul Muttaqien dimasukkan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Rembang. “Hal itu sangat tidak adil. Kalau sportif, maka pihak DPU seharusnya juga ikut diproses,” cetusnya.

Apalagi berdasarkan fakta persidangan kasus PPID di Pengadilan Tipikor Semarang, lanjut Bambang, dugaan keterlibatan pejabat DPU cukup jelas. Bahkan  pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang terkesan acuh tak acuh, saat ia memaparkan dugaan keterlibatan pejabat DPU setempat.  Karena itu, ia memutuskan melapor ke Polres Rembang dan berharap segera ditindaklanjuti.  Dalam surat pengaduan ke Kapolres Rembang itu, pihak Lespem juga memberikan tembusan kepada Kapolda Jateng, Kapolri dan KPK.

Sementara itu, Kapolres Rembang AKBP Muhammad Kurniawan mengaku telah menerima aduan dari Bambang Wahyu Widodo. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti aduan tersebut. “Nantinya dokumen laporan ditelaah lebih lanjut, perkembangannya seperti apa, pasti akan disampaikan,” ujar Kapolres Rembang.

Kapolres juga mengingatkan bahwa penyidikan kasus korupsi, polisi tidak bisa bergerak sendiri. Hal itu yang terkadang memakan waktu lama.  Ia mencontohkan pada tahap awal, ada penyelidikan terlebih dahulu. “Kalau ternyata ditemukan unsur pidana korupsi, penyidik polisi akan mengajukan bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),” terang Kapolres Kurniawan. 

Pihak BPKP, lanjut Kapolres Kurniawan, untuk melakukan audit  angka kerugian negara sebagai dasar dimulainya penyidikan oleh penyidik polisi. “Saat naik ke tahap penyidikan itulah, sudah ada tersangka yang ditetapkan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Rembang, Rahardjo menyatakan tidak bisa memberikan tanggapan apa apa. Namun seandainya memang terjadi penyimpangan, pihaknya siap bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.

Rahardjo mengaku hanya ingin berbaik sangka saja. Selama ini pihaknya memegang data tentang proyek jalan. Kalau aparat penegak hukum membutuhkan, tentu ia akan memberikan penjelasan. (cw1)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/08/korupsi-proyek-miliaran-diungkap/

 

19 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Abdul Muttaqin Divonis Dua Tahun

SUARA MERDEKA – Selasa, 05 Agustus 2014

  • Korupsi PPID Rembang

 

SEMARANG – TerdakwaAbdul Muttaqin divonis dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Rembang tahun 2011.

Ketua Majelis Hakim Pengadian Tipikor Semarang Jhon Halasan Butarbutar juga menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta terhadap Muttaqin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka terdakwa harus menjalani hukuman penjara tambahan selama dua bulan.

Putusan itu lebih rendah satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Renanda Bagus yang menuntut terdakwa dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Majelis tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa harus dipidana. Ini upaya rasional melindungi negara, masyarakat, dan penduduk agar mematuhi norma yang berlaku,” tandas Jhon.

Namun demikian hakim mempertimbangkan hal meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum.

Dimanfaatkan Pengusaha

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menemukan kerugian negara Rp 1,52 miliar dalam proyek peningkatan jalan di Desa Wonokerto, Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer itu.

Jhon menyatakan, jalan tersebut dimanfaatkan para pengusaha tambang untuk mengangkut batu kapur. Objek jalan itu juga di area hutan.

“Sudah jelas jalan Wonokerto hingga Tegaldowo yang dibangun Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang itu merupakan jalan khusus. Selaku PPK, terdakwa tahu itu bukan jalan umum dan tidak seharusnya dibangun menggunakan APBD,” tegasnya.

Menurut dia, peningkatan jalan itu hanya menguntungkan pengusaha tambang yang hendak mengangkut batu kapur.

Pembangunan itu bukan merupakan kepentingan umum, sehingga pemerintah dirugikan. (J17,J14-59)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/08/05/269263

15 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Salim Terindikasi Terlibat Proyek PPID

SUARA MERDEKA – Rabu, 13 Agustus 2014

SEMARANG – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Rembang
memperkuat indikasi tumpang tindihnya proyek dan dugaan keterlibatan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim.

Dalam persidangan terdakwa Agus Supriyanto, mantan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8) dihadirkan saksi serta ahli auditor dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Kotot Utomo, auditor BPKP Jateng menyatakan, dari proyek tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. Proyek PPID 2011 dari anggaran APBN sekitar Rp 1,5 miliar total loss-nya sama dengan besaran nilai proyek yang dialokasikan. Saat ditanya mengenai peran bupati Rembang dalam proyek tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi secara makro ada karena kepala daerah sebagai perencana.

”Secara baku ada perannya. Semua perencanaan daerah itu semua terkait beban anggaran berdasarkan usulan SKPD. PPID masuk dulu ke APBD baru itu dianggarkan sehingga disitulah wewenang bupati,” papar Kotot di dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Hastopo serta anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi.

Sementara itu, proyek yang terindikasi tumpang tindih ini bertabrakan dengan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang senilai Rp 4,5 miliar dari dana provinsi. PPID dikerjakan pada periode Oktober-Desember dan belum rampung sekitar November-Desember, masuklah proyek DPU di lokasi peningkatan jalan Desa Wonokerto Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer.

Dobel Kegiatan

Usai sidang, Agus menyatakan keterlibatan Moch Salim sangat jelas dan berperan aktif dalam proyek pembuatan jalan menuju pertambangan yang kerusakannya cukup parah. Untuk perencanaan proyek serta penentuan lokasi melibatkan bupati sebagai inisiator. Pembuatan jalan itu juga sekaligus menuju lokasi tambang perusahaan milik keluarga bupati CV Amir Hajar Kilsi (AHK).

”Adanya dobel kegiatan di waktu yang relatif bersamaan cukup mempersulit perhitungan oleh auditor dan hal ini juga dinyatakan tidak wajar. Keterlibatan bupati sangat kuat karena inisiatornya beliau dan ada perintah soal penggarapan proyek itu,” ujar Agus yang didakwa menerima gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran.

Saksi lain, Mujiono yang bekerja sebagai pegawai administrasi konsultan perencanaan proyek yang ditunjuk Moch Salim juga mengakui adanya peran bupati. ”Saat pengukuran pak bupati pernah berkunjung. Memang ada dhawuh dari beliau,” terangnya.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (19/8) pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa merencanakan meminta Salim menjadi saksi. Namun majelis meminta kuasa hukum memastikan kesediaan yang bersangkutan dan masih berstatus tahanan karena mengajukan banding atas perkaranya yang lain. ”Jangan sampai sudah diurus izinnya ke Pengadilan Tinggi tapi dia nggak mau atau keberatan jadi saksi,” kata Erentuah. (J14,J17-90)

Sumber : Suara Merdeka Cetak

15 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Proyek PPID Rembang – Tumpang Tindih Proyek, Keterlibatan Bupati Rembang Kuat

SUARA MERDEKA.COM – Selasa, 12 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang memperkuat indikasi tumpang tindihnya proyek dan dugaan keterlibatan Bupati Rembang nonaktif Moch Salim.

Dalam persidangan terdakwa Agus Supriyanto, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/8) dihadirkan saksi serta ahli dari auditor Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Kotot Utomo, auditor BPKP Jateng menyatakan bahwa dari proyek tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar. Proyek PPID 2011 dari anggaran APBN sekitar Rp 1,5 miliar total lost-nya sama dengan besaran nilai proyek yang dialokasikan. Saat ditanya mengenai peran bupati Rembang dalam proyek tersebut, berdasarkan hasil klarifikasi secara makro ada karena kepala daerah sebagai perencana.

”Secara baku ada perannya. Semua perencanaan daerah itu semua terkait beban anggaran berdasarkan usulan SKPD. PPID masuk dulu ke APBD baru itu dianggarkan sehingga disitulah wewenang bupati,” papar Kotot di dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Hastopo serta anggota Erentuah Damanik dan Agus Prijadi.

Sementara itu, proyek yang terindikasi tumpang tindih ini bertabrakan dengan proyek dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang senilai Rp 4,5 miliar dari dana provinsi. PPID dikerjakan pada periode Oktober-Desember dan belum rampung sekitar November-Desember, masuklah proyek DPU di lokasi peningkatan jalan Desa Wonokerto Kecamatan Sale hingga Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sepanjang 6,9 kilometer.

Usai sidang, Agus menyatakan keterlibatan Moch Salim sangat jelas dan berperan aktif dalam proyek pembuatan jalan menuju pertambangan yang kerusakannya cukup parah. Untuk perencanaan proyek serta penentuan lokasi melibatkan bupati sebagai inisiator. Pembuatan jalan itu juga sekaligus menuju lokasi tambang perusahaan milik keluarga bupati CV Amir Hajar Kilsi (AHK).

”Adanya dobel kegiatan di waktu yang relatif bersamaan cukup mempersulit perhitungan oleh auditor dan hal ini juga dinyatakan tidak wajar. Keterlibatan bupati sangat kuat karena inisiatornya beliau dan ada perintah soal penggarapan proyek itu,” ujar Agus yang didakwa menerima gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran.

Saksi lain, Mujiono yang bekerja sebagai pegawai administrasi konsultan perencanaan proyek yang ditunjuk Moch Salim juga mengakui adanya peran bupati. ”Saat pengukuran pak bupati pernah berkunjung. Memang ada dhawuh dari beliau,” terangnya.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (19/8) pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa merencanakan meminta Salim menjadi saksi. Namun majelis meminta kuasa hukum memastikan kesediaan yang bersangkutan karena masih berstatus tahanan karena mengajukan banding atas perkaranya yang lain. ”Jangan sampai sudah diurus ijinnya ke Pengadilan Tinggi tapi dia nggak mau atau keberatan jadi saksi,” kata Erentuah.

( Modesta Fiska / CN34 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

13 Agustus 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Dugaan Keterlibatan AHK Semakin Terang

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 18 Juli 2014

  • Kasus Korupsi Poyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 Kabupaten Rembang

SEMARANG, suaramerdeka.com - Saksi dari perwakilan perusahaan tambang di daerah Rembang mengaku bertanggungjawab memperbaiki kerusakan jalan yang dilalui di kawasan milik Perhutani. Setiap bulannya juga dikenai iuran untuk perawatan jalan yang sudah biasa dilalui armada pengangkut hasil tambang.

Freddy, Manajer Pengadaan dari PT Kurnia Arta Pratiwi menyatakan, setiap kerusakan jalan wajib diperbaiki oleh perusahaan penambang yang besarannya sudah ditentukan.

Siswanto, Manajer Operasional dari PT Rembang Bangun Persada pun mengakui, telah mendapatkan sosialisasi bahwa sebagai perusahaan yang memanfaatkan jalanan di wilayah Perhutani ini memiliki kewajiban dalam hal perawatan atau perbaikan.

”Pernah juga diminta tandatangan isinya mengenai partisipasi sumbangan bahan baku untuk perbaikan jalan. Ada orang dari PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang meminta katanya ini sebagai formalitas saja,” ujar Freddy dalam persidangan dengan terdakwa Agus Supriyanto, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Rembang.

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,5 miliar.

Selain Agus, ada pula Abdul Mutaqin, terdakwa lainnya dalam kasus ini yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, Agus dinilai menyalahi aturan karena proyek yang dianggarkan melalui dana PPID. Terdakwa sebagai kuasa pengguna anggaran menunjuk rekanan sebagai pelaksana proyek.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, terdakwa Agus membantah telah mengarahkan para penambang untuk berpartisipasi dalam perbaikan. Kuasa hukum, Darmawan Budiharto sebelumnya menyatakan, sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang cukup memperjelas keterlibatan AHK, perusahaan keluarga milik Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim.

Perusahaan tersebut diduga mengatur perputaran uang sebesar Rp 1,5 miliar untuk proyek peningkatan jalan antara Tegaldowo hingga Wonokerto. Menurut kajian BPKP Jateng, proyek peningkatan dan perbaikan jalan itu semestinya menggunakan dana perusahaan pengguna jalan tambang dan bukan dari dana PPID.

( Modesta Fiska / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/07/18/210019/Dugaan-Keterlibatan-AHK-Semakin-Terang

18 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Ampedes Minta Polisi Tuntaskan Kasus Sidorejo

SUARA MERDEKA.com – Minggu, 13 Juli 2014

REMBANG, suaramerdeka.com – Aliansi Masyarakat peduli Desa Sidorejo (Ampedes) meminta polisi segera menuntaskan kasus dugaan penggelapan dana  tukar guling Desa Sidorejo, yang melibatkan mantan Kades, Solikh. Sebab, kasus itu sudah lama dilaporkan oleh pihak Ampedes, selaku perwakilan warga kepada polisi.

Salah seorang koordinator Ampedes, Abdul Munim, Minggu (13/7) siang mengatakan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut hasil penyelidikan Polres Rembang. Namun beberapa waktu yang lalu, ia mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari Polres Rembang yang menyebutkan proses penyelidikan kasus Sidorejo sudah selesai. “Memang benar ada surat dari Polres Rembang yang menyebut penyelidikan kasus dugaan kasus penyelewengan tukar guling banda desa Sidorejo telah selesai. Tindak lanjutnya menurut surat itu masih harus menunggu Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Jawa Tengah,” ujar Munim.

Menuut Munim, sejauh ini sudah ada 36 warga Desa Sidorejo yang dipanggil penyidik Polres Rembang untuk dimintai keterangan. Dari jumlah itu salah satunya adalah Solikh, sebagai mantan Kades Sidoerjo. “Kami juga sempat menerima kabar bahwa mantan Kades telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi sebesar 130 juta. Intinya kami semua tetap berharap kasus ini berlanjut sampai tuntas,” imbuh dia.

Munim menyebutkan, saat ini yang baru dilaporkan ke pihak kepolisian adalah kasus penyelewengan dana lelang banda desa tahun 2007. Untuk dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2010 hingga 2013 belum diproses.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Rembang, AKP Joko Santoso menyatakan, proses penyelidikan atas dugaan kasus penyelewengan tukar guling banda Desa Sidorejo sudah selesai. Saat ini proses akan dinaikan menjadi penyidikan, namun harus menunggu terlebih dahulu BPKP Jawa Tengah.

Pihaknya memastikan semua tahapan hukum sudah dilakukan oleh tim penyidik. Hanya saja memang penyidik membutuhkan keterangan sejumlah saksi untuk melakukan pengembangan laporan. “Penyelidikan sudah selesai dan akan naik menjadi penyidikan, Hanya saja prosesnya masih harus menunggu BPKP,” terang Joko Santoso.

( Ilyas al-Musthofa / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/13/209375

13 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Rembang, Salim Ajukan Banding

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang nonaktif Moch Salim memutuskan mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasehat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranyapengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

“Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7) di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal. “Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya.

Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi. “Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane, red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/07/09/208885

11 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Moch Salim Ajukan Banding

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Juli 2014

SEMARANG – Bupati nonaktif Moch Salim mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasihat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranya pengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

”Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7), di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal.

Masalah Administrasi

”Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya. Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi.

”Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane-red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salim dinyatakan salah melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan pidana dua tahun itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Slamet Margono selama 2,5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Babul Khoir Harahap menyatakan, pihaknya siap menghadapi terpidana Salim apabila mengajukan banding. (J17, J14-90)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/10/266974

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Salim Ajukan Banding

PATI EKSPRES – Kamis, 10 Juli 2014

  • Kasus Korupsi APBD Rembang

SEMARANG – Bupati Rembang (nonaktif) periode 2005-2010 dan 2010-2015, Moch Salim, mengajukan langkah hukum banding atas putusan Majelis Hakim yang menghukumnya dengan dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Rabu (25/6/2014) lalu.

Saat putusan terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) tersebut menyatakan pikir-pikir selama satu minggu.

“Sudah mengajukan banding. Syarat administrasinya kami masukkan,” kata Salim saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane, Semarang, usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Rabu (9/6) kemarin.

Dijelaskannya, hal yang menjadi pertimbangannya adalah karena Majelis Hakim mengesampingkan data persidangan dalam menghukum dirinya. Atas hal ini membuat Salim kecewa. “Fakta sidang diabaikan. Buat apa orang disidang, ternyata tidak ada yang dipakai untuk pertimbangan. Mengecewakan,” tuturnya.

Menurutnya, dalam kasus ini seharusnya ia dibebaskan dari tuntutan. Salim menduga, Majelis Hakim ketika menentukan putusan tidak dari hati nurani, melainkan ada tekanan.

“Kalau negara ini adil seharusnya saya bebas. Saya yakin keputusan bukan nuraninya hakim. Jelas ada tekanan,” paparnya tanpa menjelaskan siapa yang melakukan tekanan terhadap Majelis Hakim. (ris)

Sumber : http://www.patiekspres.co/2014/07/salim-ajukan-banding/

10 Juli 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: