KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Di Pemkab Rembang, Moch Salim Tempatkan Anak Buah di Posisi Strategis

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 15 April 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Moch Salim, Bupati nonaktif Kabupaten Rembang Jawa Tengah, terdakwa kasus penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), ditengarai melakukan nepotisme terkait penempatan anak buahnya ke PT RBSJ.

Beberapa anak buah Salim di perusahaan miliknya CV Karya Mina Perkasa (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsi (AHK), ditempatkan pada posisi yang strategis di PT RBSJ.

“Saya masuk di PT RBSJ tanggal 12 Februari 2007 sebagai Kabag Keuangan. Sebelumnya, sejak 2000-2006 di CV KMP sebagai Kabag Perikanan,” kata anak buah Salim, Al Islah saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (15/4/2014).

Selain Islah, anak buah salim yang bekerja di PT AHK, Noto Adityo juga diminta mengisi pos struktural di perusahaan milik Pemkab Rembang itu. Diketahui pula bahwa PT AHK dan PT RBSJ dikelola dalam satu manajemen.

“Keuangan PT AHK dan CV KMP campur menjadi satu dan dikelola orang yang sama,” kata Kabid Akutansi PT RBSJ tahun 2007-2011, Noto Adityo, saat memberikan keterangan.

Salim sendiri diadili terkait kasus korupsi Penyertaan Modal tahun 2006-2007 senilai Rp 35 miliar. Salim didakwa telah menampung dana pencairan melalui rekening PT Rembang Sejahtera Mandiri (RSM) qq M Salim.

PT RSM ini kemudian berganti nama menjadi PT RSBJ berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006. Pencairan uang pinjaman itu dinilai bermasalah lantaran dilakukan sebelum Perda Penyertaan Modal disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Dalam proses pencairan, Salim diduga telah memerintahkan Kabag Perekonomian Rembang, Waluyo, untuk minta pinjaman Rp 25 miliar dari alokasi dana Anggaran Tak Tersangka. Setelah itu, dana ditransfer melalui rekening Salim.

Salim didakwa telah membuka rekening di BTN Cabang Kudus untuk menampung duit pinjaman tersebut. Orang nomor satu di Rembang kemudian mengirim pesan singkat (SMS) ke Waluyo untuk transfer uang ke rekeningnya.

Setelah pencairan itu, Salim memerintahkan agar uang tersebut digunakan membayar pembelian tanah untuk SPBU, serta bekerja sama usaha dengan PT AHK. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/15/di-pemkab-rembang-moch-salim-tempatkan-anak-buah-di-posisi-strategis

16 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Rembang: Setoran Dividen RBSJ Merosot

SUARA MERDEKA – Rabu, 09 April 2014

SEMARANG - Deviden yang disetorkan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) ke kas daerah Pemkab Rembang merosot dari tahun ke tahun.

Pada 2008, RBJS menyetor deviden Rp 1,69 miliar ke kas daerah Rembang. Pada 2009, setoran menurun menjadi Rp 1,64 miliar. Pada 2010 sebanyak Rp 1,05 miliar, 2011 tidak ada setoran deviden ke kas daerah. Pada 2012 kembali menyetor sebesar Rp 262,5 juta, dan pada 2013 tak ada setoran.

Padahal perusahaan daerah itu dimodali dengan APBD Rembang pada 2006-2007, total Rp 35 miliar.

Fakta itu terungkap dalam sidang perkara korupsi APBD Rembang dengan terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) Mohamad Salim di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Mantan kepala DPKAD Rembang, Suciptono menyatakan, tak tahu mengapa pada 2011 dan 2013 tidak ada catatan setoran deviden ke kas daerah Rembang. “Saya tidak tahu alasannya. Tapi memang tidak ada setoran,” kata Suciptono saat bersaksi di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto, kemarin.

Mantan komisaris RBSJ, Yohanes Adeng Sudarwanto yang juga bersaksi dalam sidang, kemarin, mengatakan pernah menjalin kerja sama dengan dua perusahaan milik keluarga Salim, yakni PT Amir Hajar Kilsi (AHK) dan CV Karya Mina Putra.

Beli Izin SPBU

“Kerja sama itu dijalin karena RBSJ belum berpengalaman. Maka perlu kerja sama dengan pihak lain yang lebih berpengalaman, asalkan menguntungkan perusahaan,” kata Yohanes.

Dengan kerja sama itu, sebagian modal RBSJ yang berasal dari APBD Rembang, mengalir ke AHK dan KMP. Dalam sidang terungkap, KMP membeli tanah untuk SPBU dari Rosidah Said. Tanah kemudian dialihkan ke PT AHK. Izin SPBU AHK lalu dibeli RBSJ, sekaligus tanahnya senilai Rp 6,3 miliar.

SPBU itu beroperasi pada Mei 2007 dan dikelola PT RBSJ. Namun pemesanan BBM pertama masih atas nama AHK yang dibayar oleh RBSJ. “Semua keuntungan atas pengelolaan SPBU sudah masuk ke PT RBSJ. Semua tercatat,” kata Yonahes.

Ia menyatakan RBSJ pernah meminta pertimbangan Salim soal pengelolaan RBSJ. “Tapi itu pertimbangan Pak Salim sebagai pengusaha, bukan sebagai bupati. Meng­ingat RBSJ ini kan masih baru, belum berpengalaman,” kata Yohanes. (H89-71)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/09/258164

9 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Korupsi APBD Rembang: Salim Tak Libatkan Dewan

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 01 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bupati Rembang (nonaktif) Mohamad Salim dinyatakan tak melibatkan dewan dalam penggunaan APBD Rembang untuk PT Rembang Bangkit Sejahera Jaya (RBSJ). Mantan anggota DPRD Rembang taun 2004-2009, Sugeng Ibrahim mengungkapkannya saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (1/4).

“Penggunaan modal di PT RBSJ tidak bertanggungjawab. Tanpa melibatkan dewan,” kata Ibrahum di hadapan majelis haim yang dikeyuai Dwiarso Budi Santiarto.

Menurut Sugeng, Salim sengaja menempatkan orang-orang pilihannya di kuar pemerintahan untuk duduk di kursi pejabat RBSJ. Dalam sidang yang lalu terungkap bahwa PT Rembang Sejahtera Mandiri, cikal bakal PT RBSJ memiliki jajaran direksi dari orang-orang pemerintahan Rembang. Namun jabatan itu hanya disandang empat hari. Selebihnya digantikan oleh orang- orang pilihan Salim, termasuk Siswadi.

Siswadi adalah, orang yang melakukan pembelian tanah dari Rosidah Said. Tahun 2006, tanah seluas 49 ribu meter persegi dijual Rosida dengan harga Rp 1,425 miliar. Tanah itu berada dalam empat sertifikat. Mulanya, menurut Rosidah, Salimlah yang akan membeli tanah itu untuk keluarganya. “Tapi dalam akta jual beli, ditandatangani Siswadi atas nama pribadinya. Dalam perjanjian bawah tangan, awalnya Pak salim membeli utnuk keluarganya,” terang Rosidah Said.

Tanah itu lalu menjadi aset RBSJ, walaupun nama pribadi Siswadi berada dalam dokumen tanah termasuk dokumen jual beli. Pencairan modal RBSJ sendiri juga dinilai janggal. Karena modal cair dari APBD yang belum disahkan. DPRD Rembang meminta hak angket mempertanyakannya “Tapi mereka (Bupati, Sekda Rembang, Kabag Keuangan, dan Siswadi) tidak datang,” kata Sugeng ibrahim dalam sidang.

Dari kursi terdakwa, Salim membantahnya. Ia justru menilai adanya kejanggalan dari munculnya hak angket yang diikuti laporan dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini permainan  politik. Kriminalisasi,” kaya Salim.

Menurutnya, kebijakan penyertaan modal, sebenarnya sudah disetujui pengalokasian anggaran Rp 25 miliar oleh DPRD melalui pengesahan APBD Perubahan 2006, yang masih dalam proses evaluasi gubernur. Sementara, di akhir tahun anggaran, pemenuhan persyaratan ijin pendirian PT RBSJ harus tercukupi adanya modal awal. Salim mengaku terpaksa mengambil kebijakan meminjam kas daerah. “Itu lazim. Bahkan DPRD juga melakukannya, meminjam kas daerah,” kata Salim dalam sidang.

Menurutnya, pinjaman itu diambil bukan dari pos dana tak tersangka, seperti dakwaan jaksa. DPRD pernah melakukan pinjaman serupa ke kas daerah untuk pengembangan sumber daya, konsultasi, reses, kunjungan kerja dan pengadaan pakaian dinas.

( Eka Handriana / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/04/01/196822/Salim-Tak-Libatkan-Dewan

3 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Salim Tak Libatkan Dewan

SUARA MERDEKA – Rabu, 02 April 2014

  • Korupsi APBD Rembang

SEMARANG- Bupati Rembang nonaktif Mochamad Salim tidak melibatkan DPRD dalam penggunaan APBD untuk PT Rembang Bangkit Sejahera Jaya (RBSJ).

Mantan anggota DPRD Rembang, Sugeng Ibrahim mengungkapkannya ketika menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (1/4). “Penggunaan modal di PT RBSJ tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tanpa melibatkan Dewan,” kata Ibrahim di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Menurut Sugeng, Salim sengaja menempatkan orang-orang pilihannya di bagian kepala urusan pemerintahan untuk duduk di kursi pejabat RBSJ. Dalam sidang lalu terungkap PT Rembang Sejahtera Mandiri, cikal bakal PT RBSJ memiliki jajaran direksi dari orang-orang Pemda Rembang. Namun jabatan itu hanya sebentar atau rta-rata dijabat selama empat hari.

Selebihnya digantikan oleh orang-orang pilihan Salim, termasuk Siswadi. Siswadi adalah, orang yang melakukan pembelian tanah dari Rosidah Said. Tahun 2006, tanah seluas 49 ribu meter persegi itu dijual Rosida seharga Rp 1,425 miliar.

Tanah itu berada dalam empat sertifikat. Mulanya, menurut Rosidah, Salim yang akan membeli tanah itu untuk keluarganya. “Tapi dalam akta jual beli, ditandatangani Siswadi atas nama pribadi. Dalam perjanjian bawah tangan, awalnya Pak salim membeli untuk keluarganya,” terang Rosidah Said. Tanah itu lalu menjadi aset RBSJ, walaupun nama pribadi Siswadi berada dalam dokumen tanah termasuk dokumen jual beli.

Dinilai Janggal

Pencairan modal RBSJ juga dinilai janggal. Karena modal cair dari APBD yang belum disahkan. DPRD Rembang lalu meminta hak angket untuk mempertanyakan.

“Tapi mereka (Bupati, Sekda Rembang, Kabag Keuangan, dan Siswadi) tidak datang,” kata Ibrahim dalam sidang. Namun Salim membantah. Ia justru menilai ada kejanggalan dari munculnya hak angket yang diikuti laporan dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini permainan politik.

Kriminalisasi,” kata Salim. Menurutnya, kebijakan penyertaan modal disetujui pengalokasian anggaran Rp 25 miliar oleh DPRD melalui pengesahan APBD Perubahan 2006, yang masih dalam proses evaluasi gubernur. Sementara di akhir tahun anggaran, pemenuhan persyaratan izin pendirian PT RBSJ harus tercukupi adanya modal awal.

Salim mengaku terpaksa mengambil kebijakan meminjam kas daerah. “Itu lazim. Bahkan DPRD juga melakukannya, meminjam kas daerah,” kata Salim dalam sidang.

Menurutnya, pinjaman itu bukan dari pos dana tak tersangka seperti dakwaan jaksa. DPRD pernah melakukan pinjaman serupa ke kas daerah untuk pengembangan sumber daya, konsultasi, reses, kunjungan kerja dan pengadaan pakaian dinas. (H89-80)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/02/257409

2 April 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Siti Hanya Menjabat Empat Hari

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

  • Kasus RBSJ

SEMARANG- Sebelum bernama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), perusahaan milik Pemerintah Daerah Rembang itu disebut PT Rembang Sejahtera Mandiri (RSM).

PT RSM dibentuk tanggal 24 November 2006. Perusahaan itu diusulkan oleh Bupati Rembang Mochamad Salim untuk mendapat suntikan modal dari APBD Rembang.

Modal itu dikeluarkan dari APBD dan ditransfer ke rekening Mochamad Salim tanggal 28 November 2006. Menurut mantan direktur PT RSM, Siti Handaruningsih, saat itulah jabatan direktur yang baru di sandangnya 4 hari dilepas. Setelah 28 November itu, Siti mengaku digantikan oleh Siswadi.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/3), Siti mengaku kurang mengetahui soal permodalan. Bahkan ia tak tahu di mana PTRSM berkantor. ’’Kantornya ya tidak ada. Kalau untuk modal, itu setahu saya dari penyertaan Pemda Rembang Rp 24.997.500.000.

Dari Koperasi Pamekar Rp 2,5 juta.’’kata Siti di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto. Mantan komisaris PT RSM, FX Tri Joko Margono juga mengatakan hal yang sama. Hanya menjabat dalam empat hari. ’’Ada rapat umum pemegang saham dan menghendaki pergantian pengurus.

Setelah itu ada pergantian dari unsur di luar pemerintahan,’’kata Joko. Saat itu disamping menjadi komisaris, ia juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Rembang. Sementara Siti Handaruningsih, saat itu adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Rembang. Siswadi yang menggantikan Siti, bukan dari unsur Pemerintah Daerah Rembang. Dalam sidang kemarin didatangkan pula saksi Waluyo.

Kepala Bagian Perekonomian Rembang saat itu. Ia mengaku dipaksa Bupati Mochamad Salim mencairkan dana Rp 25 miliar untuk RSM sebagai penyertaan modal. Keputusan sebelum pengesahan APBD Perubahan 2006 oleh gubernur atas penyertaan modal.

’’Bupati memerintahkan mencairkan dana dari kas daerah Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT RSM. Kami minta agar diundur dua atau tiga minggu sampai disahkannya. Karena lazimnya, anggaran tidak serta merta dilakukan, sehingga nunggu evaluasi gubernur, meski sudah ada persetujuan DPRD. Bupati menolak dan memaksa dibuatkan pencairan,’’ kata Waluyo. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/26/256801/Siti-Hanya-Menjabat-Empat-Hari

26 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Gawat, PNS Pendukung Salim Dilaporkan ke Polisi

TRIBUN JATENG.COM – Sabtu, 22 Maret 2014

Gawat, PNS Pendukung Salim Dilaporkan ke Polisi
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
SIDANG PERDANA – Bupati Rembang non aktif M Salim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (18/2/2014). M Salim diduga terlibat kasus korupsi dana APBD tahun 2006-2007 dengan kerugian dana sebesar Rp 4,1 miliar.

 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengadukan para pendukung Bupati Rembang, M. Salim, ke Polda Jateng.

Mereka yang diadukan terutama adalah para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Rembang.

“Mereka datang ke persidangan Salim saat jam kerja, di mana mereka seharusnya melayani masyarakat. Terlebih mereka datang menggunakan mobil dinas,” kata Eko, Sabtu (22/3/2014).

Eko menambahkan, yang lebih menyedihkan, Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang juga justru hadir. Menurut dia, mobilisasi para PNS menggunakan mobil dinas ini nyata-nyata menyalahgunakan fasilitas negara.

“Sedikitnya ada tujuh mobil dinas yang digunakan untuk menghadiri sidang putusan sela Salim pada Rabu (11/3/2014) silam,” ujar dia.

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/03/22/gawat-pns-pendukung-salim-dilaporkan-ke-polisi

22 Maret 2014 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, REMBANG | Tinggalkan komentar

Salim Paksa Dana Tak Tersangka Tetap Dicairkan

SUARA MERDEKA – Rabu, 19 Maret 2014

  • Korupsi APBD Rembang

SEMARANG – Pos Dana Tak Tersangka (DTT) APBD Rembang tahun anggaran 2006 tak dicairkan untuk penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) karena tak mencapai Rp 25 miliar. Saat itu dalam pos DTT hanya tersedia Rp 4 miliar saja. Sisanya Rp 21 miliar diambilkan dari pos-pos lain dalam kas daerah.

Fakta itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (18/3). Hamzah bersaksi untuk terdakwa Mohamad Salim. Bupati Rembang itu diduga memerintahkan pencairan dana Rp 25 miliar untuk modal RBSJ.

Hamzah mengatakan, penyertaan modal itu tidak melibatkannya sebagai pengguna anggaran. Pencairannya juga tak disertai Surat Keputusan Otorisasi. Saat dana dicairkan, modal untuk RBSJ belum ada dalam anggaran. ”Baru pada APBD Perubahan 2006, RBSJ disetujui mendapat modal,” kata Hamzah.

Mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Rembang, Maskuri mengatakan, pencairan itu merupaka modal awal RBSJ sebagai perusahaan daerah Rembang. Senada dengan Hamzah, Maskuri mengatakan pencairan dilakukan sebelum anggaran perubahan APBD 2006. ‘’Saya sudah mengingatkan Bupati, itu menyalahi aturan,’’ kata Maskuri yang juga bersaksi dalam sidang kemarin. Dana itu dicairkan 28 November 2006. Lalu dikembalikan pada 21 Desember 2006. Namun tak ada pengembalian dalam bentuk fisik. Hanya penyesuaian administrasi saja.

Atas Nama

Dari kursi terdakwa, Mohamad Salim menampik telah menyalahi aturan pencairan dana. Menurutnya, pencairan dilakukan setelah perubahan APBD 2006 ditetapkan. Menurutnya, pencairan itu atas persetujuan DPRD. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan atas perubahan APBD 2006. ”Sehingga tidak perlu lagi pemberitahuan ke DPRD,” kata Salim.

Tahun 2006, terjadi pencairan Rp 25 miliar dari pos dana tak tersangka APBD Rembang. Tahun 2007, Rp 10 miliar kembali mengalir ke RBSJ. Dana itu dimasukkan ke rekening PT Rembang Sejahtera Mandiri (sebelum akhirnya berubah menjadi RBSJ) yang diatasnamakan Mohamad Salim.

Dana itu lalu digunakan oleh CV Karya Mina Putra (KMP) dan PT Amir Hajar Kilsi (AHK), perusahaan milik keluarga Salim. Penggunaan uang itu dengan dalih kerja sama dalam usaha perkayuan dan SPBU. Kerja sama SPBU dilakukan dengan cara membeli tanah calon SPBU milik AHK.
Kenyataannya, tanah dibeli dari pihak lain bernama Rosidah Said. Lalu pengelolaan SPBU tidak sepenuhnya oleh RBSJ, tapi AHK turut mengelola. Tanah yang dibeli juga tidak diatasnamakan RBSJ, melainkan atas nama Siswadi, Direktur RBSJ. Selain itu juga atas nama Kasnadi dari AHK.

RBSJ juga bekerja sama dengan PT Sabda Amartha Bumi (SAB) dalam bidang penanaman tebu. Namun kerja sama itu tidak memberi keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Salim dihadapan DPRD. PT SAB justru membeli tanah yang diatasnamakan direkturnya, Imam Sudjono.

Dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan kerugian kas daerah Rembang dalam penyertaan modal itu mencapai Rp 4,1 miliar. (H89, H69-90)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/19/256041/Salim-Paksa-Dana-Tak-Tersangka-Tetap-Dicairkan

19 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Hakim Tolak Keberatan Salim

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Maret 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak nota keberatan Mohamad Salim. Bupati Rembang itu keberatan didakwa terlibat korupsi APBD Rembang tahun 2006-2007.

Menurut Salim, dakwaan jaksa kabur, tidak jelas dan tidak cermat menyebut peranya dalam kasus itu. Salim juga keberatan dijerat pasal korupsi. Menurut Salim, dirinya hanya korban politik.

Namun hakim menilai, keberatan Salim itu tidak sesuai ketentuan eksepsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, keberatan itu sudah menyangkut fakta dalam pokok perkara yang didakwakan.

Padahal jika menyangkut fakta, harus dibuktikan melalui persidangan dengan memeriksa barang bukti. Mengenai dakwaan jaksa, hakim menganggap sudah jelas, cermat dan sah.

Telah memenuhi syarat formil dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 juncto Pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP. Penilaian hakim itu disampaikan dalam putusan sela yang dibaca dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/3)

“Dakwaan jaksa bisa dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Mengadili, menolak keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Sert memerintahkan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa saksi dan barang bukti,” demikian Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto membaca putusan sela.

( Eka Handriana / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/12/194234/-Hakim-Tolak-Keberatan-Salim

12 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Keberatan Salim Ditolak

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Maret 2014

  • Kasus Korupsi APBD Rembang
image

SEMARANG – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menolak nota keberatan Moch Salim. Bupati Rembang itu keberatan didakwa terlibat korupsi APBD Rembang tahun 2006-2007. Menurut Salim, dakwaan jaksa kabur, tidak jelas dan tidak cermat menyebut peran dirinya dalam kasus itu. Ia juga keberatan dijerat pasal korupsi. Menurutnya, dia hanya korban politik.

Namun hakim menilai keberatan Salim tidak sesuai ketentuan eksepsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, materi keberatan itu sudah menyangkut fakta dalam pokok perkara yang didakwakan. Padahal jika menyangkut fakta, harus dibuktikan melalui persidangan dengan memeriksa barang bukti.

Mengenai dakwaan jaksa, hakim menganggap sudah jelas, cermat dan sah. Telah memenuhi syarat formil dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 juncto Pasal 156 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP. Penilaian hakim itu disampaikan dalam putusan sela yang dibaca dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/3). ”Dakwaan jaksa bisa dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara,” demikian Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto membaca putusan sela. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/12/255286/Keberatan-Salim-Ditolak-

12 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Hakim Nyatakan Sidang Korupsi Bupati Rembang Dilanjutkan

ANTARA NEWS.com – Selasa, 11 Maret 2014

Semarang (Antara) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan sidang kasus dugaan korupsi dana APBD 2006-2007 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan terdakwa Bupati M.Salim dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Hakim ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Semarang, Selasa, menolak pembelaan atas tuntutan jaksa yang disampaikan terdakwa.

“Menolak eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Menyatakan dakwaan penuntut umum dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan kasus,” katanya.

Dalam sidang yang akan datang, kata Dwiarso, akan diagendakan pembuktian melalui pemeriksaan saksi.

Majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa telah disusun secara cermat dan lengkap.

Selain itu, lanjut dia, sidang kasus korupsi ini tidak perlu menunggu penyelesaian kasus lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Margono meminta waktu sepekan untuk menyiapkan saksi yang akan dihadirkan.

“Kami meminta waktu hingga sidang selanjutnya untuk menghadirkan saksi,” katanya.

Sidang pemeriksaan saksi dugaan korupsi Bupati M.Salim akan digelar kembali pada 18 Maret 2014.(rr)

Sumber : Antara

11 Maret 2014 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: