KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Akhirnya, 14 Kepala UPPK Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 September 2013

  • Hampir Setahun Penyidikan

PEMALANG – Setelah melalui penyidikan yang melelahkan sejak Oktober 2012, akhirnya sebanyak 14 tersangka kasus pungutan dana blockgrant untuk perbaikan Sekolah Dasar (SD) diserahkan Kejari Pemalang kepada Pengadilan Tipikor Semarang dan ditahan mulai Senin (23/9). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang Bambang Supriyambodo SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Marvelous SH menjelaskan, ke14 tersangka tersebut sejak Senin sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa. Mereka pun ditahan di LPKedungpane Semarang.

’’Prosesnya setelah kami selesaikan pemeriksaan dan cukup melelahkan, berhasil memisahkan penanganan kasus itu menjadi 4 berkas. Kemudian berkas kami limpahkan kepada Pengadilan Tipikor pada 9 Oktober 2013. Sedangkan sidang dimulai Senin 23 September, sekaligus penetapan penahanan terhadap 14 terdakwa tersebut,’’kata Marvelous. Sebanyak 14 tersangka tersebut pada saat berperkara masih menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) di 14 kecamatan. Disidang Terpisah Di antara mereka kini sudah ada yang purna tugas atau dimutasi ke bagian lain. Namun masih ada juga yang menjabat sebagai Kepala UPPK di kecamatan lain. Dikatakan lebih lanjut, dari 14 terdakwa itu, hanya satu terdakwa yang pada hari itu tidak ditahan karena sedang menderita sakit, yaitu SM, mantan Kepala UPPK Taman, sekarang dimutasi ke Disdukcatpil. Namun berdasarkan sumber di Dindikpora, yang bersangkutan sudah menyertakan surat izin dokter. Tapi hanya selama satu hari masa surat izinnya dan kemungkinan akan menyusul teman-temannya.

Menurut Marvelous, berkas yang diserahkan kepada Tipikor ada 4 berkas. Berkas pertama berisi 7 tersangka, berkas kedua berisi 4 tersangka, berkas ketiga 2 tersangka, berkas keempat 1 tersangka. Mereka akan disidangkan secara terpisah dan kemungkinan bisa terungkap fakta lainnya. Seperti pernah diberitakan harian ini, kasus itu terungkap ketika dikucurkan dana blockgrant bantuan perbaikan SD dari Kementerian Pendidikan sebesar sebesar Rp 28 miliar lebih. (sf-49,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/26/238063/Akhirnya-14-Kepala-UPPK-Ditahan

3 Oktober 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Pemprov Diminta Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013

PEMALANG –  Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, diharapkan memberi perhatian lebih baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian pengusaha dan pekerja konstruksi di wilayahnya.

’’Selama ini pengusaha dan pekerja konstruksi asal Jawa Tengah sudah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat di daerahnya maupun nasional. Selain itu, kualitas dari hasil pekerjaan mereka diakui masyarakat internasional, khususnya Asia Tenggara,’’ kata Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (DPP Gapensi) Ir H Soe­harsojo di sela sela pertemuan anggota dan Pengurus Gapensi se-wilayah Pekalongan, Jum’at (6/9).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD)  Gapensi Jawa Tengah Djoko Ory­xahadi, Sekretaris Umum  BPD Gapensi Jawa Tengah Kelik Setiyono, sejumlah Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi dari Solo, Pema­lang,Batang, Tegal, dan Berebes.

’’Selama ini banyak pekerja konstruksi asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan ke negara-negara Timur Tengah. Hasil pekerjaan mereka bagus dan dipuji para pengusaha dan pemilik bangunan di negara negara tersebut. Nah, kalau para pekerja ini diberikan perhatian yang lebih baik, dengan cara diberikan pelatihan pelatihan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, tentu mereka akan punya jenjang karir dan masa depan yang lebih baik,’’ papar Soeharsojo.

Pendekatan

Lebih lanjut Soeharsojo menuturkan, yang dimaksud pemberian pelatihan pada jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik yaitu pemberian pelatihan secara intensif baik di bidang keterampilan teknik membangun yang baik, maupun pelatihan manajemen, sehingga masyarakat Jawa Tengah yang selama ini bekerja sebagai asisten tukang, dapat  beralih menjadi tukang. Dari segi penghasilan ada peningkatan, sedangkan yang menjadi tukang dapat meningkat menjadi mandor.

Bagi mereka yang sudah menggeluti usaha di bidang konstruksi dengan membuka perusahaan kontraktor bangunan dapat terus ditingkatkan, perusahaan dan manajemennya sehingga menjadi perusahaan kontraktor skala menengah dan mitra dari perusahaan kontraktor besar. (G2-74,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236352/Pemprov-Diminta-Tingkatkan-Kualitas-SDM-Konstruksi

10 September 2013 Posted by | PEMALANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Berkas 14 Tersangka Segera Dilimpahkan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 24 Agustus 2013

 

  • Pungutan Dana Block Grant

PEMALANG – Berkas 14 tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) pemungutan dana blockgrant 2012 di 125 sekolah dasar (SD) segera dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang ke Pengadilan Tipikior di Semarang.

Menurut sumber di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang, pelimpahan berkas perkara dan 14 tersangka kepada Pengadilan Tipikor Semarang akan dilakukan September. Sedangkan sekarang sejumlah tersangka masih berada di luar, tidak ditahan.

Karena yang bersangkutan berjanji tidak akan melarikan diri. Kepala Kejari Pemalang Bambang Supriyambodo SH melalui Kasi Pidsus Marvelous SH ketika dimintai konfirmasi belum bisa menjelaskan secara rinci. Marvelous beralasan saat ini dirinya masih dalam masa cuti lebaran pulang ke Padang.

‘’Saya memang sudah tahu akan adanya pelimpahan berkas perkara kasus pungutan dana blockgrant tersebut. Karena hal itu memang sudah dijadwalkan,’’ ujarnya singkat. Menurutnya, kini pihaknya sudah selesai memeriksa kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat tersebut.

Penyidikan berlangsung cukup lama karena banyaknya jumlah tersangka. Serta butuh ketelitian dalam pengumpulan barang bukti dan saksi. Seperti pernah diberitakan harian ini, kasus itu terungkap ketika terjadi pemungutan dana blockgrant kepada tiap sekolah yang mendapatkannya.

Pemeriksaan kepada 14 tersangka tersebut dimulai akhir tahun 2012. Keterangan mereka dicek silang satu dengan lainnya menyangkut pemungutan dana itu. Dana blockgrant merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar. Dana tersebut sesuai juklak digunakan untuk pembangunan dan rehab lokal kelas SD. Tiap sekolah mendapatkannya bantuan yang jumlahnya variatif.

Ada yang mendapatkan rehab 6 lokal kelas dan ada pula yang mencapai 45 lokal kelas. Sebanyak 14 tersangka pada saat terjadi kasus itu masih menjabat Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK).

Peranan mereka dalam kasus tersebut diduga mengkondisikan tiap SD di wilayahnya yang mendapatkan dana tersebut. Kini sebagian mereka sudah ada yang dimutasi ke bagian lain. (sf-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/24/234496/Berkas-14-Tersangka-Segera-Dilimpahkan

24 Agustus 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

14 Tersangka Segera Dilimpahkan

SUARA MERDEKA – Kamis, 27 Juni 2013

  • Pungutan Dana Blockgrant

PEMALANG – Sebanyak 14 tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor) pungutan dana blockgrant 2012 segera dilimpahkan oleh Kejari Pemalang ke Pengadilan Tipikior Semarang. Kajari Pemalang Bambang Supriyambodo SH melalui Kasi Pidsus Marvelous SH mengungkapkan, kini pihaknya sudah selesai memeriksa kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat tersebut. Mengenai lamanya penyidikan disebabkan jumlah tersangka cukup banyak dan membutuhkan ketelitian dalam pengumpulan barang bukti dan saksi. ‘’Kami tinggal menyiapkan pemeriksaan tahap kedua. Setelah itu kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor,’’ ujar Marvelous, kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap 14 tersangka dimulai pada akhir 2012. Keterangan mereka dicek silang satu dengan lainnya menyangkut pemungutan dana blockgrant yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 28 miliar untuk pembangunan dan rehab lokal kelas Sekolah Dasar (SD).

Dilimpahkan

Ketika ditanyakan kapan akan dilimpahkan, menurutnya, dalam tahun ini kasus tersebut akan dilimpahkan pengadilan untuk disidangkan. Pihaknya tidak menahan ke-14 tersangka yang saat kasus itu terjadi adalah kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK). Sedangkan kini ada yang sudah banyak yang dimutasi bertugas ke tempat lain.

Mengenai mutasi para tersangka ke tempat lain, hal itu tidak masalah. Karena masih ada kaitan hukumnya. Sedangkan mereka tidak ditahan karena tidak akan melarikan diri. Namun dalam pelimpahan kepada Pengadilan Tipikior di Semarang, pihak Kejari disamping menyerahkan berkas dan barang bukti juga menyerahkan ke-14 tersangka sekaligus.

Seperti pernah diberitakan harian ini, kasus itu terungkap ketika terjadi pemungutan dana blockgrant kepada tiap sekolah yang mendapatkannya. Jumlah pungutan masing-masing sekolah tidak sama, tergantung jumlah dana yang diterima. Jika jumlah bantuannya besar maka dana yang dipungut juga besar. (sf-48,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/27/229053/14-Tersangka-Segera-Dilimpahkan

28 Juni 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Proyek BAPERTARUM-PNS RP 14,3M Jadi “Bancaan” Mantan Bupati Pemalang dan Kroninya

MEDINAS – Kamis, 15 Maret 2012

PEMALANG – Kasus Badan  Pertimbangan  Tabungan  Perumahan Pegawai Negeri Sipil   (BAPERTARUM-PNS.red)  tahun  2004  lalu  nampaknya  bakal  dibuka  kembali,  dalam  kasus  itu  disebut-sebut  mantan  Bupati  Pemalang  terdahulu,  dan  para  pejabat  yang  masih  aktif  maupun  purna  bakal  dituntut  untuk  bertanggungjawab .  Benarkah ?Dugaan  korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang  para  pejabat  Kabupaten  Pemalang  dalam  kasus  dana  Ad  HOC  yang  diperuntukkan  untuk  pelaksanaan  pengembangan  pengadaan  perumahan melalui BAPERTARUM – PNS tahun  2004  yang  lalu  senilai  Rp 14,3  milyar  yang  pada  saat  itu di peti  eskan kini  dibuka  kembali  melalui  pemanggilan  beberapa  pejabat  ke  Kejaksaan  Negeri  Pemalang .

Kepala  Kejaksaan  Negeri  Pemalang  Sungarpin  SH . MH  melalui  Kasi  Intel  Slamet  Indra  Wijaya. SH  saat  ditemui  membenarkan  adanya  beberapa  pejabat  yang  dipanggil,  namun  pemanggilan  tersebut  hanyalah  bersifat  sementara  yaitu  diundang  untuk  menanyakan  persoalan  tersebut, sebab,  menurutnya  mereka  dianggap  tahu  akan  kasus  tersebut .

“ Mereka  hanya  diundang  dan  sebatas  pool  data  saja,  sementara  kasus  ini  akan  dipelajari  karena  ini  merupakan  kasus  lama, “  ujarnya .

DPRD  Kabupaten  Pemalang  yang  saat  itu  menyetujui  kesepakatan  pelepasan  tanah  eks  Kelurahan  Mulyoharjo  melalui  No . 172.1 / 11 / DPRD / 2004  tentu  harus  ikut  bertanggungjawab,  namun  anggota  DPRD  yang  saat  itu  mengetahui  hal  itu  ketika  dikonfirmasi  memilih  bungkam,  bahkan  Drs  Martono  dengan  nada  enteng  “  Saya  sudah  lupa  persoalan  itu,  “  tuturnya .

Dari  data  yang  diperoleh,  bahwa  program  BAPERTARUM lahir  dari  melalui  tiga  Surat  Keputusan  ( SK ) Bupati  Pemalang  yang  dibuat  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  sama  meskipun  nomor  registrasi  berbeda  menyebutkan,  bahwa  pertama  :  SK  Bupati  No. 050 / 432. B  kedua  No. 050 / 977 / Bpp,  dan  yang  ketiga  SK  Bupati  No. 050 / 432. B1 / Bpp .

Dari  SK  Bupati  No. 050 / 977 / Bpp  menyebutkan  bahwa  dari  paparan  yang  sudah  dihasilkan  dua  calon  pengembang  pembangunan  perumahan  PNS  Kabupaten  Pemalang  Yaitu  PT  Marino  Putra  Perkasa dan  PT  Bukit  Panggarit,  namun  dari  keputusan  tersebut  Bupati  memutuskan  menunjuk  dan  memerintahkan  kepada  PT  Marino  Putra  Perkasa  yang  beralamatkan  di jalan  Panorama  Kaveling .  No . 23  Bugel  Sidorejo  Salatiga,  Jawa  Tengah .

Dalam  penunjukan  tersebut  PT. Marino Putra Perkasa ditunjuk  untuk  mengerjakan  proyek  perumahan  menggunakan  eks  tanah  bengkok  (Harta Desa.red)  dengan  luas  kurang  lebih  130.650  M2  di lokasi  jalan  Sulawesi  Kelurahan  Mulyoharjo  Kecamatan  Pemalang  yang  berjumlah  710  unit  dengan  harga  maksimal  Rp 36.000.000  per  unitnya .

Ada  yang  janggal  dalam  penunjukan  pemenang  proyek  itu  passalnya,  dalam  rapat  melalui  tim  pengadaan  dan  pembangunan  perumahan  awalnya  menghasilkan  PT  Bukit  Panggarit  karena  PT  tersebut  dianggap  layak, tetapi  dalam  perjalanan  hingga  SK  Bupati  turun  proyek  tersebut  dimenangkan  PT  Marino  Putra  Perkasa  rupanya  Pemilik PT  tersebut  masih  kerabat  dekat  dengan  Mantan Bupati  Pemalang  H.M Machroes  SH.

Sebagai  pemimpin  kegiatan  pengadaan  tanah  bangunan  Kabupaten  Pemalang  tahun  2004  termasuk  program  pengadaan  tanah  eks Bengko Kelurahan  Mulyoharjo,  Drs  Rifqi  Jaya  MM  yang  saat  ini  menjabat  sebagai  Assisten  I  di lingkungan  Setda  terkesan  santai  ketika  ditanya  perihal  itu “ Saya  akan  datang  nanti  minggu  depan  ke  Kejaksaan  dan  saya  sudah  minta  ijin  untuk  menundanya, “  katanya .

BAGI – BAGI  FEE

Dari  data  yang  dihimpun  melalui  aktifis  LSM  yang  diberi  nama  “ Pemalang  Menggugat “  ( PM )  dengan  koordinator  Supriyadi  menyebutkan  dugaan  korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang  para  pejabat  Kabupaten  Pemalang  dalam  kasus  dana  Ad  Hoc  yang  diperuntukan  untuk  pelaksanaan  pengembangan  pengadaan  perumahan  melalui  BAPERTARUM  tahun  2004  segera  diperiksa  dengan  yang  bersangkutan  demi  tegaknya  supremasi  hukum .

Sangat  jelas,  terjadi  kesepakatan  komitmen  fee  dana  Ad  Hoc  tanggal  29  April  2005  amtara  HM  Machroes  SH  selaku  Bupati  Pemalang  dengan  Drs  Leonardo  Agung  SW  sebesar  5  persen  dari  total  nilai  proyek  Rp 14.368.000.000  sehingga  hasil  yang  didapatkan  Drs  Leonardo  Agung  SW  senilai  Rp 700.000.000,  bahkan  pencairan  yang  seharusnya  melalui  rekening  ke  pihak  II  yaitu  Drs  Leonardo  Agung  SW .

“ Hal  ini  jelas  merugikan  Negara  dan  sangat  bertentangan  dengan  UU  No. 20  tahun  2001  tentang  tindak  pidana  korupsi  terutama  pada  pasal  12  B  ayat  ( 1 )  tentang  Gratifikasi  “  tegasnya .

Ada  beberapa  poin  lagi  penyalahgunaan  dana  tersebut,  diantaranya,  uang  jaminan  dari  pengembang  PT  Marino  Putra  Perkasa  senilai  Rp 3, 5  milyar  yang  diberikan  kepada  Bupati  tidak  masuk  dalam  APBD,  dan  tanah  pengganti  ( Ruislag ),  jika  tanah  pengganti  tersebut  nilainya  lebih  murah  harus  diganti  2  kali  lipat  dari  luas  tanah  yang  dasar  tetapi  bukti  dilapangan,  tanah  pengganti  tersebut  luasnya  sama  persis  dengan  tanah  yang  dilepas,  bahkan  produktifitas  lahan  kurang  baik .

Hingga  kini,  proyek  BAPERTARUM di  jalan  Sulawesi  Kelurahan  Mulyoharjo  itu  memiliki  wajah  berbeda  dari  program  yang  disepakati  yaitu  untuk  perumahan  PNS  terutama  untuk  golongan  I  dan  II,  alih  fungsi  perumahan  PNS  kelas  bawah,  kini  menjadi  perumahan  para  pejabat  dan  perumahan  swasta  elit . (Gus/Run)

Sumber : http://medinas-group.blogspot.com/2012/03/proyek-bapertarum-pns-rp-143m-jadi.html

5 Juni 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Ajukan Izin Periksa Bupati Pemalang dan Blora

SUARA MERDEKA – 17 Januari 2006

SEMARANG – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan buku sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pemalang tahun anggaran (TA) 2004-2005 senilai Rp 26,5 miliar, dengan tersangka Kadinas Pendidikan, Bambang Sukojo, dan pimpinan kegiatan, Kartijan, terus berlanjut.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Parnomo, melalui Asisten Pidana Khusus, Slamet Wahyudi, kemarin mengungkapkan, penyidik kejaksaan kegeri (Kejari) setempat masih akan memeriksa Bupati Pemalang, HM Machroes, dan beberapa mantan anggota DPRD yang kini duduk lagi sebagai anggota legislatif.

Untuk pemeriksaan bupati, tutur Slamet, penyidik melalui Kejati, sudah melayangkan permohonan izin pemeriksaan ke presiden. Adapun izin pemeriksaan bagi anggota DPRD, juga sudah dikirimkan ke Gubernur Jateng.
Selain mengajukan permohonan izin pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut, papar dia, kejaksaan juga mengajukan audit investigasi ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, untuk menghitung adanya kerugian negara yang ditimbulkan.

Menurut penyelidikan intelijen, sebelum status itu ditingkatkan ke penyidikan, taksiran dugaan kerugian mencapai Rp 21,5 miliar. Dari angka pengadaan sebesar Rp 26,5 miliar, anggaran TA 2004 sebanyak Rp 5 miliar belum dicairkan.

Angka kerugian sebesar Rp 21,5 miliar tersebut, merupakan APBD TA 2004, yang telah dibayarkan Pemkab Pemalang kepada rekanan PT Balai Pustaka (BP) atas buku-buku SD yang telah didistribusikan sebelum kontrak dibuat.

Disinggung mengenai adanya kemungkinan tersangka bertambah dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut, Slamet mengatakan, ada kemungkinan ke arah itu.
Izin pemeriksaan ke presiden untuk bupati sendiri kan sebagai saksi dan atau tersangka, ujar dia.
Selain Bupati Pemalang, menurut Slamet, pihaknya telah meneruskan permohonan izin pemeriksaan bagi Bupati Blora, Basuki Widodo, dari Kejari Blora.

Basuki akan diperiksa, berkait dengan kasus dugaan korupsi bantuan provinsi (banprov) untuk proyek pengadaan pompa di Desa Mendenrejo, Kradenan, Blora, senilai Rp 800 juta. Status permohonan yang diajukan ke presiden, adalah sebagai saksi dan atau tersangka.
Sementara itu HM Machroes, dihubungi secara terpisah mengatakan, dirinya sebelumnya secara suka rela telah memberikan keterangan kepada penyidik Kejari, meski izin dari presiden belum turun.

Selaku pejabat, saya tidak kaku dalam aturan. Jadi tanpa izin dari presiden pun, saya bersedia dengan senang hati memberikan keterangan di kejaksaan sebagai saksi, sepanjang itu membuat penegakan hukum bisa berjalan lancar dan kondusif, ucap Machroes.
Keterangan yang ia berikan kepada penyidik, adalah berkisar apa yang diketahui dan dilihatnya dalam pengadaan buku SD tersebut. Disinggung mengenai penunjukan langsung yang dinilai kejaksaan menyalahi Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa itu, dia mengaku tidak tahu-menahu.

Yang jelas, dalam pengadaan buku itu ada MoU antara eksekutif dan legislatif. Dari MoU itu, berlanjut kepada pengadaan, yang kerja samanya dengan PT BP, jelasnya.

Mengenai dugaan kerugian negara, Machroes mengatakan, dari temuan Badan Pemeriksa RI Perwakilan IV Jateng-DIY terhadap laporan pemeriksaan APBD Pemalang hanya disebutkan adanya pemborosan, bukan kerugian negara.
Sementara itu Bupati Blora, Basuki Widodo, belum dapat dimintai keterangan. Dihubungi lewat telepon genggamnya berkali-kali, menunjukkan nada aktif, namun tidak ada yang mengangkat.

Namun sebelumnya, sebagaimana diberitakan beberapa kali, Basuki yang telah memberikan keterangan ke Kejari Blora saat status perkara masih di penyelidikan, enggan berpolemik mengenai kasus proyek pengadaan pompa itu, dan ia akan mengikuti poses hukum yang berjalan.(yas-41a)

Sumber: Suara Merdeka, 17 Januari 2006 ; http://www.antikorupsi.org/id/content/kejaksaan-ajukan-izin-periksa-bupati-pemalang-dan-blora

5 Juni 2013 Posted by | BLORA, PEMALANG | 2 Komentar

Setelah Probo, Kasus Machroes Didalami

SUARA MERDEKA – Rabu, 27 Mei 2009

SEMARANG- Penyidikan terhadap kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Pemalang HM Machroes, kaitannya dugaan penyimpangan pengadaan buku ajar 2004-2005, baru akan didalami setelah penyidikan perkara korupsi yang diduga dilakukan Bupati Cilacap Probo Yulastoro tuntas.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Winerdy Darwis kembali menegaskan hal itu, di kantornya, kemarin.

Menurutnya, tim penyidik yang dikepalai Kasi Penyidikan Gatot Guno Sembodo SH saat ini tengah fokus mengerjakan perkara dugaan korupsi Bupati Probo. ”Prioritaslah ya. Setelah (kasus Probo) ini tuntas dulu. Izin pemeriksaan kepala daerah lainnya kan belum turun (dari presiden), jadi setelah (kasus Probo) ini baru melangkah ke sana (perkara Machroes),” kata dia.

Dalam kasus buku itu, Kejaksaan Tinggi cuma mengambil alih pengusutan terhadap Bupati Machroes saja. Mengenai pengusutan tersangka lain, perkaranya tetap ditangani Kejaksaan Negeri Pemalang. Pengadilan Negeri Pemalang telah menyatakan salah satu terdakwa, Bambang Sukojo (mantan Kadinas Pendidikan), dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Belum Tersangka

Kajati mengatakan, status Machroes saat ini belum resmi tersangka. Pihaknya telah menerima pelimpahan materi perkara buku ajar dari Kejari Pemalang, termasuk risalah sidang perkara Bambang Sukojo. ”Tetapi penyidik belum dapat fokus menangani. Baru akan dapat fokus, jika perkara Bupati Cilacap ini dituntaskan dulu,” ucap Winerdy.

Koordinator KP2KKN Jateng Jabir Alfaruqi menyatakan, sudah sepantasnya Kejati mengambil alih kasus itu dan mendesak supaya status Machroes dinaikkan ke penyidikan. ”Kami harap Kejati tidak lagi mundur-mundur untuk fokus menangani kasus Bupati Pemalang,” kata dia.

Kejaksaan Tinggi pula, lanjut dia, sudah seharusnya mengajukan izin pemeriksaan terhadap Machroes ke presiden. Jabir berujar, jika memang Machroes sudah dipastikan akan disidik, mestinya Kejati sudah mengantisipasi secara dini dengan mengajukan izin pemeriksaan. Sebab, mengingat pengalaman yang ada, izin pemeriksaan terhadap kepala daerah itu bisa lama sekali turunnya. (H30-76)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/27/65304/Setelah-Probo-Kasus-Machroes-Didalami

5 Juni 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

Wajah Koruptor Dipamerkan Di Seminar Korupsi

KORAN DINAMIKA – Selasa, 14 Mei 2013

image

Pemalang

Kebanyakan pemerintah daerah enggan mengadakan kegiatan yang bersentuhan dengan hal-hal yang berbau korupsi. Tetapi berbeda dengan pemerintah Kabupaten Pemalang. Belum lama ini menyelenggarakan seminar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Seminar yang dilaksanakan di ruang sasana bhakti praja kantor dinas Bupati Pemalang ini diikuti oleh instansi terkait di jajaran Pemkab Pemalang, mahasiswa, penyelenggara pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Seminar ini bertemakan ‘Transparansi APBD Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Birokrasi.
Dalam seminar ini dihadirkan narasumber dari empat instansi, yakni dari Polres Pemalang, Kejaksaan Negeri Pemalang, ICW dan dari KP2KKN Jawa Tengah. Para narasumber memaparkan tentang permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia dengan segala aspek, penyebab dan dampaknya terhadap negara maupun masyarakat.
Salah satu narasumber, Wakil koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengungkapkan, dari data yang ia temukan hingga awal tahun 2012, tercatat ada 173 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan hingga April 2013 yang lalu, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi bertambah menjadi 291 orang.
Diuraikan Agus, yang menjadi sasaran objek korupsi hampir di seluruh sektor. Mulai dari peternakan, tambang/energi, pertanian, kesehatan sampai dengan infrastruktur dan keuangan daerah. “Mereka menggunakan modus penggelapan, mark up, penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, suap, pungli pemerasan, hingga penyalahgunaan wewenang,” urainya.
Menurut Mahfudz Ali, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi bisa berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal orang tersebut. Dijelaskan Dosen pasca sarjana di Untag ini, untuk mencegahnya diperlukan peran serta masyarakat dan birokrasi untuk selalu mengawal dan mengawasi para pemegang kekuasaan. “Agar mereka dapat bekerja dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Mahfudz menampilkan wajah-wajah koruptor di Indonesia melalui slide layar proyektor, sembari membacakan puisi bertemakan korupsi.(r2)

Sumber : http://korandinamika.com/article/118113/wajah-koruptor-dipamerkan-di-seminar-korupsi.html

 

18 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Anggaran Baju PNS Dipotong 50%

SUARA MERDEKA – Rabu, 16 Januari 2013

  • Untuk Penanganan Infrastruktur

SEMARANG – Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Pemalang, terutama jalan dan jembatan membuat Bupati H Junaedi terpaksa harus memotong anggaran belanja rutin di APBD 2013.

’’Anggaran baju PNS terpaksa saya potong sampai 50% guna menambah alokasi perbaikan infrastruktur,’’ kata dia di sela-sela silaturahmi jajaran Pemkab Pemalang ke kantor redaksi Suara Merdeka di Jalan Kaligawe Km 5, Semarang, Selasa (15/1).

Dalam kesempatan itu Bupati didampingi Sekda Drs Budi Rahardjo MM, Kepala DPU Ir Sudaryono CES, Kabag Humas Dwi Yulianti, dan sejumlah kepala SKPD. Rombongan diterima Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Gunawan Permadi, Redaktur Pelaksana (Redpel) Ananto Pradono dan Kepala Desk Pantura Ali Arifin Muhlish.

Orang nomor satu di Pemalang itu memaparkan, selama ini laporan yang masuk baik di SMS Centre milik Pemkab maupun rubrik ’’Kepriben’’ Suara Pantura didominasi kerusakan infrastruktur. Oleh karena itulah pada alokasi anggaran 2013 ini pihaknya menajamkan pada penanganan infrastruktur.

’’Saya harus memotong semua anggaran baik yang ada di masing-masing SKPD terutama pada belanja rutinnya. Kalau kebijakan yang terbilang kurang populer ini tidak saya laksanakan, kasihan masyarakat,’’ ujarnya.

Ali Arifin memaparkan SMS yang masuk di rubrik Kepriben secara keseluruhan menunjukkan masyarakat Pemalang kritis. Tidak hanya kerusakan infrastruktur yang disorot, soal pemotongan dana sekolah, juga pengelolaan alokasi dana desa (ADD). ’’Banyak SMS yang masuk dengan gaya bahasa panturanan,’’ tandasnya. (H37-48,15)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/01/16/212052/Anggaran-Baju-PNS-Dipotong-50-

16 Januari 2013 Posted by | PEMALANG | Tinggalkan komentar

KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang Muhammad Dasuki

 
AKTUAL.CO – Senin, 14 Januari 2013 
 
KP2KKN Desak Polda Jateng Usut Tuntas Pejabat DPU Kabupaten Pemalang
Eko Heryanto (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
 
“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran”
 
Semarang, Aktual.co — Divisi Monitoring dan Penegakkan Hukum KP2KKN Jawa Tengah mendesak agar Ditreskrimsus Polda Jateng segera menuntaskan rentetan kasus dugaan korupsi di pembangunan jalan Kabupaten Pemalang, paket I dan II, senilai Rp1.055.455.249 pada tahun anggaran 2010 .

“Memohon kepada aparat penegak hukum Polda Jateng untuk bisa mengembangkan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Paket I dan Paket II dengan bisa menetapkan tersangka Muhamad Arifin, selaku Pejabat Pengguna Anggaran,” tegas Kooordinator KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Aktual.co, di Semarang (14/1).

Eko menilai kasus tipikor tersebut tidak hanya melibatkan dua terdakwa saja yakni Ghozinun Najib, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pemalang dan rekanan pelaksana, Sulatip Yulianto. 

“Semestinya pelimpahan berkas (P-19) hasil penyidikan Ditreskrimsus menyangkut tersangka lain, selain dua terdakwa tersebut. Polda Jateng dapat mengembangkan penyidikan ulang terhadap hasil salinan putusan vonis di pengadilan Tipikor, Semarang. Ini Kasus korupsi sehingga berantai. Pastinya melibatkan pengguna anggaran,” ucapnya.

Sementara ditempat terpisah, Kabid Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng, Joko Setyawan mengatakan bahwa penyidikan itu dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP Pidana. Apabila tidak ada bukti-bukti baru yang melibatkan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), tentunya tidak bisa.

“Kami dalam menetapkan tersangka lain itu berdasarkan azas pembuktian dan dua orang saksi.
Untuk sementara, tim penyidik tidak menemukan bukti baru yang melibatkan Kepala Dinas DPU Kabupaten Pemalang,” terangnya.

 
Faizal Rizki
Sumber : http://www.aktual.co/nusantara/154041kp2kkn-desak-polda-jateng-usut-tuntas-pejabat-dpu-kabupaten-pemalang

14 Januari 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, PEMALANG | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: