KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Drajat Divonis Penjara Tiga Tahun Lebih

SUARA MERDEKA – Jum’at, 27 September 2013

SEMARANG – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menvonis tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada mantan direktur PDAM Jepara, Drajat Wijiyanto. Putusan itu dibacakan dalam sidang Kamis (26/9) di Pengadilan Tipikor Semarang oleh majelis hakim yang diketuai Winarto.
Selain pidana badan, Drajat juga didenda Rp 100 juta setara dengan dua bulan kurungan. Dia masih dijatuhi pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 76 juta setara dengan dua tahun penjara.

Vonis itu atas tuduhan korupsi dana sambungan rumah di PDAM Jepara. “Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian Hakim Winarto. Hakim menilai perbuatan Drajat melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001.

Tenaga Lepas

Korupsi dana sambungan rumah itu terjadi tahun 2008 sampai 2011. Pada kurun waktu tersebut, PDAM Jepara mengadakan sambungan rumah baru. Proyeknya dilaksanakan oleh tiga rekanan, yakni CV Phy Yha Thu, CV Fany Jaya dan CV Anugrah Karya Nusantara. Sambungan rumah dibiayai dengan kas PDAM Jepara sebesar Rp 1,1 miliar. Namun proyek dikerjakan tenaga lepas PDAM Jepara yang dibayar lebih rendah dari kas yang telah dikeluarkan.

Selisih dananya mencapai Rp 540,07 juta, yang kemudian disimpan atas nama dana efisiensi. Dalam putusan hakim disebutkan bahwa Drajat telah memerintahkan penyimpanan dana tersebut, dan mengetahui penggunaannya. Dana efisiensi itu digunakan untuk paket lebaran beberapa pegawai PDAM tahun selama tahun 2008 hingga 2011. Dana juga digunakan untuk bon pinjam beberapa pegawai, termasuk Drajat.

Vonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut pidana enam tahun dan enam bulan penjara, dengan denda Rp 250 juta setara enam bulan kurungan. Pidana tambahan yang diputuskan hakim juga di bawah tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, Drajat didakwa bersama mantan manajer teknis PDAM Jepara, Suprojo. Rabu (25/9), majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Erentuah Damanik memutuskan Suprojo dipidana satu tahun dan tiga bulan penjara. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/27/238204/Drajat-Divonis-Penjara-Tiga-Tahun-Lebih

1 Oktober 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kepala Bina Marga Jepara Ditangkap

SUARA MERDEKA – Kamis, 26 September 2013

 
  • Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan

JEPARA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menangkap Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis BMP-ESDM) Jepara, Edy Sutoyo (ES), semalam.

Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan di dinas yang dipimpinnya pada 2009 dan 2010. Setelah ditetapkan menjadi tersangka pada Juni, pihak Kejati tidak langsung menahan Edy. Sebab, dia dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

Namun, belakangan ini tersangka dinilai tidak kooperatif, sehingga dijemput paksa oleh penyidik untuk ditahan. Tim Penyidik Kejati Jateng menggunakan dua mobil mendatangi rumah Edy di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara pada pukul 19.00. Rombongan dari Kejati itu lalu menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk transit sebentar, sekitar pukul 19.40.

Tidak berselang lama, tim penyidik Kejati membawa Edy ke Semarang. Edy rencananya akan diamankan di Kantor Kejati terlebih dulu. Kasi Penyidikan Kejati Jateng Sugeng Riyanta menyatakan pihaknya mengambil langkah upaya paksa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Memang, malam ini (semalam- Red), kami tim penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka ES. Hal itu dilakukan karena sudah tiga kali dipanggil tidak pernah hadir di Kantor Kejati Jateng. Alasannya sakit. Sesuai ketentuan undang- undang untuk kepentingan pemeriksaan yang bersangkutan harus dihadirkan, sehingga harus kami jemput,” jelasnya.

Dilakukan Konfrontasi

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan, kalau memang tersangka sakit akan diperiksakan ke dokter. Jika perlu dilakukan perawatan agar cepat sembuh. ”Dengan demikian, bisa memperlancar proses pemeriksaan,” terangnya. Dia menjelaskan, pemeriksaan kasus tersebut sudah hampir selesai. Begitu juga berkas perkaranya.

”Kami memiliki cukup alat bukti. Hasil pemeriksaan itu perlu dikonfrontasikan dengan ES,” terangnya. Sebelumnya, tersangka lain dalam kasus tersebut sudah ditahan, di antaranya Suko Santoso, Wagiran, Son Anjar Komara, Martono, dan Sujarwo yang merupakan pegawai Pemkab Jepara.

Begitu jug dengan seorang rekanan bernama Nur Hasan Widada. Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasikan dengan pengacara Edy, Lukman Hakim, melalui ponselnya tidak diangkat. (H75-71)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/26/238042/Kepala-Bina-Marga-Jepara-Ditangkap

1 Oktober 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Mantan Direktur PDAM Jepara Dihukum 3 Tahun 3 Bulan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 27 September 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis tiga tahun dan tiga bulan penjara kepada mantan Direktur PDAM Jepara, Drajat Wijiyanto. Putusan itu dibacakan dalam sidang Kamis (26/9) di Pengadilan Tipikor Semarang oleh majelis hakim yang diketuai Winarto.

Selain pidana badan, Drajat juga didenda Rp 100 juta setara dengan dua bulan kurungan. Drajat masih dijatuhi pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 76 juta setara dengan dua tahun penjara. Vonis itu atas tuduhan korupsi dana sambungan rumah di PDAM Jepara. “Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” demikian Hakim Winarto.

Hakim menilai, perbuatan Drajat melanggar Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Korupsi dana sambungan rumah itu terjadi tahun 2008 sampai 2011. Pada kurun waktu tersebut, PDAM Jepara mengadakan sambungan rumah baru. Proyeknya dilaksanakan oleh tiga rekanan, yakni CV Phy Yha Thu, CV Fany Jaya dan CV Anugrah Karya Nusantara.

Sambungan rumah dibiayai dengan kas PDAM Jepara sebesar Rp 1,1 miliar. Namun kenyataannya proyek dikerjakan tenaga lepas PDAM Jepara yang dibayar lebih rendah dari kas yang telah dikeluarkan. Selisih dananya mencapai Rp 540,07 juta, yang kemudian disimpan atas nama dana efisiensi.

Dalam putusan hakim disebutkan bahwa Drajat telah memerintahkan penyimpanan dana tersebut, dan mengetahui penggunaannya. Dana efisiensi itu digunakan untuk paket lebaran beberapa pegawai PDAM tahun selama tahun 2008 hingga 2011. Dana juga digunakan untuk bon pinjam beberapa pegawai, termasuk Drajat.

Selama 2008-2011, Drajat memakai dana tersebut dengan modus bon pinjam sebesar Rp 69 juta dan mendapat paket lebaran dari dana tersebut sebesar Rp 5 juta. Drajat juga mendapat dana efisiensi lain sebesar Rp 2 juta.

Vonis hakim kemarin sebenarnya jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut pidana enam tahun dan enam bulan penjara, dengan denda Rp 250 juta enam bulan kurungan. Pidana tambahan yang diputuskan hakim juga dibawah tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Drajat untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 446 juta yang setara dengan tiga tahun dan tiga bulan penjara.

Namun atas putusan tersebut, Drajat didampingi penasihat hukumnya tak lantas menerimanya. Mereka memanfaatkan waktu tujuh hari yang diberikan hakim, untuk menentukan menerima putusan atau mengajukan banding.

( Eka Handriana / CN26 / SMNetwork )

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/09/27/173573/Mantan-Direktur-PDAM-Jepara-Dihukum-3-Tahun-3-Bulan

30 September 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Warga Tuntut Transparansi

SUARA MERDEKA – Selasa, 10 September 2013
  • Praktik Galian C Desa Somosari

JEPARA – Karang taruna bersama warga Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Jepara menutup palang pintu jalan desa untuk menghalangi truk-truk pengangkut galian C di area desa itu lewat, kemarin.

Aksi tersebut dilakukan tidak untuk menolak praktik galian C, tetapi untuk menuntut transparansi pengelolaan dana dari palang pintu setiap ada truk pengangkut lewat.

Aksi itu membuat beberapa dump truck berjajar di jalan desa itu karena tak bisa melintas. Kelompok paguyuban pengelola palang pintu dan penambang galian C bernegosiasi dengan warga. Terjadilah perang mulut antara sopir truk dan warga, karena pihak sopir tak terima kendaraannya digedor-gedor.

Meski demikian, hal itu tidak sampai merembet ke kontak fisik. Beberapa personel Kepolisian Sektor (Polsek) dan Camat Batealit Mahmud Hartono melerai kedua pihak. Camat pun mengimbau agar negosiasi dilakukan di Balai Desa Somosari yang  tak jauh dari palang pintu.

Fatkhul Abidi, warga RT 6 RW 1, anggota Karang Taruna, mengungkapkan, sebelum ada aksi kemarin, sepekan sebelumnya, Karang Taruna meminta kejelasan soal dana surat pertanggung jawaban (SPj) palang pintu yang dikelola Paguyuban Galian C. Tetapi, saat itu SPj yang diberikan tidak memuaskan. Akhirnya, Karang Taruna bersama warga memberi waktu sepekan untuk membuat SPj ulang.

“Apabila SPj belum dibuatkan paguyuban, bilang palang pintu masuk truk silakan ditutup,” tandasnya kepada wartawan.

Langkah penutupan palang pintu ditempuh, karena hingga kemarin SPj juga belum diterima Karang Taruna. Akhirnya Karang Taruna dibantu warga melakukan aksi penutupan palang pintu ke arah wilayah penambangan.

Pengaspalan Jalan

Dengan kondisi itu, akhirnya dicari solusi dalam negosiasi di Balai Desa. Negosiasi itu dipimpin Petinggi Desa Somosari Nur Ali, Camat Batealit Mahmud Hartono, Kapolsek Batealit Maryono, dan perwakilan Koramil Batealit Suyono. Suasana kondusif tampak dalam negosiasi itu.

Nur Ali menekankan, hasil rapat pengelolaan palang pintu masuk truk tidak lagi dikelola Paguyuban Galian C, tetapi kelompok Karang Taruna Somosari.

Para anggota Karang Taruna Somosari dan warga menerima SPj palang pintu sepuluh bulan sejak Oktober sampai Agustus oleh Paguyuban Galian C di Desa Somosari. Selain itu, juga ada kesepakatan untuk pengaspalan jalan di sepanjang jalan menuju ke lokasi galian C. Yaitu mulai Dukuh Somosari hingga Dukuh Tumpukan dengan jarak sekitar dua kilometer.

“SPj bisa diterima warga karena setelah dijelaskan truk yang lewat saat musim hujan lebih sedikit. Berbeda dari saat kemarau, sehingga tidak bisa disamakan dalam satu tahun,” ujarnya.

Saat kemarau dump truck yang beroperasi 104-130. Berbeda ketika musim hujan, di bawah seratus. Tiap dump truck saat masuk palang pintu ditarik Rp 15.000. “Jumlah itu peruntukannya Rp 5.000 paguyuban, Rp 5.000 kas desa, dan Rp 5.000 pajak,” imbuhnya. (H75-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/10/236346/Warga-Tuntut-Transparansi-

10 September 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Dua Tersangka Ditahan

SUARA MERDEKA – Senin, 19 Agustus 2013

  • Kasus Korupsi Dinas Ciptaruk

JEPARA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan lingkungan 2012 di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara pada Juni lalu. Dua dari tiga tersangka, yakni Handir dan Hariyanto dari pihak rekanan, telah dilakukan penahan oleh Kejati.

Langkah penahanan terhadap dua tersangka itu dijelaskan Su­diharto, pengacara kedua tersangka, kepada wartawan lewat telepon. ”Betul memang klien kami telah ditahan pihak Kejati Jateng sejak Kamis (15/8) lalu. Meski demikian, kami sebagai kuasa hukum melihat ada yang janggal dalam langkah penahanan tersebut,” jelasnya.

Dia lantas menerangkan lebih detail beberapa kejanggalan. Salah satunya, tampak pada belum diperiksanya saksi-saksi untuk dua tersangka tersebut. Sudiharto menambahkan, dalam mengkuti proses hukum yang sedang berjalan saat ini, tidak ada tanda-tanda tersangka Hariyanto dan Handir berupaya menghilangkan barang bukti.

”Langkah penahanan memang wewenang dari penyidik Kejati, tetapi mengapa harus dilakukan saat ini. Padahal saksi-saksi untuk Hariyanto dan Handir juga belum diperiksa. Selain itu, klien kami juga selama ini kooperatif dalam mengikuti proses hukum,” katanya.

Langkah penahanan, lanjut Sudiharto, tidak perlu dilakukan jika tidak dalam kondisi betul-betul terpaksa. Dalam pemberitaan sebelumnya, proyek yang dikerjakan rekanan Jujur Jaya Mandir adalah tiga paket proyek penataan lingkungan di Dinas Ciptaruk pada 2012. Tiga proyek itu, yakni di Desa Bantrung Kecamatan Batealit, Desa Kendeng Sidialit dan Desa Welahan Kecamatan Welahan.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Eko Suwarni saat dikonfirmasi wartawan via telepon, membenarkan tersangka Hariyanto dan Handir telah ditahan. ”Kami akan melakukan penahanan hingga 3 September mendatang,” ucapnya.

Dia menambahkan, proses penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan guna mendapatkan keterangan dari dua tersangka. ”Kalau dalam masa penahanan dinilai masih kurang untuk penyidikan bisa diperpanjang,” tuturnya.

Mengenai tersangka baru, Eko Suwarni belum mau berkomentar lebih lanjut. Dia hanya mengatakan untuk menunggu perkembangan. (H75-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/08/19/233937/Dua-Tersangka-Ditahan

 

19 Agustus 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kejati Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi di Jepara

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 15 Agustus 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan dua tersangka kasus korupsi proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Jepara, Kamis (15/8).

Dua tersangka tersebut adalah pemilik CV Jujur Jaya Mandiri, Hariyanto dan Direktur Jujur Jaya Mandiri, Handir. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, kasus tersebut diduga telah merugikan negara Rp 821.702.315.22,

Untung menjelaskan, CV Jujur Jaya Mandiri ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara untuk melaksanakan kegiatan proyek pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan saluran dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2012.

“Ditunjuk sebagai penyedia barang atau jasa CV Jujur Jaya Mandiri,” ujar Untung di Kejaksaan Agung, Kamis (15/8) malam.

Dia mengatakan, perusahaan itu mendapatkan proyek penataan lingkungan permukiman di Desa Welahan Kecamatan Welahan dengan nama pekerjaan Pembangunan Jalan Beton dengan harga penawaran Rp 794.000.000,00, berdasarkan kontrak Nomor: 050/233/KONTRAK/CIKA/2012 tanggal 23 Juli 2012, proyek penataan lingkungan permukiman di Desa Sidialit Kecamatan Welahan dengan harga penawaran Rp.795.240.000,00, berdasarkan Kontrak Nomor: 050/234/KONTRAK/CIKA/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran di Desa Bantrung Kecamatan Batealit dengan harga penawaran Rp.894.380.000,00, berdasarkan Kontrak Nomor : 050/235/KONTRAK/CIKA/2012 Tanggal 23 Juli 2012.

Untung menjelaskan, Handir selaku Direktur CV Jujur Jaya Mandiri tidak pernah melaksanakan kegiatan proyek namun manajemen dan operasional pelaksanaan kegiatan ketiga proyek dilaksanakan oleh tersangka Hariyanto selaku pengendali CV Jujur Jaya Mandiri.

Menurutnya, Hariyanto berperan aktif mengatur manajemen keuangan CV Jujur Jaya Mandiri dan telah menggunakan uang perusahaan itu yang berasal dari pembayaran termint proyek untuk kepentingan pribadi.

( Nurokhman / CN37 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/08/15/168400/-Kejati-Tahan-Dua-Tersangka-Kasus-Korupsi-di-Jepara

16 Agustus 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, 2 Rekanan Proyek Ditahan

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 16 Agustus 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan dua kontraktor dari CV Jujur Jaya Mandiri, Hariyanto dan Handir, Kamis (15/8) sore. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan jalan lingkungan dan saluran di Jepara tahun 2012. Sekitar pukul 15.30 kemarin, Haryanto dan Handir diboyong ke Rumah Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

“Hari ini kami menahan dua tersangka bernama Haryanto dan Handir dari CV Jujur Jaya Mandiri. Jangka waktu penahanan sampai 3 September 2013 mendatang,” terang Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah, Sunarta didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum, Eko Suwarni dan Kepala Seksi Penyidikan, Sugeng Riyanta. Sebelum ditahan, kedua tersangka diperiksa lebih dulu sejak pukul 11.00.

Dalam proyek tersebut, CV Jujur melaksanakan tiga paket kegiatan. Yakni pembangunan jalan beton di Desa Welahan, pembangunan jalan dan saluran di Desa Sidialit, dan pembangunan jalan lingkungan di Desa Bantrung, Jepara. Ketiga paket kegiatan itu dilaksanakan dengan APBD Kabupaten Japara tahun 2012, totalnya sebesar Rp 2,5 miliar.

Kenyataannya, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. “Yang paling nyata adalah adanya ‘pencurian’ kualitas besi yang digunakan untuk pembangunan jalan beton,” kata Kepala Seksi Penyidikan Sugeng Riyanta. Ia menyebutkan, dalam kontrak disepakati spesifikasi besi K250 sampai K275. Namun yang terpasang hanya K18 sampai K20.

Selain kualitas, kuantitas pekerjaan juga tidak sesuai rencana anggaran belanja dalam kontrak. Kejanggalan itu telah disidik Kejati Jateng sejak Juni 2013 lalu. Penyidik telah menguji hasil pekerjaan proyek melalui Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Selisih kualitas dan kuantitas pekerjaan nyata dengan spesifikasi kontrak itu mencapai Rp 870.571.164. Jumlah tersebut ditaksir sebagai kerugian negara dalam dugaan korupsi ini.

Sunarta mengatakan, pihaknya masih membidik tersangka lain dalam kasus ini. “Pelaksana proyeknya dulu kami tahan. Nanti masih ada tersangka lain,” katanya.

( Eka Handriana / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/08/16/168427/Diduga-Korupsi-2-Rekanan-Proyek-Ditahan

16 Agustus 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kepala Bina Marga Jepara Disemprot Hakim

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Kasus Korupsi Perawatan Jalan

SEMARANG – Ada yang janggal dalam kontrak kerja yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Energi Sumber Daya Mineral Jepara dengan pihak ketiga. Beberapa kontrak proyek perawatan jalan dan jembatan ternyata tidak ditandatangani oleh pihak berwenang. Orang yang namanya tidak tercantum dalam kontrak justru menandatangani kontrak.

Fakta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (2/7) yang menghadirkan terdakwa Suko Santoso. Tanda tangan kontrak yang diwakilkan itu diakui oleh Kepala Dinas Bina Marga Jepara Edi Sutoyo yang kemarin hadir sebagai saksi. ”Kalau menurut aturan, yang tanda tangan harus yang namanya tercantum. Tapi karena kita ini orang Jawa, jadi diwakilkan saudaranya ya masih bisa,”kata Edi. Keterangan Edi itu membuat hakim berang.

”Ini soal aturan, tidak ada hubungannya dengan orang Jawa atau orang manapun,”kata hakim Ketua Jhon Halasan Butarbutar dengan nada tinggi.

Dalam kesaksiannya, Edi mengakui bahwa dalam beberapa proyek 2009-2010, pihaknya menunjuk pelaksana proyek. Saat itu, Edi menjabat kepala Bidang Bina Marga yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam setiap proyek pemeliharaan jalan. Tahun 2009, ada 87 proyek dengan anggaran Rp 9 miliar, sedangkan 2010 ada 57 proyek dengan anggaran Rp 8 miliar. Jenis pekerjaan yakni penambalan dan penghalusan jalan yang berlubang serta perbaikan gorong-gorong pada jembatan.

Bukti Penyerahan

Kenyataannya, seluruh pekerjaan tidak pernah dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang menang lelang. Perusahaan bersangkutan malah merasa tidak pernah menerima atau menandatangani kontrak proyek.  Edi mengakui, ia menunjuk langsung para pelaksana proyek. ”Penunjukan langsung dilakukan setelah saya menerima usulan dari panitia pengadaan,” katanya.

Ia menampik fakta bahwa proyek tidak dikerjakan dan perusahaan tidak menandatangani kontrak. ”Ada bukti penyerahan uang, bukti pencairan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menerima uang atas pekerjaannya. Pekerjaan juga telah dilakukan seluruhnya. Ada bukti foto dan bisa dicek di lapangan,”lanjut Edi.

Tiga anggota panitia lelang, Ary Bachtiar, Afif Abdul Fatah, dan Misbahul Munir menyatakan, seluruh proyek dikerjakan tanpa melalui lelang. Keterangan panitia lelang dalam sidang kemarin tak selaras dengan penjelasan Edi. Menurut mereka, panitia lelang sama sekali tak menyodorkan nama pelaksana proyek. ”Kami hanya menerima dokumen yang sudah lengkap, ditandatangani pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen,”kata Afif. Pihaknya juga tak pernah mengumumkan pemenang lelang. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229724/Kepala-Bina-Marga-Jepara-Disemprot-Hakim

3 Juli 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi di Dinas Bina Marga Jepara Tunggu Hasil Evaluasi Kejati

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 Juni 2013

JEPARA – Proses pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM (DBMPESDM) Jepara dan Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, berakhir Kamis (13/6).

Tiga tersangka sudah diinformasikan. Untuk langkah lanjutan tergantung pada hasil evaluasi Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Dalam proses pemeriksaan selama tiga hari, Kejati memanggil 10 saksi untuk proyek di Dinas Bina Marga dan 17 saksi dari Dinas Ciptaruk. Jumlah saksi itu ada yang berasal dari pagawai dan rekanan.

“Pada pemeriksaan pada hari terakhir berlangsung hingga magrib. Hasil penggeledahan dan keterangan saksi sudah dibawa tim Kejati untuk dievaluasi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara M Ali Nafiah Pohan melalui Kasi Pidana Khusus Sunarno, kemarin.

Sunarno mengemukakan, tim penyidik Kejati tidak meminta tambahan waktu guna pemeriksaan selama di Jepara. Proses pemeriksaan dilakukan di aula Kejari. “Nanti jika dalam evaluasi masih perlu ada bahan atau keterangan yang kurang, tentu akan kembali ada pemeriksaan,” ucapnya.

Salah satu yang mungkin akan diagendakan adalah pemeriksaan tersangka. Dalam tiga pemeriksaan di Kejari itu, semua berstatus saksi. Adapun tersangka di Dinas Bina Marga Edy Sutoyo dan tiga tersangka, yaitu Hadir, HYT, dan AF di Dinas Ciptaruk, belum dipanggil. “Mungkin pemeriksaan lanjutan adalah terhadap para tersangka. Tapi, tidak tahu kapan diagendakan,” ujarnya.

Kerugian Negara

Tentang kerugian negara, Sunarno belum bisa memastikan. Baik proyek di Dinas Ciptaruk maupun Dinas Bina Marga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk kerugian negara tentu masih perlu menunggu dari BPKP,” ucapnya.

Kalau untuk hal yang dicari dari keterangan saksi-saksi yang sudah dilakukan itu intinya untuk mendapatkan data lengkap. ‘’Mulai dari kejelasan proyek, kapan dimulai, seusai ketentuan atau tidak. Lalu mencari data untuk mendukung penyidikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih mengemukakan, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum terhadap pegawai yang tersangkut kasus tersebut. Hal itu sudah dia tandaskan dalam pertemuan dengan pegawai yang menolak ikut menangani proyek di Pemkab, beberapa waktu lalu.

Tentang dua pegawai Jepara yang berstatus tersangka tetapi belum ditahan, yakni ES dan AF, Sholih belum bisa memberi kejelasan. ‘’Itu karena kami belum menerima surat resmi dari Kejati,’’ tegasnya (H75-57,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/15/227712/Tunggu-Hasil-Evaluasi-Kejati

15 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sebut Dua Tersangka Baru

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Juni 2013

  • Kasus Proyek Cipta Karya

JEPARA – Jumlah tersangka dugaan korupsi di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara bertambah. Kalau sebelumnya, disebut satu nama, yaitu Hadlir, dari rekanan, maka dalam proses pemeriksaan hari terakhir kemarin, diinformasikan ada dua tersangka baru. Rinciannya, satu dari rekanan dengan inisial HYT dan satu lagi dari pegawai Dinas Ciptaruk dengan inisial AF.

Itu disampaikan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) M Ali Nafiah Pohan melalui Kasi Pidana Khusus Sunarno. Sunarno menjelaskan tiga tersangka sebenarnya ditetapkan di hari yang sama, tetapi dengan surat yang berbeda. ”Kami memang sudah menyebutkan nama satu tersangka. Untuk dua tersangka ini, kami baru bisa menyampaikan inisial. Sebab masih perlu pendalaman untuk keperluan penyidikan,” ucapnya.

Penggeledahan

Sunarno lantas menginformasikan proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang dilakukan pada Rabu (12/6) hingga malam hari. Dia menyebutkan ada tiga lokasi yang dituju. Pertama, rumah kontrakan rekanan Hariyanto di Kelurahan Kuwasen, Kecamatan Jepara. Setelah itu, ke rumah Sujarwo, pensiunan Dinas Bina Marga Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM) di Desa Mulyoharjo  Kecamatan Jepara.

Lokasi penggeledahan terakhir dilakukan di rumah Kepala Dinas BMP-ESDM Edy Sutoyo di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan. Dalam penggeledahan itu, ada tiga dus yang dibawa Kejati dari Hariyanto. Kemudian dari Sujarwo dan Edy Sutoyo diambil tumpukan dokumen. ”Salah satu yang didapat adalah buku rekening. Itu untuk pemeriksaan aliran dana dalam kasus yang kami selidiki,” ucap Sunarno.

Disinggung waktu pemeriksaan, apakah hanya sampai Kamis (13/6) atau ada lanjutan, Sunarno belum bisa memastikan. (H75,H15-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/14/227664/Kejaksaan-Sebut-Dua-Tersangka-Baru

14 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: