KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kepala Bina Marga Jepara Disemprot Hakim

SUARA MERDEKA – Rabu, 03 Juli 2013

  • Kasus Korupsi Perawatan Jalan

SEMARANG – Ada yang janggal dalam kontrak kerja yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Energi Sumber Daya Mineral Jepara dengan pihak ketiga. Beberapa kontrak proyek perawatan jalan dan jembatan ternyata tidak ditandatangani oleh pihak berwenang. Orang yang namanya tidak tercantum dalam kontrak justru menandatangani kontrak.

Fakta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (2/7) yang menghadirkan terdakwa Suko Santoso. Tanda tangan kontrak yang diwakilkan itu diakui oleh Kepala Dinas Bina Marga Jepara Edi Sutoyo yang kemarin hadir sebagai saksi. ”Kalau menurut aturan, yang tanda tangan harus yang namanya tercantum. Tapi karena kita ini orang Jawa, jadi diwakilkan saudaranya ya masih bisa,”kata Edi. Keterangan Edi itu membuat hakim berang.

”Ini soal aturan, tidak ada hubungannya dengan orang Jawa atau orang manapun,”kata hakim Ketua Jhon Halasan Butarbutar dengan nada tinggi.

Dalam kesaksiannya, Edi mengakui bahwa dalam beberapa proyek 2009-2010, pihaknya menunjuk pelaksana proyek. Saat itu, Edi menjabat kepala Bidang Bina Marga yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam setiap proyek pemeliharaan jalan. Tahun 2009, ada 87 proyek dengan anggaran Rp 9 miliar, sedangkan 2010 ada 57 proyek dengan anggaran Rp 8 miliar. Jenis pekerjaan yakni penambalan dan penghalusan jalan yang berlubang serta perbaikan gorong-gorong pada jembatan.

Bukti Penyerahan

Kenyataannya, seluruh pekerjaan tidak pernah dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang menang lelang. Perusahaan bersangkutan malah merasa tidak pernah menerima atau menandatangani kontrak proyek.  Edi mengakui, ia menunjuk langsung para pelaksana proyek. ”Penunjukan langsung dilakukan setelah saya menerima usulan dari panitia pengadaan,” katanya.

Ia menampik fakta bahwa proyek tidak dikerjakan dan perusahaan tidak menandatangani kontrak. ”Ada bukti penyerahan uang, bukti pencairan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menerima uang atas pekerjaannya. Pekerjaan juga telah dilakukan seluruhnya. Ada bukti foto dan bisa dicek di lapangan,”lanjut Edi.

Tiga anggota panitia lelang, Ary Bachtiar, Afif Abdul Fatah, dan Misbahul Munir menyatakan, seluruh proyek dikerjakan tanpa melalui lelang. Keterangan panitia lelang dalam sidang kemarin tak selaras dengan penjelasan Edi. Menurut mereka, panitia lelang sama sekali tak menyodorkan nama pelaksana proyek. ”Kami hanya menerima dokumen yang sudah lengkap, ditandatangani pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen,”kata Afif. Pihaknya juga tak pernah mengumumkan pemenang lelang. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/03/229724/Kepala-Bina-Marga-Jepara-Disemprot-Hakim

3 Juli 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi di Dinas Bina Marga Jepara Tunggu Hasil Evaluasi Kejati

SUARA MERDEKA – Sabtu, 15 Juni 2013

JEPARA – Proses pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM (DBMPESDM) Jepara dan Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, berakhir Kamis (13/6).

Tiga tersangka sudah diinformasikan. Untuk langkah lanjutan tergantung pada hasil evaluasi Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Dalam proses pemeriksaan selama tiga hari, Kejati memanggil 10 saksi untuk proyek di Dinas Bina Marga dan 17 saksi dari Dinas Ciptaruk. Jumlah saksi itu ada yang berasal dari pagawai dan rekanan.

“Pada pemeriksaan pada hari terakhir berlangsung hingga magrib. Hasil penggeledahan dan keterangan saksi sudah dibawa tim Kejati untuk dievaluasi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara M Ali Nafiah Pohan melalui Kasi Pidana Khusus Sunarno, kemarin.

Sunarno mengemukakan, tim penyidik Kejati tidak meminta tambahan waktu guna pemeriksaan selama di Jepara. Proses pemeriksaan dilakukan di aula Kejari. “Nanti jika dalam evaluasi masih perlu ada bahan atau keterangan yang kurang, tentu akan kembali ada pemeriksaan,” ucapnya.

Salah satu yang mungkin akan diagendakan adalah pemeriksaan tersangka. Dalam tiga pemeriksaan di Kejari itu, semua berstatus saksi. Adapun tersangka di Dinas Bina Marga Edy Sutoyo dan tiga tersangka, yaitu Hadir, HYT, dan AF di Dinas Ciptaruk, belum dipanggil. “Mungkin pemeriksaan lanjutan adalah terhadap para tersangka. Tapi, tidak tahu kapan diagendakan,” ujarnya.

Kerugian Negara

Tentang kerugian negara, Sunarno belum bisa memastikan. Baik proyek di Dinas Ciptaruk maupun Dinas Bina Marga masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk kerugian negara tentu masih perlu menunggu dari BPKP,” ucapnya.

Kalau untuk hal yang dicari dari keterangan saksi-saksi yang sudah dilakukan itu intinya untuk mendapatkan data lengkap. ‘’Mulai dari kejelasan proyek, kapan dimulai, seusai ketentuan atau tidak. Lalu mencari data untuk mendukung penyidikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih mengemukakan, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum terhadap pegawai yang tersangkut kasus tersebut. Hal itu sudah dia tandaskan dalam pertemuan dengan pegawai yang menolak ikut menangani proyek di Pemkab, beberapa waktu lalu.

Tentang dua pegawai Jepara yang berstatus tersangka tetapi belum ditahan, yakni ES dan AF, Sholih belum bisa memberi kejelasan. ‘’Itu karena kami belum menerima surat resmi dari Kejati,’’ tegasnya (H75-57,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/15/227712/Tunggu-Hasil-Evaluasi-Kejati

15 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Sebut Dua Tersangka Baru

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Juni 2013

  • Kasus Proyek Cipta Karya

JEPARA – Jumlah tersangka dugaan korupsi di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara bertambah. Kalau sebelumnya, disebut satu nama, yaitu Hadlir, dari rekanan, maka dalam proses pemeriksaan hari terakhir kemarin, diinformasikan ada dua tersangka baru. Rinciannya, satu dari rekanan dengan inisial HYT dan satu lagi dari pegawai Dinas Ciptaruk dengan inisial AF.

Itu disampaikan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) M Ali Nafiah Pohan melalui Kasi Pidana Khusus Sunarno. Sunarno menjelaskan tiga tersangka sebenarnya ditetapkan di hari yang sama, tetapi dengan surat yang berbeda. ”Kami memang sudah menyebutkan nama satu tersangka. Untuk dua tersangka ini, kami baru bisa menyampaikan inisial. Sebab masih perlu pendalaman untuk keperluan penyidikan,” ucapnya.

Penggeledahan

Sunarno lantas menginformasikan proses penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang dilakukan pada Rabu (12/6) hingga malam hari. Dia menyebutkan ada tiga lokasi yang dituju. Pertama, rumah kontrakan rekanan Hariyanto di Kelurahan Kuwasen, Kecamatan Jepara. Setelah itu, ke rumah Sujarwo, pensiunan Dinas Bina Marga Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM) di Desa Mulyoharjo  Kecamatan Jepara.

Lokasi penggeledahan terakhir dilakukan di rumah Kepala Dinas BMP-ESDM Edy Sutoyo di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan. Dalam penggeledahan itu, ada tiga dus yang dibawa Kejati dari Hariyanto. Kemudian dari Sujarwo dan Edy Sutoyo diambil tumpukan dokumen. ”Salah satu yang didapat adalah buku rekening. Itu untuk pemeriksaan aliran dana dalam kasus yang kami selidiki,” ucap Sunarno.

Disinggung waktu pemeriksaan, apakah hanya sampai Kamis (13/6) atau ada lanjutan, Sunarno belum bisa memastikan. (H75,H15-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/14/227664/Kejaksaan-Sebut-Dua-Tersangka-Baru

14 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Warga Banyuputih Pertanyakan Ganti Rugi SUTET

SUARA MERDEKA – Jum’at, 14 Juni 2013

JEPARA – Pasangan suami istri Sumarno (53) dan Darsinah (57), warga RT 19 RW 5, Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan, Jepara menuntut hak ganti rugi proyek Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik Perusahaan Linstrik Negara (PLN). Sawahnya yang dilaluli kabel SUTET hingga saat ini belum dapat ganti rugi.

Sumarno menyampaikan hal itu dengan langsung datang ke Kantor Suara Merdeka Jepara. Dia menyebutkan, sawah-sawah yang dilalui SUTET di Blok Kintelan Desa Banyuputih, Kalinyamatan sudah dapat ganti rugi. “Tinggal sawah dengan atas nama saya dan istri saya yang belum,” ucapnya, kemarin.

Sumarno menuturkan, luas sawah atas namanya adalah 1.540 meter persegi. Adapun sawah dengan nama istrinya, Darsinah, seluas 1.210 meter persegi. “Kalau untuk panjang jaringan kabel yang melintas di sawah kami itu panjanganya sekitar 32 meter. Itu total sawah saya dengan istri saya,íí paparnya.

Dia berharap bisa mendapat ganti rugi seperti pemilik sawah lain. Sumarno mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala desa, tetapi belum ada kepastian. “Saya juga sudah ke PLN Semarang di Jalan Teuku Umar. Dari situ disuruh ke PLN Jepara. Saya ke Semarang pada Senin (10/6). Kemudian Rabu (12/6) datang ke PLN Jepara, juga tidak dapat kejelasan,” tuturnya.

Sumarno hanya berharap, hak yang semestinya didapat bisa diperoleh. Dia tidak memberikan patokan harga per meter. Dia akan mengikuti ketentuan PLN. “Kalau sawah di samping-samping saya itu ada tiga lokasi dapat sekitar Rp 7 juta. Tapi kalau sawah saya itu tergantung pada penghitungan PLN,” ucapnya.

Dia lantas menginformasikan, selain sawahnya dilewati jaringan SUTET, juga ada yang dibangun tower SUTET. Luasannya sekitar 10 meter persegi. “Kalau untuk tower itu sudah dibayar. Penjelasannya hanya tower. Tak ada jaringan. Padahal, ada ganti rugi jaringan juga. Itu yang sata pertanyakan,” tuturnya.

Sementara itu, Manajer PLN Rayon Jepara Ulung Setiobudi yang dikonfirmasi mengemukakan, pihaknya bagian distribusi. Mengenai tuntutan Sumarno merupakan wilayah bagian proyek PLN. “Kalau menurut saya, warga tersebut bisa memperjelas dengan ke PLN Bagian Proyek untuk mendapatkan jawaban,” tegasnya. (H75-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/14/227661/Warga-Banyuputih-Pertanyakan-Ganti-Rugi-SUTET

14 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kejati Geledah Rumah Rekanan

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Juni 2013

  • Pegawai Akhinya Bersedia Tangani Proyek

JEPARA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng melanjutkan proses pemeriksaan di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara, kemarin. Itu merupakan hari kedua dalam proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi di Dinas Cipta Karta, Perumahan, Tata Ruang, dan Kebersihan (Ciptaruk) dan Dinas Bina Marga Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM). Kejati kemarin juga menggeledah rumah kontrakan milik rekanan yang terkait kasus tersebut.

Dari kasus di Dinas Ciptaruk sebanyak 17 orang yang diperiksa dan dari kasus Dinas BMP-ESDM ada 10 orang. ”Intinya ini masih proses pemeriksaan saksi yang merupakan kelanjutan proses pemeriksaan sebelumnya. Soal tersangka seperti yang sudah saya sampaikan namanya Hadhir dari pihak rekanan. Selain melanjutkan pemeriksaan saksi, juga akan dilakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Kami hanya mendampingi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Sunarno.

Kasi Penyidikan Kejati Jateng Sugeng Riyanta menjelaskan, penggeledahan itu untuk mencari alat bukti yang mendukung. ”Mengenai soal apa, itu yang akan kami cari dalam penggeledahan. Itu yang bisa saya sampaikan kalau sampai perkembangan tersangka mengenai kasus di Cipta Karya saya tidak berwenang menyampaikan,” bebernya.

Mengenai proses penyidikan, Sugeng berharap bisa secepatnya selesai. Dia menyebut sudah ada prosedur standar yang menjadi acuan. ”Penyidikan ini selama 30 hari dan bisa diperpanjang lagi 30 hari. Untuk penggeledahan ada beberapa lokasi,” katanya.

Salah satu yang digeledah oleh Kejati, yakni rumah kontrakan di Gang Puntodewo D 5 Perumahan Kuwasharjo Kecamatan Jepara yang merupakan kantor rekanan. Di rumah itu, tidak ada plang nama kontraktor. Sugeng mengatakan masih belum bisa memastikan, apakah sudah cukup atau belum keterangan saksi dan data-data dari penggeledahan. ”Kami akan evaluasi dulu di Kejati kalau memang dalam perkembangannya kami harus melakukan pemeriksaan lagi,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan pemeriksaan Kejati di Jepara diharapkan bisa menjadi terapi kejut. Dengan demikian, pelaksanaan proyek di Jepara bisa berjalan lebih baik. ”Namun demikian, langkah kami adalah penegakan hukum bukan terapi kejut,” tandasnya.

Siap Bekerja

Sementara itu sejumlah pegawai Dinas Ciptaruk Jepara akhirnya mengakhiri aksi keberatan dilibatkan dalam kegiatan proyek. Itu setelah mereka dikumpulkan di Pendapa Kabupaten Jepara pada Selasa (11/6) malam oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi untuk diberikan motivasi dan penjelasan.

Hal itu disampaikan Sekda Jepara Sholih saat ditemui, kemarin. Menurut dia, semua pegawai siap melaksanakan tugas pada proyek-proyek yang ada di Kabupaten Jepara. Mulai kemarin, proyek-proyek yang ada di Ciptaruk akan dijalankan. ”Intinya para pegawai sudah siap menjalankan tugas. Mereka akan diberi pendampingan hukum sejak awal ketika pemeriksaan,” terangnya.

Dalam pertemuan itu, Sholih juga menyampaikan upaya-upaya ke depan agar pegawai tak tersangkut kasus hukum dalam proyek.  (H75,H15-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/13/227572/Kejati-Geledah-Rumah-Rekanan

13 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kejati Tetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Juni 2013

  • Kasus Proyek di Ciptaruk

JEPARA- Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) terhadap dugaan penyelewengan sejumlah proyek di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara sudah masuk ke tahap penyidikan.

Dengan demikian, Kejati sudah menetapkan seorang tersangka bernama Hadlir dari rekanan. Penetapan itu telah dilakukan pada 4 Juni 2013. Hal itu disampaikan Kasi Pidana Khusus Kejari Sunarno, kemarin. Menurut Sunarno, pihaknya baru bisa menjelaskan keterangan itu. ”Kami hanya memfasilitasi tempat untuk proses pemeriksaan. Kalau nanti ada tersangka lebih, kami belum tahu. Kami tegaskan belum ada informasi mengenai adanya tambahan pegawai yang ditahan,” terangnya.

Sunarno menjelaskan kasus di Dinas Ciptaruk itu mengenai tiga paket proyek penataan lingkungan di Cipta Karya. Tiga proyek itu, yakni di Desa Bantrung Kecamatan Batealit, Desa Kendeng Sidialit, dan Desa/Kecamatan Welahan Welahan. ííMeski sudah ada tersangka pemeriksaan dari Kejati terus dilakukan. Pemeriksaan hari ini akan dilakukan tiga hari hingga Kamis (13/6),” ucapnya.

Dia mengatakan pemeriksanaan dilakukan di kantor Kejari untuk memudahkan dan mempercepat proses. Kondisi berbeda akan dialami saksi bisa dipanggil di Kantor Kejati. ”Memang sempat dilakukan pemeriksaan di Kejati. Tapi sekarang di Kejari agar lebih memudahkan,” bebernya. Dia menuturkan penyidik Kejati yang turun sebanyak delapan orang. Total saksi yang akan dimintai keterangan sebanyak 17 orang.

”Dalam waktu tiga hari itu, saya tidak tahu apakah akan maksimal. Semua bergantung proses pemeriksaan, bisa jadi lebih cepat. Dalam pemeriksaan ini, yang memimpin Kasi Penyidikan Kejati Sugeng Riyadi,” jelas Sunarno. Dia juga menginformasikan pemeriksaan terkait kasus di Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (BMPESDM) dengan tersangka Kepala Dinas Edy Sutoyo.

Pemeriksaan saksi itu dilakukan terhadap sepuluh orang yang terkait dengan proyek peningkatan kapasitas jalan dari lapen menjadi hotmik di Banyumanis, Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, dan di Dorang, Mayong. Sementara untuk dugaan korupsi pencairan jaminan sarana dan prasarana, salah satunya ada pada pembangunan talut jembatan di Desa Buaran, Kecamatan Mayong.

”Yang kami tahu, proyek jalan mulai 2009 hingga 2010. Intinya masih terkait proyek yang sudah menjerat tersangka sebelumnya,” ujarnya. Saat ini, sudah enam tersangka yang ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan. ”Kalau untuk Edy Sutoyo belum dilakukan penahanan. Mungkin ada pertimbangan tertentu.

Yang jelas Edy Sutoyo kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan,” katanya. Hati-hati Sampai kemarin puluhan pegawai di Dinas Ciptaruk masih enggan menangani proyek, karena takut jeratan hukum itu. Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih menyatakan, ada pertemuan dalam pekan ini yang sifatnya internal membahas keengganan pegawai itu.

”Akan dibahas soal keluhan pegawai itu, lalu bagaimana solusinya,” kata dia. Harapan pegawai itu, ada pendampingan dari pemkab terkait kasus hukum yang terjadi. ”Tentu akan ada pendampingan, mulai dari awal pemeriksaan. Nanti akan didampingi dari Bagian Hukum Setda. Kalau terkait anggaran akan ada pendampingan dari Korpri. Terkait kasus yang muncul akhir-akhir ini, Sholih berharap ke depan lebih hati-hati dalam menangani proyek. Baik oleh pihak rekanan maupun pegawai pemkab.

”Salah satu yang akan diberlakukan berupa pemeriksaan laboratorium sebuah proyek oleh pihak independen. Jadi pemeriksaan tidak kasat mata agar lebih terukur kualitasnya, tidak seperti saat ini,” ujar Sholih. Akhir pekan lalu sejumlah pejabat pemkab mengikuti outbound di Kabupaten Semarang untuk penyegaran. Saat dikonfirmasi, Kabag Humas Setda Hadi Priyanto membenarkan. ”Ya, ada outbound diikuti para kepala dinas dan pejabat di bawahnya. Untuk penyegaran,” kata dia. Outbound itu diisi tim dari motivator Ary Ginanjar. (H75,H15-32,47)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/12/227443/Kejati-Tetapkan-Tersangka

12 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Pegawai Masih Tolak Tangani Proyek

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Juni 2013

  • SPK Turun, Belum Bisa Jalan

JEPARA – Sejumlah pegawai yang ada  di Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara masih mempertahankan sikap menolak menangani proyek hingga kemarin.

Dengan kondisi itu, proyek-proyek yang semestinya sudah turun Surat Perintah Kerja (SPK) belum bisa dilaksanakan. Hal itu disampaikan Kabid Cipta Karya pada  Dinas Ciptaruk Jepara Afief Abdul Fatah.

Afief hanya mengatakan, ada proyek yang telah turun SPK, tetapi karena belum ada pengawas akhir­nya belum bisa berjalan. Alasannya, pegawai di Dinas Ciptaruk enggan dijadikan pengawas, karena kha­watir tersangkut masalah hukum. Sikap itu merupakan buntut adanya penyelidikan sejumlah proyek di Ciptaruk oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

”Hingga saat ini memang sikap pegawai yang enggan ikut menangani proyek masih tetap sama. Mereka khawatir kalau tersangkut masalah hukum. Padahal pegawai ini sudah mau merangkap tugas. Karena ada tugas sebagai pegawai dan ditambah dengan tugas pe­ngawasan proyek,” ucapnya.

Pendampingan Hukum

Pegawai Ciptaruk berharap ada kejelasan mengenai pendampingan hukum bila ada pemeriksaan dari kejaksaan. Selama ini, ketika ada pemeriksaan bersifat pribadi-pribadi. ”Setahu saya para pegawai yang menolak terlibat proyek akan diundang Bupati Jepara dalam pekan ini. Saya juga dapat undangan, tetapi saya tidak ikut tanda tangan penolakan itu,” jelasnya.

Dia berharap dalam pertemuan itu ada solusi mengenai kejelasan pendampingan hukum. Apalagi, lanjut Afief, sudah muncul pernyataan dari Bagian Hukum Setda Jepara tidak ada alokasi anggaran Pemkab Jepara untuk pendampingan. ”Dalam pertemuan itu, beberapa pegawai yang tanda tangan akan menyampaikan aspirasi, sehingga bisa ditemukan solusi,” bebernya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada wacana bagian pengawasan diserahkan konsultan. Harapan­nya, pengawasan bisa dilakukan mak­simal. ”Kalau yang menga­wa­si konsultan kan lebih total ketimbang pegawai yang merang­kap. Konsekuensinya ada tambahan anggaran pengawasan,” tuturnya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuki baru-baru ini menyatakan hal terpenting yang harus disadari semua pihak terkait pembangunan, baik DPRD, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), rekanan, maupun Pemkab sebagai pengawas, yakni me­laksanakan pembangunan se­suai aturan. Dia menegaskan, pembangunan harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. (H15,­H75-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/11/227319/Pegawai-Masih-Tolak-Tangani-Proyek

11 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Lagi, Pegawai Enggan Tangani Proyek

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 08 Juni 2013

JEPARA, suaramerdeka.com – Aksi yang pernah dilakukan sekitar 50 pegawai Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM (DBMP-ESDM) Jepara menolak menangani proyek pada awal 2013, kini diikuti para pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk). Alasannya sama, yakni khawatir terjerat kasus hukum.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jepara sedang meminta keterangan sejumlah pegawai di Ciptaruk karena menduga ada penyelewengan pada sejumlah proyek. Menurut informasi dari Dinas Ciptaruk yang sumbernya enggan disebutkan namanya, ada 27 pegawai yang bertanda tangan keberatan untuk ikut menangani proyek.

Pegawai itu berada pada posisi sebagai Panitia Pengawas Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). ’’Surat itu sudah diserahkan ke Bagian Pembangunan Setda Jepara pada Rabu (5/6) lalu,’’ jelas sumber itu.

Dia mengatakan pegawai Ciptaruk merasa tidak nyaman dalam bekerja. Apalagi, sudah pernah ada keterangan tidak ada pendampingan hukum terkait pidana. ’’Bantuan yang dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) itu juga terbatas. Karena itu, harapannya itu ada perlindungan,’’ jelas sumber itu.

Adapun Kabid Cipta Karya pada Dinas Cipatruk Jepara Afief Abdul Fatah yang dikonfirmasi membenarkan ada surat penolakan menangani proyek. Tapi, lanjut Afief, itu atas nama personal bukan dari Bidang Cipta Karya maupun Tata Ruang. ’’Saya belum baca utuh suratnya, tetapi pada intinya adalah keberatan untuk ikut menangani proyek,’’ ucapnya.

Afief menambahkan, keberatan itu karena khawatir adanya kasus hukum. Padahal, kerja yang dilakukan itu bukan untuk pribadi. ’’Mereka merasa tidak terlindungi. Semestinya kalau ada perlindungan sejak dari awal pemeriksaan itu langsung ada pengacara yang diberi tugas,’’ ucapnya.

Mengenai perjalanan proyek, Afief mengatakan masih terus berlanjut. Lelang juga sedang proses untuk saat ini. ’’Untuk proyek, terus jalan. Tapi kalau nanti tidak ada pegawai untuk mengawasi tentu tidak bisa jalan. Kalau demikian tentu yang paling dirugikan pemerintah dan umumnya masyarakat,’’ bebernya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Jepara Winastuti menambahkan, belum membaca surat yang berisi tanda tangan keberatan dari pegawai Dinas Ciptaruk. Dia menerangkan, kalau ada sikap seperti itu harus ada pendampingan. ’’Perlu dikumpulkan untuk diberi penjelasan agar tidak berlanjut,’’ katanya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara, Abdul Syukur menyatakan dari sisi normatif penolakan tersebut adalah sebuah kesalahan. Sebab mereka secara tidak langsung telah mengingkari sumpah jabatan PNS. Namun dari sisi yang lain, adanya pemanggilan PNS oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan, membuat mereka syok.

Karena itu Pemkab akan segera memanggil mereka seperti halnya PNS di DBMP-ESDM beberapa waktu lalu. Mereka akan diberi motivasi sekaligus pembinaan, agar mereka tetap melaksanakan tugasnya mereka.

( Muhammadun Sanomae / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/08/160020/Lagi-Pegawai-Enggan-Tangani-Proyek

8 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kasus Hukum Ancam Proyek Infrastruktur

SUARA MERDEKA – Senin, 03 Juni 2013

JEPARA – Kasus hukum yang membelit para pejabat di Pemkab Jepara harus disikapi serius, karena berpotensi mengancam pelaksanaan pengerjaan proyek infrastruktur 2013 bernilai ratusan miliar. Beberapa kasus kini membelit pejabat dan pensiunan di Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (BMP-ESDM).
Selain itu juga ada potensi kasus hukum proyek yang ada di Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, selain potensi lain di Dinas BMP-ESDM. Langkah jangka pendek yang sudah dilakukan pemkab saat ini, menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan tugas dari pejabat yang menjalani proses hukum tindak pidana korupsi. Dinamika terbaru adalah penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng atas Kepala Dinas BMP-ESDM Edy Sutoyo, pekan lalu (Suara Merdeka edisi 31 Mei).

Terkait hal itu, Pemkab melalui Kepala Bagian Humas Setda Hadi Priyanto saat dikonfirmasi menjelaskan akan segera menyikapi masalah tersebut. ”Hormati proses hukum, kedepankan asas praduga tak bersalah. Soal posisi di dinas terkait, segera akan dibahas Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan),” kata Hadi Priyanto.

Pegawai Negeri Sipil

Sebelumnya, tiga orang ditetapkan tersangka dan ditahan. Mereka pegawai negeri sipil di Dinas BMP-ESDM Son Anjar Kumara dan Suko Santoso, serta pensiunan dari dinas tersebut, yaitu Wagiran Martono.
Lalu yang terbaru adalah Edy Sutoyo sendiri. Mereka kini menghadapi kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan tahun anggaran 2009-2010, yaitu di Desa Banyumanis, Bandungharjo dan Desa Dorang.

Sebelum itu sudah ada dua terdakwa dari kasus serupa yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Keduanya, staf Dinas BMP-ESDM Sujarwo dan Direktur Pt Arya Armida, Nur Hasan Widada.
Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara Abdul Syukur menjelaskan, sudah ada langkah penunjukan Plt, sehingga tidak mengganggu kinerja di DBMP ESDM. Namun, Syukur tidak menyebutkan para Plt tersebut. Adapun khusus posisi kepala dinas yang belakangan jadi tersangka, belum dibahas.

Saat ini, Polres Jepara juga sedang menangani laporan dugaan korupsi pada proyek lain. Dua kasus yang sedang diselidiki dan kini pada tahap pemeriksaan para saksi, yakni pembangunan pada proyek Kali Ngarengan yang bersumber dari dana hibah PLTU Tanjung Jati B sebesar Rp 45 miliar.

Proyek ini ditangani Dinas BMP-ESDM. Satunya lagi proyek pembangunan gedung futsal di depan Gelora Bumi Kartini yang ditangani Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan.  (H15-32,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/06/03/226569/Kasus-Hukum-Ancam-Proyek-Infrastruktur

3 Juni 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kepala Dinas PU Jepara Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Jum’at, 31 Mei 2013

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Jepara, Edy Sutoyo sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menyusul tujuh tersangka lain yang telah diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2010.
”Kami telah memiliki alat bukti yang cukup kuat, sehingga menetapkan tersangka atas ES, selaku Kepala Dinas PU dan ESDM Jepara,” demikian Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Wilhelmus Lingitubun kemarin.

Sebelumnya, empat tersangka ditahan Kejaksaan Tinggi pada 6 Mei 2013. Penahanan itu dilakukan saat berkas bara tersangka berikut barang bukti diserahkan kepada penuntut umum. Keempatnya adalah PNS Dinas PU Jepara Son Anjar Kumara, pensiunan PNS Dinas PU Wagiran Martono dan seorang PNS Pemkab Jepara Suko Santoso.

Keempat tersangka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut. Kenyataanya rekanan yang seharusnya melaksanakan proyek tidak mengerjakan pemeliharaan.

Proyek pemeliharaan yang tidak dikerjakan, diperparah dengan pencairan jaminan. Dua terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Yakni seorang staf Dinas Bina Marga, Sujarwo dan Direktur PT Arya Armida, Nur Hasan Widada. Keduanya diduga mencairkan jaminan dari 84 kegiatan dilakukan secara kolektif.

Pencairan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk 17 kegiatan dicairkan Rp 58,8 juta, kedua untuk 58 kegiatan dicairkan Rp 176,1 juta, dan tahap ketiga untuk sembilan kegiatan dicairkan Rp 22,6 juta. Total Rp 257,5 juta dana jaminan yang semula dititipkan di Bank Jateng, dicairkan.

Penyimpangan dana diduga terjadi di beberapa titik. Di antaranya proyek peningkatan kapasitas jalan dari lapen menjadi hotmiks di Banyumanis, Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, dan di Dorang, Kecamatan Mayong. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/31/226327/Kepala-Dinas-PU-Jepara-Jadi-Tersangka

31 Mei 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: