KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPU Coret Ratusan Pemilih

KORAN SINDO – Sabtu, 22 Maret 2014

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dan Kudus terus menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Hasilnya, ada ratusan pemilih yang dicoret karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Di Kabupaten Jepara, ada 784 pemilih TMS yang dicoret dari DPT Pileg. Ratusan pemilih TMS tersebut tersebar di berbagai kecamatan. Mereka dicoret karena ada yang meninggal dunia, masuk anggota TNI/Polri, dan pindah domisili. Komisioner KPU Jepara Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Anik Sholihatun mengatakan, pemilih yang TMS ini merupakan temuan dari seluruh jajaran PPS (panitia pemungutan suara) di berbagai desa atau kelurahan.

Dia berharap pencoretan pemilih TMS berimbas semakin validnya DPT Pemilu 2014. “Kalau data DPT valid, kualitas pelaksanaan pemilu juga bisa lebih dipertanggungjawabkan,” kata Anik, kemarin. Prinsip dalam pemeliharaan DPT, lanjut dia, untuk mengamankan hak politik warga yang dijamin undang-undang. Dengan kata lain, tidak boleh ada pemilih tidak memenuhi syarat namun masih tetap mendapatkan undangan memilih atau formulir C6 dari petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Formulir C6 harus diberikan kepada warga yang tercatat sebagai DPT dan masih memenuhi syarat memilih.

“Begitu pula sebaliknya, kalau ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk DPT, maka akan diakomodasi,” katanya. Dengan pencoretan 784 pemilih TMS itu, maka DPT di Kabupaten Jepara saat ini menjadi 828.503 jiwa. Jumlah ini terdiri atas 412.485 pemilih laki-laki, dan 416.018 pemilih perempuan. “Angka ini sifatnya juga masih sementara karena proses pemeliharaan DPT masih terus kami lakukan hingga hari H pencoblosan,”ucapnya.

Di Kudus, KPU setempat sudah mencoret sekitar 800 pemilih yang sebelumnya tercantum dalam DPT Pileg 2014 di Kota Kretek. Pencoretan itu karena ratusan pemilih tersebut dinyatakan sudah TMS. “Pencoretan itu berdasar penyisiran yang dilakukan jajaran PPK dan PPS di tingkat bawah. Penyebab TMS banyak salah satunya pemilih yang sebelumnya tercantum dalam DPT meninggal dunia,”tutur Ketua KPU Kudus, Moch Khanafi.

Jumlah pemilih dalam DPT yang ditetapkan pertengahan Januari 2014 lalu sebanyak 596.381 orang. Praktis, jika dihitung saat ini jumlah pemilih tinggal sekitar 595.581 orang. Menurut Khanafi, jumlah pemilih masih terus berubah. Selain ada yang dicoret, juga ada pemilih baru yang masuk dalam DPT. Pemilih baru ini disebabkan sejumlah faktor seperti adanya pemilih pemula atau warga pendatang yang menetap dan sekaligus menggunakan hak pilihnya di Kudus.

“Misalnya saat 9 April nanti ada remaja yang usianya menginjak 17 tahun, dia bisa menjadi pemilih. Jadi, pemilih bisa bertambah dan berkurang,” tandasnya. Di Salatiga, jumlah DPT Pemilu 2014 yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 127.991 orang menyusut lagi sebanyak 105 atau menjadi 127.886 orang. Komisioner KPU Kota Salatiga Syaemuri menyebutkan, jumlah DPT hasil verifikasi terakhir sebanyak 127.886 orang telah ditetapkan, Selasa (18/3). Penyusutan DPT tersebut dikarenakan sebanyak 105 pemilih yang dicoret dari DPT dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

“Dari 105 pemilih yang dicoret, sebagian besar telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan alih status menjadi anggota TNI/Polri,” ungkapnya. Setelah verifikasi DPT tahap akhir selesai, KPU masih memiliki tugas menjaring pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak suaranya namun belum masuk dalam DPT. Pemilih tersebut akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus (DPK).

“Untuk masuk menjadi DPK, warga harus mendaftar ke PPS (petugas pemungutan suara). Pendaftaran DPK dilayani hingga 14 hari sebelum pemungutan suara pada 9 April mendatang,” papar Syaemuri.muhammad oliez/ angga rosa

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/376796

24 Maret 2014 Posted by | JEPARA, KUDUS | Tinggalkan komentar

Honorer K2 Jepara Lapor ke Ombudsman

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

SEMARANG – Beberapa tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Pembela Keadilan Jepara (FPKJ) menga­du kepada Ombudsman Perwa­kilan Jawa Tengah.

Mereka mengungkap surat keputusan honorer palsu yang digunakan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013.

”Data dan surat keputusan tidak sesuai masa kerja. TMT (tahun masuk tugas) ditulis sebelum 2005. Padahal masuk setelah itu,” kata perwakilan FPKJ, M Fathurozak di kantor Ombusman Jalan Pahlawan Semarang, Senin (17/3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD tidak diperbolehkan lagi. Karena itu surat palsu ramai-ramai dibuat, seolah-olah tenaga honorer tersebut be­kerja sebelum 2005. Surat palsu serupa diduga digunakan peserta CPNS – nonhonorer untuk meng­ikuti seleksi di jalur honorer.

Akibatnya, banyak tenaga honorer yang termasuk dalam kategori 2 (K2) tak lolos seleksi CPNS. Pantauan Ombudsman, hanya 30 persen dari 400.000 tenaga honorer yang diangkat sebagai CPNS. Kepala Perwa­kil­an Ombudsman Jawa Tengah Achmad Zaid menengarai ada praktik ”pembelian” surat kepu­tusan itu. Berdasarkan investigasi di Pati, harga satu surat Rp 80 juta hingga Rp 130 juta.

”Itu untuk guru. Di Pati bisa terkumbul Rp 60 miliar,” kata Zaid.

Surat keputusan honorer ditandatangani pejabat intansi terkait dan terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penerbitan surat keputusan itu, menurut Zaid, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun yang harus disorot adalah kesengajaan bersekongkol.

Fathurozak berharap agar hasil seleksi CPNS K2 yang terbukti menggunakan data palsu, dibatalkan.

”Kami berharap honorer yang memiliki masa kerja puluhan tahun diangkat menjadi CPNS,” katanya.

Dianulir

Zaid menambahkan, laporan pemalsuan dokumen tenaga honorer K2 bukan hanya dari Jepara, melainkan juga dari Kabupaten Tegal, Kudus, Salatiga, dan Cilacap.

”Kasus di Tegal dianggap selesai karena tenaga honorer yang lolos CPNS dengan me­malsukan dokumen sudah dianulir. Bahkan, kasus ini sudah sampai ke pihak berwajib,” tandasnya.

Pemalsuan dokumen ini dinilai dapat ditekan dengan persyaratan surat keterangan tanggung jawab mtlak (SKTM). Menurut dia, SKTM ditandatangani tenaga honorer bersangkutan serta pejabat berwenang dan dilengkapi stempel lembaga. Syarat ini tercantum dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Ho­norer yang Bekerja di Ling­kungan Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan itu, pengangkatan tenaga honorer harus dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat berwenang, misal pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Bidang Pengem­bangan Pegawai Badan Kepe­gawaian Daerah (BKD) Jateng Juwandi mengatakan, pihaknya akan memverifikasi peserta yang lolos seleksi saat pemberkasan CPNS. Pemberkasan itu masih menunggu penetapan formasi.

”Yang lolos seleksi CPNS kemarin 15.701 itu hanya nama, tidak ada formasinya,” ungkap Juwandi. (J17,H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255943/Honorer-K2-Jepara-Lapor-ke-Ombudsman

18 Maret 2014 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

DPT Jepara Menyusut 3.345

SUARA MERDEKA – Rabu, 22 Januari 2014

JEPARA- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD. dan DPRD 2014 di Kabupaten Jepara terjadi penyusutan. DPT Jepara sebelum ditetapkan 832.632, kemudian menyusut 3.345 sehingga menjadi 829.287.

Penyusutan itu terjadi setelah KPU bersama jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan. Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPU Jepara Anik Sholihatun mengemukakan, pemeliharaan dan penyempurnaan DPT dilakukan terhadap pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Pemilih tidak memenuhi syarat ini karena meninggal dunia, pindah domisili, pindah status menjadi TNI/Polri, mengalami gangguan jiwa, dan sebab lain yang menjadikan pemilih yang tidak memenuhi syarat,” paparnya dalam acara pengukuhan Sukarelawan Demokrasi di RM Maribu, kemarin.

Dia menekankan, pemeliharaan DPT ini masih akan terus berlanjut hingga menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014. Itu dilakukan KPU untuk melindungi hak konstitusi warga, sehingga masih ada pendataan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk DPT. Warga tersebut akan didata sebagai daftar pemilih khusus (DPT).

“Pendataan DPT hingga dua pekan sebelum hari pencoblosan,” ujarnya. Adapun Ketua KPU Haidar Fitri mengingatkan partai politik (parpol) agar menaati pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Sebab, setelah pernah dilakukan penertiban, kini mulai muncul lagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di sejumlah tempat. Terkait dengan pengukuhan Sukarelawan Demokrasi, anggota KPU Subchan Zuhri menyebutkan, ada tambahan amunisi baru dalam memerangi praktik politik uang dalam Pemilu 2014.

Kalau sebelumnya ada 15 sukarelawan, sekarang ditambah menjadi total 25 anggota Sukarelawan Demokrasi yang sudah dibentuk KPU untuk turut memerangi politik uang. Dia mengatakan, sukarelawan ini berperan strategis untuk membawa masyarakat pemilih ke arah yang lebih baik.

“Harapannya, kalau yang mengajak masyarakat menggunakan hak pilih itu KPU sudah lumrah dan biasa saja. Namun, kalau yang mengajak adalah masyarakat yang jadi sukarelawan sebagai tokoh di berbagai komunitas, dampaknya akan lebih baik,” tegasnya. (H75-57,88)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/22/250048/DPTJepara-Menyusut-3.345-

22 Januari 2014 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Dijerat 2 Pasal, Hariyanto dan Handir Tak Keberatan

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 26 Desember 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dua kontraktor dari CV Jujur Jaya Mandiri, Hariyanto dan Handir tidak mengajukan keberatan atas dakwaan berlapis yang ditujukan padanya. Selasa (24/12) lalu, jaksa membacakan dakwaan atas keterlibatan keduanya dalam korupsi pembangunan jalan lingkungan dan saluran di Jepara tahun 2012.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo, Jaksa Sukirno menjerat keduanya dengan dakwaan berlapis. Yakni Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. “Kami tidak ajukan eksepsi (keberatan),” kata Hariyanto.

Hakim lalu memerintahkan sidang dilanjutkan pekan depan. “Sidang selanjutnya kita langsung pada pemeriksaan dan pembuktian. Hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi,” kata Hakim Hastopo.

Hakim juga memerintahkan kedua terdakwa untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang. Hariyanto dan Handir ditahan bersamaan sejak 15 Agustus 2013, usai diperiksa penyidik.

Dalam proyek pembangunan jalan lingkungan dan saluran itu, CV CV Jujur melaksanakan tiga paket kegiatan. Yakni pembangunan jalan beton di Desa Welahan, pembangunan jalan dan saluran di Desa Sidialit, dan pembangunan jalan lingkungan di Desa Bantrung, Jepara. Ketiga paket kegiatan itu dilaksanakan dengan APBD Kabupaten Japara tahun 2012, totalnya sebesar Rp 2,5 miliar.

Kenyataannya, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Diduga ada pengurangan kualitas besi yang digunakan untuk pembangunan jalan beton. Dalam kontrak disepakati spesifikasi besi K250 sampai K275, namun yang terpasang hanya K18 sampai K20. Selain kualitas, volume pekerjaan juga tidak sesuai rencana anggaran belanja dalam kontrak.

Kejanggalan itu telah disidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejak Juni 2013 lalu. Penyidik telah menguji hasil pekerjaan proyek melalui Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Selisih kualitas dan kuantitas pekerjaan nyata dengan spesifikasi kontrak itu mencapai Rp 870.571.164, jumlah tersebut ditaksir sebagai kerugian negara.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/26/184789/Dijerat-2-Pasal-Hariyanto-dan-Handir-Tak-Keberatan

31 Desember 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

PMII Adakan Dialog Anti Korupsi

SOEARA MOERIA ONLINE – Rabu, 27 November 2013

Jepara-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara mengadakan Dialog Publik Pendidikan Anti Korupsi “Lawan Budaya Korupsi demi Kesejahteraan Masyarakat” bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (25/11) kemarin. Dalam kegiatan yang dihadiri 250 peserta dari pelajar, santri, mahasiswa dan unsur pemerintah menghadirkan Guntur K (KPK), Eko Haryanto (KP2KKN Jateng), Mayadina Rohma Musfiroh (Fitra Jateng) dan Ginung Partidina (Kejaksaan Negeri Jepara).
Syaifur Rohim ketua PMII Cabang Jepara menjelaskan melalui dialog tujuannya masyarakat semakin menyadari bersama dan melawan segala bentuk korupsi.
“Kami mengadakan seminar ini mengacu isu nasional atas maraknya kasus korupsi. Selain itu juga karena di Jepara ada pengungkapan kasus korupsi. Semoga kedepan bisa menjadi pelajaran berharga untuk Jepara yang lebih baik,” jelasnya.
Salah satu pemateri, Guntur K menyampaikan potensi kekayaan bangsa Indonesia sangat beragam mulai dari pangan, perikanan, hutan industri, sektor tambang hingga migas. Tetapi 30.02 juta masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Tidak hanya itu, ada hutang pada luar negeri, kerusakan alam, sumber energi dan listrik masih menyisakan masalah. Masalah-masalah itu menurut Deputi Fungsional Pencegahan KPK tidak lepas dari dampak korupsi yang dilakukan massal oleh para pejabat.
“Korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan juga merusak moral dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Karenanya, tegas Guntur pemberantasan korupsi menjadi cara dan pilihan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab masih menurutnya akibat dari problem itu semakin memudarnya sikap masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Meski demikian pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Membangun budaya anti korupsi perlu sistem, penegakan hukum, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan yang sejalan. Sehingga sebutnya perlu adanya peran banyak pihak untuk menuntaskan masalah tersebut.
Pembicara lain Eko Haryanto menambahkan masyarakat harus berpandangan korupsi adalah musuh utama bangsa dan harus diperangi. Masyarakat ungkap anggota Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) tidak perlu takut karena ada landasan hukum bagi mereka yang berperan serta memberantas korupsi.
Oleh sebab itu, Eko mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam membangun komunitas anti korupsi. (Syaiful Mustaqim)

28 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Hindari Calo, Urus Sendiri Perizinan UMKM ke BPMPPT

SUARA MERDEKA.com – Kamis, 28 November 2013

JEPARA, suaramerdeka.com - Proses perizinan usaha –utamanya untuk Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM)– sebenarnya mudah. Untuk itu, bagi masyarakat  yang ingin membuka usaha dan yang telah membuka usaha, segera mengurus perizinan dan  datang sendiri ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terbadu (BPMPPT) Kabupaten Jepara.

“Penuhi semua persyaratan dan datang sendiri ke BPMPPT. Hindari calo,” kata Kepala Bidang Perizinan Ekonomi BPMPPT Kabupaten Jepara, Sulastri SH MH, saat memberikan materi dalam acara dialog publik yang diselenggarakan Kadin Jepara di Pasar Kerajinan Kalinyamatan, Rabu (27/11).

Nara sumber lainnya, Edi Wijayanto SH MH, dari Dinas Koperasi UMKM dan Pengelaan Pasar. Juga, H Farisal Adib SH, Komite Tetap Bidang Hukum dan HAKI Kadin Jepara. Sulastri menjelaskan, persyaratan mengurus perizinan sangat mudah dan telah ditentukan BPMPPT. Tinggal mengisi dan memenuhi persayaratan tersebut. Misalnya, mengisi formulir yang telah disediakan, foto copi KTP pemohon, akta pendirian perusahaan, NPWP, Izin gangguan  dan SPPL/UKL/UPL yang asli.

“Setelah pemohon memenuhi persyaratan tersebut, nanti tinggal diproses sesuai prosedur. Yakni, Setelah BPMPPT menerima berkas persyaratan, kemudian dilakukan peninjauan lokasi, jika sudah,dinas terkait akan menerbitkan izin,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, sarana prasarana pelayanan perizinan sudah lengkap. Seperti loket pengajuan permohonan, pembayaran, penyerahan dan pengaduan. Menurut dia, pihaknya akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua Kadin Jepara, Abdul Kohar mengatakan, kegiatan tersebut diselenggaraan sebagai upaya membantu masyarakat agar paham tentang bagaimana proses perijinan suatu usaha yang benar. “Perizinan sangat penting bagi pelaku usaha agar proses perjalanan usaha berjalan lancar dan tidak ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, Kadin Jepara memiliki bidang Advokasi hukum dan Haki. Bidang tersebut bertujuan untuk menjembatani dunia usaha ke berbagai lembaga pemerintah dan hukum. Selain itu, juga memberikan konsultasi yang diperlukan dunia usaha Jepara.

“Kami berharap, masyarakat dan semua pihak terkait dapat bersinergi dengan semua unsur demi tercapainya landasan hukum yang membuat para pengusaha merasa aman dan nyaman berusaha di negeri sendiri,” katanya.

Dia menambahkan, Sabtu (30/11) siang. mendatang Kadin Jepara juga melaksanakan Dialog publik  dengan tema “Dampak Maraknya Toko Modern terhadap pengusaha Kecil Di Jepara Perspektif Hukum dan Etika Bisnis”. Nara sumber, Huda SH MH dari IRLE Jawa Tengah, 2 Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Yoso Suwarno 3. Samsul Arifin, SE MM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Unisnu Jepara, di Gedung Trade and Tourism Centre (JTTC), Jalan  Raya Jepara-Kudus KM 11,5  Rengging Pecangaan Jepara.

( Sukardi / CN34 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/28/181239/Hindari-Calo-Urus-Sendiri-Perizinan-UMKM-ke-BPMPPT

28 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

PMII Jepara Adakan Dialog Anti Korupsi

NU ONLINE – Kasmis, 28 November 2013

Jepara, NU Online - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara mengadakan Dialog Publik Pendidikan Anti Korupsi “Lawan Budaya Korupsi demi Kesejahteraan Masyarakat” bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (25/11) kemarin.

Dalam kegiatan yang dihadiri 250 peserta dari pelajar, santri, mahasiswa dan unsur pemerintah menghadirkan Guntur K (KPK), Eko Haryanto (KP2KKN Jateng), Mayadina Rohma Musfiroh (Fitra Jateng) dan Ginung Partidina (Kejaksaan Negeri Jepara).

Syaifur Rohim ketua PMII Cabang Jepara menjelaskan melalui dialog tujuannya masyarakat semakin menyadari bersama dan melawan segala bentuk korupsi.

“Kami mengadakan seminar ini mengacu isu nasional atas maraknya kasus korupsi. Selain itu juga karena di Jepara ada pengungkapan kasus korupsi. Semoga kedepan bisa menjadi pelajaran berharga untuk Jepara yang lebih baik,” jelasnya.

Salah satu pemateri, Guntur K menyampaikan potensi kekayaan bangsa Indonesia sangat beragam mulai dari pangan, perikanan, hutan industri, sektor tambang hingga migas. Tetapi 30.02 juta masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Tidak hanya itu, ada hutang pada luar negeri, kerusakan alam, sumber energi dan listrik masih menyisakan masalah. Masalah-masalah itu menurut Deputi Fungsional Pencegahan KPK tidak lepas dari dampak korupsi yang dilakukan massal oleh para pejabat.

“Korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan juga merusak moral dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Karenanya, tegas Guntur pemberantasan korupsi menjadi cara dan pilihan tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab masih menurutnya akibat dari problem itu semakin memudarnya sikap masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Meski demikian pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Membangun budaya anti korupsi perlu sistem, penegakan hukum, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan yang sejalan. Sehingga sebutnya perlu adanya peran banyak pihak untuk menuntaskan masalah tersebut.

Pembicara lain Eko Haryanto menambahkan masyarakat harus berpandangan korupsi adalah musuh utama bangsa dan harus diperangi. Masyarakat ungkap anggota Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) tidak perlu takut karena ada landasan hukum bagi mereka yang berperan serta memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, Eko mengajak masyarakat untuk mengambil peran dalam membangun komunitas anti korupsi. (Syaiful Mustaqim/Abdullah Alawi)

Sumber : http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,48446-lang,id-t,PMII+Jepara+Adakan+Dialog+Anti+Korupsi-.phpx

28 November 2013 Posted by | JEPARA, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Pengusaha Bangunan Jepara Ditahan Kejati

SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 16 November 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan seorang pengusaha konstruksi (bangunan) Jepara, Sandy Nugroho, Kamis (14/11) petang. Sandy diduga terlibat dalam korupsi pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (MP ESDM) Jepara tahun 2009-2010.

“Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Oktober 2013. Lalu dilakukan penahanan di LP Kedungoane kemarin,” demikian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, Jumat (15/11).

Proyek pemeliharaan itu ada dalam dua tahun anggaran. Tahun 2009 dianggarkan pemeliharaan jalan dan jembatan di 87 titik dengan dana Rp 9 miliar. Sementara tahun 2010 pada 57 titik dengan anggaran Rp 8 miliar. Jenis pekerjaannya adalah penambalan dan penghalusan jalan serta perbaikan gorong-gorong pada jembatan.

Kenyataanya seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh perusahaan pemenang konstruksi yang memenangkan lelang. Kenyataannya, lelang tidak pernah dilakukan. 15 perusahaan yang namanya tertera dalam daftar pelaksana proyek merupakan hasil penunjukan langsung oleh Kepala BMP ESDM Edy Sutoyo.

Penunjukan itu dibuat seolah-olah merupakan hasil lelang. Dalam sidang terungkap, perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah menandatangani kontrak. KOntrak ditandatangani oleh pihak lain. Dalam kasus ini, perusahaan milik Sandy Nugroho turut menerima aliran dana sebesar Rp 163 juta, padahal tidak mengerkakan proyek.

“yang bersangkutan (Sandy-red) akan ditahan dalam 20 hari kedepan utnuk keperluan penyidikan. Jika belum selesai, penyidikan akan diperpanjang,” kata Eko Suwarni.

( Eka Handriana / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/16/179766/Pengusaha-Bangunan-Jepara-Ditahan-Kejati

19 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Pengusaha Konstruksi Ditahan Kejati

SUARA MERDEKA – Sabtu, 16 November 2013

  • Kasus Korupsi di Jepara

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan seorang pengusaha konstruksi di Jepara, Sandy Nugroho, Kamis (14/11) petang. Sandy diduga terlibat dalam korupsi pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (MP ESDM) Jepara tahun 2009-2010.

”Ia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Oktober 2013 dan ditahan di LP Kedungpane, kemarin,” demikian Kepala Seski Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni, Jumat (15/11).

Proyek pemeliharaan itu ada dalam dua tahun anggaran. Tahun 2009 dianggarkan pemeliharaan jalan dan jembatan di 87 titik dengan dana Rp 9 miliar. Sementara tahun 2010 pada 57 titik dengan anggaran Rp 8 miliar. Jenis pekerjaannya adalah penambalan dan penghalusan jalan serta perbaikan gorong-gorong pada jembatan.

Penyidikan

Kenyataanya seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh perusahaan pemenang lelang. Bahkan 15 perusahaan yang tertera dalam daftar pelaksana proyek merupakan hasil penunjukan langsung oleh Kepala BMPESDM Edy Sutoyo.

Penunjukan itu dibuat seolaholah hasil lelang. Dalam sidang terungkap sejumlah perusahaan tersebut tidak pernah menandatangani kontrak.

Kontrak ditandatangani oleh perusahaan milik Sandy Nugroho yang  menerima aliran dana Rp 163 juta, padahal tidak mengerakkan proyek.

”Tersangka (Sandy-red) ditahan selama 20 hari untuk keperluan penyidikan. Jika belum selesai akan diperpanjang,” kata Eko Suwarni. (H89-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/16/243378/Pengusaha-Konstruksi-Ditahan-Kejati

16 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Kabid Pengairan Divonis 16 Bulan

SUARA MERDEKA – Sabtu, 09 November 2013
  • Korupsi Bina Marga Jepara

SEMARANG – Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman pidana 16 bulan penjara kepada Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (BMPESDM) Jepara Suko Santoso.

Vonis yang dibacakan pada Jumat (8/11) sore itu dijatuhkan atas tuduhan keterlibatan Suko dalam korupsi proyek pemeliharaan sarana dan prasarana Kabupaten Jepara tahun 2010. Selain Suko, tiga terdakwa lain juga dijatuhi pidana.

Mereka adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Son Anjar Kumara, Kepala UPTWilayah III Kecamatan Pecangaan dan Kedung Abdur Rachim, serta pensiunan Dinas Pekerjaan Umum (sekarang BMPESDM) Wagiran Martono. Ketiganya masingmasing dijatuhi pidana 14 bulan penjara.

”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama,” kata Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan putusan.

Suko disidang terpisah, sedangkan Son Anjar, Abdur Rachim, dan Wagiran disidang bersamaan. Selain pidana badan, hakim juga mendenda keempat terdakwa masing-masing Rp 50 juta setara dengan dua bulan kurungan.

Hakim tak menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara. Sebab, hakim tak menemukan fakta bahwa keempat terdakwa menerima aliran dana dari tindakan korupsi itu. Beberapa kerabat dan keluarga para terdakwa menangis mendengar putusan hakim. Atas putusan itu, para terdakwa tak langsung menyatakan sikap.

”Pada dasarnya, dari pembicaraan keluarga, Pak Suko menerima putusan. Tapi kami manfaatkan waktu untuk pikirpikir dulu,” kata pengacara Suko Santoso, Heru Wismanto, usai sidang. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp 50 juta setara dengan lima bulan kurungan.

Hakim dan jaksa sepakat bahwa perbuatan keempat terdakwa memenuhi Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendati demikian, hakim beda pendapat dari jaksa soal masa hukuman. Hakim mempertimbangkan beberapa hal meringankan, di antaranya para terdakwa tidak menerima uang korupsi.

Tanpa Lelang

Proyek pemeliharaan itu direncanakan pada 87 titik, didanai dengan APBD Jepara tahun 2010 sebesar Rp 9 miliar. Jenis pekerjaan yakni penambalan dan penghalusan jalan yang berlubang serta perbaikan gorong-gorong jembatan.

Kenyataannya, Kepala BMPESDM Edi Sutoyo menunjuk langsung pelaksana proyek, seolaholah sudah merupakan hasil lelang. Lima belas perusahaan yang tertera dalam kontrak yang ditandatangani Edi selaku Pejabat Pembuat Komitmen itu tak melaksanakan pekerjaan. Perusahaan bersangkutan malah merasa tidak pernah menerima atau menandatangani kontrak proyek.

Dalam sidang terungkap, pekerjaan dilaksanakan pihak lain. Pembayaran proyek juga tidak sesuai dengan hasil pekerjaan. Ada 29 titik pekerjaan fisik yang tidak digarap senilai Rp 1,67 miliar. Namun, APBD Jepara membayar penuh. Penyidik Kejati Jateng telah menetapkan Edi Sutoyo sebagai tersangka. (H89-59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/11/09/242523/Kabid-Pengairan-Divonis-16-Bulan

 

 

11 November 2013 Posted by | JEPARA | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: