KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Sidang Hari Kedua Nadiroh, Saksi Memberatkan Terdakwa

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 02 April 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Tiga dari lima orang saksi dari kesaksiannya memberatkan Nadiroh sebagai terdakwa dalam persidangan pidana pemilu pada hari ini (2/4), di Pengadilan Negeri (PN) Demak. Ketiga saksi merupakan wali murid yang hadir pada saat pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMPN 3 Demak.

Ketiganya bernama Sulam (53), Budi Kuncoro (35) dan Ahmad Syofi (43). Mereka mengatakan caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat itu dalam sambutannya meminta dukungan dan doa restu agar terpilih pada Pileg mendatang.

“Bu nyuwun tulung, niki gambar kulo. Dipun dukung,” kata Sulam menirukan ucapan terdakwa yang meminta dukungan sembari membagikan kartu nama bergambar arahan mencoblos.

Sulam pun baru mengetahui terdakwa sebagai caleg dari kartu nama yang dibagikan pada orang tua murid. Terhadap kesaksian itu, terdakwa merasa keberatan.

“Tidak benar saya meminta wali murid untuk mencoblos. Saya hanya menyampaikan minta doa restu,” sanggah Nadiroh.

Lebih lanjut, dikatakannya, pembagian kartu nama dilakukan setelah ada lontaran dari salah seorang wali murid yang menanyakan foto dirinya. Hingga berita ini ditulis persidangan masih berlangsung.

( Hartatik / CN19 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/04/02/196894/Sidang-Hari-Kedua-Nadiroh-Saksi-Memberatkan-Terdakwa

3 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Dugaan Kampanye di Sekolah: Caleg Demokrat Segera Disidangkan

SUARA MERDEKA,com – Rabu, 19 Maret 2014

DEMAK, suaramerdeka.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairida melalui Kasi Pidana Umum (Pidum), Suherman menyatakan indikasi tindak pidana pemilu yang disangkakan pada Nadiroh, caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat telah cukup bukti.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) menilai berkas sudah lengkap sehingga penyusunan dakwaan berlanjut pada tahap II.

“Sudah cukup bukti, selanjutnya tinggal menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik (kepolisian). Kabarnya, Pengadilan Negeri juga sudah memberikan surat izin penyitaan barang bukti kepada penyidik,” ujarnya, saat ditemui, Rabu (19/3).

Kejaksaan hanya diberi waktu lima haridalam prosespenyusunan dakwaan pada tahap II. Selanjutnya, jika sudah dinyatakan P21 (lengkap) maka tinggal dilimpahkan ke persidangan.

Bisa dibilang, kasus tindak pidana pemilu ini merupakan kali pertama yang akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Demak. Kasus tersebut sekaligus bisa menjadi yurispudensi hukum bagi kasus pelanggaran kampanye pemilihan umum legislatif (Pileg).

Seperti diketahui, bendahara DPC Demokrat Demak ini diduga melakukan kampanye di sekolah. Dalam acara penyerahan beasiswa bantuan siswa miskin (BSM) di SMPN 3 Demak, Nadiroh meminta doa restu pada sejumlah orang tua murid agar bisa terpilih pada Pileg 9 April mendatang.

Panwaslu Demak yang memantau acara tersebut juga mendapati adanya pembagian spesimen surat suara dimana di dalamnya terdapat kartu nama caleg tersebut. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pleno sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilu 2014.

Rapat pleno tersebut memutuskan kasus Nadiroh tetap diproses hukum ke Polres Demak. Pihak penyidik sendiri melimpahkan BAP ke Kejari Demak pada 17 Maret lalu.

Atas sangkaan tindak pidana pemilu, Nadiroh terancam hukuman dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 24 juta karena melanggar pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

( Hartatik / CN33 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/19/195185

19 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Menteri Kelautan Disemprit Bawaslu

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

image

SEMARANG – Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo diduga melakukan kampanye ilegal. Dia menjadi juru kampanye (jurkam) di sela-sela kegiatan kunjungan kerja.Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Demak.

”Jadi Pak Menteri kan kunjungan kerja, tapi kok jadi jurkam juga. Ini yang kami selidiki,” katanya, Senin (17/3).

Penyelidikan difokuskan apakah ada pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye Sharif Cicip Sutardjo. Sebab jika benar perja­lanan ke Demak adalah kun­jung­an kerja, maka lazimnya menggunakan anggaran kementerian.

Rapat Umum

Anggota Panwaslu Demak Ulinnuha menjelaskan, Sharif diketahui menjadi salah seorang juru kampanye dalam rapat umum di Stadion Pancasila Demak pada Minggu (16/3) sekira pukul 10.00. Usai orasi di sana, Sharif berkunjung ke sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Demak untuk memberikan bantuan. ”Kunjungan sekitar pukul 11.00 didampingi beberapa pejabat Pemkab Demak,” katanya.

Dari Wonosari, Sharif menuju Kota Semarang untuk mengikuti kampanye rapat umum di Lapangan Pancasila Simpang­lima. Pantauan Suara Merdeka, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu turut berorasi bersama Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Akbar Tandjung.

Menurut Ulinnuha, selain dugaan penggunaan fasilitas negara, pihaknya juga menyurati KPU Demak terkait dugaan pelanggaran administratif. ”Se­bab yang bersangkutan tidak tercatat sebagai jurkam tapi kok ikut kampanye,” katanya.

Dikonfirmasi terkait hal ini Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengaku belum mengetahui. ”Saya cek dulu ya, saya malah belum dengar,” ucapnya dihubungi kemarin.

Teguh menambahkan, dalam kampanye hari pertama pihaknya juga mendapat banyak laporan soal pelibatan anak-anak, dan pelanggaran lalu lintas. Pelang­garan itu merata di semua parpol yang turun di hari Minggu lalu.

Meski pelibatan anak-anak tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu maupun Per­aturan KPU, namun Undang-undang Perlindungan Anak jelas melarang. ”Anak-anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik praktis. Selain itu juga rawan dan bahaya juga,” katanya.

Bawaslu akan menyurati KPU Jateng terkait pelanggaran tersebut untuk diteruskan berupa teguran kepada parpol. Teguh juga meminta kepolisian untuk menindak peserta kampanye yang melanggar lalu lintas atau mengganggu pengguna jalan lain. ”Peserta kampanye bermotor yang tidak pakai helm dan meresahkan masyarakat harus ditindak tegas,” katanya.

Segera Lapor

Terpisah Bawaslu akan menegur partai politik yang dalam kampanye terbuka melibatkan anak-anak. Secepatnya akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

”Kami pastikan hari ini keluar teguran terhadap partai yang libatkan anak-anak,” kata ang­gota Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung KPU, Jakarta.

Daniel mengatakan kampanye bukan hanya untuk membuat ke­ramaian tetapi untuk memberi man­faat kepada massa yang ha­dir. Namun kecenderungan terjadi, dia melihat partai belum siap me­­mobilisir massa pemilih se­hingga tetap melibatkan anak-anak.”Saya minta teman-teman di provinsi melaporkan secepatnya terkait kejadian di lapangan. Kalau di Jakarta kami monitoring. Kita butuh laporan dari provinsi,” ujarnya. (H68,J17,viva-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255965/Menteri-Kelautan-Disemprit-Bawaslu

17 Maret 2014 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM, DEMAK | Tinggalkan komentar

Caleg PKB Diduga Kampanye di Sekolah

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

DEMAK – Untuk kedua kalinya, Panwaslu Demak mendapati caleg yang diduga berkampanye di lembaga pendidikan. Kali ini, Nur Sa’adah, caleg DPRD Jateng dari PKB diindikasikan melakukan kampanye di halaman SMP-SMA Nawa Kartika, Desa Tlogodowo, Kecamataan Wonosalam, Minggu kemarin.

’’Caleg tersebut menggelar kampanye nonrapat umum yang dikemas dalam kegiatan pengajian muslimat NU,’’ kata Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, Senin (17/3).

Meski kampanye nonrapat umum boleh dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kampanye rapat umum, namun aturannya sudah jelas. Bahwa lembaga pendidikan, kantor pemerintahan dan rumah ibadah adalah tempat-tempat yang dilarang untuk dilaksanakannya kampanye.

Caleg yang akrab disapa Ida itu, dalam sambutannya, mengajak dan mengarahkan peserta pengajian untuk memilih dirinya dan caleg DPR dari PKB bernama Fathan. Indikasi kampanye dikuatkan dengan bukti selebaran spesimen (contoh) surat suara dan kalender yang dibagikan saat pengajian.

Sehubungan hal itu, hari ini (18/3), pihaknya akan mengundang caleg bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.  Terpisah, Nur Sa’adah membantah dirinya melakukan kampanye nonrapat umum di sekolah. Ida mengatakan bahwa tidak melakukan pengajian di ruang sekolah tetapi di rumah Hj Rubiyati. Dirinya hadir menjadi penceramah karena diundang pengajian oleh pengurus Anak Cabang Muslimat NU, Kecamatan Wonosalam. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255895/Caleg-PKB-Diduga-Kampanye-di-Sekolah

17 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Kampanye Pak Menteri Dibalut Kunker

SUARA MERDEKA – Selasa, 18 Maret 2014

  • Rapat Umum Partai Golkar

DEMAK – Kampanye rapat umum hari pertama Partai Golkar, Minggu kemarin, mendapat sorotan tajam. Selain didatangi Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kampanye terbuka tersebut juga diwarnai sejumlah pelanggaran administrasi.

’’Dari surat pemberitahuan kampanye, DPD Partai Golkar mencantumkan menteri tersebut sebagai juru kampanye nasional bersama Siswono Yudo Husodo dan Akbar Tandjung. Tapi kenapa pada hari yang sama, menteri ini melakukan kunjungan kerja di Desa Wonosari Kecamatan Bonang,’’ ujar Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, saat ditemui, Senin (17/3).

Sesuai PP No 14/2009 tentang tata cara pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu, mereka diharuskan mengambil cuti.  Meski hari libur adalah hari bebas untuk melaksanakan kampanye di luar ketentuan cuti, tapi yang menjadi pertanyaan besar menteri tersebut selain sebagai jurkam juga menjalankan kunjungan kerja pada hari dan kota yang sama.

Fasilitas Negara

Jika menteri tersebut melakukan kunjungan kerja, hemat dia, maka tentu mendapatkan akomodasi dan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya. Karena itu, pihaknya mensinyalir bahwa ada penggunaan fasilitas negara saat Sharif hadir sebagai jurkam partai berlambang pohon beringin itu.

Dari informasi yang dihimpun, Sharif mengendarai helikopter dan mendarat di Alun-alun Demak. Sekitar pukul 10.30, Sharif menuju Stadion Pancasila sebagai juru kampanye. Se­lang dua jam, dia bertolak menuju sentra pengasapan ikan di Desa Wonosari.

’’Masih mengenakan baju yang sama, Pak Menteri ini hanya berganti jas. Kami masih menelusuri adanya penggunaan fasilitas negara saat yang bersangkutan hadir sebagai juru kampanye,’’ imbuhnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya akan mengirimkan rekomendasi kepada KPU Demak bahwa Partai Golkar melakukan pelanggaran administratif pada kampanye rapat umum perdananya tersebut. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/18/255896/Kampanye-Pak-Menteri-Dibalut-Kunker

17 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Caleg Partai Demokrat Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA – Kamis, 13 Maret 2014

  • Dugaan Kampanye di Sekolah

DEMAK – Setelah melakukan pemeriksaan dan melengkapi bukti-bukti, akhirnya penyidik Polres Demak menetapkan Nadiroh, caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat sebagai tersangka.

Caleg Dapil II Jateng ini terindikasi kuat melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan berkampanye di sekolah.

”Penetapan status itu setelah mendengarkan kesaksian sembilan orang saksi dan beberapa item barang bukti yang disita,” ujar Kapolres AKBP R Setijo Nugroho Harjo Hasta Putra melalui Kasatreskrim AKP Zae­nul Arifin didampingi Kasubag Humas AKP Sutomo saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (12/3).

Sebanyak enam item barang bukti yang disita ini meliputi alat peraga kampanye, surat undangan wali murid, daftar hadir, identitas status caleg, CD rekaman sua­ra dan transkrip rekaman.

Da­ri kesaksian pihak SMPN 3 De­mak, pada saat itu tengah ber­langsung pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Nadiroh, dikatakan pihak sekolah memang memiliki andil terhadap proses pengajuan hingga realisasi beasiswa tersebut. Na­­mun tidak disangka ada pe­nyampaian visi, misi bahkan ajakan untuk memilih caleg tersebut.

Keterangan saksi dan barang bukti inipun diperkuat pernyataan ahli hukum dari Undip yang didatangkan penyidik. Pernya­taan tersebut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan caleg tersebut dikategorikan sebagai kampanye.

”Perbuatan tersangka dijerat pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Ancaman pidananya dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 24 juta,” terangnya.

Untuk memenuhi batas waktu penyidikan perkara pidana pe­milu, berkas pemeriksaan akan di­serahkan ke kejaksaan pada Senin mendatang. Sesuai peraturan Kapolri No 10/2013, penyidik­an ka­sus pidana pemilu di tingkat ke­polisian maksimal 14 hari sejak laporan tersebut diterima dari Panwaslu.

Jika penyidikan belum leng­kap, lanjutnya jaksa penuntut diberi waktu paling lama tiga hari sudah harus mengembalikan berkas penyidikan itu ke pe­nyidik. Begitu pula, penyidik pu­nya waktu hanya tiga hari untuk melengkapi berkas tersebut.

Hormati Hukum

Sementara itu, Nadiroh di­dampingi kuasa hukumnya, Rudi Setiawan menyatakan, akan menghormati proses hu­kum. Meski begitu, ia tidak sepakat dengan penetapan status sebagai tersangka.

”Misi saya hanya memperlancar alokasi pemberiaan beasiswa BSM, agar benar-benar te­pat sasaran untuk siswa miskin di SMPN 3 Demak. Sebab dari awal, saya yang mengajukan bea­siswa ini melalui jalur partai sehingga realisasinya harus dikawal,” katanya.

Seperti diketahui, Panwaslu Demak melaporkan indikasi kampanye di sekolah yang dilakukan Nadiroh pada 28 Fe­bruari lalu.

Dari hasil kajian sentra penegakkan hukum terpadu (Gak­kumdu), temuan tersebut dilaporkan ke Polres Demak pada 6 Maret. (J9-91)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/13/255436/Caleg-Partai-Demokrat-Jadi-Tersangka

12 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Alamat Fiktif, Nama Lembaga Pers Dicatut

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 20 November 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak hingga akhir pekan ini masih melakukan proses klarifikasi terhadap para penerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Provinsi Tahun Anggaran 2010-2011.

Sedikitnya 200 lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima bansos dalam sepekan akan diperiksa. Dari jumlah itu, tidak sedikit yang mengatasnamakan lembaga pers.

Kajari Demak, Zairinida melalui Kasi Pidsus Dafit Supriyanto mengatakan, sejumlah organisasi dan lembaga pers di Demak tercantum sebagai penerima dana bansos. Beberapa nama diantaranya Persatuan Wartaawan Islam Demak, Aliansi Jurnalis Merdeka dan Lembaga Pers Pemuda Demak. Lembaga pers yang disebut tersebut masing-masing beralamat di Jalan Argo dan Jalan Sultan Fatah.

“Kami sudah lakukan pengecekan dan ternyata alamat tersebut fiktif,” ujarnya, Selasa (19/11).

Alamat fiktif ini juga disebutkan untuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima bansos lainnya yang jumlahnya sekitar 200. Sebut saja, Kelompok Wanita Nelayan Demak beralamat di Jalan Sultan Fatah No 10, setelah didatangi ternyata kantor Inspektorat Daerah.

Lembaga penerima lainnya, Paguyuban Perajin Tempe Bintoro beralamat Kelurahan Bintoro RT 7/RW 5. Setelah diklarifikasi bahwa RW 5 di kelurahan tersebut hanya sampai RT 6. Tidak berbeda jauh, LBH Anak Demak dinyatakan sebagai penerima bansos, tapi setelah didatangi tim penyidik ternyata kantor dengan alamat yang sama adalah laboratorium CITO.

“Pengecekan sementara untuk wilayah Kecamatan Demak, dari 36 titik hanya satu titik yang diketahui namanya tapi yang bersangkutan sedang kerja proyek di luar kota,” imbuhnya.

Dengan demikian, sambung Dafit, lembaga dan ormas penerima bansos yang sudah dilakukan pengecekan ini bisa dikatakan fiktif baik alamat ataupun keberadaannya. Sedangkaan klarifikasi terhadap institusi pendidikan penerima bansos tinggal menyisakan 60 sekolah.

Kejati merilis ada 500 sekolah baik di bawah binaan Kemenag maupun Dindikpora yang mendapatkan aliran dana bansos tersebut. Dari jumlah itu, sudah 440 kepala sekolah yang dilakukan klarifikasi.

“Ada delapan sekolah yang tidak menerima bantuan dan mereka pun tidak pernah mengajukan proposal,” terangnya.

Selain itu, ada satu kepala sekolah di salah satu sekolah Kecamatan Guntur yang dipecat oleh pihak yayasan lantaran diduga menyelewengkan dana bansos itu pada 2010. Selanjutnya, ada dua sekolah yang masing-masing menerima dana bansos Rp 37,5 juta tapi mengalami pemotongan sebesar 30 persen.

Meski enggan menyebutkan pihak yang melakukan pemotongan, namun Kejari sudah mengantongi nama broker tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada lima sekolah penerima bansos yang tidak teridentifikasi.

Kelima sekolah ini adalah Ponpes Nurul Quran Wedung, Ponpes ASl Fatah Mranggen, MTs Al Hidayah Krasak, SMA Ganesha Gajah dan SMA Al Islam Karangtengah.

Satu dari kelima sekolah itu, terangnya, SMA Ganesha sempat pernah ada. Tapi sekolah tersebut sudah dilebur menjadi satu dengan SMK Ganesha pada 1993. Sedangkan keempat sekolah lainnya secara fisik tidak ditemukan.

( Hartatik / CN39 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/20/180213/Alamat-Fiktif-Nama-Lembaga-Pers-Dicatut

12 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Caleg DPRD Jateng Ditetapkan Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 12 Maret 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Setelah melakukan pemeriksaan dan melengkapi bukti-bukti yang ada, akhirnya penyidik Polres Demak menetapkan Nadiroh, caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat sebagai tersangka. Caleg Dapil II Jateng ini terindikasi kuat melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan berkampanye di sekolah.

“Penetapan status tersangka ini setelah mendengarkan kesaksian sembilan orang saksi dan beberapa item barang bukti yang disita,” ujar Kapolres AKBP R Setijo Nugroho Harjo Hasta Putra melalui Kasatreskrim AKP Zaenul Arifin didampingi Kasubag Humas AKP Sutomo saat konferensi pers di Mapolres Demak, Rabu (12/3).

Sebanyak enam item barang bukti yang disita ini meliputi alat peraga kampanye, surat undangan wali murid, daftar hadir, identitas status caleg, CD rekaman suara dan transkrip rekaman. Dari kesaksian pihak SMPN 3 Demak, pada saat itu tengah berlangsung pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Nadiroh, dikatakan pihak sekolah, memang memiliki andil terhadap proses pengajuan hingga realisasi beasiswa tersebut. Namun mereka tidak menyangka ada penyampaian visi, misi bahkan ajakan untuk memilih caleg tersebut.

Keterangan saksi dan barang bukti inipun diperkuat pernyataan ahli hukum dari Undip yang didatangkan penyidik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan caleg tersebut dikategorikan sebagai kampanye.

“Perbuatan tersangka dijerat pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Ancaman pidananya dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 24 juta,” terangnya.

Untuk memenuhi batas waktu penyidikan perkara pidana pemilu, berkas pemeriksaan akan diserahkan ke kejaksaan pada Senin mendatang. Sesuai peraturan Kapolri No 10/2013, penyidikan kasus pidana pemilu di tingkat kepolisian maksimal 14 hari sejak laporan tersebut diterima dari Panwaslu.

Bilamana penyidikan belum lengkap, lanjutnya, jaksa penuntut diberi waktu paling lama tiga hari sudah harus mengembalikan berkas penyidikan itu ke penyidik. Begitu pula, penyidik punya waktu hanya tiga hari untuk melengkapi berkas tersebut.

Sementara itu, Nadiroh didampingi kuasa hukumnya, Rudi Setiawan menyatakan, akan menghormati proses hukum. Meski begitu, ia tidak sepakat dengan penetapan status sebagai tersangka. “Misi saya hanya memperlancar alokasi pemberiaan beasiswa BSM, agar benar-benar tepat sasaran untuk siswa miskin di SMPN 3 Demak. Sebab dari awal, saya yang mengajukan beasiswa ini melalui jalur partai sehingga realisasinya harus dikawal,” katanya.

Seperti diketahui, Panwaslu Demak melaporkan indikasi kampanye di sekolah yang dilakukan Nadiroh pada 28 Februari lalu. Dari hasil kajian sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), temuan tersebut dilaporkan ke Polres Demak pada 6 Maret.

( Hartatik / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/12/194338/Caleg-DPRD-Jateng-Ditetapkan-Tersangka

12 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Delapan Parpol Belum Serahkan LPj Banpol

SUARA MERDEKA – Rabu, 12 Maret 2014

DEMAK – Delapan dari 12 partai politik (parpol) peraih kursi DPRD Demak belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) dana bantuan politik (banpol) Tahun Anggaran 2013.

Kedelapan parpol adalah PKB, PDIP, PPP, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PDP, PKPB, PKNU, Gerindra dan Hanura. ‘’Yang sudah menyerahkan LPj baru PKB, PDP, Golkar dan PPP.

Kami ingatkan bagi partai lainnya segera menyerahkan LPj,’’ ujar Kepala Kantor Kesbangpolinmas Demak, Taufik Rivai, didampingi Kasi Hubungan Antar-Lembaga, Sujanarto.

Penyerahan LPj, menurutnya, menjadi syarat pencairan dana banpol tahun anggaran berikutnya. Sesuai aturan, meski penyerahan LPj banpol maksimal satu bulan sebelum tutup anggaran, tapi berpengaruh pada tertundanya pencairan periode selanjutnya. Prosesnya terlebih dulu harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penggunaannya dinyatakan bersih. Termasuk, keberadaan kepengurusan parpol harus definitif.

Bervariasi

Adapun alokasi dana banpol untuk 12 parpol peraih kursi pada TA 2013 sebesar Rp 881.280.000. Besaran banpol yang diberikan pada masingmasing partai bervariasi, tergantung perolehan jumlah suara. ’’PKB mendapatkan dana banpol paling banyak sekitar Rp 160 juta, sedangkan paling sedikit PKNU sebesar Rp 23 juta. Tiap suara dihargai Rp 1.879,’’ terangnya.

Penghitungan besaaran indeks per suara ini didapatkan dari perolehan suara Pemilu 2009 dibagi dengan suara sah Pemilu 2004. Sedangkan pada tahun ini, dana banpol diberikan sebanyak dua kali yakni periode Januari sampai bulan pelantikan serta periode setelah pelantikan.

Ditambahkan, tiga dari 12 partai tersebut sudah tidak berhak mendapatkan dana banpol pada tahun ini lantaran tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Ketiga partai ini masing-masing PDP, PKPB dan PKNU. Molornya penyerahan LPj ini ternyata sudah terjadi sejak 2012. Meski begitu, belum ada dana banpol salah satu partai yang dihanguskan.

Hanya saja, imbuh Sujanarto, kendala yang dihadapi ketika menemukan salah satu partai memiliki kepengurusan ganda seperti yang pernah dialami PKB lantaran terjadi perpecahan di tingkat pusat. Terkait peruntukkan dana banpol, 60 persen diharuskan untuk pendidikan poitik. Baru sisanya 40 persen diperbolehkan untuk pembiayaan secretariat parpol.

’’Sejauh ini, kami sudah mengirimkan teguran baik lisan maupun tertulis pada parpol yang belum kunjung menyerahkan LPj banpol,’’ tukasnya. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/03/12/255239/Delapan-Parpol-Belum-Serahkan-LPj-Banpol

12 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Dana Kampanye Parpol Rp 2,9 Miliar

SUARA MERDEKA – Selasa, 11 Maret 2014
  • Nasdem Terbanyak

DEMAK – Hasil rekapitulasi sumbangan kampanye partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 periode II menunjukkan Partai Nasdem berada di urutan terbanyak dengan dana senilai Rp 665.727.000.

Menurut Komisioner KPU Demak Divisi Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara, Jessi Tri Joeni, total sumbangan dana kampanye yang dilaporkan pimpinan cabang 12 parpol mencapai Rp 2.976.710.580. ”Ada satu partai dengan saldo pengeluaran kampanye nol yakni PKPI,” ujarnya, Senin (10/3).

Pelaporan dana kampanye tahap II ini memuat saldo rekening khusus partai yang berlaku antara 28 Desember 2013 sampai 2 Maret 2014. Dari laporan tersebut, Gerindra menempati posisi kedua terbanyak dengan sumbangan kampanye mencapai Rp 624.599.750.

“Disusul PDIPpada urutan ketiga dimana sumbangan kampanyenya mencapai Rp 575.050.000,” kata Jessi. Dia menjelaskan, pada masa pelaporan tahap pertama yang ditutup per 27 Desember 2013, Partai Gerindra Demak tercatat paling banyak memiliki dana kampanye yakni mencapai Rp 719.814.000.

Sedangkan parpol nomor dua dengan dana dana kampanye terbanyak yakni Partai Demokrat sebesar Rp 528.729.000. Nomor tiga terbesar dana kampanyenya yakni PPP sebesar Rp 206.920.000.

Dana Habis

”Hanya Partai Hanura yang tidak melaporkan dana kampanye pada tahap pertama. Tapi tahap kedua sumbangan dana kampanye yang dilaporkan partai itu sebesar Rp 163.277.500,” terangnya.

Adapun sumbangan kampanye PKPI yang dilaporkan pada tahap I sebesar Rp 78.250.000. Dana tersebut sudah habis sehingga saldo yang dilaporkan pada tahap II nol. Lebih lanjut, dikatakannya, sumbangan dana kampanye yang dilaporkan pada tahap II meningkat signifikan dibanding tahap I sebesar Rp 1.980.325.500.

Sesuai tahapan berikutnya, 12 parpol yang hingga tahap kedua pelaporan dana kampanye telah memenuhi kewajibannya, diimbau agar segera menyiapkan laporan terakhirnya pada tahap ketiga. Disebutkan Peraturan KPU No 17/2013, pesera Pemilu 2014 wajib satu kali lagi melaporkan dana kampanyenya yakni terhitung 3 Maret hingga batas akhir 17 April 2014.

”Jika tidak menyerahkan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada tahap ketiga ini, caleg terpilih bisa didiskualifikasi,” pungkasnya. (J9-91)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/11/255112

11 Maret 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: