KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Djumadi Pemakai Duit Pupuk Petani Rp 182 Juta Ditangkap Kejari Demak

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 24 Desember 2013

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Djumadi bin Abu Naim, warga Desa Boyolali RT 02 RW 01 Kecamatan Gajah, yang ditangkap Tim Pidsus Kejari Demak Senin (23/12) di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan terpidana pemalsuan data penyaluran pupuk dari kegiatan KUT di Kecamatan Gajah untuk kepentingan pribadi. Sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 182 juta.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Demak Zairida, saat dihubungi Tribun Jateng, Selasa (24/12) kali pertama, kasus Djumadi disidangkan di Pengadilan Negeri pada tahun 2005, selanjutnya terpida naik banding ke Pengadilan Tinggi tahun 2010. “Lalu, putusan dari MA turun pada tahun 2011,” lanjutnya.

Djumadi bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) PNS wilayah Kecamatan Gajah yang memiliki desa binaan, meliputi Desa Tanjunganyar, Sambiroto, Boyolali, Wilalung, dan Mlatiharjo.

Djumadi bertugas menginventarisasi kelompok tani penerima KUT. Memberi penyuluhan, sekaligus membimbing kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam penyaluran KUT tahun 1999 lalu, RDKK binaannya diserahkan kepada LSM Lembaga Pengembangan Pertanian Mandiri (LPPM) Cabang Demak, sebagai eksekutor penyaluran KUT.

“Namun pada RDKK milik Kelompok Tani Rahayu Balungrejo Desa Sambiroto  dan Kelompok Sidorukun Desa Boyolali, sebagian ditambah nama-nama petani, berikut luas lahan dan sarana produksi secara fiktif oleh Djumadi. Terpidana juga memalsu RDKK milik Kelompok Tani Kertoharjo Desa Tambirejo, dan Kelompok Tani Wahyu Tani Desa Tanjunganyar,” jelas Zairida.

Djumadi berhasil mendapat puluhan kilogram pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA, dan SP 36, serta biaya garapan atas nama-nama petani fiktif. “Selanjutnya pupuk dan obatan pertanian, dijual untuk kepentingan pribadi, tanpa ada upaya pengembalian kepada eksekutor KUT, sehingga berakibat merugikan keuangan negara,” tandas Zairida. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/12/24/djumadi-pemakai-duit-pupuk-petani-rp-182-juta-ditangkap-kejari-demak

17 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi APBD Desa Batursari Demak Ditangani JPU

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 08 April 2014

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Tersangka Kasus Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Batursari Kecamatan Mranggen, Lutfi Latif bin Ahmad Munir (31) yang ditangkap Kejaksaan Demak Januari lalu, saat ini kasusnya telah memasuki tahap 2 pemeriksaan. Tersangka yang pernah buron sejak Desember 2012 tersebut kini perkaranya masuk ranah penyelidikan Jaksa Penuntut Umum.

Kasi Pidsus Kejari Demak, Dafit Supriyanto mengatakan berkas penyidikan mantan lurah Batursari Kecamatan Mranggen tersebut diserahterimakan Selasa (8/4) siang.

“Sertifikat yang digelapkan tersangka Lutfi Latif saat ini sedang kami pisah-pisahkan sesuai kasusnya. Masih ada 15 sertifikat tanah banda desa yang belum ditemukan dari total 56 sertifikat yang digelapkan,” ujar Dafit.

Dafit menjelaskan Lutfi Latif merupakan buron dalam kasus korupsi APBD Desa Batursari tahun 2009 sampai tahun 2012, senilai Rp 370 juta. Selain melakukan penyimpangan uang milik desa, mantan Kepala Desa Batursari Mranggen tersebut juga diduga telah menggelapkan sertifikat tanah desa sebanyak 56 eksemplar.

“Tersangka mengaku lupa berapa nominal uang uang didapat dari menggadaikan sertifikat tersebut kepada sejumlah temannya,” imbuh Dafit.

“Kemarin pukul 14.00 tersangka korupsi APBD Batursari,  digiring masuk ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Setelah ditangkap di Hotel Masagus di Desa Bayan, Kecamatan Kutoarjo Purworejo, pada Jumat (10/1/2014) pukul 07.45 yang dibantu Tim Kejaksaan Purworejo dan Kejati Jawa Tengah,” jelasnya

Lutfi Latif menjabat Kepala Desa Batursari periode 2009-2016 dan diberhentikan pada 2012 atas kejahatan yang dituntutkan kepadanya. Lutfi Latif dituntut pasal 1 dan 2 UU nomor 31 Tahun 1999, yang dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat1 KUHP.

“20 hari kedepan setealh penyidikan kami akan melakukan sidang terhadap kasus yang menimpa Lutfi Latif ini,” lanjut Dafit. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2014/04/08/tersangka-korupsi-apbd-desa-batursari-demak-ditangani-jpu

16 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Tersangka Jadi Lima Orang

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 April 2014

  • Dugaan Korupsi Pembangunan Talut

DEMAK -Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak Tahun Anggaran 2011, bertambah.

Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) kembali menetapkan tiga orang yang diduga terlibat dalam perkara itu, sehingga jumlah tersangka keseluruhan lima orang.

Kajari Demak Zairida melalui Kasi Pidsus, Daffit Supriyanto Selasa (8/4) menyatakan, sebelumnya ada dua tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, yakni Eni Rahayu, direktur CV Nusa Cipta Utama dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Penetapan tiga tersangka baru ini, kata dia, merupakan pengembangan penyidikan atas kasus korupsi pembangunan penahan gelombang sepanjang 600 meter di Dukuh Timbulsloko dan Bogorame, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak. Proyek di kedua titik tersebut masing- masing senilai Rp 423 juta.

’’Tiga tersangka baru ini terdiri atas dua orang dari konsultan pengawas dan satu orang lainnya dari Asosiasi Kontraktor Konstruksi Nasional (Aksinas),’’ujarnya, kemarin. Tersangka adalah Mego Purnomo, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Dalam perkara itu dia selaku konsultan pengawas proyek. Dua tersangka lainnya adalah Direktur CV Titis Engineering, Sutrisno dan Ketua Aksinas Demak, Amin Kusno. Penetapan tiga tersangka baru ini terkait perannya dalam pengerjaan proyek yang masih menyisakan 45 persen volume pekerjaan belum tergarap.

35 Paket

Proyek DPPID secara keseluruhan senilai Rp 10 miliar yang terdiri atas 35 paket kegiatan. Dua paket di antaranya pembangunan talut penahan gelombang diketahui bermasalah dari sisi konstruksi lantaran tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hasil pemeriksaan saksi ahli dari Fakultas Teknik Undip menyebutkan, talut tersebut tidak terdapat pondasi bawah yang berfungsi sebagai penguat.

Proyek dari pusat ini dimenangkan oleh CV Nusa Cipta Utama dimana direkturnya, Eni Rahayu dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun lelang konsultan pengawas dimenangkan CVTitis Engineering dengan nilai Rp 49,7 juta. ‘’Dari rekening koran, kami mengetahui bendera (perusahaan) CV Titis Engineering ternyata dipinjam tersangka Mego. Ada komitmen fee sebesar lima persen yang diberikan kepada Sutrisno,’’ kata Dafit.

Kerugian negara saat ini masih dalam proses penghitungan BPKP. Adapun peran Amin Kusno dalam kasus ini diduga mengondisikan pemenang lelang. Atas jasanya itu, tersangka menerima aliran dana dari para pemenang tender DPPID berkisar 15- 20 persen dari nilai proyek. Penyidikan masih terus berkembang sehingga masih memungkinkan adanya tersangka baru lainnya.

Lima tersangka tersebut disidik dalam empat berkas terpisah. Atas perbuatan tersebut, mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. (J9-39)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/09/258126

10 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Korupsi Seragam PNS Demak Priyono Sanjoyo Dihukum 21 Bulan

SUARA MERDEKA.com – Senin, 07 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Terdakwa korupsi pengadaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Demak, Priyono Sanjoyo dihukum 21 bulan. Pengadilan Tipikor Semarang membuktikan pidana korupsi dalam perbuatan Priyono, saat menyediakan bahan seragam pesanan Pemerintah Demak. Selain pidana badan, Priyono juga didenda Rp 50 juta setara dua bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa (Priyono, red) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider,” Hakim Ketua Jhon Halasan Butarbutar membacakan putusan dalam sidang Senin (7/4).

Priyono dinilai melanggar Pasal 3 Undang Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Akibat praktik korupsi itu, Pemerintah Kabupaten Demak merugi Rp 353,4 juta. Jumlah kerugian itu harus diganti Priyono sebagai pidana tambahan.

Priyono sudah menitipkan Rp 300 juta kepada jaksa, hingga kekurangannya Rp 53,4 juta. Jika Priyono tak membayarnya, harta bendanya akan disita. “Jika penyitaan tak mencukupi, maka terdakwa (Priyono, red) harus menggantinya dengan tiga bulan penjara.”

Menurut hakim, kesalahan Priyono diantaranya memalsukan tanda tangam istrinya, Irene Diah Yuli Nafiati. Irene adalah Direktur CV Genesa, perusahaan menang lelang dan melaksanakan proyek pengadaan seragam itu. Irene mengaku tidak pernah menandatangani dokumen penawaran, tender, kontrak hingga dokumen pencairan. Meski Priyono diijinkan istrinya, namun hakim menilainya bersalah.

Kesalahan Priyono lainnya adalah telah mensubkontrakkan pengadaan bahan seragam kepada PT Fajar Tekstil Bandung. “Sehingga kontrol terhadap spesifikasi barang yang diadakan terlepas dari CV Genesa (Priyono, red). Karena telah disubkontrakkan, sedianya CV Genesa tidak berhak atas keuntungan apapun dari pengadaan barang tersebut,” demikian Hakim Jhon.

Hakim juga menganggap salah, karena CV Genesa yang diwakili Priyono menerima pembayaran dan menggunakannya tanpa lebih dulu memastikan kesesuaian barang dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Kenyataannya, bahan seragam yang tersedia kurang dari spesifikasi.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Demak. Sebelumnya jaksa menuntut Priyono dengan pidana dua tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta setara tiga bulan kurungan. Kendati demikian, Priyono tak lantas menerima putusan.

“Pikir-pikir dulu,” katanya di hadapan hakim, didampingi penasihat hukumnya Agung Oetoyo. Demikian pula jaksa, masih menggunakan waktu pikir-pikir tujuh hari yang disediakan hakim.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/07/197550

9 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi DPPID Kejari Demak Tetapkan Dosen Unnes Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 08 April 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Setelah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak Tahun Anggaran 2011, tim penyidik pidana khusus (Pidsus) kembali menetapkan tiga tersangka baru. Satu dari tiga tersangka itu Mego Purnomo, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes) selaku konsultan pengawas.

Demikian disampaikan Kajari Demak, Zairida didampingi Kasi Pidsus, Daffit Supriyanto, saat konferensi pers, Selasa (8/4). Zairida menyatakan, penetapan tiga tersangka baru ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus korupsi pembangunan talut penahan gelombang sepanjang 600 meter di Dukuh Timbulsloko dan Bogorame Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung. Proyek di kedua titik tersebut masing-masing senilai Rp 423 juta.

“Tiga tersangka baru ini terdiri atas dua orang dari konsultan pengawas dan satu orang lainnya dari Asosiasi Kontraktor Konstruksi Nasional (Aksinas),” ujarnya, Selasa (8/4).

Selain Mego, dua tersangka baru lainnya adalah Direktur CV Titis Engineering, Sutrisno dan Ketua Aksinas Demak, Amin Kusno. Penetapan tiga tersangka baru ini terkait perannya dalam pengerjaan proyek yang masih menyisakan 45 persen volume pekerjaan belum tergarap.

Proyek DPPID secara keseluruhan senilai Rp 10 miliar yang terdiri atas 35 paket kegiatan. Dua paket diantaranya pembangunan talut penahan gelombang diketahui bermasalah dari sisi konstruksi lantaran tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Hasil pemeriksaan saksi ahli dari Fakultas Teknik Undip bahwa talut tersebut tidak terdapat pondasi bawah yang berfungsi sebagai penguat. Proyek dari pusat ini dimenangkan oleh CV Nusa Cipta Utama dimana direkturnya, Eni Rahayu dan Heru Budiono (Sekretaris DKP Demak) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lelang konsultan pengawas dimenangkan CV Titis Engineering dengan nilai Rp 49,7 juta.

“Dari rekening koran, kami mengetahui bendera (perusahaan, red) CV Titis Engineering ternyata dipinjam tersangka Mego. Ada komitmen fee sebesar lima persen yang diberikan kepada Sutrisno,” terang Dafit.

Kerugian negara saat ini masih dalam proses penghitungan BPKP. Adapun peran Amin Kusno dalam kasus ini diduga mengondisikan pemenang lelang. Atas jasanya itu, tersangka menerima aliran dana dari para pemenang tender DPPID berkisar 15-20 persen dari nilai proyek.

Penyidikan masih terus berkembang sehingga masih memungkinkan adanya tersangka baru lainnya. Lima tersangka tersebut disidik dalam empat berkas terpisah. Atas perbuatan tersebut, mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

( Hartatik / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/08/197689

9 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Nadiroh Divonis Empat Bulan Penjara

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 April 2014

DEMAK, suaramerdeka.com - Caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat Dapil II, Nadiroh dijatuhi vonis pidana empat bulan kurungan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Terdakwa juga dikenakan membayar denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Demak. Hanya saja, hukuman denda jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut denda sebesar Rp 15 juta subsider dua bulan kurungan.

Bendahara DPC Demokrat Demak ini didakwa dengan pasal 299 jo pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Atas vonis tersebut, terdakwa mengajukan banding. “Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan kampanye di lembaga pendidikan,” ujar ketua majelis hakim, Dwi Sugiarto saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Demak, semalam.

Sidang tersebut berlangsung maraton, di mana tuntutan jaksa dibacakan sekitar pukul 10.00. Penasehat hukum terdakwa, Rudi Setiawan meminta skors dan sidang dilanjutkan kembali pukul 15.00 untuk menyampaikan pembelaannya.

Sidang pun kembali diskors dan dilanjutkan pada pukul 20.00 untuk pembacaan vonis. Pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan terdakwa adalah melakukan kampanye saat pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMPN 3 Demak pada 28 Februari lalu.

Dalam acara itu, Nadiroh dinilai melakukan  kampanye karena meminta dukungan dan membagikan bahan kampanye. Hal itu dikuatkan dari kesaksian enam orang tua murid yang dihadirkan pada persidangan hari sebelumnya. Mereka bernama Sulam (53), Budi Kuncoro (35), Ahmad Syofi (43), Wahyuningsih, Darsi (50) dan Warsipah (50).

Keenamnya mengatakan caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat itu dalam sambutannya meminta dukungan dan doa restu agar terpilih pada Pileg mendatang. “Bu nyuwun tulung, niki gambar kulo. Dipun dukung,” kata Sulam menirukan ucapan terdakwa yang meminta dukungan sembari membagikan kartu nama bergambar arahan mencoblos.

Sulam pun baru mengetahui terdakwa sebagai caleg dari kartu nama yang dibagikan pada orang tua murid. Sementara itu, menurut saksi lainnya, Darsi,  terdakwa tidak menyertakan uang saat pembagian kartu nama tersebut.

Dalam pemeriksaan yang telah disumpah itu, Hasyim menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa di SMPN 3 Demak itu terkategorikan sebagai kampanye. Pasalnya, terdakwa dalam sambutannya mengajak agar mereka yang hadir saat itu mendukungnya pada saat Pileg.

( Hartatik / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/04/197123

5 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Selama Kampanye, Terjadi 82 Pelanggaran Oleh Parpol dan Caleg

SUARA MERDEKA.com – Jum’at, 04 April 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – selama masa kampanye Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mencatat terjadi 82 pelanggaran. Pelanggaran terbanyak ialah pelibatan anak-anak dalam kampanye sebanyak 35 kasus.

Kemudian, pelanggaran lalu lintas 24 kasus, kampanye tanpa STTP 6 kasus, keterlibatan PNS 2 kasus, dan keterlibatan Polri 2 kasus. Selanjutnya ada empat kasus money politics, dua kasus penggunaan mobil dinas, dan masing-masing satu kasus kampanye di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan di tempat ibadah. Selain itu ada juga satu kasus kampanye di luar jadwal dan satu kasus penghinaan pihak lain.

Dari jumlah tersebut, sembilan diantaranya masuk dalam kategori pidana pemilu. “Yang masuk pidana, ada yang sudah vonis, ada yang masih proses penyidikan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Teguh Purnomo, Jumat (4/4).

Salah satunya yang telah divonis yakni, caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat Nadiroh. Caleg dapil dua tersebut dinyatakan bersalah melakukan kampanye di sebuah lembaga pendidikan di Demak. Pengadilan menjatuhkan vonis empat bulan kurungan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Terdakwa juga dikenakan membayar denda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan.

Terkait vonis ini, Teguh menyatakan apresiasnya pada penegak hukum. “Kami tidak melihat berat ringan hukuman, tapi ini sebuah pelajaran bahwa pengadilan bisa membuktikan tindak pidana pemilu,” katanya.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/04/04/197206

5 April 2014 Posted by | DEMAK, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Raskin Dibagikan Setelah Pemilu

SUARA MERDEKA – Sabtu, 05 April 2014

DEMAK – Alokasi raskin untuk April akan dibagikan setelah pelaksanaan pemilu legislatif (pileg). Sejauh ini, pembagian raskin sudah dilakukan lima kali dalam kurun tiga bulan terakhir.

”Alokasi raskin untuk Februari dan Maret masing-masing disalurkan sebanyak lima kali,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Setda Demak, Doso Purnomo, melalui stafnya, Tulus, saat ditemui, kemarin.

Menurutnya, raskin tambahan yang disalurkan pada Februari dan Maret itu semestinya masing-masing merupakan alokasi untuk November dan Desember. Ketentuan tersebut sesuai surat edaran Menkokesra, hasil rapat kabinet terbatas.

Adapun sesuai surat keputusan gubernur, alokasi raskin untuk Kabupaten Demak setiap bulannya mencapai 1.483.335 kg. Jumlah penerima raskin sebanyak 98.889 rumah tangga sasaran (RTS).

”Jumlah penerima raskin pada tahun ini sama dengan tahun lalu. Begitu juga alokasi tiap RTS masih sama yakni 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600/kg,” terangnya.

Ada Komitmen

Terkait standar kualitas raskin, sudah ada komitmen dari Bulog yang menjamin penggantian beras apabila berkualitas buruk. Berapa pun jumlahnya, jika ditemukan raskin dengan kualitas jelek, masyarakat bisa meminta penggantian dengan beras baru.

Ditambahkannya, raskin untuk Kabupaten Demak disalurkan melalui dua gudang Bulog. Gudang Bulog di Pedurungan, Semarang wilayah penyaluran raskin menjangkau empat kecamatan yakni Guntur, Karangawen, Sayung dan Mranggen.
Adapun 10 kecamatan lainnya, raskin disalurkan dari gudang Bulog di Katonsari, Demak. (J9-64)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/05/257731/Raskin-Dibagikan-Setelah-Pemilu

5 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Surat Dukungan Caleg Nyaris Beredar

SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Maret 2014

  • Saat Peresmian ICU RSINU

DEMAK – Panwaslu Demak menghentikan aksi pembagian edaran yang berpotensi pelanggaran pemilu dalam peresmian pengoperasian ruang ICU di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama (RSINU) Demak, Selasa (25/3).

Surat edaran yang berisi ajakan dukungan pada caleg DPD ini rencanya akan diedarkan bersamaan hadirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj.

”Kami menemukan bahan kampanye caleg DPD Jateng bernama Khizanaturrohmah berupa surat edaran,” kata Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, kemarin.

Pertemuan itu, terangnya, diikuti ratusan warga nahdliyin. Ada sebanyak enam orang wanita di meja penerima tamu yang sempat menanyakan panwas, terkait boleh tidaknya pembagian surat edaran tersebut.

Surat Edaran

Setelah dibaca, ternyata surat edaran yang bertanda tangan sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng ini termasuk bahan kampanye. Surat edaran ini berisi bahwa ketua PW Fatayat NU Jateng yang berdomisili di Ngaliyan, Semarang itu mengaku mendapat rekomendasi PWNU untuk dipilih sebagai caleg DPD Jateng.

Sehubungan hal itu, caleg ini meminta dukungan warga nahdliyin agar bisa terpilih pada pileg mendatang.

Upaya pencegahan ini dilakukan lantaran ada proaktif dari masyarakat. ”Upaya pencegahan ini juga bagian dari tugas kami sebagai pengawas. Terkait temuan ini cukup sampai di sini, sebab surat ini dibuat sejak Juni 2013 yang struktural pengurus (PWNU) juga sudah berbeda,” tukasnya. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/26/256839

3 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu: Nadiroh Mulai Disidang

SUARA MERDEKA – Rabu, 02 April 2014

DEMAK – Pengadilan Negeri (PN) Demak menggelar sidang perdana caleg DPRD Jateng dari Partai Demokrat, Nadiroh, Selasa (1/4).

Bendahara DPC Partai Demo­krat Demak ini didakwa mela­kukan pelanggaran pidana pemilu karena berkampanye di sekolah.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Dwi Sugi­arto, beranggotakan Yuri Ardian­syah dan Hartati Ari S. Lima orang saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya secara maraton dalam sidang terbuka dengan agenda pembacaan dakwaan.

Kelimanya adalah Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Gajah, Badrud Tamam Zaenal Ulum, Kepala SMP 3 Demak, Murman, Pem­bina OSIS SMP 3 Demak, Purbo­djati, dan Wakasek Bidang Ke­sis­wa­an SMP 3 Demak, Mulyo Uto­mo.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Suherman me­nyampaikan, terdakwa terindikasi kuat melakukan kampanye saat acara pembagian beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMP 3 Demak pada 28 Februari lalu. Terdakwa dijerat Pasal 299 jo Pasal 86 ayat 1h UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Instruktrur senam tersebut terancam hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta.  Dalam keasksiannya, Ketua Panwaslu, Khoirul Saleh mengatakan, ada bukti rekaman dan foto saat terdakwa meminta dukungan pada orang tua murid yang diikuti pembagian kartu nama.

’’PPL kami merekam suara Bu Nadiroh saat memberikan sambutan. Setelah diklarifikasi, terdakwa membenarkan rekaman itu adalah suaranya,’’ kata Khoirul.

Sementara itu, Badrud mengaku kedatangan dirinya saat itu selaku wali murid. Naluri untuk merekam muncul setelah mendengar sambutan dari pihak sekolah yang minta dukungan orang tua murid pada terdakwa karena akan maju pileg.

Bagikan Kartu Nama

Status terdakwa sebagai caleg baru diketahui setelah membagikan kartu nama dan memberikan sambutan. Terdakwa membagikan kartu nama bergambar arahan mencoblos, dengan meminta bantuan wali murid.

Selanjutnya, Murman, mengaku sama sekali tidak tahu adanya praktik kampanye terselubung saat acara pembagian beasiswa BSM. Nadiroh sendiri, lanjutnya, sudah satu semester ini bekerja sebagai instruktur senam di SMP 3 Demak.

Terkait pengenalan sebagai caleg maupun pembagian selebaran bernada kampanye, dia mengaku tidak tahu. Selepas memberi sambutan, dirinya kembali ke ruangan dan acara diserahkan pada wakil kepala bidang kesiswaan.

Menurut dia, kehadiran terdakwa saat itu sebagai masyarakat yang ingin memantau pembagian BSM. Jauh sebelum ditetapkan sebagai caleg, terdakwa pernah menawarkan bisa membantu siswa miskin di sekolah itu untuk mendapatkan beasiswa BSM.

’’Kami tindak lanjuti melalui wakasek kesiswaan untuk memberikan data. Sebanyak 56 siswa yang kami usulkan pada Bu Nadiroh ternyata dapat (beasiswa) semua,’’ urainya.

Meski begitu, dia berkelit ketika hakim Yuri menanyakan peran terdakwa pada proses pengajuan beasiswa. Dikatakan, terdakwa punya peran tanpa menjabarkan dengan penjelasan.

’’Kesaksian saudara tidak nyambung, karena menyatakan tidak tahu peran terdakwa dalam pembagian beasiswa BSM,’’ imbuh Yuri.

Mengarahkan Orang Tua

Sementara itu, Purbodjati mengaku hanya mengarahkan orang tua murid agar berterima kasih pada terdakwa yang telah membantu pencairan beasiswa BSM. Ia pun memberikan izin kepada terdakwa untuk memberikan sambutan.

Hanya saja, dia tidak me­nyangka terdakwa akan membagikan kartu nama pada saat di­rinya sedang mengedarkan daftar absen pada orang tua murid.       Sak­si terakhir, Mulyo Utomo, mengaku tidak banyak tahu isi sambutan terdakwa, lantaran saat itu keluar ruangan setelah kepala sekolah memberikann sambutan.

Sidang dilanjutkan hari ini (2/4) dengan agenda pembuktian. Terdakwa yang hadir didampingi kuasa hukumnya, Rudi Setiawan dipersilakan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. (J9-64)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/04/02/257432

3 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: