KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

BKD Coret 26 Honorer K2 Bermasalah

SUARA MERDEKA.com – Selasa, 22 Juli 2014

DEMAK, suaramerdeka.com – Meski lolos ujian tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak memutuskan untuk mencoret 26 tenaga honorer kategori dua (K2). Pencoretan tersebut mendasarkan pada tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi berupa SK pengangkatan dan ditariknya surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan Kepala BKD Demak, Windu Sunardi saat menggelar konferensi pers, Selasa (22/7). Menurut Windu, pencoretan tenaga honorer K2 yang bermasalah ini menjadi jawaban atas polemik pengangkatan mereka yang selama ini diwarnai tuduhan kolusi dan nepotisme.

“Sikap tegas kami ini menjawab kabar yang berembus bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS diwarnai praktik  titipan. Padahal ditilik dari jumlahnya, keberadaan mereka dari tahun ke tahun justru semakin berkurang,’’ ujarnya didampingi Sekretaris BKD Demak, Agung Hidayanto.

Pada 2015, tenaga honorer K2 berjumlah 1.987 orang. Jumlah ini berkurang  menjadi 1.880 pada 2010 dan 1.726 orang pada 2013. Sebanyak 1.726 orang tenaga honorer K2 itu dinyatakan berhak ikut ujian pengangkatan CPNS setelah sebelumnya melewati proses verifikasi.

Dari hasil ujian tertulis, ada 559 orang yang dinyatakan BKN lolos seleksi. Namun ketika proses uji publik, ternyata ada aduan bahwa 40 orang diantaranya diduga bermasalah.

“Daftar tenaga honorer K2 yang diduga bermasalah ini kami serahkan pada inspektorat untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Ternyata ada 26 orang diantaranya yang mencabut berkas dan menyatakan mundur sehingga diputuskan untuk dicoret,” terangnya.

Sehubungan hal itu, pihaknya tidak lagi melakukan pemberkasan terhadap 26 tenaga honorer K2 tersebut. Meski begitu, belum ada keputusan lebih lanjut terkait kekosongan formasi yang tidak terisi akibat pencoretan tenaga honorer K2 bermasalah.

Saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan dari BKN terkait turunnya SK CPNS dari tenaga honorer K2 yang dinyatakan lolos. Termasuk kepastian turunnya nomor induk pegawai (NIP).

Sementara itu, ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Upaya pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini diketahui dari laporan para kepala sekolah. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa ada sms yang mengatasnamakan BKD.

Pesan singkat itu berbunyi permintaan agar kepala sekolah menyerahkan data guru honorer yang telah memiliki masa kerja lebih dari empat tahun di satuan pendidikan tempat mereka bekerja. Data tersebut meliputi nama, masa tugas dan nomer handphone.

Atas sms yang meresahkan ini, pihaknya mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada kepala Dindikpora agar diteruskan untuk seluruh kepala sekolah mulai satuan pendidikan SD-SMA/SMK. Surat edaran itu berisi penjelasan bahwa BKD tidak pernah meminta data kepegawaian tenaga honorer melalui sms.

“Kami juga menegaskan sms itu agar tidak ditanggapi, sebab mengarah pada praktik penipuan. Jika ada persoalan atau pertanyaan maka bisa langsung menghubungi kasubbag TU pada kecamatan maupun sekolah masing-masing,” imbuhnya.

( Hartatik / CN39 / SMNetwork )

Sumber : Suara Merdeka.com

25 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Panwaslu Temukan Potensi Kecurangan

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Juli 2014

  • Diduga Sosialisasi KPPS Minim

DEMAK- Panwaslu Kabupaten Demak menemukan sejumlah temuan yang berpotensi kecurangan pada pemungutan suara pilpres. Temuan ini seputar pemilih yang menggunakan C6 dari luar Demak sampai tata cara pengisian form C1 yang masih salah.

Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh menyebutkan, dari temuan petugas pengawas lapangan (PPL) sedikitnya ada tiga orang diperbolehkan mencoblos meski berasal dari luar TPS. Dua dari tiga orang itu sepasang suami istri yang berasal dari luar Desa/Kecamatan Gajah tapi diperbolehkan KPPS untuk mencoblos di TPS 5 setempat.

”Dua orang itu tidak menggunakan form A5, hanya menunjukkan KTP dan sudah diperbolehkan mencoblos sekitar pukul 11.45. Satu orang lainnya warga dari luar Desa Bakung, Kecamatan Mijen hanya dengan menyerahkan form C6 yang beralamat Semarang juga diperbolehkan mencoblos di TPS 1 desa tersebut,” ungkapnya didampingi Komisioner Panwaslu Ulin Nuha dan Amin, kemarin.

Hentikan Penghitungan

Padahal, lanjutnya, pencoblosan di luar TPS domisili hanya bisa dilakukan oleh pemilih yang bisa menunjukkan form A5. Sedangkan pemilih yang menggunakan KTP, baru dilayani mulai pukul 12.00. Selanjutnya, potensi kecurangan lainnya adalah ditemukannya surat suara ”selundupan” di TPS 13 dan 19 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen. Di kedua TPS masing-masing terdapat satu surat suara tanpa tanda tangan KPPS tapi sudah dalam kondisi dicoblos.

Akhirnya, surat suara itu dinyatakan tidak sah. Amin menambahkan, kesalahan penulisan angka pada form model C, C1 dan lampiran C1 ternyata masih juga ditemukan. Kesalahan tersebut pada kolom penulisan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon. ”Semisal pasangan nomor urut satu mendapat 81 suara maka kolom pertama harus diberi tanda silang, tapi ini malah dikosongkan.

Penulisan seperti itu tentu rawan terhadap penggelembungan suara,” imbuhnya. Adapun kesalahan penulisan tersebut ditemukan PPL di wilayah Kecamatan Wonosalam. Selanjutnya, terkait tahapan Pilpres saat ini semestinya baru memasuki proses rekapitulasi suara di tingkat PPS mulai 10-12 Juli.

Tapi ternyata ada PPS di dua desa yakni Desa Gebang, Kecamatan Bonang dan Desa Ruwit, Kecamatan Wedung yang telah melakukan penghitungan suara Rabu (9/7) malam. Untuk Desa Ruwit, PPL setempat sempat menghentikan proses penghitungan suara agar dilanjutkan pada esok harinya sesuai ketentuan dari KPU. Semestinya proses rekapitulasi suara ini tidak dilaksanakan malam hari, supaya masyarakat bisa tahu.

Apalagi pada bulan Ramadan, masyarakat muslim melaksanakan ibadah Shalat Tarawih pada malam hari. Selain itu, sesuai pasal 166, proses penghitungan suara dalam kondisi tertutup, tempat kurang terang, suara petugas tidak jelas, dicatat kurang jelas dan tidak disaksikan pengawas lapangan serta masyarakat maka pihaknya berhak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang. (J9-72)

Sumber : http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/07/11/267028

13 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Temukan Rekening Aliran Dana

RADAR SEMARANG – Jum’at, 07 Februari 2014

DEMAK-Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, kemarin, melakukan penggeledehan Kantor CV Nusa Cipta Utama di Perum Nusa Indah 1 Blok D Nomor 07, RT 4 RW 2, Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam.
Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti (BB) terkait dugaan korupsi proyek talud di Dukuh Timbulsloko dan Dukuh Bogorame, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung. Dua proyek talud program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang dananya dari anggaran pemerintah pusat tahun 2011 senilai Rp 850 juta ini diduga menyimpang.
Kajari Demak Zairida SH melalui Kasi Pidsus, Dafit Supriyanto SH mengatakan bahwa upaya pencarian bukti-bukti proyek itu dijalankan tim kejaksaan. “Penggeledahan ini sudah disetujui pihak bersangkutan, termasuk dari RT setempat,” terang Dafit di kantornya, kemarin.
Di kantor milik tersangka EM selaku kontraktor sekaligus Direktur CV Nusa Cipta Utama ini, tim kejaksaan menemukan beberapa alat bukti. Antara lain, laporan pekerjaan dan kontrak kerja, rekening koran CV Nusa Cipta, serta kuitansi aliran dana terkait proyek talud penahan gelombang laut sepanjang 600 meter tersebut. “Kami telah memeriksa tersangka dan yang bersangkutan mengakui proyek talud itu, CV-nya yang mengerjakan,” katanya.
Dafit SH mengatakan, proyek fisik tersebut dinilai ada kekurangan 45 persen sehingga kualitasnya tidak sesuai bestek yang ada. Saat diselidiki, bangunan talud bagian bawah keropos sehingga mudah rusak. Dafit menambahkan, pihaknya telah memeriksa sekitar 20 saksi serta menetapkan tersangka.
“Sementara, baru dua tersangka dan kemungkinan akan ada tersangka lagi. Tunggu saja. Soal jumlah kerugian uang negara, masih kami hitung bersama BPKP,” jelasnya.
Seperti diketahui, pihak kejaksaan telah melakukan penyelidikan sejak November 2013 lalu serta menindaklanjuti penyidikan pada Januari 2014 ini. “Jadi, ada perintah dari Kejati agar kami mengecek proyek-proyek PPID di Demak yang dananya dari pemerintah pusat. Kebetulan, ketika diselidiki, langsung menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Indikasinya, pekerjaan tanpa ada fondasi bawah talud,” kata Dafit sebelumnya.
Dafit mengatakan, proyek PPID di Demak totalnya senilai Rp 10 miliar. Namun, besaran dana itu untuk pengerjaan sebanyak 35 proyek. Ada yang untuk membangun talud dan ada pula untuk membangun jalan. “Yang kami sidik baru dua proyek talud ini,” katanya. (hib/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/02/07/temukan-rekening-aliran-dana/

9 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

LSM Adukan Pengadaan Alkes

RADAR SEMARANG – Selasa, 03 Juni 2014

DEMAK-Koalisi LSM Demak, kemarin, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Mereka melaporkan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2007 senilai Rp 835 juta. Koalisi LSM yang turut melaporkan adalah LP3EM, LCKI, STIK, Forgana, Gapura, dan CDDS.
Juru bicara Kaolisi LSM, Zaenal Muttaqin mengungkapkan, kasus serupa sebetulnya juga diduga telah terjadi di Banjarnegara dan Tegal. Di dua daerah itu sebelumnya, telah ditangani pihak penegak hukum.
“Karena itu, untuk pengadaan alkes di Demak ini, kami minta segera ditangani sesuai proses hokum yang berlaku,” ujar Zaenal di sela beraudiensi dengan pihak kejaksaan, kemarin.
Menurutnya, kualitas alkes diduga tidak sesuai spesifikasi. Alkes yang dipersoalkan adalah pengadaan photometer microlab 300 yang diterima Puskesmas Wedung 1 dan Mijen. Selain soal alkes, LSM juga meminta pengutusan pembangunan talud di Sayung. Menanggapi aduan LSM itu, Kasi Pidum Kejari Suherman SH menuturkan, laporan itu akan disampaikan kepada kepala Kejari (Kajari) untuk dipelajari lebih lanjut. “Kami sampaikan dulu ke Kajari,” katanya. (hib/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/03/lsm-adukan-pengadaan-alkes/

9 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Imade Kado Kajari Seekor Kepiting

RADAR SEMARANG – Rabu, 09 Juli 2014

DEMAK-Ikatan Mahasiswa Demak (Imade), kemarin, melakukan audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak. Tak lupa, mereka juga sempat memberikan kado berupa toples yang di dalamnya berisi seekor kepiting.
Kepiting tersebut diberikan langsung oleh Penasehat Imade, M Rifai kepada Kajari Demak Nur Asiyah SH. Kajari yang baru saja menjabat tersebut sebelumnya sempat terkejut. Dikira, kepiting itu baru didapat dan bukan untuk kado.
Rifai mengatakan, aksi yang dilakukan itu untuk mendorong pihak kejaksaan agar bisa menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani. Di antaranya, kasus kredit fiktif BPR BKK Wonosalam, dugaan korupsi proyek dana pengembangan infrastruktur daerah (DPID), kasus proyek 2 ribu unit bedah rumah warga miskin dari kementerian perumahan rakyat (Kemenpera), dugaan korupsi Pasar Bintoro yang di SP3, dugaan manipulasi data honorer K2, kasus alat kesehatan (alkes) 2007 dan lainnya.
Mereka juga menyorot kegiatan kunker dan bintek DPRD setempat yang dinilai sebagai pemborosan tidak sesuai asas manfaat. “Nah, kepiting ini sebagai simbol agar kejaksaan punya kekuatan untuk menangani kasus-kasus korupsi tersebut,” ujar Rifai.
Menanggapi LSM itu, Kajari Nur Asiyah SH menegaskan, akan memprioritaskan kasus-kasus yang kini dalam proses ditangani pihaknya. “Kami berupaya menyelesaikan kasus yang ada tersebut,” katanya. (hib/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/09/imade-kado-kajari-seekor-kepiting/

9 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Mantan Kades Dituntut 5 Tahun

Korupsi APBDes 2009-2012

MANYARAN – Mantan Kepala Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Luthfi Latif, 33, dituntut pidana 5 tahun penjara. Ia menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2009-2012 di desa setempat. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak Dyah membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (1/7). ”Menuntut majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun serta membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Hastopo.
JPU menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dalam tuntutan tersebut, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 330 juta. ”Jika tidak dibayarkan dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum, maka diganti penjara dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan,” imbuhnya.
JPU membeber, terdakwa telah menggunakan uang hasil sewa tanah kekayaan desa untuk kepentingan sendiri. Dari total Rp 44 juta uang desa sejak tahun 2009 hingga 2012, hanya Rp 5 juta yang digunakan untuk kepentingan desa. Sedangkan sisanya, yakni Rp 39 juta masuk ke kantong terdakwa.
”Selain itu, terdakwa juga telah meminjam uang hasil pendapatan pologoro desa sebesar Rp 11,8 juta dan tanpa pengembalian. Sementara uang dari hasil pungutan retribusi portal desa dalam kurun waktu 2009-2012 sebesar Rp 205 juta, sebanyak Rp 189 juta juga masuk ke kantong terdakwa. Hanya Rp 13 juta yang digunakan untuk kepentingan desa,” ungkapnya.
Ditambahkan, terdakwa juga telah menggunakan uang penerimaan retribusi pelayanan surat dan penerimaan sewa bangunan desa sebesar Rp 700 ribu. Selain itu, terdakwa juga telah memakai uang pemungutan PBB sekitar Rp 54 juta dan penerimaan pengembalian PBB sekitar Rp 20 juta pada 2009/2010. ”Uang tersebut dipakai terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa mengaku sangat keberatan. Atas hal tersebut, ia bersama penasihat hukumnya Nugroho Budiantoro akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Selasa (8/7) depan dengan agenda pembacaan pledoi,” ujar hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan. (fai/ton/ce1)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/07/02/mantan-kades-dituntut-5-tahun/

2 Juli 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

BPD Dilarang Jadi Pelaksana Proyek

RADAR SEMARANG – Kamis, 26 Juni 2014

DEMAK-Sebanyak 45 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 5 desa di wilayah Kecamatan Demak Kota, kemarin resmi dilantik. Mereka berasal dari Desa Cabean, Sedo, Kedondong, Kalikondang dan Desa Bango. Setelah dilantik itu, mereka diingatkan jangan sampai masuk penjara gara-gara menjabat sebagai BPD.
Demikian disampaikan Camat Demak Kota, Faturrahman, kemarin. Menurutnya, BPD adalah mitra atau patner kepala desa dalam mengelola pemerintahan di desa.
“Karena itu, segala sesuatunya termasuk kegiatan yang dijalankan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini karena menggunakan dana operasional dari ABPDes masing-masing,” katanya.
BPD, kata dia, memperoleh 10 persen dana operasional dari hasil lelang bondo deso sebesar Rp 10 juta pertahun. “Kami juga ingatkan, bahwa anggota BPD dilarang menjadi pelaksana proyek di desa,” ujar dia.
Selain hati-hati dalam bertugas, BPD juga dilarang rangkap jabatan. Khususnya, menjadi anggota partai politik, DPRD atau jabatan lain yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku.
Camat Faturahman menambahkan, hingga kini masih tersisa 8 desa yang belum membentuk BPD. “Masih proses,”ungkap Camat Faturahman. (hib/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/26/bpd-dilarang-jadi-pelaksana-proyek/

26 Juni 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

584 Alat Peraga Kampanye Pilpres Langgar Aturan

Dipasang di Lokasi Terlarang

DEMAK-Sebanyak 584 alat peraga kampanye (APK) Pilpres bergambar capres-cawapres dinyatakan telah melanggar aturan kampanye yang berlaku. Dari jumlah itu, 271 APK dipasang tim sukses Prabowo-Hatta dan 313 lainnya milik tim Jokowi-JK.
Demikian terungkap dalam sosialisasi pengawasan dengan stakeholder yang digelar Panwaskab Demak di ruang Bina Praja, kemarin. Sekretaris Panwas Demak, Yanto Mulyanto mengungkapkan bahwa banyaknya alat peraga yang melanggar aturan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. “Sebelumnya, Panwas sudah merekomendasikan ke  KPUD dan Satpol PP untuk ditindaklanjuti,” terang Yanto, kemarin.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Panwas Khoirul Saleh, Kepala Kesbangpolinmas Taufik Rifai, dan Komisioner KPUD Demak Jessy Tri Jouni. Menurut Yanto, penertiban atribut capres yang tidak sesuai segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, banyak alat peraga dipasang di tepi jalan Pantura dan jalan-jalan protokol, termasuk di jembatan, taman kota dan pohon pelindung. “Kami melakukan penertiban supaya Pilpres berjalan aman dan damai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua Panwas, Khoirul Saleh menambahkan, pemasangan APK secara sembarangan sangat menganggu pemandangan. Apalagi, ada yang  nekat dipasang di pepohonan yang jelas-jelas bisa merusak lingkungan.
“Mestinya, alat peraga tersebut dipasang tanpa harus melanggar regulasi yang ada,” katanya didampingi anggota panwas, Ulin Nuha dan Amin Wahyudi. (hib/ida)

Sumber : http://radarsemarang.com/2014/06/26/584-alat-peraga-kampanye-pilpres-langgar-aturan/

26 Juni 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Korupsi Rp 300 Juta, Mantan Kades Batursari Diadili

METRO SEMARANG.COM – Senin,12 Mei 2014

SEMARANG – Luthfi Latif (33), Mantan Kepala Desa Batursari, Mranggen, Demak, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korups Semarang, Senin (12/5). Dalam sidang perdananya tersebut, jaksa  mendakwa Luthfi korupsi pengelolaan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2009-2012 senilai Rp 300 juta.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Demak, Farah Dian Wijayanti, menjerat Luthfi dengan pasal berlapis. Yakni, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 pada UU yang sama.

“Atas perbuatannya terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 330,2 juta,” kata Farah di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hastopo. (MS-12)

Sumber : http://www.metrosemarang.com/2014/05/12/korupsi-rp-300-juta-mantan-kades-batursari-diadili/

25 Juni 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Djumadi Pemakai Duit Pupuk Petani Rp 182 Juta Ditangkap Kejari Demak

TRIBUN JATENG.COM – Selasa, 24 Desember 2013

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Djumadi bin Abu Naim, warga Desa Boyolali RT 02 RW 01 Kecamatan Gajah, yang ditangkap Tim Pidsus Kejari Demak Senin (23/12) di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan merupakan terpidana pemalsuan data penyaluran pupuk dari kegiatan KUT di Kecamatan Gajah untuk kepentingan pribadi. Sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 182 juta.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Demak Zairida, saat dihubungi Tribun Jateng, Selasa (24/12) kali pertama, kasus Djumadi disidangkan di Pengadilan Negeri pada tahun 2005, selanjutnya terpida naik banding ke Pengadilan Tinggi tahun 2010. “Lalu, putusan dari MA turun pada tahun 2011,” lanjutnya.

Djumadi bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) PNS wilayah Kecamatan Gajah yang memiliki desa binaan, meliputi Desa Tanjunganyar, Sambiroto, Boyolali, Wilalung, dan Mlatiharjo.

Djumadi bertugas menginventarisasi kelompok tani penerima KUT. Memberi penyuluhan, sekaligus membimbing kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam penyaluran KUT tahun 1999 lalu, RDKK binaannya diserahkan kepada LSM Lembaga Pengembangan Pertanian Mandiri (LPPM) Cabang Demak, sebagai eksekutor penyaluran KUT.

“Namun pada RDKK milik Kelompok Tani Rahayu Balungrejo Desa Sambiroto  dan Kelompok Sidorukun Desa Boyolali, sebagian ditambah nama-nama petani, berikut luas lahan dan sarana produksi secara fiktif oleh Djumadi. Terpidana juga memalsu RDKK milik Kelompok Tani Kertoharjo Desa Tambirejo, dan Kelompok Tani Wahyu Tani Desa Tanjunganyar,” jelas Zairida.

Djumadi berhasil mendapat puluhan kilogram pupuk bersubsidi jenis Urea, ZA, dan SP 36, serta biaya garapan atas nama-nama petani fiktif. “Selanjutnya pupuk dan obatan pertanian, dijual untuk kepentingan pribadi, tanpa ada upaya pengembalian kepada eksekutor KUT, sehingga berakibat merugikan keuangan negara,” tandas Zairida. (*)

Sumber : http://jateng.tribunnews.com/2013/12/24/djumadi-pemakai-duit-pupuk-petani-rp-182-juta-ditangkap-kejari-demak

17 April 2014 Posted by | DEMAK | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: