Orientasi Ekonomi Anggota DPRD, Picu Korupsi

SUARA MERDEKA.COM – Jum’at, 29 Agustus 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Nuansa persaingan memperebutkan posisi ketua komisi “basah” di DPRD Kota Semarang disayangkan oleh beberapa pihak. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai, anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan merebutkan komisi “basah” di DPRD, dipastikan orientasi para anggota DPRD masih pada orientasi ekonomi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN menegaskan, anggota dewan seharusnya hanya berpikir tentang kebaikan rakyat. “Terus terang saya sangat kecewa, belum bekerja saja sudah rebutan jabatan. Ujung-ujungnya nanti pasti KKN (korupsi,kolusi, nepotisme-red),” tegasnya.

Komisi di DPRD Kota Semarang maupun di daerah manapun, diakuinya ada beberapa posisi yang “basah” dalam sudut pandang materi. Tak seharusnya, anggota Dewan hanya berorientasi pada tujuan itu karena penempatannya harus disesuaikan dengan kapabilitas, ketepatan, dan kemampuan personal. Penempatan anggota fraksi dalam sebuah komisi, diharapkan sesuai bidang dan kemampuan anggota.

“Jika penempatan pada sebuah jabatan komisi berorientasi pada kepentingan pribadi ataupun partai, besar kemungkinan anggota DPRD tersebut akan berselingkuh dengan pihak lain. Misal pengusaha, dinas, atau rekanan mereka yang minta pesenan proyek, sehingga fungsi kontrolnya menjadi lemah,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 membenarkan adanya proses perebutan komisi di DPRD Kota. Meski begitu ketegangannya tak separah tahun 2009 lalu. Perebutan jabatan di komisi, menurutnya jamak terjadi di setiap daerah, karena ada kepentingan partai maupun kepentingan golongan tertentu di sebuah lebaga seperti DPRD.

“Kompetisi pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti DPRD. Bagi saya ini akan menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik,” katanya.

( Lanang Wibisono / CN26 / SMNetwork )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2014/08/29/214820/Orientasi-Ekonomi-Anggota-DPRD-Picu-Korupsi