KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Akuntabilitas Pilkades


SUARA MERDEKA – Selasa, 23 Juli 2013

  • Oleh : A Zaini Bisri

MAKIN banyak persoalan terkait pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagian dari persoalan yang tidak terselesaikan itu kemudian menjadi konflik yang berkepanjangan. Desa yang secara gineologis merupakan struktur sosial yang harmonis berubah menjadi medan konflik kekuasaan.

Perebutan kekuasaan di desa bermula dari jabatan kepala desa dengan fasilitasnya yang menarik perhatian warga. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari otonomi desa, yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, status otonomi desa itu dirinci lebih jauh dengan penjelasan tentang struktur organisasi desa dan mekanisme pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa tergambarkan sebagai miniatur dari sistem pemerintahan demokratis di tingkat nasional.

Kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan desa yang dibantu aparat desa bertindak sebagai eksekutif pemerintahan, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislatif. Kepala desa dan BPD secara bersama-sama menyusun peraturan desa dan RAPBDes. Desa juga mempunyai kewenangan mengelola keuangan sendiri dan membentuk badan usaha milik desa (BUMDes).

Rezim Pilkades

Penyebab berbagai kasus pilkades dapat dipetakan menjadi tiga kategori: aturan main, kelembagaan, dan aktor. Tiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi kunci pemecahan berbagai persoalan pilkades. Kasus Pilkades Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, jelas mengacu pada aturan main. Dalam empat kali pemungutan suara ulang, bumbung atau kotak kosong selalu menang. Calon tunggal yang merupakan incumbent (petahana) selalu kalah. Tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan kasus ini, kecuali pilkades terus diulang sampai calon tunggal menang.

Opsi itu jelas menutup rapat alternatif lain, boros biaya, dan menimbulkan kesan represif. Namun, itulah konsekuensi dari aturan main yang ada dalam Perda Nomor 11 Tahun 2006. Penyusun perda ini tampaknya tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya eskalasi pemilihan, yang akhirnya menimbulkan kebuntuan.

Kualitas perda seperti itu sudah menjadi sorotan penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri (2009). Baik perda maupun keputusan kepala daerah, sebagai derivasi dari peraturan di tingkat nasional, belum mampu mengakomodasi kebutuhan hukum pilkades dalam tataran teknis dan operasional. Padahal, rezim pilkades tidak berbeda dari rezim pemilu. Tidak seharusnya pilkades diperlakukan secara diskriminatif.
Dalam kasus lain, ada perda yang mengatur pendaftaran pemilih pilkades dengan sistem stelsel aktif. Entah dengan pertimbangan apa sistem itu diperkenalkan, tetapi filosofi sistem itu terkesan tidak dikuasai dengan baik.

Stelsel aktif, sebagaimana diterapkan di Australia, berkaitan dengan status pemilih. Di Negeri Kanguru, memilih bukan hak melainkan kewajiban, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya akan terkena sanksi. Pemilih harus aktif mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan.

Penyelesaian Sengketa

Ketiadaan payung hukum yang memadai berakibat sengketa dan konflik pilkades sulit diselesaikan. Mendasarkan solusi pada mekanisme musyawarah di tingkat desa saja tidak cukup. Pilkades, sebagaimana pemilu, adalah konflik yang direkayasa. Penyelesaiannya membutuhkan perangkat aturan main yang lengkap, detail, dan mengandung sanksi bagi yang melanggar. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemberlakuan hukum rimba.

Aturan main membutuhkan lembaga pelaksananya dan aktor yang bertanggung jawab atas pemberlakuan peraturan tersebut. Ketika terjadi kasus revisi perda pilkades di Klaten, tidak ada aktor penanggung jawab. DPRD hanya mengatakan, mengubah perda lagi butuh waktu lama. Kejadian ini menunjukkan proses penyusunan perda mungkin tidak melalui serangkaian uji publik. Begitu pula kasus pilkades di Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Ratusan pendukung kepala desa terpilih demo di balai desa.

Mereka menuntut kepastian pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati setelah 40 hari pilkades, sesuai bunyi aturan. Kasus tersebut menunjukkan masih ada inkonsistensi dalam penerapan aturan pilkades. Apa pun kendalanya, baik karena birokrasi pemerintahan maupun keabsahan hasil pemilihan, ketentuan harus ditaati. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, batas waktu pelantikan kepala desa terpilih bahkan hanya 30 hari.

Komplikasi persoalan hukum itu, sebagaimana hasil kajian Litbang Kementerian Hukum dan HAM (2011), menyebabkan ketiadaan jaminan politik atas hasil pilkades. Kebuntuan penyelesaian sengketa bukan saja mempertajam konflik melainkan bisa membuat para aktor frustrasi.
Bayangkan, ada calon kepala desa yang mengaku telah habis biaya Rp 1 miliar untuk ikut pilkades.

Kesimpulannya, akuntabilitas pilkades masih rendah. Demokrasi di desa masih semu dan sulit diharapkan menopang otonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Solusinya adalah rekonstruksi pilkades dengan memperlakukannya sebagai rezim pemilu, lengkap dengan perangkat aturan dan mekanisme yang imparsial sehingga ada jaminan kepastian hukum. (10)

— A Zaini Bisri, wartawan Suara Merdeka, mahasiswa program doktor Universitas Diponegoro

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/23/231830/Akuntabilitas-Pilkades

About these ads

23 Juli 2013 - Posted by | ARTIKEL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: