KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

SK Gubernur Tentang Pengadaan Buku Mulok Rawan Kriminalisasi


SUARA MERDEKA.com – Sabtu, 02 Februari 2013

SEMARANG, suaramerdeka.com - Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 420/97/2011 tentang buku teks pelajaran, buku pengayaan/ referensi, dan buku bacaan muatan lokal (mulok) Bahasa Jawa untuk sekolah perlu direvisi karena rawan dijadikan alat kriminalisasi. Sebab pada SK tersebut memberikan penafsiran bahwa sejumlah penerbit dengan beberapa judul buku yang ditunjuk paling berhak menjadi rekanan dinas dalam pengadaan buku mulok Bahasa Jawa yang tergolong buku tesk (pelajaran), buku pengayaan, buku catatan mulok.

Sedangkan penerbit luar yang tidak tersebut dalam SK, dianggap tidak layak dan tidak bisa menjadi rekanan. Penafsiran itu dianggap bisa menjadi alat untuk mengkriminalisasi pejabat dari instansi tarkait yang mengikat kerjasama dengan penerbit di luar SK. Sementara dalam Permendiknas No 2 Tahun 2008 tidak mensyaratkan demikian karena sesuai dengan petunjuk menteri pendidikian nasional tentang pengadaan buku mata pelajaran, mulok dan buku pengembangan diri terdapat ribuan judul buku yang bisa diadakan dan dilakukan siapa saja yang dianggap layak.

Akibat adanya SK tersebut, banyak pejabat daerah di kabupaten/kota di Jateng tidak berani menggelar lelang pengadaan buku yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) karena takut dianggap menyimpang dan ditangkapi petugas. “Ada beberapa daerah seperti Cilacap, Magelang dan Tegal yang tidak berani menggelar pengadaan buku karena takut dianggap menyimpang dari ketentuan SK. Kasus ini hanya terjadi di Jateng dan wilayah lain tidak,” kata SP Bayu Hutabarat, kuasa hukum CV Lima Marito, sebuah penerbit di Bogor.

Tumpang tindih aturan dan kejelasan ketentuan pelaksanaan tersebut bisa menyeret pejabat yang menangani pengadaan buku, masuk ke dalam ranah hukum. Oleh karena itu, SK Gubernur tersebut harus direvisi. Sebab di dalam SK tersebut telah menetapkan sejumlah judul buku yang disponsori oleh penerbit tertentu untuk dipaksakan dipakai.

“Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah ditolak dan tidak harus memakai buku yang telah ditetapkan dalam SK karena dalam Permendiknas No 2 Tahun 2008 tidak mensyaratkan seperti itu. SK Gubernur itu hanya untuk buku-buku teks Bahasa Jawa, tidak untuk buku pengayaan dan referensi. Yang menjadi permasalahan hukum dan polemik di Jateng, dalam SK tersebut pada bagian depannya mengatur tentang buku teks tetapi di dalamnya disusupi lampiran gelap sejumlah buku pengayaan dan referensi yang bukan menjadi kewenangan Gubernur,” tegas Hutabarat.

( Leonardo Agung / CN32 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/02/143911/SK-Gubernur-Tentang-Pengadaan-Buku-Mulok-Rawan-Kriminalisasi
About these ads

4 Juni 2013 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: