KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Golput, Sikap Politik Rakyat

SUARA MERDEKA – Senin, 27 Mei 2013

  • Oleh : Ari Pradhanawati
PERHELATAN pemilihan gubernur – wakil gubernur Jawa Tengah, Minggu kemarin, berlangsung sepi, lancar dan aman. Berdasarkan real count KPU Jawa Tengah dari 67,24% TPS yang masuk pada pukul 17.34.05, pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, yang diusung PDI Perjuangan, memperoleh 48,25% suara sah.

Jumlah pemilih tetap tercatat 27.385.985, namun seberapa besar angka partisipasi rakyat yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih, alias golput, hingga kemarin petang, saat artikel ini ditulis, belum dapat diakses. Namun berdasarkan hasil pantauan di TPS-TPS, rata-rata hampir separuh dari pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilih. Perkiraan sementara, golput sekitar 48%, tentu ini jauh lebih tinggi dibandingkan golput pada Pilgub 2008 (41,55%).

Tingginya angka golput di Jawa Tengah memang terus meningkat tajam sejak Pemilu Legislatif 2004 (17,11%), Pilpres I (19,99%), dan Pilpres II (23,04%), kemudian meningkat lagi pada Pileg 2009 (27,41%) dan Pilpres 2009 (28,98%), ini menandakan antusiasme pemilih di Jawa Tengah dalam perhelatan pemilu/pilkada rendah, padahal Jawa Tengah selalu diidentikkan dengan lumbung suara beberapa partai politik.

Sikap Politik 

Istilah golput dapat dijelaskan dalam era dan konteks yang berbeda. Pada era Orde Baru, golput ditujukan kepada suatu gerakan yang muncul dari kelompok yang dipelopori Arief Budiman dan kawan-kawan, yaitu sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu pada masa Orde Baru. Tidak memilih sebagai satu pilihan, karena mereka kecewa akibat pemilu tidak dilaksanakan secara demokratis. Fakta yang masih jelas dalam ingatan kita adalah semenjak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, ada ketentuan bahwa  PNS diwajibkan memilih Golkar.

Sementara istilah golput dalam konteks KPU dikaitkan dengan rendahnya partisipasi politik rakyat, yaitu rendahnya angka pemilih yang datang menggunakan hak suaranya.
Sangatlah sulit untuk mengidentivikasi suara-suara golput yang berasal dari surat suara yang dinyatakan tidak sah karena angkanya sangat kecil dan rata-rata hampir di bawah 10%.
Namun dalam perkembangannya, istilah golput saat ini lebih mengarah kepada sikap politik rakyat  yang rasional dan secara ideologis sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya (memilih untuk tidak memilih) sebagai refleksi bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna.

Tingginya angka golput karena memilih itu hak, bukan kewajiban, sehingga rakyat bebas untuk datang ke TPS. Jika ada yang tidak menggunakan hak pilihnya, tentu ada alasan tersendiri. Misalnya karena (1) alasan teknis: tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tahu kalau ada pemilu/pilkada; (2) alasan nonteknis, misalnya sakit atau pergi karena ada keperluan lain yang sangat mendesak atau bersamaan dengan hari libur panjang; (3) alasan ekonomis, misalnya lebih baik cari uang daripada harus pulang hanya untuk menggunakan hak pilih; (4) alasan ideologis, misalnya datang ke TPS tetapi tidak masuk bilik; masuk ke bilik tetapi sengaja tidak mencoblos surat suara (surat suara tetap kosong), atau pemilih sengaja mencoblos surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU, atau pemilih yang sengaja tidak datang karena tidak mempunyai pilihan yang tepat.

Penyebab tingginya golput Pilgub Jateng 2013, antara lain karena (1) pemilih sudah apatis dan jenuh menghadapi rutinitas pemilu/pilkada, karena siapa pun yang unggul dalam pilgub hasilnya tidak signifikan terhadap kesejahteraan dan kepentingan rakyat; (2) menurunnya kepercayaan pemilih kepada partai politik dalam menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sampai detik-detik terakhir pendaftaran di KPU Jawa Tengah, artinya partai politik telah mengalami krisis kader karena dari dua pasangan calon bukan berasal dari kader partai pengusung, bahkan  munculnya tiga pasangan calon seperti dipaksakan untuk memecah suara pemilih agar tidak terjadi ’’pertarungan’’ sengit jika hanya ada dua pasangan calon dan sekaligus mengeliminasi munculnya konflik; (3) nama-nama calon yang diajukan oleh partai politik tidak sesuai dengan selera rakyat, sehingga rakyat semakin apatis terhadap figur calon yang ditawarkan; (4) minimnya sosialisasi, baik yang dilakukan oleh KPU Jawa Tengah, parpol, pemerintah, maupun elemen masyarakat lainnya; (5) secara emosional  pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kurang dekat dengan pemilih karena rentang jarak yang cukup jauh, sehingga visi misinya kurang membumi; (6) hari pencoblosan berselang satu hari dari Hari Raya Waisak 2013, menjadi hari libur panjang bagi keluarga.

Tingginya angka golput tidak akan berpengaruh bahkan tidak akan mengurangi legitimasi hasil pilgub asalkan penyelenggaraan pilgub sesuai dengan aturan yang berlaku. Legitimasi hasil pilgub ditentukan oleh jumlah perolehan suara sah bukan oleh tingginya angka golput. Ini menunjukkan demokrasi di Indonesia lebih ke arah prosedural dan hal ini juga  sejalan dengan pandangan Robert A Dahl (2001) tentang standar berdemokrasi bahwa rakyat sudah diberi hak untuk berpartisipasi dan hak untuk menyatakan pendapat.

Kesimpulannya, biarkanlah golput hidup apa  adanya, karena golput merupakan ’’anak yang sah’’ dari demokrasi yang hidup di Indonesia, dan sebaiknya ancaman golput dibaca sebagai suara rakyat yang menghendaki alternatif yang lebih baik bagi rakyat daripada yang ada sekarang ini (Setia Permana, 2007). Waktulah yang akan menentukannya, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. (24)

– Dr Ari Pradhanawati MS, dosen Program S-3 Doktor Ilmu Sosial FISIP, Undip/anggota KPU Jawa Tengah 2003-2008. (/)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/27/225861/Golput-Sikap-Politik-Rakyat

27 Mei 2013 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

”Arba’in Miliar Cash” dan Simbolisasi Korupsi

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

ANALISIS BERITA

ADA hal menarik dari rekaman percakapan Ahmad Fatha­nah dengan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), dua tersangka suap kuota impor daging sapi. Percakapan itu menggunakan campuran bahasa Arab, Ing­gris, dan Indonesia.

Istilah pushtun pun mendadak jadi populer. Pushtun adalah nama suku di Pakistan dan Afghanistan yang kaum perempuannya terkenal cantik dan pemberani.

Ada juga frasa ”arba’in miliar cash”, yang artinya Rp 40 miliar tunai. Ini frasa campuran dari ka­ta-kata Arab, Indonesia, dan Inggris. Bisa juga hanya ga­bung­an kata-kata Arab dan Ing­gris kalau ditulis ”arbaíin milliard cash”.

Penggunaan idiom-idiom agama juga diperlihatkan LHI usai ditangkap KPK. Ia mengucapkan kalimat ”hasbunallahu wa ni’mal wakil, ni’mal maula wa ni’mannashir”. Ini kalimat zikir dari Alquran. Artinya: ”Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Dalam analisis semantik, bahasa itu bersifat unik dan berhubungan erat dengan bu­daya masyarakat pemakai­nya. Maka, analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Dalam konteks ini, menurut Koentjaraningrat, bahasa adalah bagian dari kebuda­yaan.

Karena itu, kalimat yang di­susun dari berbagai bahasa tentu lebih dari sekadar unik. Kalimat tersebut lebih merupakan simbol dari status dan posisi pemakainya. Seseorang yang fasih berbicara dalam berbagai bahasa asing tentulah orang yang terdidik atau terbiasa menggunakan bahasa itu.

Fathanah dan Luthfi tampaknya orang-orang yang terbiasa menggunakan ungkapan bahasa Arab. Orang yang biasa menggunakan bahasa Arab bisa dianggap mengerti ba­hasa tersebut atau menguasai ilmu agama. Karena Islam diturunkan di Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa agama.

Niat dan Kesempatan

Simbolisasi agama yang dipakai para tersangka atau terpidana korupsi menjadi tren di negeri ini. Dharnawati, Wa Ode Nurhayati, dan Nunun Nurbaeti selalu memakai ke­rudung atau jilbab setelah ditetapkan menjadi tersangka.

Efek dari simbol agama da­lam budaya paternalistik acapkali menimbulkan kega­lauan persepsi. Karena pe­laku­nya to­koh agama, sebagian ma­sya­rakat seakan tidak percaya kalau tokoh panutannya ber­salah. Kekeliruan persepsi ini bisa disebabkan oleh kultus individu, anomali jiwa korsa, atau ketidaktahuan tentang riwayat korupsi sebagai patologi ­sosial di negeri ini.

Menurut penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, korupsi dipicu oleh niat sebagai do­main individu dan kesempatan yang diciptakan oleh sistem. Mereka tahu korupsi itu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), na­mun sistem telah menjebaknya. Jadi, siapa pun bisa terjerat korupsi akibat ”berkoalisi dengan kesesatan” (meminjam istilah dari seorang tokoh).  Pada 1962, Menteri Aga­ma KH Wahib Wahab divonis enam tahun penjara karena korupsi.

Namun, dia dibe­baskan se­telah kompromi politik dengan Presiden Soe­karno. Bung Karno minta Men­teri Agama menikahkan dirinya dengan Haryati. Permintaan itu di­penuhi dan Soekarno me­nikahi Haryati sebagai istri ketiga (Andree Feillard, 1999).

Tahun 2006, Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar juga divonis lima tahun penjara karena korupsi dana abadi umat (DAU). Jadi, tidak aneh kalau Luthfi Hasan Ishaaq juga bisa terjerat kasus suap. (59)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225769/Arbain-Miliar-Cash-dan-Simbolisasi-Korupsi

27 Mei 2013 Posted by | ARTIKEL, BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Akan Periksa Darin di Rumah

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

JAKARTA – Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya mempertimbangkan aspek psikologis terkait pe­meriksaan terhadap Darin Mum­tazah. Remaja putri berusia 19 tahun itu akan diperiksa KPK di rumahnya.

“Karena dia masih di bawah umur, kita tidak mungkin meng­ekspose ke media. Kita petimbangkan sisi psikologisnya,” kata Abraham Samad di Suka­bumi, Sabtu (25/5/2013).

Abraham mengatakan, pe­nyidik KPK tengah mengkaji berbagai opsi yang ada terkait pemeriksaan terhadap Darin. Menurutnya, opsi terbaik yang dipertimbangkan KPK adalah memeriksa remaja itu di rumahnya. Darin Mumtazah sempat 2 kali dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan.

Bahkan tim KPK pernah mendatangi sekolah Darin untuk meminta informasi. Keberadaan Darin sampai sekarang belum diketahui.

Terkait penyidikan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq, Abraham Samad menuturkan, sejumlah percakapan telepon yang dila­kukan mantan Presiden PKS terkait pengaturan impor daging, mulai diungkap jaksa KPK. Namun ternyata itu baru sebagian, masih ada bukti-bukti lain yang belum diungkap.

“Jelas ada (bukti lain). Reka­man yang kemarin ada di persidangan itu hanya sebagian bukti saja,” ujar Abraham Samad.

Bersabar

Disinggung bukti apa yang belum diungkap, Abraham meminta publik bersabar. Me­nurutnya hal itu akan di­ungkap di persidangan di mana Luthfi menjadi terdakwa.

“Masih ada bukti yang belum diungkap. Itu akan terungkap di persidangan,” tuturnya.

Pada persidangan dengan terdakwa dua direktur PT Indo­guna, Juard Effendi dan Arya Effendi, Luthfi Hasan dihadir­kan sebagai saksi. Kala itu jaksa memutar sejumlah rekaman yang menunjukkan adanya peranan eks presiden PKS itu pada tahap awal kasus suap impor daging.

Kasus suap impor daging sapi terkuak setelah tim KPK mela­kukan tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi pada 29 Januari sekitar pukul 19.00 WIB. Fathanah kedapatan membawa uang Rp 1 miliar yang didapatnya pada Selasa siang dari PT Indoguna Utama, perusahaan importir daging.

Jaksa juga menunjukkan dua pembicaraan yang menentukan dari telepon genggam milik Luthfi. Pertama telepon masuk dari Fathanah yang menga­barkan uang Rp 1 miliar sudah didapat. Kedua pada Selasa ma­lam, Luthfi menelpon Ahmad Rozi untuk meminta agar sang pengacara menemui Elda Adi­ningrat, seorang pengusaha yang menjadi makelar, untuk menyiapkan data terkait impor daging. (dtc-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225771/KPK-Akan-Periksa-Darin-di-Rumah

27 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengacara Bantah Hayuning Lestantun Mangkir

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

  • Korupsi DKP Jateng

SEMARANG – Pengacara Hayuning Lestantun, HD Juna­edi membantah bahwa kliennya mangkir dari panggilan penyi­dik Kejaksaan Tinggi, pada Senin (20/5) lalu. Hayu­ning Les­tantun adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah tahun 2010, yang disangka terlibat korupsi pengadaan sarana per­ikanan tangkap.

Pada 14 Mei lalu, penyidik memanggil Lestantun untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Lestantun yang pernah menduduki posisi Bendahara Pe­ngeluaran Pembantu DKP Jawa Tengah itu dipanggil bersamaan dengan Nugroho Joko Kres­nanto. Tahun 2010, Nugroho adalah Pejabat Pe­laksana Teknis Kegiatan dinas tersebut. Nugro­ho ditahan setelah me­menuhi panggilan 14 Mei itu. Namun Les­tantun tak me­menuhi panggilan pertama itu.

Penyidik lalu memanggil­nya lagi. Menurut keterangan pihak Penerangan Hukum Kejak­saan Tinggi Jawa Tengah, Lestantun tak mendatangi panggilan ke­dua, lalu penyidik me­ngirimkan panggilan ketiga.

“Itu sama sekali tidak benar. Klien kami (Hayuning Les­tantun-Red) datang dan diperiksa penyidik. Ada berita acara pemeriksaannya,” kata Junaedi.

Menurut Junaedi, kliennya memang kembali menerima panggilan untuk pemeriksaan pekan depan. Namun hal itu bukan panggilan ketiga karena mangkir.

“Penyidik tidak melakukan penahanan atas klien kami. Lalu klien kami dipanggil untuk kembali diperiksa,” tutur Juna­e­di. Pernyataan Junaedi ini di­benarkan pihak penyidik Ke­jaksaan Tinggi.

Kasus ini menyeret Kuasa Pengguna Anggaran di DKP Jawa Tengah, Bambang Santosa dan Direktur PT Marin­tek Jaya Utama, Sunar Wibowo ke persidangan. Bermula dari la­poran Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) Jawa Tengah tahun 2011, yang mengin­dikasi­kan penyimpangan dana proyek sarana perikanan tangkap Rp 12,6 M. (H89-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225772/Pengacara-Bantah-Hayuning-Lestantun-Mangkir

27 Mei 2013 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Waspadai 8 Titik Pelanggaran

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pengawas lapangan, saksi, lembaga pemantau, dan masyarakat mencermati delapan titik rawan pelanggaran saat pencoblosan pemilihan gubernur (pilgub), Minggu (26/5) hari ini.

Titik rawan tersebut adalah net­ralitas petugas pemilu di ting­kat TPS (KPPS), serangan fajar (money politics), intimidasi ke­pa­da pemilih, manipulasi hasil pe­­mungutan dan hasil suara, peng­gu­naan surat suara cadangan tan­pa berita acara, pemilih me­nggu­nakan hak pilih lebih dari dua kali, ketidak konsistenan da­lam menentukan surat suara sah a­tau tidak sah, dan surat suara ku­rang.

Bawaslu telah meng­ins­truk­sikan Pengawas Pemilu Lapang­an (PPL) dan Panwaslu Kabu­paten/kota agar untuk semakin ketat dalam melaku­kan pengawasan dan tindakan tegas.

Pelanggaran Kampanye

Menurut Teguh, Kabupaten Purworejo paling banyak terjadi pelanggaran yakni 30 kasus, kemudian Kabupaten Blora (28 kasus), Kabupaten Sukoharjo (17 kasus), Kota Pekalongan (13), Kota Semarang dan Ka­bupaten Purbalingga (13).

Potensi pelanggaran telah diendus tim sukses pasangan calon Ganjar Pranowo-Heru Sudjat­moko.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan status siaga satu ditetapkan sejak Sabtu (25/5), hingga selesainya penghitungan suara Pilgub Jateng 2013. Seluruh anggota fraksi, dari DPR RI, DPRD Jateng, dan DPRD kabupaten ko­ta diminta memberi dukungan penuh pada kantor partai dan posko kemenangan. Seluruh kader di tingkat PAC, ranting, anak ranting, dan satgas diinstruksikan untuk memonitor wilayahnya masing-masing.

“Jika terjadi pelanggaran, ada money politic, tangkap dan serahkan orangnya ke pihak berwajib,” katanya, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP Jateng, Sabtu (25/5). (H68,J17,­H81-87)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225779/Waspadai-8-Titik-Pelanggaran-

27 Mei 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Bagai Hantu

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

image

Ancaman banyaknya jumlah masya­rakat Jawa Tengah tidak meng­­­gunakan hak pilih (gol­put) menghantui pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 yang dilaksa­nakan hari ini, Minggu (26/5).

Hal itu diakui oleh tiga calon gubernur. Mereka meng­kha­wa­tirkan tingginya ancaman golput. Pengalaman pada masa kampanye ke berbagai daerah Jateng belum lama ini menunjukkan masih banyak masyara­kat yang belum tersentuh sosialisasi Pilgub Jateng.

Menurut calon gubernur no­mor urut satu, Hadi Prabowo, so­­sial­isasi seharusnya tak ha­nya menjadi tugas KPU. Melain­kan juga pa­­ra cagub, tim suk­ses, se­kaligus masyara­kat Jateng.

Seperti yang dilakukannya dalam setiap kampanye, Ke­tua Dewan Pengurus Korpri Ja­teng ini tidak lupa selalu mengajak ma­sya­rakat menggunakan hak pilihnya dalam pilgub. Meraka di­minta tidak apatis.

Jika menghendaki masa depan Jateng lebih baik, maka gunakan hak politik untuk memilih pemimpin yang baik.  “Jangan sampai golput. Dengan menggunakan hak pilih berarti ikut berpartisipasi menentukan kebijakan pembangunan di masa depan,” tandasnya cagub nomor urut 1.

Calon gubernur Bibit Waluyo berharap masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih  menggunakan hak pilihnya. Mereka diharapkan tidak golput karena satu suara yang mereka miliki akan menentukan masa depan provinsi ini untuk lima tahun mendatang.

Lebih tegas lagi, calon gubernur yang berpasangan dengan Su­dijono Sastroatmodjo (Bissa) ini menyebut orang yang golput tidak bertanggung jawab. Golput hanya mau enaknya saja. Yen dalane rusak nuntut. Tapi yen kon nyoblos ora gelem. Terus piye kui? kata Bibit.

Tak Paham

Tak hanya soal jalan. Ia juga menyentil sikap masyarakat yang terus menuntut saat pembangunan infrastruktur tidak berjalan baik. îNanti kalau pembangunan tidak berjalan, marah. Sungainya banjir, marah. Tapi kalau disuruh memilih, tidak mau,” lanjutnya.

Cukup tingginya angka golput pada Pilgub Jateng lalu, merupakan akibat ketidakfahaman masyarakat akan peran mereka. Sudah se­mestinya masyarakat ikut andil dalam kemajuan jateng dengan cara memilih pemimpin yang tepat.

Imbauan untuk tidak golput disampaikan dalam beberapa kesempatan. Baik saat berkampanye maupun tugas kedinasan. Misalnya meminta PNS untuk menggunakan hak pilihnya. Ter­masuk mengajak anggota keluarganya ikut serta nyoblos.

Mes­kipun tanggal 26 Mei bersamaan dengan libur panjang dan ada agenda liburan keluarga, namun menggunakan hak pilih harus menjadi prioritas.

Calon gubernur nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan, partisipasi pemilih memang cenderung menurun pada setiap pemilihan, baik presiden, legislatif maupun kepala daerah.

Tapi golput tidak hanya karena minimnya sosialisasi, namun juga ada masyarakat yang terkendala masalah teknis. Seperti tidak terdaftar di DPT atau faktor pekerjaan di luar kota.

“Atau memang karena ideologi, sudah tidak percaya dengan pemilihan dan proses politik, tapi ini jumlahnya sedikit,” kata Ganjar.

Karena itu Ganjar mengharap sosialisasi Pilgub Jateng digelar secara masif pada detik-detik terakhir menjelang pemungutan suara. Peny­elenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa harus bekerja keras memobilisasi warga untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). “Semua media harus dikerahkan, bisa lewat SMS atau gunakan jejaring sosial Facebook dan twitter,” jelasnya.

Warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, namun telah memenuhi syarat, juga diminta tetap datang ke TPS. KPU telah mengumumkan bahwa warga dimaksud tetap bisa menggunakan hak pilih. Syaratnya, menunjukkan KTP dan kartu keluarga dan mencoblos di TPS sesuai alamat pada KTP.

“Mari ajak bapak, ibu, kakek, nenek, saudara untuk ke TPS. Jateng menanti perubahan, dan perubahan itu sudah dekat,” tegasnya. (H68,J17,H81-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225782/Bagai-Hantu

27 Mei 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Golput Mengancam

SUARA MERDEKA – Minggu, 26 Mei 2013

  • Diperkirakan Lebih Tinggi dari Pilgub 2008

SEMARANG – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng ­dilaksanakan Minggu (26/5) hari ini. Dalam ­beberapa jam ke depan, siapa pemimpin Jawa Tengah lima tahun mendatang akan ­diketahui melalui hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah ­lembaga survei.

Selain sosok gubernur, ada satu lagi yang menjadi perhatian, yaitu masyarakat yang tidak menggunakan hak pi­lihnya alias golput.

Ancaman banyaknya jumlah golput, selain karena partisipasi pe­milih menurun dan minimnya so­sialisasi, juga disebabkan terkendala masalah teknis serta perilaku pragmatisme pemilih.

Fenomena pemilih yang tidak menggunakan haknya di tempat pemungutan suara (TPS) cenderung meningkat dalam setiap pesta demo­krasi di Indonesia.

Menurut Pengamat Politik Universitas Diponegoro Fitriyah, ma­syarakat dinilai sudah semakin jenuh mengikuti pemilihan, baik legislatif, presiden, maupun ke­pa­la daerah.

Sebagai gambaran, pada Pilgub 2008, dari jumlah pemilih 25,8 juta, hanya 15,1 juta atau 58,45% yang datang ke TPS.

Artinya jumlah golput mencapai 41,55%. Jika pemilih yang tidak ke TPS ditambah suara tidak sah, jumlahnya mencapai 11,8 juta atau 45,83%.

Ini lebih tinggi dibanding perolehan suara pasangan calon pemenang Pilgub 2008. Bibit Waluyo – Rustriningsih yang diusung PDI Perjuangan waktu itu memperoleh sekitar 6 juta suara atau 43,44%.

“Golput kali ini saya pikir masih tinggi, angkanya kemungkinan sama dengan Pilgub 2008 atau malah lebih tinggi,” kata Fitriyah.

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar penilaian. Pertama, tren penurunan partisipasi pemilih. Kemudian, kurang maksimalnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng. Tapi ini bukan semata kesalahan KPU, mi­nimnya anggaran yang di kucurkan Pemprov Jateng juga menjadi penyebabnya. Dari rancangan anggaran Rp 907 miliar, hanya disetujui Rp 621 miliar. Alhasil, KPU dituntut kreatif menyikapi minimnya anggaran itu.

Libur Panjang

Selanjutnya, kuantitas calon juga berpengaruh. Pilgub 2008 diikuti lima pasang calon, sedangkan kali ini tiga pasang. Menurut Fitriyah, sejumlah studi menunjukkan ada relevansi banyaknya calon dengan banyaknya pemilih. “Semakin banyak calon, pemilih semakin punya banyak pilihan, ruang yang tersedia semakin terbuka,” jelasnya.

Terakhir soal pemilihan hari pemilihan. Kebetulan, Sabtu (25/5) adalah hari libur Nasional Waisak. Pengalaman menunjukkan pada saat long weekend, tren wisata keluarga meningkat. “Ini mungkin tidak disadari sebelumnya, dua hari libur ini sebagian warga memilih wisata dibanding ke TPS,” kata mantan ketua KPU Jateng ini.

Faktor lain adalah, baru diumumkannya tiga pasang calon pada masa injury time pendaftaran di KPU. Hal ini menyebabkan waktu sosialisasi mereka semakin mepet. Direktur Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro Susilo Utomo pun memprediksi golput kali ini bakal lebih besar. Pilgub tahun ini merupakan yang kedua dalam bentuk pemilihan langsung. Jika spirit anyar pada tahun 2008 tidak mampu menggugah partisipasi masyarakat, apalagi tahun ini. “Apalagi cagub-cawagub yang maju dalam pemilihan ìitu-itu saja,îtuturnya.

Sesuai penelitiannya pada Pilgub 2008, ada tiga alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan teknis dan ekonomi memiliki pengaruh paling tinggi yakni 82%. Misalnya, masyarakat memiliki kegiatan lain pada hari pencoblosan atau karena tidak memiliki uang transport untuk datang ke TPS. Kelompok ekonomi menengah ke atas kemungkinan justru menggunakan akhir pekan untuk liburan keluarga dan tidak mencoblos.

Kedua adalah alasan politis dengan persentase pengaruh 12%. Masyarakat tidak percaya lagi pada cagub-cawagub lantaran program yang ditawarkan tidak menarik. Ketiga adalah alasan ideologis dengan persentase tiga persen. Mereka sudah antipati dengan sistem demokrasi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang haram.

Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Supriyadi SN juga memprediksi partisipan dalam Pilgub Jateng bakal menurun drastis. Hal itu disebabkan memilih pemimpin Jawa Tengah tidak bakal berimbas dalam kehidupan mereka.

Penyebab lain, adanya ketidakpuasan dari pendukung Rustrining­sih lantaran urung diusung oleh PDIP, bahkan partai berkesan membiarkan. Penyebab paling banyak, menurut Supriadi, adanya pragmatisme perilaku pemilih.

Pengamat politik FISIP Unsoed Ahmad Sabiq mengatakan, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menyebabkan angka golput cukup tinggi. Ia mengatakan, pelaksanaan pemilu terlalu sering secara psikologis juga bisa membuat memicu naiknya angka golput. Terlebih lanjut dia, pelaksanaan pemilu selama ini dianggap belum memberikan perbaikan taraf hidup yang nyata pada masyarakat. (H68,H81, G18,K17-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/26/225783/Golput-Mengancam

27 Mei 2013 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Sri Mulyani Serahkan Dokumen Baru Terkait Kasus Century

SUARA MERDEKA – Senin, 27 Mei 2013

SUKABUMI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memperoleh keterangan dan dokumen baru dari pemeriksaan terhadap mantan menteri keuangan Sri Mulyani terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Bahkan keterangan tersebut bisa untuk membongkar kasus Century.

’’Keterangan Sri Mulyani di Amerika pada penyidik adalah baru, tidak pernah diberikan sebelumnya,’’ ujar Ketua KPK Abraham Samad dalam Lokakarya “Jurnalis Antikorupsi” di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (25/5).

Samad mengatakan, Sri Mulyani juga menyerahkan sejumlah dokumen tidak pernah diberikan sebelumnya. ’’Keterangan Sri Mulyani akan menjadi sempurna kalau didukung oleh keterangan Budi Mulya nanti,’’ katanya.
Dalam kasus Century, KPK baru menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, ia diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian (FPJP) untuk Bank Century. Budi dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang (UU) 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tertipu Data 

Seharusnya, KPK segera mengkonfrontasi Sri Mulyani dan mantan gubernur Bank Indonesia Boediono. Hal itu dimaksudkan agar proses hukum kasus Bank Century tidak berlarut-larut seperti sekarang.
“Mereka perlu dikonfrontasi dalam kapasitas sebagai mantan ketua dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” kata anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo, Minggu (26/5).

Bambang menjelaskan, dalam forum Rapat Pansus DPR untuk Hak Angket Bank Century pada awal Januari 2010, Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century. Berdasarkan data awal, nilai bailout dari BI sebesar Rp 632 miliar.
Menurutnya, model pertanggungjawaban seperti itu dinilai aneh. Keanehan itu saja sudah menjadi petunjuk yang sangat jelas, bahwa bailout Bank Century sarat masalah.

Apalagi, kata dia, ketidakberesan dalam menghitung nilai bailout menjadi semakin gamblang ketika publik menyimak penuturan mantan wakil presiden Jusuf Kalla seputar curahan isi hati Sri Mulyani yang mengaku merasa tertipu dengan data yang diberikan BI dalam keputusan bailout Bank Century.

Dalam pertemuan itu, kata Bambang, ketua KSSK mengaku tertipu dengan pembengkakan nilai penyelamatan Bank Century. Awalnya, BI merekomendasikan dana talangan Bank Century hanya Rp 632 miliar. Ternyata membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. (J13,H28,J22-80)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/05/27/225868/Sri-Mulyani-Serahkan-Dokumen-Baru-

27 Mei 2013 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PILKADA JAWA TENGAH: Kemiskinan Jadi Pekerjaan Rumah Terberat

KOMPAS.com – Rabu, 22 Mei 2013

 

Fenomena Tasripin, bocah 12 tahun, di pelosok Kabupaten Banyumas yang terpaksa menjadi buruh tani untuk menanggung beban keluarganya mempertebal noktah merah problem mikro kemiskinan Jawa Tengah. Angka kemiskinan 15,34 persen yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional 12,27 persen kian membuka mata soal perhatian terhadap masalah itu.

Tidak heran jika upaya menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu isu kampanye yang diteriakkan semua pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Tengah, 26 Mei. Seperti di provinsi lain, kemiskinan merupakan problem yang hingga kini belum selesai di Jateng yang berpenduduk 38,5 juta jiwa.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan memang menurun, dari 17,72 persen (6 juta jiwa) tahun 2009 menjadi 14,98 persen (4,86 juta jiwa) pada 2012 dari jumlah penduduk saat itu 32,3 juta jiwa.

Namun, kemiskinan di kawasan pinggiran, pedesaan, termasuk pesisir, tetap harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jateng tahun 2012, dari sekitar 4,97 juta jiwa penduduk miskin, sekitar 2,97 juta jiwa di antaranya tinggal di wilayah desa.

Ironis memang. Keberhasilan Jateng yang pada 2012 mampu mencapai surplus beras 2,8 juta ton dan menjadi penyangga utama pangan nasional ternyata tidak serta-merta berdampak pada kesejahteraan petani. Bahkan, luas lahan pertanian dari tahun ke tahun pun kian menyempit akibat alih fungsi lahan. Dinas Pertanian Jateng mencatat laju penyusutan lahan produktif berkisar 350-400 hektar per tahun.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Cilacap Sudarno mengatakan, petani bisa memperoleh pendapatan yang layak jika memiliki lahan setidaknya sekitar 2 hektar. Namun, di Jateng wilayah selatan kepemilikan lahan petani hanya berkisar 0,1-0,2 hektar. ”Alih fungsi lahan kian tak terkendali, petani menjadi terdesak dari wilayahnya. Ada yang menjadi buruh tani ke tetangganya, ada yang menyerah dan merantau ke kota,” ujarnya.

Fenomena seperti ayah Tasripin, Kuswito (42), yang terpaksa merantau ke Kalimantan dan meninggalkan empat anaknya karena tidak lagi punya akses terhadap lahan pertanian banyak dijumpai di wilayah pedesaan Jateng.

Di Kabupaten Wonogiri, kondisi yang memprihatinkan juga dialami Joikromo (75), petani Desa Tempel, Kecamatan Wuryantoro. Di usianya yang sudah lanjut, dia belum punya lahan. Dia harus menyewa ladang dari tetangganya. Hasil panen digunakan untuk memenuhi konsumsi sehari-sehari dan sisanya dijual.

Beban petani seperti Joikromo kian berat. Di tengah tingginya harga benih unggul dan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan, mereka harus bergulat dengan kondisi cuaca yang makin ekstrem. Gagap menghadapi perubahan iklim, lahan pertanian di beberapa wilayah jadi langganan banjir dan puso akibat serangan hama.

Setali tiga uang dengan petani, nasib nelayan juga tak pernah jauh dari jerat kemiskinan. Dari sekitar 170.000 nelayan di Jateng, sekitar 85 persen masih dikategorikan miskin. Mereka juga kebanyakan nelayan tradisional dengan alat tangkap konvensional. Jateng memiliki masyarakat nelayan di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Rembang hingga Brebes, termasuk di wilayah pesisir selatan, seperti Cilacap hingga Purworejo.

Di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, yang menjadi basis nelayan, jumlah buruh nelayan menempati porsi terbesar dari jumlah nelayan secara keseluruhan. Hidup mereka bergantung pada laut. Jika paceklik, mereka hanya mengandalkan bantuan beras atau bahan pangan lain. ”Selama ini, polesan-polesan dari pemerintah hanya untuk pemilik kapal. Anak buah kapal atau buruh nelayan justru tidak tersentuh,” ujar Ketua Kelompok Nelayan Karya Mina Kabupaten Tegal Warnadi.

Untuk membantu nelayan, pemerintah memang menggulirkan bantuan 100 kapal ikan yang berbobot mati 30 ton sejak 2010. Namun, mereka mengabaikan persoalan lokal di tiap- tiap daerah yang berbeda. Di Cilacap dan Kebumen, kapal bantuan berbulan-bulan mangkrak karena spesifikasi kapal tidak sesuai untuk mengarungi ganasnya laut selatan. Di Jepara, bantuan mubazir karena nelayan setempat terbiasa melaut di perairan dangkal.

Kemiskinan struktural

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Andreas Lako mengatakan, persoalan kemiskinan di Jateng dapat digambarkan sebagai kemiskinan struktural. Artinya, kondisi ini dipengaruhi kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Angka pertumbuhan ekonomi Jateng terus meningkat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 6,34 persen merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah. Namun, pertumbuhan ekonomi ini cenderung tidak berkualitas karena diikuti kesenjangan ekonomi. Ini ditandai angka rasio gini (indeks yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi) yang meningkat dari tahun 2008 sebesar 0,31 menjadi 0,4 pada 2013.

Ironisnya lagi, saat problem kemiskinan belum terpecahkan, korupsi para kepala daerah kian merebak. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mencatat hampir separuh dari 35 kepala daerah terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada 2008-2013. Selama periode itu, 14 kepala daerah menjadi tersangka dan terpidana kasus dugaan korupsi dengan total kerugian negara Rp 63,24 miliar.

Kepala Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, dari ke-14 kepala daerah tersebut, tiga di antaranya berstatus sebagai tersangka dan 11 lainnya sebagai terpidana. Mereka umumnya menggunakan uang daerah untuk kepentingan pribadi.

Sungguh memprihatinkan karena dana itu semestinya bisa dimanfaatkan untuk pengentasan warga dari kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masyarakat kecil, dan pembangunan daerah tertinggal.(GRE/UTI/RWN/WIE/EKI/HEN)

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/05/22/03023265/Kemiskinan.Jadi.Pekerjaan.Rumah.Terberat

27 Mei 2013 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: