KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Periksa Dua Petugas Pajak dalam Kasus Pemerasan


SUARA MERDEKA.com – Senin, 22 April 2013

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Petugas Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah Jakarta Pusat dalam penyidikan kasus pemerasaan pengurusan pajak yang menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Pargono Riyadi.

Mereka adalah Suryanta dan Miando Sahala Hasintongan. “Mereka diperiksa untuk tersangka PR (Pargono Riyadi-red),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (22/4).

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Pargono dan Rukmin Tjahyanto alias Andreas di sebuah lorong di stasiun Gambir pintu selatan pada Selasa, 9 April sekitar pukul 17.00 WIB. Selang 10 menit, KPK kemudian melakukan menjemput Asep Hendro di kediamannya di daerah Depok.

Rabu dini hari, menjemput Maneger pada perusahaan Asep, Wawan pada Rabu siang. Terakhir, pada malam harinya KPK menjemput seorang konsultan Sudiarto pada Rabu 10 April lalu.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan Pargono Riyadi sebagai tersangka kasus pemerasan. Dalam saat bersamaan, KPK membebaskan empat orang yang sempat ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut, yakni Asep Hendro, Andreas, Wawan dan Sudiarto. Pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf e (soal pemerasan) atau pasal 23 uu no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP.

Diketahui, Pasal 12 huruf e menyebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Sementara Pasal 421 KUHP mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dalam kasus ini, melarang pemilik PT Asep Hendro Racing Sport Asep Yusuf Hendra Permana atau yang lebih dikenal Asep Hendro bepergian ke luar negeri. KPK juga melarang ke luar negeri Manajer Keuangan PT AHRS Wawan Firdaus, Manajer Marketing PT AHRS Trijoko Poetranto, konsultan Sudiarto Budiyuwono, dan Rukmin Tjahyanto alias Andreas.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/04/22/154006/KPK-Periksa-Dua-Petugas-Pajak-dalam-Kasus-Pemerasan
About these ads

23 April 2013 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: