KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dakwaan Korupsi Perlu Dilapisi Pasal Gratifikasi


SUARA MERDEKA – Kamis, 18 Oktober 2012

SEMARANG- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiyansyah mengusulkan penambahan pasal tentang gratifikasi dalam setiap dakwaan kasus korupsi.

 Belajar dari pembebasan mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dari jerat hukum di Pengadilan Tipikor Semarang tingkat pertama. Salah satu faktornya adalah karena dakwaan jaksa yang lemah.

Jaksa, hanya memasang dua pasal korupsi, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor. Pasal itu memuat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, serta jabatan untuk menguntungkan dan memperkaya diri sendiri yang berdampak pada kerugian negara.

Bukti-bukti yang disodorkan jaksa atas perbuatan Untung dalam korupsi APBD Sragen tahun 2003- 2010, dinilai hakim tingkat pertama, tidak memenuhi unsur dalam dua pasal tersebut. Karena itu bebaslah Untung. ”Beruntung Mahkamah Agung teliti. Jadi memutus hukuman tujuh tahun atas terdakwa (Untung),” kata Febri di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) Ekseminasi Publik Putusan Bebas Pengadilan Tipikor Semarang terhadap Untung Wiyono yang digelar KP2KKN Jateng di Hotel Grasia, Kota Semarang, Rabu (17/10).

Menurut Febri memasang jerat Pasal 9 UU No 31/1999 yang telah diperbarui dengan UU No 20/2001, sangat penting. Pasal itu memuat tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi karena telah melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian negara. ”Terdakwa korupsi harus diusut telah menerima apa saja dari perbuatannya. Selain pasal gratifikasi, menjerat koruptor juga perlu dengan pidana pencucian uang,” kata Febri.

Aktor Lain

Dalam diskusi kemarin dihadiri Sahlan Said SH dan Ali Masyhar Mursyid SH MH, selaku majelis eksaminasi. Menurut Sahlan Said, pemeriksaan perkara kasus korupsi kas daerah APBD Sragen 2003-2010 tidak hanya berhenti pada tiga terpinda saja, karena kerugiannya sangat besar, mencapai Rp 11,2 miliar, Tiga terpidana tersebut adalah Untung Wiyono, Koesharjono (mantan Sekda Sragen) dan Srie Wahyuni (mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

”Supaya memeriksa perkara lebih mendalam untuk mengetahui aktor-aktor lain yang terlibat misalnya, Agus Fatchur Rahman, Adi Dwijantoro, Ir Darmawan Minto Basuki,” ujar Sahlan Said.

Mantan hakim di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini, menyatakan kalau kejaksaan mau mengembangkan penyelidikan kasus korupsi kas daerah Sragen, Agus Fatchur Rahman bisa kena. Sahlan menilai dari berkas salinan putusan yang dipelajarinya, peran Agus yang saat ini menjabat Bupati Sragen itu sangat kentara, yakni memerintahkan pencairan jaminan yang merupakan aset daerah. ”Agus memerintahkan pencairan deposito kas daerah di BPR Djoko Tingkir Sragen senilai Rp 11,2 miliar,” kata Sahlan.

Sementara, Ali Masyhar Mursyid, menyatakan keterlibatan aktor/pelaku lain dalam kasus korupsi kas daerah Sragen yang diduga terlibat perlu dituntaskan. ”Tak hanya Agus Fatchur Rahman, Adi Dwijantoro, Darmawan Minto Basuki, bahkan aktor lainnya,” tandas dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini. (H89-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/18/202569/Dakwaan-Korupsi-Perlu-Dilapisi-Pasal-Gratifikasi

About these ads

18 Oktober 2012 - Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, BERITA KORUPSI NASIONAL, KP2KKN DALAM BERITA, SRAGEN

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: