KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Wajar Tanpa Pengecualian untuk APBD Jateng


SUARA MERDEKA – Kamis, 31 Mei 2012
image

SEMARANG Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD 2011 Pemprov Jateng menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun dalam pemeriksaannya, BPK sekaligus menemukan dua proyek di lingkungan Pemprov yang melanggar aturan perundang-undangan.

Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari mengatakan, pihaknya menemukan sebagian realisasi proyek penyediaan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng tidak sesuai ketentuan.

Ditemukan juga pelaksanaan sebagian realisasi proyek pengadaan belanja modal peralatan mebeler, dapur dan penghias ruangan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng yang tidak sesuai kontrak.

Selain itu pada pengendalian intern, BPK juga menemukan kurang memadainya pengendalian pengelolaan kas pada RSUD Margono Sukarjo Purwokerto, pengendalian pencatatan aset tetap, pengendalian realisasi belanja sosial kemasyarakatan, dan pengendalian bantuan keuangan pada kabupaten kota.

Pemanfaatan

Meski BPK tetap memberi opini WTP, Sapto menekankan bahwa opini bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. “Karena opini WTP tidak menjamin pengelolaan keuangan itu bebas dari kecurangan. Opini WTP tidak menunjukkan bahwa pemda telah melakukan kinerja terbaiknya,” tegasnya, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (30/5).

Sapto mengungkapkan, selain pengelolaan keuangan yang sesuai dengan sistem akuntansi, opini WTP juga diberikan karena kesungguhan pemprov jateng dalam menginventarisasi aset tetap.

Jika pada APBD 2010, aset tetap diberi nilai Rp 0 dan atau Rp 1, maka pada 2011 mampu digali hingga mencapai saldo Rp 15 trilyun. Namun pekerjaan itu menurut BPK belum usai karena masih ditemukan aset yang belum diketahui keberadaannya, tanpa nilai, kesalahan klasifikasi, serta pencatatan dan mutasi yang tidak dapat dijelaskan.

Sementara itu, lima anggota Fraksi DPRD Jateng yaitu PDIP, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP mendukung pembentukan panitia kerja (panja) bersifat sementara (ad hoc) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Kelima fraksi tersebut akan segera mengusulkan pembentukan panja ke pimpinan DPRD Jateng. Pembentukan itu didasari atas rekomendasi atau saran yang disampaikan Sapto Amal Damandari saat memberikan sambutan di Gedung Berlian.

“Kami sependapat dengan anggota V BPK yang memberikan saran untuk pembentukan lembaga seperti BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)  untuk menindaklanjuti temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah,” kata anggota Fraksi Demokrat Sunar Nugroho. (H68,J17-77)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/05/31/188072/Wajar-Tanpa-Pengecualian-untuk-APBD-Jateng

About these ads

31 Mei 2012 - Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: