KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejati Didesak Usut Kembali Kasus Buku Wonogiri


SUARA MERDEKA – Rabu, 26 Oktober 2005

SEMARANG-Sejumlah LSM antikorupsi di Jateng, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk membuka kembali dugaan korupsi pengadaan buku di Wonogiri tahun 2003 senilai Rp 7,2 miliar, yang penyelidikannya telah lama dihentikan.

Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng Dwi Saputra kemarin mengungkapkan, modus operandi yang terjadi di Wonogiri serupa dengan Sukoharjo dan Pemalang, yaitu penunjukan langsung dan dugaan penggelembungan dana. “Sangat mengherankan jika kasus di Sukoharjo dan Pemalang bisa sampai ke penyidikan dengan penetapan sejumlah tersangka, kenapa di Wonogiri dihentikan? Kami akan laporkan perkara ini ke KPK dan Kejagung agar mereka mendesak kejaksaan,” tandas Dwi.

Hal senada diutarakan Sekjen Masyarakat Antikorupsi (MAKs) Boyamin. Dikatakannya, kasus buku di Wonogiri itu, layak untuk dibuka kembali. “Jika kejaksaan tidak serius menangani kasus ini, kami akan siapkan gugatan perdata,” tandas dia.

Kepala Kejati Parnomo melalui Asisten Intelijen Zulkarnain, saat dihubungi secara terpisah menjelaskan, penghentian penyelidikan kasus buku di Wonogiri itu, karena pada waktu itu belum ditemukan adanya kerugian negara, meski modusnya serupa dengan kasus buku di Sukoharjo dan Pemalang.

Kasus buku tersebut, bermula dari penawaran PT Balai Pustaka kepada Pemkab Wonogiri pada 2 Juni 2003, dan Pemkab menindaklanjutinya dengan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknisnya. “Kalau nantinya ada data baru yang memungkinkan perkara ini diteruskan, tentunya akan diteruskan,” kata Zulkarnain.

Unsur melawan hukumnya, dia tuturkan, memang jelas, yaitu penunjukan langsung. Hal ini telah melanggar Keppres No 80 Tahun 2003, yang melarang adanya penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di atas Rp 50 juta.

Namun karena unsur kerugian negara belum ditemukan, maka perkara tidak memenui unsur pidana korupsi. Kasus sementara dihentikan, hingga ada data baru yang mendukung untuk dilanjutkan.(yas-41)

Sumber :  http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/26/nas18.htm

About these ads

18 Mei 2012 - Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: