KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KORUPSI DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH


25 November 1998

Oleh Edy Barlianto
Reporter Crash Program

SEMARANG — Sidang pengadilan kasus korupsi Rp21 miliar di Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) yang dijadwalkan berlangsung November 1998,
hampir pasti menjadi “panggung drama” yang paling menarik perhatian
masyarakat Jateng.

Mantan Direktur Utama BPD Jateng Panoet Harsono akan menjadi tersangka
tunggal. Selama 3 bulan (28 Juli – 26 Oktober 1998) Panoet yang dikenal
sebagai maestro lobi diperiksa secara intensif oleh Tim Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Jateng. Pada 23 Oktober lalu Kejati Jateng telah melimpahkan berkas
perkara pemeriksaan Panoet — lulusan sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Atas
(SMEA) yang kini mendapat julukan baru: “Mega Koruptor” — kepada Kejaksaan
Negeri (Kejari) Semarang.

Dalam pemeriksaan selama 3 bulan itu telah dihadirkan sekitar 50 orang
saksi, termasuk mantan Gubernur Jateng Soewardi. Namun, hingga berkas
perkara itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Tim Kejaksaan baru mampu
menguak empat kasus korupsi dengan nilai kerugian negara hanya Rp21 miliar.

Jumlah ini tentu sangat sedikit dibandingkan dengan perkiraan korupsi yang
dilakukan oleh Panoet. Lebih dari 60 surat pengaduan korupsi sudah
dilayangkan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng
maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. Dan dari pengaduan itu
diperkirakan kerugian negara yang diakibatkan oleh Panoet mencapai ratusan
milyar rupiah.

Salah satu LSM yang menerima puluhan surat laporan korupsi itu adalah Komite
Pengusutan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN). Dalam
setahun terakhir LSM ini mengkaji sekitar 16 kasus korupsi BPD yang layak
diperkarakan. “Pada Februari 1998 16 kasus itu secara resmi sudah kita
ajukan kepada Kejati untuk diusut,” kata Koordinator Pekerja KP2KKN,
Machfudz Ali.

Menurut KP2KKN, 16 kasus itu meliputi pembengkakan dana pembangunan BPD
Tower dan kantor cabang/kas BPD, ruislag lapangan golf Sendang Mulya,
pembangunan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dan pengadaan
mesin perusahaan daerah (perusda). Lalu, soal jabatan ganda Panoet, soal PT
Sarana Wahana Karya (SWK), renovasi pasar, Atlas Taxi, rekening di Bank
Harapan Sentosa, Asrama Haji Donohudan, penyimpangan kredit, manipulasi kas
daerah, potongan gaji karyawan, dan penggelapan pengembalian uang korupsi
kantor cabang BPD Pati.

Dengan banyaknya kasus korupsi itu, KP2KKN memastikan kerugian negara
mencapai ratusan milyar rupiah. Karena itu, minimnya hasil pemeriksaan itu
membuat gemas KP2KKN. Pertengahan Oktober lalu KP2KKN menemui Kepala
Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk melakukan desakan agar lebih serius
menangani masalah itu. “Kejaksaan lamban menangani masalah ini, hingga hanya
sedikit kasus yang bisa diungkap,” tutur Machfudz sewot.

Namun Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jateng, Halius Hosen,
menolak tuduhan bahwa instansinya lamban bekerja. Kata Halius, Kejati
bukannya lamban menangani korupsi BPD itu, tapi pihaknya dituntut untuk
berhati-hati dan teliti mengingat kasusnya rumit dan memiliki tingkat
kesulitan tinggi. “Kami harus hati-hati dalam mengumpulkan bukti, sehingga
nantinya jika diajukan ke pengadilan tidak sampai gagal,” tandasnya.

Halius mengungkapkan bahwa rumitnya penyelidikan korupsi BPD Jateng itu
tercermin dari alotnya penemuan bukti dan keterkaitan antarkasus. Sampai
pemeriksaan berakhir baru terungkap empat kasus yang meliputi pengadaan
mesin cetak perusahaan daerah (perusda), pembengkakan dana pembangunan BPD
Tower dan sejumlah kantor cabang/kas, PT PRPP dan PT SWK. Kasus yang sudah
“jernih” di tangan kejaksaan adalah kasus penggandaan mesin cetak perusda
yang menurut taksasi Kejati menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Sumber di Kejati Jateng yang tak mau disebutkan namanya mengungkapkan, sejak
1996-1998 setiap tahun Panoet selalu menganggarkan pembelian mesin cetak
untuk perusda sebesar Rp545 juta per unit. Dengan begitu, selama tiga tahun
anggaran perusda mengeluarkan dana Rp1,6 miliar untuk pembelian tiga unit
mesin cetak. Padahal secara riil Panoet hanya membelanjakan uang itu untuk
satu unit mesin pada 1996 dan setelah itu ia tidak pernah lagi melakukan
pembelian. Dalam pemeriksaan juga terungkap pembelian mesin sudah lunas,
tetapi masih dianggarkan secara kontinu. Kasus ini juga mengungkap adanya
kesalahan prosedur.

Mesin cetak itu pun, kata sumber tadi, hingga kini tidak pernah dipakai dan
hanya dititipkan di PT Panji Graha, perusahaan swasta yang berlokasi di
Jalan Imam Bonjol, Semarang. Namun, Halius Hosen mengungkapkan bahwa dalam
pemeriksaan di Kejati, Direktur PT Panji Graha Lukman Pauw mengaku tidak
tahu bahwa mesin yang dititipkan di gudangnya itu sebenarnya milik perusda.

Data korupsi mesin cetak yang minim itu pun tampaknya harus diterima.
Penulis yang mencoba menemui Lukman mendapatkan keterangan dari seorang staf
PT Panji Graha bahwa direkturnya sejak diperiksa Kejakti tidak pernah muncul
lagi. “Bapak sekarang tidak pernah ke kantor, lebih banyak ke luar kota,”
kata staf itu.

Sementara pelacakan ke perusda dihadapkan pada status quo, di mana BPD tidak
lagi mengampunya dan Dewan Pengawas sedang mencari orang untuk menggantikan
Panoet sebagai dirut perusda. “Kami sedang cari orang untuk mengurusi
Perusda,” kata Gubernur Jateng yang baru, Mardiyanto, yang menjadi ketua
baru Dewan Pengawas seluruh perusda Jateng termasuk BPD.

Sebagai ketua Dewan Pengawas yang baru, Mardianto rupanya enggan berbicara
soal korupsi BPD. Ia beralasan tidak mau mencampuri urusan yang sudah
ditangani oleh lembaga lain. Demikian pula dengan Kamsuri, Dirut BPD hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). “Kita tunggu saja hasil
penyidikan Kejati. Saya tidak bicara dulu soal itu, nanti malah salah,”
katanya.

Bagaimana dengan tiga kasus lainnya? Ternyata lebih rumit. Untuk kasus
penggembungan dana pembangunan BPD Tower dan sejumlah kantor cabang/kas, PT
PRPP dan PT SWK pihak Kejati sementara ini mengaku baru dapat mengungkap
penyimpangan pelaksanaan tender serta penyaluran kredit BPD untuk
membiayainya. “Untuk mengungkapnya lebih jauh, kita terkendala oleh plafon
proyek yang dirahasiakan. Tapi, setidaknya dari hasil pemeriksaan kita sudah
mendapatkan taksasi kerugian negara Rp20 miliar,” kata Halius.

Menurut Halius, Kejati hanya bisa berkutat meneliti laporan keuangan dan
pembukuan BPD yang menyangkut proyek-proyek itu. Untuk mendapatkan hasil
maksimal, Kejati meminta bantuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Jateng setelah Bank Indonesia dan Menteri Keuangan
mengeluarkan izin untuk memeriksa pembukuan BPD Jateng dan “menerobos”
kerahasiaan bank.

Meski begitu, Kepala BPKP Semarang Maulana Sareka mengaku mengalami
kesulitan dalam memeriksa pembukuan BPD, karena bank milik warga Jateng itu
sejak 1995 diaudit oleh akuntan publik. “Padahal inti permasalahan korupsi
Panoet adalah bermula dari pos-pos pembangunan proyek yang dananya
diambilkan dari kas BPD Jateng,” tukas Sareka.

Akhirnya Tim Kejakti-BPKP Jateng yang didukung oleh data dari masyarakat ini
untuk sementara memfokuskan penelitian pada kasus yang menyangkut Panoet
selaku tersangka tunggal korupsi. Untuk itu Kejati meminta tersangka
menyampaikan daftar kekayaan agar dapat disita sebagai langkah pengamanan
terhadap kemungkinan kerugian lebih besar terhadap keuangan negara.

Dan daftar kekayaan Panoet itu pada 14 Oktober benar-benar diserahkan kepada
Kejati, yang meliputi sejumlah mobil dan rumah mewah, dan dimintakan sita ke
kantor Kehakiman setempat agar dapat diamankan secepatnya. Namun keinginan
Kejati untuk menyita seluruh kekayaan Panoet tak bisa dilakukan dengan
mudah, karena ada kekayaan Panoet yang disamarkan atas nama pihak lain.

Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Jateng, Harun Al Rasyid, mengemukakan
bahwa penyamaran kepemilikan kekayaan itu antara lain dilakukan oleh Panoet
terhadap mobil dan rumah. Satu rumah mewah yang dilaporkan milik Panoet di
Jalan Wolter Monginsidi, Semarang, setelah dicek ternyata berada dalam satu
pagar dengan Masjid Madijo Mangunkarso, Taman Kanak-kanak (TK) Al Azar.
Sementara di pagar rumah juga terpampang papan nama kantor Yayasan Sosial
Madijo Mangunkarso. Memang ada dugaan bahwa Panoet mencuci uangnya ke
sejumlah lembaga amal. “Kami harus ekstra hati-hati. Harus dipastikan dulu
kepemilikannya, karena jika sudah menyangkut Masjid dan lembaga sosial,
tentu menjadi sangat sensitif,” tandasnya.

Namun anggota KP2KKN, Muhadjirin, mengatakan bahwa rumah Panoet di Jalan
Wolter Monginsidi yang seluas lapangan bola itu bernilai miliaran rupiah.
“Dari pengecekan visual yang dilakukan KP2KKN terhadap beberapa rumah milik
Panoet, satu di antaranya, di Jalan Wolter Monginsidi itu, nilainya pasti
lebih dari Rp1 miliar,” katanya.

Selain rumah di Jalan Wolter Monginsidi, papar Asintel Kejati Harun Al
Rasyid, pihaknya juga masih mencari data kepemilikan empat rumah Panoet yang
lain. Masing-masing dua di Semarang (Jalan Majapahit dan Semarang Timur),
satu di Bogor, dan satu di Solo (Jalan Tanjung).

Harun menambahkan, Kejati Jateng baru mampu menyita tiga unit mobil milik
Panoet yang diatasnamakan istri dan anaknya, masing-masing satu unit Jeep
Toyota Hardtop (BG 1967 KH) beraksesori lengkap, satu unit sedan Honda
Accord Cielo (H 7987 FA), dan satu unit sedan Toyota Starlet (H 7615 KH).
Selain ketiga mobil itu, Kejaksaan juga tengah melacak keberadaan dua unit
sedan Baby-benz yang menurut informasi dari kantor sistem administrasi
manunggal satu atap (samsat) adalah milik Panoet.

Bersama hasil serangkaian pemeriksaan maraton terhadap saksi-saksi, daftar
kekayaan itu menurut Halius Hosen, makin menunjukkan indikasi kuat korupsi
yang dilakukan Panoet Harsono. “Penghasilan Panoet sebagai pegawai negeri
sejak 1980-1998 sudah kami hitung. Jika ditotal, tidak akan cukup untuk
membangun satu saja rumah yang jenisnya seperti yang sudah dimilikinya
sekarang,” ujar Halius Hosen.

(Edy Barlianto adalah wartawan Bisnis Indonesia dan peserta Program Beasiswa
untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI)

Sumber : http://groups.yahoo.com/group/banyumas/message/474

About these ads

16 Mei 2012 - Posted by | ARSIP BERITA LAMA KP2KKN

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: