KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hasil Survei LSI: Pemberantasan Korupsi Loyo


SUARA MERDEKA – Senin, 09 Januari 2012

JAKARTA- Kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi makin loyo. Kepercayaan publik pun terus merosot. Per Desember 2011, kepercayaan publik turun menjadi 44 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni 52 persen, dan Desember 2008 yang tercatat 77 persen.
Hal itu terungkap dari survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis, Minggu (8/1). Survei dilakukan pada 8-17 Desember 2011 dengan 1.220 sampel, margin error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi menjelaskan, proporsi penilaian publik tersebut merata berdasarkan tingkat pendidikan, mulai lulusan SD sampai perguruan tinggi.

”Jadi, penilaian ini bukan gejala kelas menengah perkotaan yang berpendidikan tinggi, tapi sudah menjadi gejala umum,” ujarnya.

Secara umum, survei LSI menunjukkan mayoritas publik atau 42,4 persen menilai penegakan hukum nasional buruk dan sangat buruk. Angka itu salah satu yang terendah sepanjang dua periode pemerintahan SBY.
”Pada tahun-tahun sebelumnya, penilaian seperti ini tidak pernah terjadi,” kata Dodi.

Proporsi 42,4 persen penilaian tersebut terdiri atas 32,6 persen buruk dan 9,8 persen sangat buruk. Sebanyak 31,3 persen responden menilai baik dan 1,9 persen menilai sangat baik.
Salah satu penyebab kemerosotan kepercayaan publik tersebut adalah aksi politisasi proses hukum kasus korupsi, misalnya kasus Century.

”DPR, khususnya penggagas Pansus Century, tampaknya cukup berhasil menggoreng isu hingga menciptakan penilaian yang makin negatif terhadap kondisi penegakan hukum,” papar Dodi.
Penyebab lain adalah proses hukum kasus korupsi yang tak kunjung tuntas. Bukan hanya kasus bailout Bank Century, melainkan juga kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games dengan terdakwa Nazaruddin dan kasus suap pemilihan anggota Deputi Gubernur Senior BI 2004 dengan tersangka

Nunun Nurbaetie yang juga melibatkan politikus dari sejumlah partai.
Hasil survei juga menyebutkan, masyarakat memandang TNI lebih bersih dibanding institusi lain, bahkan bila dibanding dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sekalipun, terlebih DPR.
LSI mencatat persepsi masyarakat terhadap ‘’kebersihan’’ TNI sebesar 57,2 persen. Angka itu jauh di atas KPK (38,5%), MK (37,7%), dan DPR (31,1%).

”Hanya pada TNI, rakyat pada umumnya masih percaya bahwa lembaga itu bersih dari korupsi. Bahkan MK dan KPK yang selama ini dinilai bersih juga dipersepsikan tidak bersih oleh rakyat pada umumnya,” jelas Dodi.

Partai politik dan DPR dipersepsikan paling tidak bersih dari korupsi dibanding sesama lembaga lain, yaitu 31,1 persen untuk DPR dan 30,2 persen untuk partai politik. Adapun kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan tercatat 51 persen, Polri (39,3%), Bank Indonesia (38,2%), Mahkamah Agung (34,9%), Badan Pemeriksa Keuangan (33,8%), dan Kejaksaan Agung (33,2%).

Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, survei didanai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia, yang selama ini menaungi lembaga riset tersebut.

Dampak ke Demokrat 

Kemerosotan kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi berdampak politis terhadap
Partai Demokrat sebagai partai penguasa. Dari responden yang menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi ‘’sangat baik’’, 24,7% di antaranya akan memilih Demokrat pada Pemilu 2014.
Dari yang menilai ‘’baik’’, 17,6% akan memilih partai yang dibidani SBY itu. Dari yang memilih ‘’buruk’’, hanya 12,1% yang akan memilih Demokrat. Dari yang memilih ‘’sangat buruk’’, 10,5 % akan memilih Demokrat. Responden yang ditanya adalah yang memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

”Penilaian negatif atas kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini punya efek elektoral negatif sangat besar pada partai utama yang sedang berkuasa, yakni Partai Demokrat,” sambung Dodi.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto tak terlalu mempermasalahkan hasil survei LSI yang menempatkan KPK di posisi keempat di bawah TNI, lembaga kepresidenan, dan Polri.
‘’KPK akan menggunakan hasil survei untuk belajar dari lembaga lain agar bisa dipersepsi sangat bersih dari korupsi,’’ jelas Bambang.

Dia menjelaskan, judul survei tersebut adalah Kepercayaan Publik pada Pemberantasan Korupsi. Sub pertanyaan dalam kaitan dengan KPK ada tiga, yaitu seberapa bersih lembaga tertentu bersih dari korupsi, kinerja KPK, dan keyakinan pimpinan baru dalam pemberantasan korupsi.
‘’Posisi KPK masih baik,’’ kata Bambang.

Pada sub pertanyaan kedua, lanjut dia, kinerja KPK dalam memberantas korupsi juga perlu ditingkatkan. KPK harus lebih intensif menginformasikan hasil kinerja pada publik.
‘’Kinerja KPK di bidang nonlitigasi justru diakui di tingkat internasional.’’
Pada sub pertanyaan ketiga soal keyakinan publik terhadap pimpinan baru KPK dapat lebih baik melakukan pemberantasan korupsi cukup tinggi, berkisar 61-72 persen.
‘’Hal ini perlu diapresiasi dan dijadikan modal untuk meningkatkan pemberantasan korupsi,’’ tegas Bambang. (J13,dtc-59)

About these ads

9 Januari 2012 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: