KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

AKTIVIS BUTUH PERLINDUNGAN HUKUM


RILIS MEDIA

AKTIVIS BUTUH PERLINDUNGAN HUKUM

Segera Bahas dan Sahkan RUU Pembela HAM

Para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk didalamnya aktivis antikorupsi masih menghadapi ancaman serius di Negara ini

Meski suasana politik di Indonesia telah lebih bebas dalam duabelas tahun terakhir, pembela HAM tetap menjadi target serangan baik oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Mereka menentang kegiatan-kegiatan pembela HAM baik karena dianggap bertentangan langsung dengan kepentingan pribadi mereka maupun bertentangan dengan struktur kekuasaan yang ada. Namun keamanan para pembela HAM belum dianggap sebagai perkara penting oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Utusan khusus PBB di bidang HAM, Hina Jilani, dalam laporannya mengenai kondisi pembela HAM di Indonesia pada 2008, menyebutkan bahwa para aktivis masih berada dalam kondisi terancam. Mereka seringkali mengalami hambatan dalam menjalankan proses investigasi dan advokasi.

Laporan PBB tersebut masih relevan hingga sekarang, karena kasus kekerasan terus saja terjadi. Negara gagal melindungi pembela HAM dan juga aktivis korupsi. Buktinya, kasus pembunuhan Munir aktivis HAM hingga kini belum terungkap. Pelaku penganiaya Tama Satrya Langkun, aktivis antikorupsi yang mengungkap kasus rekening gendut jenderal polisi pun belum teridentifikasi. Ada banyak sekali contoh pengabaian penanganan kasus penyerangan terhadap para pembela HAM (lihat lampiran).

Ancaman kriminalisasi terhadap para aktivis juga mendominasi kasus serangan balik oleh koruptor (corruptors fight back). Tercatat, hingga kini ada 23 (dua puluh tiga) saksi/pelapor kasus korupsi yang mendapatkan intimidasi, kekerasan di Jawa Tengah. Namun ancaman kriminalisasi ini benar-benar terjadi pada Bambang Wahyu Widodo, Koordinator Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang yang divonis 7 bulan penjara ketika mengungkap kasus dugaan korupsi Dana Bansos di Kab. Rembang.

Hal ini terlihat jelas sangat bertentangan dengan meningkatnya peran serta masyarat sipil dalam pemberantasan korupsi yang telah diakomidir oleh pemerintah dalam Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PP No 71 Tahun 200 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, disatu sisi meningkatkan ancaman dan serangan terhadap para aktivis anti-korupsi di sisi lain. Serangan terhadap organisasi dan aktivis anti-korupsi dilakukan dalam beragam bentuk, penuntutan atas tindak pencemaran nama baik, pemukulan, penganiayaan, pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah, mobil dan harta pribadi mereka, pelecehan dalam bentuk lain, bahkan pembunuhan.

Sebagaimana kita ketahui korupsi adalah sebuah wabah yang sangat berbahaya yang memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh suburnya kejahatan terorganisir, dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. Korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan bagi semua orang di Indonesia. Korupsi mengalihkan anggaran yang semestinya ditujukan untuk pembangunan negara (pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastuktur dll) ke kantong-kantong orang yang sudah mempunyai privilage (keistimewaan) di atas yang lain. Oleh karenanya korupsi tidak hanya memperlebar jarak kesenjangan antara si kaya dan si miskin namun juga menguatkan kesan bahwa keberhasilan lebih bergantung pada uang daripada keterampilan, kecerdasan atau kreatifitas. Di atas semua itu, birokrasi yang berkembang berdasarkan korupsi tidak bisa efisien atau produktif. Pegawai-pegawai negeri yang hanya melakukan perkerjaan setelah dibayar extra menghalangi upaya “good governance”.

Korupsi adalah pelanggaran HAM dalam bentuk paling dasar, maka orang yang melawan korupsi adalah pembela HAM.

Dari pemetaan dan pengalaman yang dilakukan oleh KP2KKN dan mitra jaringannya terdapat sejumlah ancaman yang seringkali diterima oleh aktivis antikorupsi dan pembela kepentingan publik:

  1. Intimidasi/teror  melalui surat/email/sms atau secara langsung
  2. Kriminalisasi (delik pencemaran nama baik, delik perbuatan tidak menyenangkan, delik pencurian)
  3. Kekerasan (pemukulan, pengeroyokan)
  4. Perusakan
  5. Pembakaran
  6. Pencurian data/dokumen
  7. Kampanye hitam (black campaign)
  8. Percobaan penyuapan
  9. Percobaan pembunuhan
  10. Pembubaran kegiatan/tidak memberikan izin kegiatan
  11. Penggunaan cara-cara supranatural
  12. Mengganggu kegiatan ekonomi

Sedangkan dari sisi aktor, pelaku ancaman terdiri dari oknum kepala daerah, TNI/Polri, satpol PP, pengusaha, preman bayaran, dan kelompok organisasi masyarakat.

Oleh karena itu KP2KKN memandang perlu adanya payung hukum yang jelas mengatur hak-hak serta perlindungan bagi para aktivis. Dalam hal ini negara harus bertanggungjawab menjamin keamanan bagi para pembela HAM.

Berdasarkan uraian diatas maka kami menyatakan :

  1. Penegak hukum dan negara masih belum memberikan perlindungan bagi pembela HAM-aktivis antikorupsi.
  2. Pemerintah dan DPR harus secepatnya mengagendakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembela HAM yang sebenarnya telah masuk Prolegnas 2011. Tidak ada alasan lagi parlemen menunda pembahasan dan penyusunan RUU Pembela HAM, karena bahaya mengancam setiap hari.

Semarang, 06 April 2011

KP2KKN Jawa Tengah


ANCAMAN / INTIMIDASI / KRIMINALISASI TERHADAP SAKSI/PELAPOR PERKARA KORUPSI

SAKSI/PELAPOR PERKARA KORUPSI YANG DIANCAM DAN TELAH DIKRIMINALISASI

(PENCEMARAN NAMA BAIK ATAU PIDANA LAIN) DAN DIADUKAN GUGATAN PERDATA

No Nama Perkara terkait Tahun Keterangan
Alif Basuki, Koordinator Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Dugaan korupsi APBD Kota Solo 2003 yang melibatkan Darsono, Bandung Joko Suryono, dan Ipmawan M. Iqbal.  2005 Tiga anggota DPRD 1999-2004 Kota Solo, terhukum kasus korupsi APBD 2003, menggugat Alif Basuki, Koordinator Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro). Pattiro adalah lembaga swadaya masyarakat yang pertama kali mengungkap dan melaporkan dugaan korupsi Darsono, Bandung Joko Suryono, dan Ipmawan M. Iqbal.Ketiganya telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo, yang diwakili pengacara mereka. Para terhukum dua setengah tahun penjara itu mendasarkan gugatan mereka pada pernyataan Alif yang menuduh adanya praktek mafia peradilan dalam kasus ini. Alif dituduh melakukan pencemaran nama baik.

 

Alif Basuki,  Koordinator Forum Peduli Anggaran Kota Solo (FPAKS) Dugaan Korupsi APBD Solo 2003 yang melibatkan anggota DPRD Solo 1999-2004 2005 Tiga bekas anggota DPRD Solo yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan telah dijatuhi vonis 2,5 tahun oleh menggugat secara perdata terhadap Alif yang menjadi pelapor kasus korupsi di Pengadilan Negeri Solo, 11 September 2005. Ketiganya menuntut Alif untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar.Alif dituding mencemarkan nama baik karena membuat pernyataan di media massa bahwa terjadi praktek mafia peradilan dalam perkara korupsi dana APBD yang mengadili 10 anggota DPRD Solo periode 1999-2004, termasuk ketiga penggugat.

 

Bambang Wahyu Widodo, Koordinator Lembaga Study Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Dugaan korupsi Dana Bansos Kab. Rembang tahun 2009 untuk 13 Madrasah Dinayah 2009 Laporan dugaan korupsinya yang dilaporkan ke pihak kepolisian tidak ditindak lanjuti malah pelapor kasus korupsi Bansos tersebut di kriminalisasikan dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan sempat menjalani hukuman selama 7 bulan penjara. 

Dok.  KP2KKN diolah dari berbagai sumber


DAFTAR SAKSI/PELAPOR KASUS KORUPSI YANG MENDAPATKAN INTIMIDASI, KEKERASAN DAN TERANCAM PEKERJAANNYA

No Nama Perkara yang terkait Tahun Keterangan
1. Sugianto Dugaan Korupsi Beasiswa Pendidikan di Semarang 2005 Kendaraan yang ditumpangi oleh anak dari Sugianto/ sengaja  ditabrak oleh orang yang tidak dikenal hingga masuk ke jurang di Semarang.Akibatnya korban sempat dirawat di rumah sakit.
2. 61 Pejabat di Temanggung Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Temanggung Januari 2005 61 Pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Temanggung memilih mundur karena merasa mendapatkan intimidasi dari Bupati karena kasus dugaan korupsi yang dilakukan. Bupati melarang para pejabat didaerahnya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi oleh kepolisian.
3 KP2KKN Dugaan korupsi pembangunan asrama haji Donohudan, Boyolali 1999 Ancaman bom ketika KP2KKN mengungkap kasus korupsi pembangunan asrama haji Donohudan, Boyolali
4 Jabir Alfaruqi Sekretaris Jenderal KP2KKN Dugaan korupsi pembangunan embarkasi/asrama haji Donohudan, Boyolali 1999 Acaman lewat perkataan terhadap Sekretaris KP2KKN Jabir Alfaruqi agar tidak memberikan pernyataan di media massa terkait kegiatannya melakukan monitoring terhadap jalannya persidangan kasus korupsi proyek pembangunan embarkasi/asrama haji Donohudan di PN Semarang, yang dilakukan oleh seorang petinggi Partai Golkar di Kota Semarang lewat kata-kata : ”Jubir boleh bicara, Jabir dilarang bicara”
5 KP2KKN Dugaan korupsi di Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh Bupati Cilacap Probo Yulastoro Desember 2007 Kantor KP2KKN digeruduk oleh seluruh anggota Komisi A Kab. Cilacap dan meminta KP2KKN mencabut pernyataannya tentang hasil laporan tahunan KP2KKN yang menyebutkan bahwa Cilacap merupakan kabupaten terkorup di Jawa Tengah pada 2007.
6 Eko Haryanto Sekretaris KP2KKN Dugaan politisi bermasalah di Provinsi Jawa Tengah yang mencalonkan dirinya dalam Pileg 2009. Oktober 2008 Caleg Demokrat Kota Semarang mengeruduk kantor KP2KKN dengan para pendukungnya. Dan meminta KP2KKN mencabut pernyataan tentang mengklasifikasikan dirinya sebagai politisi bermasalah dalam rilis medianya. 
7 Septi Mustika Rini Aktivis KP2KKN Dugaan korupsi dobel anggaran APBD Demak TA 2003 – 2004 Oktober 2009 Kajari Demak saat berada di Kejati Jawa Tengah lewat kata katanya mengecam aktivis KP2KKN Septi Mustika Rini mempunyai kepentingan politis karena telah melaporkan dirinya kepada Komisi Kejaksaan dan Jamwas terkait ketidak profesionalnya dalam membuat surat dakwaan dalam kasus korupsi APBD Demak 2003 – 2004 sehingga para terdakwa dalam kasus tersebut dibebaskan oleh Majelis Hakim PN Demak lewat putusan selanya
8. KP2KKN Dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Jawa Tengah Maret  2010 Kantor KP2KKN mendapat kiriman guna-guna ketika mengungkapkan dan melaporkan kasus korupsi Bansos Jawa Tengah TA 2008
9. Eko Haryanto Sekretaris KP2KKN dan Windy Setyawan Putra Aktivis KP2KKN Dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Salatiga (JLS) Juni 2010 Dua aktivis KP2KKN dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik ketika KP2KKN menduga seorang kontraktor di Kota Salatiga terlibat dalam kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
10 KP2KKN Dugaan korupsi Kepala Daerah di Jawa Tengah Juni 2010 KP2KKN dituduh melakukan kampanye hitam ketika merilis nama sejumlah incumbent yang mencalonkan kembali dalam Pilkada 2010 sebagai kepala daerah diduga terlibat dalam kasus korupsi
11 Akrivis Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi)  Brebes Dugaan korupsi Bupati Brebes Indra Kusuma September 2005 Penyerangan dan penganiayaan terhadap aktivis Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) ketika sedang melakukan aksi antikorupsi (mengungkap korupsi bupati)
12 Akrivis Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi)  Brebes Dugaan korupsi Bupati Brebes Indra Kusuma Juli 2006 Intimidasi terhadap keluarga aktivis antikorupsi dan tokoh pendukung dengan mendatangi rumah dengan memperlihatkan senjata api
13 Akrivis Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi)  Brebes Dugaan korupsi Bupati Brebes Indra Kusuma Januari 2007 Penyekapan terhadap aktivis saat akan melakukan investigasi kasus korupsi
14 Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kab. Brebes Maret 2008 Pemecatan terhadap aktivis guru yang mengungkap korupsi sekolah di Brebes
15 Dugaan korupsi Bupati Brebes Indra Kusuma Januari 2008 Kriminalisasi terhadap penggerak warga dalam mengungkap kasus korupsi Bupati Tegal dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan
16 Akrivis Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi)  Brebes Dugaan korupsi Wakil Bupati Brebes 2010 Perusakan rumah aktifis Gebrak dan pencurian laptop dan data dengan modus pencurian di Brebes, saat kelanjutan investigai kasus korupsi Wakil Bupati Brebes.
17 Jusri Sihombing Dugaan korupsi Bupati Tegal (Kasus Jalingkos) 2008 Ancaman dan teror terhadap anggota LSM Kipmentah Kabupaten Tegal, yang intens membongkar korupsi Bupati Tegal
18 ARAKK (Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten) Dugaan KKN dalam SOT (rolling jabatan) di Pemkab Klaten 2003 Kantor ARAKK digeruduk oleh preman-preman atas suruhan Bupati Klaten Haryanto Wibowo ketika ARAKK menyoroti adanya dugaan KKN dalam SOT (rolling jabatan) di Kabupaten Klaten
19 Abdul Muslih (Koordinator  ARAKK Klaten) Dugaan korupsi Dana Bantuan Gempa untuk Sentra Kerajinan Keramik di Melikan 2007 Aktivis ARAKK (Abdul Muslih) ketika melakukan investigasi kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa untuk sentra kerajinan keramik di desa Melikan sempat dikepung para preman dan disandera mereka ditengah kerumunan warga desa Melikan
20 Abdul Muslih (Koordinator ARAKK Klaten) Dugaan korupsi rehabilitasi Balai Desa pasca gempa Klaten 2007 Aktivis ARAKK (Abdul Muslih) ketika mengadvokasi dan menginvestigasi kasus dugaan korupsi rehabilitasi balai desa pasca gempa sempat diburu buru (dicari) oleh orang orang suruhan Bupati Klaten terkait aktivitasnya selama ini.
21 Ali Syaifudin Koordinator  Kawulo Alit Pemberantas Korupsi (KPK) Dugaan korupsi pemotongan dana Rehab-Rekon Rumah Korban Gempa di Desa Jambukidul, Kec. Ceper Klaten 2011 Rumah kediaman koordinator Kawulo Alit Pemberantas Korupsi (KPK)  dibakar  oleh orang tak dikenal, terkait dengan aktivitasnya mengungkap dan melaporkan kasus dugaan korupsi di desanya
22 Wachyu Ardiyanto (Koordinator GerTak Batang) Dugaan korupsi Bupati Batang 2007 Wachyu Ardiyanto Koordinator  Gerakan Tangkap Koruptor (GerTak) Batang diancam oleh Satgas PDIP Batang terkait  aktivitasnya melaporkan dugaan korupsi Bupati Batang  kepada pihak kejaksaan  Selain mendapat ancaman dari Satgas PDIP Batang, Wachyu Ardiyanto juga beberapa kali mendapat SMS gelap  yang berisi ancaman mau dihajar dan dibunuh.
23 Wachyu Ardiyanto (Koordinator GerTak Batang) Dugaan korupsi beberapa proyek pembangunan di Kab. Batang 2010 Wachyu Ardiyanto Koordinator  Gerakan Tangkap Koruptor (GerTak) Batang diancam lewat SMS gelap  yang berisi ancaman mau dihajar dan dibunuh terkait aktivitasnya melakukan pengawalan  kasus kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di Kejaksaan Negeri Batang yang dilaporkannya.

Dokumentasi KP2KKN  diolah dari berbagai sumber


About these ads

7 April 2011 - Posted by | RILIS MEDIA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: