KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KEADILAN RESTORATIF – Patrialis: Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan Jadi Prioritas


KOMPAS – Sabtu, 19 Maret 2011

Pontianak, Kompas – Penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan anak-anak, manula, dan kalangan masyarakat miskin akan diupayakan di luar pengadilan. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat kecil.

Demikian diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar seusai meresmikan Pusat Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terpadu, Jumat (18/3) di Pontianak, Kalimantan Barat. ”Syarat penyelesaian perkara di luar pengadilan dan tersangka tak harus dikirim ke penjara adalah bahwa korban sudah memaafkan. Selama ini sering kita dengar, korban sudah memaafkan, tetapi mereka masih diproses hukum dan dipenjara. Ke depan, kami berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Patrialis.

Menurut Patrialis, persoalan-persoalan hukum yang menimpa masyarakat kecil perlu mendapat perhatian penuh dengan menganut falsafah restorative justice. ”Kadang kala, ada warga yang memang terdesak ekonomi lalu coba-coba mencuri. Dia tertangkap, lalu dipenjara, dan keluarganya telantar. Soal seperti ini harus menjadi perhatian bersama antarinstansi penegak hukum karena penegakan hukum itu tidak kaku, tetapi memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak,” kata Patrialis.

Konsep restorative justice, kata Patrialis, akan dimatangkan pada 2011 sambil menunggu rancangan undang-undang pidana pada anak dan rancangan undang-undang pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ”Konsep itu akan disinkronkan dengan pengganti KUHP sehingga semuanya jelas,” kata Patrialis.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif terutama untuk kasus-kasus kecil. Kasus kecil tak perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ia menyarankan aparat polisi dan jaksa agar mengambil tindakan yang bijak dalam menyelesaikan perkara semacam itu tanpa mencederai keadilan.

”Perkara kecil kenapa mesti masuk di pengadilan,” kata Harifin.

Ia pun mencontohkan perkara yang pernah ditanganinya, yaitu kepala sekolah yang menggelembungkan upah buruh dari Rp 40.000 menjadi Rp 70.000. Dari tindakan tersebut, terkumpullah Rp 2,5 juta. Harifin menyarankan perkara semacam itu tak perlu hingga ke pengadilan.

Keadilan restoratif, tambah Harifin, kini sudah digunakan oleh Mahkamah Agung. Bahkan, ia sendiri pernah memutus kasus sengketa uang antara mertua dan menantu yang sampai ke tingkat kasasi. (ana/aha)

About these ads

19 Maret 2011 - Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: