KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK DAN KASUS KORUPSI DI JAWA TENGAH 2010


KPK DAN KASUS KORUPSI DI JAWA TENGAH 2010

PENINDAKAN

PENYIDIKAN

1.      Perkara TPK dalam pengadaan tanah untuk pasar pada Pemerintah Kabupaten Brebes TA. 2003 atas nama tersangka IK (Bupati Brebes) dkk.

PENUNTUTAN

1.      Perkara TPK atas nama terdakwa INDRA KUSUMA dkk sehubungan dengan pengadaan tanah untuk pasar pada Pemerintah Kabupaten Brebes TA. 2003.

PERKARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

1.      Perkara TPK atas nama terdakwa INDRA KUSUMA dkk sehubungan dengan pengadaan tanah untuk pasar pada Pemerintah Kabupaten Brebes TA. 2003 (inkracht PN)

EKSEKUSI

1.      Perkara TPK atas nama terpidana INDRA KUSUMA dkk sehubungan dengan pengadaan tanah untuk pasar pada Pemerintah Kabupaten Brebes TA. 2003.

Putusan Tingkat PN : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp10.000.

KOORDINASI DAN SUPERVISI

GELAR PERKARA :

1.      TPK pada pengadaan buku teks wajib PT Balai Pustaka pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2003 dan 2004. Tersangka S, M, SW, S (Polda Jateng Qq Polres Salatiga – Tahap I).

2.      TPK pada proyek Simpedes di 269 Desa se-Kab. Cilacap tahun 2008. Tersangka DM, S, HK (Polda Jateng – penyidikan ; P-19).

3.      TPK pada proyek perbaikan jalan dengan Sistem Build and Transfer tahun 2004-2005 di Kab. Cilacap (Polda Jateng – pulinfo).

4.      TPK pada program bantuan subsidi perumahan tahun 2007 dan tahun 2008 yang dilaksanakan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan dana bersumber dari APBN TA. 2007 dan 2008. Tersangka FR (Kejati Jateng – pemberkasan).

5.      TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Tegal tahun 2005-2008 pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalur alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi TA. 2006-2007 dan pinjaman daerah tahun 2007. Tersangka AR (Bupati Tegal). (Kejati Jateng – penyidikan ; menunggu izin Presiden RI).

PERMINTAAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (TELAH DIJAWAB) :

1.      TPK dalam pelaksanaan Proyek Nasional Pensertifikatan Tanah (Prona) di Desa Mlese Kec. Gantiwarno Kab. Klaten. Tersangka BWN (Kejati Jateng Qq Kejari Klaten – penyidikan).

2.      TPK dalam pelaksanaan Proyek Nasional Pensertifikatan Tanah (Prona) di Desa Bero Kec. Trucuk Kab. Klaten, Tersangka S (Kejati Jateng Qq Kejari Klaten – penyidikan).

3.      TPK pengadaan tanah stadion madya di Sanden Magelang. Tersangka F (Walikota Magelang) (Kejati Jateng – belum dilakukan penyidikan).

4.      TPK dalam pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Purworejo tahun 2004. Tersangka dr. MS (Polda Jateng – persidangan).

5.      TPK pemerasan yang dilakukan oleh jaksa pada Kejati Jateng saat menangani perkara TPK yang dilakukan oleh Tersangka PY/Bupati Cilacap (Pidsus Kejagung RI – tidak pernah melakukan pemerasan).

6.      TPK pada kegiatan pengadaan tanah untuk pelabuhan di Kab. Kendal TA. 2002-2004 (Kejari Kendal – penyidikan).

7.      TPK dana bantuan social Kab. Semarang TA. 2008 a.n. tersangka S (Kejati Jateng Qq Kejari Ambarawa – belum pernah disidik).

8.      TPK dana APBD Kota Salatiga TA. 2003 pada pengadaan buku balai pustaka (Kejati Jateng – Vonis PN).

9.      TPK penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pembagian raskin di Desa Rengas Pendawa, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Jateng (Polda Jateng – penyidikan).

10.  TPK pemberian izin penggunaan lahan workshop Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen TA. 2005 (Kejati Jateng Qq Kejari Sragen – belum pernah ditangani).

11.  TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Wonogiri TA. 2004 pada program Dana Tali Asih (DTA) untuk anggota DPRD Kab. Wonogiri periode 1999-2004 (Kejati Jateng – penyidikan/proses SP-3 tersangka HS meninggal dunia).

12.  TPK pada proyek pembangunan Videotron di Kota Surakarta TA. 2009 (Kejati Jateng – Puldata).

13.  TPK pada pembangunan Pasar Bintoro Demak TA. 2007. Tersangka SS (Kejati Jateng Qq Kejari Demak – Menunggu audit BPK).

14.  TPK penyalahgunaan dana APBD Kota Slawi TA. 2006 dan TA. 2007 pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar kota Slawi (Jalinkos) – (Kejati Jateng – penyidikan).

15.  TPK penyalahgunaan dana pinjaman pemkab Tegal TA. 2007 (Kejati Jateng – penyidikan).

16.  TPK penyalahgunaan dana subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2007 dan 2008 untuk pembangunan perumahan dan renovasi rumah secara swadaya di Kec. Gondang Rejo Kab. Karanganyar. Terasangka HM (Kejati Jateng – penyidikan).

17.  TPK proyek bantuan sarana pendidikan Kota Surakarta TA. 2003. Tersangka PS, A (Polda Jateng – persidangan PN Surakarta).

18.  TPK penyalahgunaan dana APBD Kab. Rembang TA. 2006/2007 yang dipergunakan untuk penyertaan modal usaha dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kab. Rembang (Polda Jateng – Puldata).

19.  TPK pada pengadaan alat medis di RS Dr. Soewondo TA. 2001 (Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan).

20.  TPK berupa mark-up dalam ruislag tanah bengkok Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari Kab. Kendal yang dijadikan lokasi SMPN 1 Rowosari Kab. Kendal (Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan).

21.  TPK penyimpangan pada pembangunan terminal dan kios Weleri tahun 2004 (Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan).

22.  TPK penyalahgunaan dana di DPRD Kab. Kendal TA. 2003. Terdakwa SUTRIMO ; ABDUL WAHID HASYIM ; ENDRO ARINTOKO (Kejari Kendal – putusan PN Kendal).

23.  TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan buku ajar di sekolah-sekolah se-Kab. Kendal (Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan).

24.  TPK dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Mororejo Kaliwungu Kab. Kendal (Kejari Kendal – penyidikan).

25.  TPK penerimaan sejumlah uang yang diberikan oleh Eksekutif kepada Legislatif Kab. Kendal tahun 2008 (Kejari Kendal – penyelidikan dihentikan).

26.  TPK penyelewengan dana APBD Kab. Kendal TA. 2006 untuk kesejahteraan Kades, Perangkat Desa dan BPD se-Kab. Kendal yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi PT Pasaraya Life Insurance (Kejari Kendal – dilimpahkan ke Polres Kendal).

27.  TPK pada pembangunan pelabuhan pendaratan ikan Surodadi TA. 2007 di Kab. Tegal/Slawi. (Kejati Jateng Qq Kejari Slawi – tidak pernah menangani).

28.  TPK penyimpangan dana subsidi dari Kantor Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan perumahan di lokasi Jeruk Sawit Kec. Godang Rejo Kab. Karanganyar TA. 2007 dan TA. 2008 (Kejati Jateng – pemberkasan).

29.  TPK penyimpangan dana subsidi dari Kantor Kementerian Perumahan Rakyat untuk pemugaran/renovasi rumah yang dilakukan secara swadaya (KPRS Bersubsidi) Kab. Karanganyar TA. 2007 dan TA. 2008 (Kejati Jateng – pemberkasan).

PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI

ANALISIS :

1.      Dugaan TPK dana APBD Kab. Cilacap TA. 2004 s.d. 2008 pada proyek SIAK Online II, proyek komputerisasi sistem pemerintahan desa dan proyek perkerjaan jalan dengan sistem build dan transfer di Kab. Cilacap (Kejati).

PELIMPAHAN PENANGANAN PERKARA :

1.      Dugaan TPK dana APBD Kab. Rembang TA. 2006/2007 pada kegiatan pendirian, pembiayaan, dan pengelolaan  PT. Rembang Sejahtera Jaya tahun 2006/2007 (Polda Jateng).

Data ini diambil dari LAPORAN TAHUNAN 2010 – KPK

Tanggapan KP2KKN terkait Laporan Tahunan 2010 KPK

Dari data yang kita kutip tersebut dapat kita baca bahwa dalam bidang PENINDAKAN, KPK di Jawa Tengah dalam tahun 2010 hanya menangani 1 (satu) kasus TPK baik dalam tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun Eksekusi. Yaitu perkara korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Banjaratma di Kabupaten Brebes atas nama tersangka Indra Kusuma (Bupati Brebes).

Kemudian untuk KOORDINASI dan SUPERVISI, KPK telah melakukan Gelar Perkara dengan aparat hukum di Jawa Tengah (Kejati maupun Polda) sebanyak 5 (lima) TPK. Sedangkan Permintaan Perkembangan Penyidikan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian dan telah dijawab oleh mereka ada 29 (dua puluh sembilan) TPK.

Berikutnya, PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI dan SUPERVISI, KPK hanya melakukan Analisis untuk 1 (satu) TPK yaitu dugaan TPK dana APBD Kab. Cilacap TA. 2004 s.d. 2008 pada proyek SIAK Online II, proyek kompiterisasi sistem pemerintahan desa dan proyek perkerjaan jalan dengan sistem build dan transfer di Kab. Cilacap (Kejati). Terkait kegiatan ini KPK pun telah Melimpahkan Penanganan Perkara kepada Polda Jateng dugaan TPK dana APBD Kab. Rembang TA. 2006/2007 pada kegiatan pendirian, pembiayaan, dan pengelolaan PT. Rembang Sejahtera Jaya tahun 2006/2007.

Terkait telah dikeluarkannya Laporan Tahunan 2010 KPK ini KP2KKN menilai apa yang telah dilakukan oleh KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, kurang efektif dan maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi yang bersifat penindakan, terbukti KPK hanya menangani satu kasus korupsi kepala daerah di Jawa Tengah, dengan alasan kasus korupsi Bupati Brebes itu penangannnya macet dan berlarut2 ditangani oleh Kejari Brebes. Padahal pada tahun 2010 kemarin ada beberapa kasus korupsi kepala daerah yang juga berlarut2 ditangani oleh aparat penegak hukum di Jawa Tengah. Tetapi KPK tidak kunjung juga mengambil alih kasus2 korupsi tersebut, dengan alasan bahwa aparat penegak hukum masih konsisten dan sanggup untuk menanganinya. Selayaknya KPK menanggani seluruh kasus korupsi kepala daerah di Jawa Tengah bukan hanya kasus korupsi Bupati Brebes saja, karena KPK memang layak untuk menanganinnya, bukan malah percaya begitu saja pada aparat penegak hukum didaerah. Terbukti kasus korupsi Walikota Semarang Sukawi Sutarip di SP-3 kan oleh Kejati Jawa Tengah dengan alasan tidak ada kerugian keuangan negarannya (Kasus Walikota Semarang dilaporkan oleh KP2KKN kepada KPK pada tahun 2009 – Ada dalam Laporan Tahunan 2009 KPK)

Kemudian dalam hal koordinasi dan supervisi yang mana merupakan salah satu tugas dari KPK. KP2KKN menilai KPK belum juga secara maksimal dalam menjalankan tugas ini. Terlihat hanya 5 TPK yang dilakukan gelar perkara, padahal ada banyak TPK yang lain yang selayaknya juga dilakukan gelar perkara dengan aparat penyidik terkait. Dari 29 (dua puluh sembilan) TPK yang dimintakan perkembangan penyidikan oleh KPK. KP2KKN melihat sebenarnya masih banyak TPK yang mungkin belum dijawab oleh aparat penegak hukum didaerah. Banyaknya permintaan koordinasi dan supervisi ini terkait juga dengan banyaknya pelaporan masyarakat/LSM kepada KPK terkait penanganan kasus TPK yang ditangani oleh aparat penegak hukum didaerah yang berlarut larut. Tetapi sejauh ini KP2KKN melihat kegiatan koordinasi dan supervisi hanyalah sebatas untuk menyenang-nyenangkan pelapor (masyarakat/LSM) bahwa KPK sudah melakukan koordinasi dan supervisi…dan ini jawabannya dari penyidik. Hanya sebatas itu. KP2KKN melihat KPK tidak pernah terus memonitoring koordinasi dan supervisi itu sejauh mana. Ada hambatan berarti apa tidak. Karena sebagaimana kita ketahui pemberantasan korupsi selalu terhambat oleh kuasa politik maupun kuasa uang.

Selain hambatan dari dalam sebagaimana diatas. Ada juga hambatan dari luar, yang menyebabkan KPK kurang darah dan melemahnya kinerja KPK yaitu permasalahan Bibit Chandra yang di kriminilisasikan oleh para koruptor lewat serangan baliknya (corruptor fightback). Hal ini bisa kita rasakan dampaknya sepanjang tahun 2010 kemarin KPK menjadi kurang maksimal dan jarang dalam melakukan koordinasi dan supervisi ke daerah2 terkait adanya pelaporan dari masyarakat/LSM tersebut. Padahal KPK lah yang menjadi tumpuan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Setelah Kepolisian dan Kejaksaan tidak dipercayai lagi oleh masyarakat.

About these ads

18 Februari 2011 - Posted by | RILIS MEDIA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 54 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: