KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rekening Gendut Polri : DPR Panggil Kapolri Bahas Rekening Polri

KOMPAS.com – Senin, 19 Juli 2010
Kompas Images/Kristianto Purnomo
Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat internal Komisi III DPR memutuskan akan segera menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan jajarannya, pada sisa masa tugas DPR sebelum memasuki reses pada 31 Juli mendatang. Rapat internal komisi berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7/2010) sore.

Namun, waktu pelaksanaan rapat kerja masih akan dijadwalkan dalam pekan ini atau pekan depan. Anggota Komisi III, Saan Mustopa mengatakan, Polri diutamakan guna meminta penjelasan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik yaitu rekening tak wajar para perwira Polri.

Dugaan adanya aliran dana mencurigakan di rekening sejumlah perwira Polri sempat menjadi kontroversi beberapa minggu lalu. “Kita akan mengklarifikasi isu-isu yang menyangkut rekening gendut. Polisi perlu mengklarifikasi secara terbuka dan menuntaskannya. Jangan sampai isu rekening ini menyandera Polri,” kata Saan.

Alasan lainnya, dugaan rekening tak wajar ini jangan sampai bermuatan politis menjelang pergantian Kapolri. Selain Polri, Komisi III juga akan memanggil Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengklarifikasi Laporan Hasil Analisis (LHA) yang memuat sejumlah catatan rekening tak wajar tersebut.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MAFIA KASUS – Arafat : Saya Tak Terima Dakwaan

KOMPAS.com – Senin, 19 Juli 2010
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Terdakwa, Kompol Arafat Enanie, akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/7/2010). Arafat adalah penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang menjerat Gayus Halomoan Tambunan. Ia didakwa menerima suap agar penyidik tidak menyita barang bukti rumah Gayus di Pondok Indah yang diduga hasil tindak pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Kompol Arafat menolak dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/7/2010). Arafat didakwa terlibat mafia kasus saat menangani perkara korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang menjerat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

“Saya tidak terima dakwaan karena tidak sesuai dengan fakta. Nanti saya buktikan di persidangan,” ucap Arafat, yang mengenakan batik warna coklat lengan panjang seusai sidang. Namun, Arafat tidak merinci dakwaan mana saja yang ia tolak.

Terkait dakwaan setebal 25 lembar itu, tim penasihat hukum yang diwakili Edward Maruli Simanjuntak akan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU atau eksepsi. “Kami mohon waktu susun eksepsi,” ucap Edward kepada Ketua Majelis Hakim, Haswandi.

Haswandi lalu memberikan waktu kepada pihak Arafat untuk menyusun eksepsi selama satu minggu. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (26/7/2010) pekan depan.

Seperti diberitakan, Arafat didakwa menerima suap dari Roberto Santonius, Alif Kuncoro, serta Haposan Hutagalung dengan jumlah yang bervariasi.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sidang Arafat : Edmond Tahu Perubahan Status Roberto

KOMPAS.com – Senin, 19 Juli 2010

DHONI SETIAWAN/KOMPAS.com

Brigjen Edmond Ilyas

JAKARTA, KOMPAS.com – Brigjen Edmond Ilyas mengetahui perubahan status konsultan pajak, Roberto Santonius, dari tersangka menjadi saksi. Edmond adalah pejabat yang menandatangani surat panggilan pemeriksaan Roberto sebagai saksi. Saat itu, Edmond menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri.

Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum, Asep Mulyana, membacakan dakwaan Kompol Arafat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/7/2010). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Haswandi.

Dijelaskan Asep, Polri awalya menerima laporan hasil analisa dari PPATK di rekening di Bank BCA dan Bank Panin milik Gayus senilai Rp 28 miliar. Karena diduga hasil tindak pidana, penyidik lalu memblokir rekening Gayus. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa salah satu sumber dana di rekening Gayus berasal dari Roberto senilai Rp 25 juta.

Kemudian, kata JPU, Edmond menandatangani Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/ 725 /VII/ 2009 /Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 dengan tersangka Gayus dan Roberto. Arafat, salah satu dari sembilan anggota tim penyidik lalu memeriksa Roberto sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Keesokan harinya, Arafat dan penyidik lain, AKP Sri Sumartini bertemu Roberto di restoran di Mall FX Senayan.

Dalam pertemuan itu, kata JPU, Roberto meminta agar statusnya diubah serta pemblokiran rekening dirinya dibuka. Atas permintaan itu, Arafat menerima uang Rp 100 juta. Kemudian, Arafat kembali memeriksa Roberto sebagai saksi, bukan tersangka. Surat panggilan nomor SP/ 1125 /VIII/ 2009 /Dit II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 itu ditandatangani Edmond.

Seperti diketahui, Edmond hingga kini masih berstatus saksi. Mantan Kepala Polda Lampung itu hanya dikenakan pelanggaran kode etik profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sidang kode etik Edmond masih menunggu sidang pidana seluruh tersangka Gayus inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pembuatan Paspor Cepat atau Lambat, Tergantung Uangnya

KOMPAD.com – Senin, 19 Juli 2010

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Beberapa warga yang mengurus pembuatan paspor menunggu listrik kembali normal di Kantor Pelayanan Imigrasi Polonia, Medan, Kamis (18/2). Pelayanan publik terganggu karena krisis listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Berapa lama pembuatan paspor? “Tergantung uangnya,” ujar seorang petugas agen pengurus paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan, Senin (19/7/2010) kepada Kompas.com.

Menurut petugas agen yang tidak ingin disebut namanya tersebut, harga pembuatan paspor melalui jasanya bisa mencapai Rp 2 juta untuk sehari jadi. “Kalau sehari jadi, 2 jutaan. Kalau dua hari, Rp 850 ribu, tergantung,” katanya.

Harga serupa juga dipatok petugas agen lainnya. Sebut saja N, untuk sehari jadi, mematok harga Rp 1,7 juta. “Kalau yang 275 ribu, urus sendiri,” katanya.

Para petugas jasa pembuatan paspor tersebut mengaku tidak mengambil untung terlalu banyak. “Ya, misalnya 1 juta, kita cuma ambil 200 ribu. Sesuai ongkos jalan saja lah mbak,” kata N. Menurut N, yang biasa menggunakan jasa pembuatan paspor adalah orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus administrasi.

Berbeda dengan orang asing, seorang pengunjung, sebut saja Ayu, lebih senang menggunakan jasa “orang dalam” untuk mengurus paspor. “Saya sih maunya sama orang dalam. Dulu pernah sih, satu juta, satu hari, tinggal ambil,” katanya di kantor imigrasi, Senin.

Sebelumnya, menteri hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar menegaskan bahwa kantor imigrasi harus menetapkan biaya Rp 270 ribu untuk transaksi pembuatan paspor yang ditargetkan selesai dalam empat hari.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SUAP : Buka Blokir, Arafat Terima Rp 100 Juta

KOMPAS.com – Senin, 19 Juli 2010
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Terdakwa, Kompol Arafat Enanie (tengah), akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/7/2010). Arafat adalah penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang menjerat Gayus Halomoan Tambunan. Ia didakwa menerima suap agar penyidik tidak menyita barang bukti rumah Gayus di Pondok Indah yang diduga hasil tindak pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Kompol Arafat didakwa menerima suap senilai Rp 100 juta dari seorang konsultan pajak, Roberto Santonius, setelah penyidik membuka pemblokiran rekening milik Roberto. Arafat adalah salah satu penyidik yang menangani kasus korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang menjerat Gayus Halomoan Tambunan.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum, Asep Mulyana, saat membacakan berkas dakwaan Arafat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/7/2010). Dakwaan dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Haswandi.

Dijelaskan JPU, Polri awalnya menerima laporan hasil analisis dari PPATK di rekening Bank BCA dan Bank Panin milik Gayus senilai Rp 28 miliar. Karena dicurigai hasil tindak pidana, penyidik memblokir rekening Gayus. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa salah satu sumber dana di rekening Gayus berasal dari Roberto senilai Rp 25 juta.

Kemudian, Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu, Brigjen (Pol) Edmon Ilyas, menandatangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka Gayus dan Roberto. Tim penyidik, salah satunya Arafat, kemudian memeriksa Roberto sebagai tersangka pada 18 Agustus 2009.

Keesokan harinya, Arafat dan penyidik lain, AKP Sri Sumartini, melakukan pertemuan dengan Roberto di sebuah restoran di Mall FX Senayan. “Dalam pertemuan itu, Roberto mengemukakan keberatan atas penetapan tersangka dan pemblokiran rekening miliknya. Roberto menanyakan dan meminta cara membuka blokir. Arafat mengatakan akan menindaklanjuti sehingga pada akhir pertemuan terdakwa menerima uang Rp 1.750.000,” jelas Asep.

Setelah pertemuan itu, Arafat lalu memeriksa ulang Roberto sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Setelah tidak dijadikan tersangka serta pemblokiran rekening dibuka, Arafat menerima uang senilai Rp 100 juta dari Roberto pada akhir bulan September 2009 di halaman parkir Senayan City.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Desak KPK Usut Rekening Perwira

KOMPAS.com – Sabtu, 17 Juli 2010

PERSDA NETWORK/BIAN HANANSA

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di rekening para perwira Polri sesuai dengan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, Polri hanya melihat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam menyelidiki 17 LHA perwira Polri dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran.

Hal itu disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2010). “Kami dulu melaporkan ke KPK, gunakan pendekatan UU Tipikor. Apa pun usahanya atau pemberian dari teman, itu kan bagi kami melanggar pasal gratifikasi,” ucap Danang.

Danang enggan mengomentari hasil penyelidikan pihak Polri terhadap 23 LHA rekening milik perwira Polri yang mengklaim 17 rekening wajar atau tidak ditemukan tindak pidana. “Kami tidak punya akses terhadap LHA sehingga tidak bisa menilai. Kami juga tidak berkepentingan karena sejak awal kami tidak lapor ke Mabes Polri, tapi ke KPK,” ujar dia.

KPK, kata Danang, dapat menyelidiki dugaan korupsi dari LHA pihak PPATK serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan para perwira. “Tentu itu bisa jadi masukan KPK untuk menilai. Tapi kira-kira kasus seperti itu ada transaksi mencurigakan, dijeratnya jangan hanya pencucian uang, tapi juga tipikor. Dan selama ini kasus korupsi, KPK lebih baik tangani itu,” ujarnya.

ICW yakin KPK akan tangani ini?, “Bukan soal yakin atau enggak yakin, takut atau enggak takut. KPK kan lihat unsurnya terpenuhi enggak, kemudian buktinya cukup kuat atau enggak. Kalau semua terpenuhi tapi tidak melakukan kewenangannya, itu pelanggaran hukum,” jawab Danang.

“Kita lihat saja perkembangannya nanti. Tentu kami akan tagih KPK untuk tuntaskan itu,” tambah dia.

Seperti diberitakan, PPATK telah melaporkan 831 LHA sejak 2005 hingga 2010 ke Polri. Sebanyak 23 di antaranya LHA rekening milik perwira Polri. Dari 23 LHA itu, 17 diklaim wajar, dua LHA bermasalah, satu LHA tidak dapat ditindaklanjuti karena pemilik rekening meninggal dunia, dan tiga LHA sedang diselidiki.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DUGAAN REKENING BERMASALAH : Satgas Mafia Hukum Bertindak jika…

KOMPAS.com – Senin, 19 Juli 2010
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Denny Indrayana (tengah).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengatakan, saat ini satgas tengah serius mencermati hasil kajian kepolisian terkait dugaan adanya rekening mencurigakan sebagaimana laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Satgas, sambung Denny, sesuai batas kewenangannya akan mempelajari dengan sangat hati-hati.

“Kalau laporan kepolisian sudah benar, tentu kami akan support. Tapi, jika laporan kepolisian ini masih menyisakan persolan-persoalan dan jika itu terkait dengan praktik mafia hukum, maka akan ada langkah-langkah yang harus dilakukan juga oleh Satgas sebagai unit kerja presiden yang bertugas untuk memberantas mafia hukum,” kata Denny kepada para wartawan, Senin (19/7/2010) di Kantor Presiden, Jakarta.

Denny mengatakan, Satgas menghormati proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Namun, Satgas juga mendengarkan masukan dari masyarakat, khususnya kalangan media dan lembaga swadaya masyarakat, yang cukup kritis atas kajian rekening gendut tersebut.

Seperti diwartakan, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang mengatakan, 17 dari 23 rekening polisi, yang sempat dideteksi dan dicurigai PPATK, terbukti wajar. Sisanya, dua rekening terindikasi pidana dan tengah diproses hukum. Dua rekening belum dapat disimpulkan karena masih diteliti, satu rekening tak dapat diteliti karena pemiliknya meninggal, dan satu rekening dimiliki oleh seseorang yang masih mengikuti pemilihan umum kepala daerah (bupati).

Mabes enggan merinci identitas polisi yang memiliki rekening tersebut. “Ada hal-hal yang harus saya batasi dalam menyampaikan informasi karena saya tidak mau dituntut oleh dua undang-undang itu. Karena orang-orang yang tersebut namanya, apabila ia keberatan terhadap press release yang saya sampaikan siang ini, bisa mengajukan kami ke penuntut umum, melaporkan kami dengan pelanggaran terhadap dua undang-undang itu,” kata Edward.

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bachtiar Chamsyah Diperiksa Sebagai Tersangka

Bachtiar Chamsyah menjadi tersangka dalam tiga kasus korupsi.
VIVAnews – Senin, 19 Juli 2010
(ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVAnews – Mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi sapi impor dan mesin jahit.

“Hari ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” kata pengacara Bachtiar, Jufri Taufik, di gedung KPK, Jakarta, Senin 19 Juli 2010.

KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi negara dirugikan hingga Rp3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp24,5 miliar. Untuk pengadaan sarung yang menghabiskan uang negara Rp25 miliar, KPK menduga negara telah dirugikan sekitar Rp11 miliar.

Pada kasus proyek pengadaan sapi, proyek ini dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Amrun Daulay. Saat ini Amrun adalah anggota Fraksi Partai Demokrat. Amrun mengusulkan pengadaan sapi ini melalui surat Nomor 48 D/BP-BSFM/IX/2004 Tanggal 9 September 2004.

Bachtiar Chamsyah menjelaskan, saat pelaksanaan proyek, ternyata ada kekurangan pengiriman 900 ekor sapi. Nilainya mencapai Rp 5 miliar. Depsos pun menagih PT Armadhira untuk menyediakan kekurangan tersebut.

KPK juga sudah menetapkan Direktur PT Dinar Semesta, Cep Ruhyat dan Direktur PT Lahindo, Mustar Azis, sebagai tersangka kasus pengadaan sarung.(np)

• VIVAnews

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Tama, 3 Aktivis ICW Diperiksa Polisi

Tama Langkun adalah peneliti dan pelapor kasus rekening mencurigakan milik perwira polisi.
VIVAnews – Senin, 19 Juli 2010
Aktivis ICW: Tama S. Langkut korban pembacokan (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Tiga aktivis Indonesia Corruption Watch hari ini akan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Mereka akan diperiksa terkait kasus yang menimpa rekannya, Tama Satrya Langkun.

Tiga aktivis itu adalah, Febri Diansyah, Donal Fariz, dan Adnan Topan Husodo. Mereka akan diperiksa mulai pukul 10.00, Senin 19 Juli 2010. Selain itu, Tama juga akan kembali diperiksa polisi.

Tama S Langkun adalah peneliti dan pelapor kasus rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri. Ia sudah meninggalkan rumah sakit dan meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tama mendapat sekitar 29 jahitan di kepalanya, akibat dihantam benda keras bertubi-tubi.

Penganiaya Tama ini diduga berjumlah dua sampai empat orang. Polisi masih yakin pelaku belum keluar dari Jakarta.

• VIVAnews

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hartono Tanoe Kembali Diperiksa Kejaksaan

Pekan lalu Hartono dicecar 53 pertanyaan oleh penyidik.
VIVAnews – Senin, 19 Juli 2010
(VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesoedibjo. Hartono akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum.

“Pemeriksaan dilanjutkan hari ini,” kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Arminsyah, di Jakarta, Senin 19 Juli 2010.

Pekan lalu Hartono pertama kali diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka. Dia dicecar 53 pertanyaan seputar pendirian PT SRD. Namun kejaksaan belum menanyakan perihal aliran dana.

Kejaksaan menilai Hartono cukup kooperatif selama pemeriksaan, sehingga belum perlu ada upaya penahanan. “Belum ada usulan dari penyidik untuk menahan,” kata Arminsyah.

Hartono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sisminbakum. Dia bersama mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dinilai bertanggung jawab atas proyek tersebut.(np)

• VIVAnews

19 Juli 2010 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 55 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: