KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Bawaslu : Periksa Andi Nurpati


SUARA MERDEKA – Senin, 21 Juni 2010
  • Megawati Pertanyakan Netralitas KPU

JAKARTA – Reaksi terhadap sikap anggota KPU Andi Nurpati yang bergabung ke DPP Partai Demokrat (PD), terus bergulir. Selain dipertanyakan, juga muncul tuntutan agar Andi yang ditunjuk menjadi Ketua DPP PD Divisi Komunikasi Publik ini diperiksa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU, Andi Nurpati.

Tuntutan ini bukan terkait Andi menjadi pengurus Partai Demokrat, melainkan Andi diduga telah melanggar kode etik, saat Pilkada Tolitoli, Sulawesi Tengah, Mei lalu.

Rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan itu, dituangkan Bawaslu melalui surat No 429/Bawaslu/ VI/2010 tertanggal 19 Juni 2010 yang ditujukan ke Ketua KPU di Jakarta.

Surat rekomedasi ditandatangani Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini, Sabtu (19/6). Menyusul surat sebelumnya yang berlabel No 425/Bawaslu/ V/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Pembentukan Dewan Kehormatan, Bawaslu menyampaikan surat tambahan dari hasil kajian, data pendukung, klarifikasi kepada Andi dan sejumlah saksi.

“Maka dapat disimpulkan bahwa anggota KPU Saudari Andi Nurpati dapat diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam kaitan dengan proses Pilkada di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah,’’kata Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini dalam rilis, Minggu (20/6).

Sardini menyatakan, rekomendasi tersebut diterbitkan Bawaslu setelah melalui proses klarifikasi ke sejumlah pihak, seperti kepada Ketua KPU Hafidz Anshary dan anggota KPU Sri Nuryanti, anggota KPU yang menangani Divisi Hukum, Pengawasan, dan Korwil Sulawesi Tengah I Gusti Putu Artha, Divisi Sosialisasi Endang Sulastri, Wakil Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono, staf dari Andi Nurpati atas nama Matnur dan M Sugiharto, serta dengan Andi Nurpati pada 18 Juni.

Masalah diawali saat peserta Pilkada Kabupaten Tolitoli nomor urut 1 Aziz Bestari – Amiruddin Hi Nua bermasalah, karena Amiruddin Hi Nua meninggal dunia.

Nah, KPU menerbitkan Surat KPU 320/KPU/V/2010 untuk KPU Tolitoli dengan pertimbangan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Intinya pasangan yang salah satunya meninggal digugurkan pencalonannya atau tidak.

Terdapat perbedaan penafsiran di antara anggota KPU atas Pasal 63 tersebut. Yang dinilai paling bertanggung jawab dalam terbitnya Surat KPU Nomor 320 adalah Andi Nurpati, karena membuat draf yang diketik dan diterbitkan tanpa memplenokan perbedaan penafsiran itu dengan anggota lain.

Termasuk tidak berkomunikasi dulu dengan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU serta Korwil Sulawesi Tengah I Gusti Putu Artha.

Akhirnya, pada 29 Mei 2010, KPU resmi menerbitkan Surat KPU nomor 324/KPU/V/2010, yang isinya mencabut surat KPU nomor 320. Serta menyatakan, apabila pasangan calon, baik salah satu maupun kedua-duanya, meninggal dunia pada saat dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, maka pasangan calon tersebut tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terkait dengan posisi Andi yang belum menyatakan mundur dari pengurus KPU, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan sikap Andi tersebut.

“Jelas dalam perundangan, KPU itu harus netral. Artinya bukan hanya lembaganya, tapi juga orang-orangnya. Itu menjadi suatu hal yang harus dipertanyakan,” kata Megawati di sela-sela acara gerak jalan memperingati Bulan Bung Karno, di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (20/6).

Menurut Megawati, jika anggota KPU tertarik menjadi anggota partai politik, yang bersangkutan harus mengundurkan diri lebih dulu. “Tinggal pilihan, kalau mau memang menjadi anggota partai, ya harus keluar dari KPU,” kata Megawati.

Ia menjelaskan, netralitas KPU tidak hanya diatur dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga dalam UUD 1945. “KPU sebagai suatu lembaga harus netral termasuk keanggotaannya,” tegasnya.

Memang, sejak diumumkan menjadi pengurus Partai Demokrat, Andi Nurpati belum memberikan pernyataan resmi untuk mundur dari KPU. Kendati, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum memastikan kalau anggotanya di PD itu akan mengundurkan diri dari KPU.

“Tentu harus lepas posisinya kalau beliau sudah menjadi bagian dari partai. Begitu jadi pengurus PD otomatis harus berhenti di KPU,” kata Anas usai acara perkenalan pengurus baru DPP PD digelar di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (19/6).

Anas mengatakan, sebelum diumumkan menjadi pengurus PD, sudah ada pembicaraan akan keluar dari KPU. Andi pun sudah tahu persis konsekuensi yang harus dihadapi jika masuk menjadi kader partai.
Manipulatif Andi Nurpati juga diminta tidak berlindung di belakang tidak adanya ketentuan tertulis dalam bentuk pasal atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu yang melarang anggota KPU aktif menjadi pengurus partai politik.
Sebab, berlindung di belakang aturan-aturan formal menandakan lemahnya pemahaman atas UU peraturan dan semangat berdemokrasi.

Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti, Andi Nurpati juga tidak tepat mendasarkan bahwa pilihan berpolitik merupakan hak asasi.

’’Menegakkan hak dengan cara manipulatif adalah semu dan kebohongan semata,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara Merdeka, Minggu (20/6).

Sebab, menurut dia, sekalipun tidak dinyatakan dengan tegas, UU Nomor 22/2007 pada dasarnya memiliki acuan untuk mencegah tindakan dan perilaku Partai Demokrat dan Andi terjadi.

Demikian pula dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang seolah-olah melupakan geger kasusnya, tatkala meninggalkan KPU di tengah sorotan masyarakat atas adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Ia mengingatkan, saat itu masyarakat menyayangkan sikap Anas Urbaningrum yang terkesan dengan sengaja memilih hengkang ke Demokrat agar tidak terbebani dengan kasus korupsi yang melanda KPU.

Kasus hengkangnya Anas malah menjadi bahan pembahasan utama dalam penyusunan UU No 22/2007. ’’Entah kenapa, tindakan buruk yang dilakukan oleh Anas sebelumnya, kembali terulang. Ini menyedihkan,’’ katanya.

Padahal, lanjut dia, bila dicermati dengan teliti, semangat Pasal 11 huruf (k), (l) dan (m) adalah anggota KPU rela untuk tidak menduduki jabatan politik, struktural dan fungsional jabatan dalam negeri, bersedia bekerja penuh waktu dan tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN atau BUMD selama masa keanggotaan.

Dengan demikian, tindakan Demokrat dan Andi tak dapat diperkenankan. ’’Yang lebih parah, Andi dan Demokrat melakukan kontrak politik kepengurusan  dalam status Andi masih menjabat sebagai anggota KPU,’’ ucapnya.

Ia menambahkan, sekalipun sudah menyatakan menerima penempatan dirinya sebagai pengurus Demokrat, hingga hari ini Andi belum menyatakan mengundurkan diri.

Dengan demikian, Andi dan Demokrat jelas menganggap remeh undang-undang, norma demokrasi dan sensitivitas masyarakat.

Pihaknya mengimbau agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan pengunduran diri Andi dari KPU karena alasan telah menjadi anggota partai politik.

Sebab, pengunduran diri Andi dimungkinkan bertentangan dengan sumpah jabatan, yang menghendaki anggota KPU bekerja secara sungguh-sungguh dan mengutamakan kepentingan NKRI dari pada kepetingan pribadi dan golongan.

’’Hal itu seperti terlihat pada Pasal 28 ayat (2) UU No 22/2007. Sementara dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU No 22/2007 dinyatakan, pengunduran diri KPU hanya dapat dilakukan karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU,’’ jelasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, syarat-syarat pengunduran diri seperti diatur dalam pasal 29 ayat (2) tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh Andi.
Pertanggungjawaban Ray juga mendesak KPU terlebih dahulu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu 2009 secara menyeluruh, termasuk di dalamnya tentang penggunaan teknologi informasi KPU. ’’Penolakan kami ini kiranya juga dapat diperkuat oleh anggota KPU yang lain, sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi penyampaian dan pembangunan norma demokrasi,’’ tuturnya.

Ia menambahkan, presiden, Demokrat dan anggota KPU lainnya sedang diuji dengan slogan politik santun mereka. ’’Apakah politik santun akan dapat mengalahkan semangat pragmatisme individual yang mengangkangi norma demokrasi,’’ ujarnya.

Sekalipun demikian, ia berharap tindakan Andi tersebut tidak membawa ke arah belakang pencapaian sistem pemilu. Misalnya, menjadikannya sebagai bahan legitimasi dan argumentasi agar anggota KPU di masa mendatang dapat diisi oleh anggota atau pengurus partai politik.

Lebih dari itu, tegas dia, terasa amat mencederai prinsip independen dan kemandirian KPU. Oleh karena itu, tak berlebihan jika ada dugaan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu, terjalin hubungan istimewa antara Demokrat dengan Andi.

Menurutnya, berbagai indikasi lain juga dapat ditunjukkan. Misalnya, dari jadwal kampanye yang disesuaikan dengan agenda presiden, penghitungan suara melalui IT yang gagal, sehingga sulit melakukan pembandingan data. (dtc,H28-25,53)

About these ads

20 Juni 2010 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: